Ratusan WNA Diduga Operasikan Judol, Kevin Wu Sebut Alarm Bahaya untuk Jakarta

CAKRATARA.com — Penggerebekan markas judi online (judol) di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, oleh Satuan Brimob Polda Metro Jaya pada Sabtu (9/5/2026) mendapat apresiasi dari Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Kevin Wu.

Kevin menilai pengungkapan sindikat judi online tersebut bukan sekadar kasus kriminal biasa, melainkan persoalan serius yang menyangkut keamanan kota, pengawasan warga negara asing (WNA), hingga kejahatan siber lintas negara yang beroperasi di tengah ibu kota.

“Menurut saya ini alarm keras untuk Jakarta. Saya mengapresiasi langkah Polri yang berhasil membongkar sindikat judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat,” ujar Kevin, Senin (11/05/26).

Ia menegaskan, jika benar terdapat ratusan WNA yang menjalankan operasi judi online dari gedung perkantoran di pusat kota, maka situasi tersebut menunjukkan adanya celah besar dalam pengawasan aktivitas asing dan pemanfaatan gedung komersial di Jakarta.

“Kalau benar ada ratusan WNA yang bisa beroperasi dari gedung perkantoran di jantung kota, ini bukan lagi sekadar kasus judi online biasa, tapi sudah menyangkut keamanan kota, pengawasan orang asing, tata kelola gedung, dan kejahatan siber lintas negara,” tegas Kevin.

Menurut Kevin, ambisi Jakarta menjadi kota global harus diiringi dengan sistem keamanan yang kuat dan pengawasan ketat terhadap berbagai aktivitas ilegal. Ia mengingatkan agar Jakarta tidak berubah menjadi tempat nyaman bagi sindikat internasional menjalankan bisnis haram berkedok aktivitas perkantoran.

“Jakarta sedang bicara besar soal kota global. Tapi kota global tidak boleh berubah menjadi tempat aman bagi sindikat internasional untuk menjalankan bisnis ilegal. Jangan sampai gedung perkantoran legal di Jakarta dipakai sebagai ‘pabrik kejahatan digital’,” ketus Kevin.

Kevin juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berkoordinasi secara intensif dengan aparat penegak hukum guna membongkar jaringan judi online tersebut hingga ke akar-akarnya. Ia meminta aparat tidak berhenti hanya pada penangkapan operator lapangan, melainkan menelusuri siapa dalang utama, penyandang dana, hingga aliran uang yang menopang operasi tersebut.

“Saya mendorong agar kasus ini tidak berhenti pada operator lapangan saja. Harus dibongkar siapa pengendalinya, siapa penyandang dananya, bagaimana aliran uangnya, bagaimana mereka bisa menyewa dan beroperasi, serta apakah ada kelalaian dari pihak-pihak yang seharusnya melakukan pengawasan,” ungkap Kevin.

Tak hanya itu, Kevin juga menyoroti peran pengelola gedung yang dinilai perlu dimintai keterangan secara serius. Menurutnya, aktivitas besar seperti operasi judi online dengan melibatkan banyak orang tidak mungkin berlangsung tanpa adanya tanda-tanda mencurigakan.

“Pengelola gedung juga harus dimintai keterangan secara serius, karena kegiatan sebesar ini tidak mungkin berlangsung tanpa adanya tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan,” tutur Kevin.

Ia menekankan pentingnya kemampuan deteksi dini dari seluruh unsur pemerintah daerah, mulai dari Satpol PP, Kesbangpol, aparat kewilayahan, hingga koordinasi dengan Imigrasi dan kepolisian. Pengawasan terhadap apartemen, rumah sewa, dan gedung perkantoran harus diperkuat agar tidak dijadikan sarang aktivitas ilegal.

“Dari sisi Pemprov DKI, saya minta ini jadi bahan evaluasi. Pemprov, Pemkot, aparat kewilayahan, Satpol PP, Kesbangpol, Imigrasi, dan kepolisian harus memperkuat deteksi dini di gedung perkantoran, apartemen, rumah sewa, dan lokasi-lokasi yang berpotensi dipakai untuk aktivitas ilegal. Jangan hanya reaktif setelah digerebek, tapi harus ada sistem pencegahan,” tambah Kevin.

Kevin menegaskan bahwa judi online merupakan penyakit sosial yang dampaknya merusak masyarakat secara luas. Menurutnya, korban judi online bukan hanya para pemain, tetapi juga keluarga, generasi muda, ekonomi rumah tangga, hingga keamanan lingkungan.

“Judi online ini merusak masyarakat. Korbannya bukan hanya pemain, tapi juga keluarga, anak-anak muda, ekonomi rumah tangga, bahkan keamanan lingkungan. Karena itu, negara harus hadir keras,” tambah Kevin.

Ia pun memastikan akan mendorong persoalan tersebut menjadi perhatian serius dalam pengawasan DPRD DKI Jakarta, terutama terkait keamanan wilayah, pendataan orang asing, sistem perizinan, hingga peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aktivitas ilegal di lingkungan sekitar.

“Pesan saya jelas, Jakarta harus ramah bagi investasi yang sehat, tapi tidak boleh ramah bagi mafia judi online,” pungkas Kevin. angga/erwin