Diduga Lemahnya Perda, Ormas BBP Lebak Demo DPRD

LEBAK, CAKRATARA – Diduga lemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Lebak menjadi pemicu utama terbuka luasnya pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah investor nakal yang membuat Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP) melakukan aksi demonstrasi menyampaikan aspirasinya di Kantor DPRD Kabupaten Lebak, Banten pada Senin (21/2/22).

Ketua DPC Ormas BBP Kabupaten Lebak dalam orasinya menyampaikan bahwa diduga lemahnya penegakan Perda di Kabupaten Lebak salah satunya yaitu para investor yang bergerak di wilayah tambak udang.

“Dari sejumlah tambak udang yang beroperasi di sepanjang Pantai Kecamatan Cihara, Malingping, hingga Wanasalam bukan berarti berjalan tanpa masalah, isue perusakan lingkungan, perizinan hingga penyerobotan sepadan pantai menjadi persoalan yang seolah-olah dibiarkan,” ujar Erot.

Dikatakan Erot, menyikapi persoalan tersebut DPC Ormas Badak Banten Perjuangan melayangkan surat
Permohonan Rapat Dengar Pendapat kepada pimpinan DPRD Lebak setelah sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di lokasi tambak udang.

“Permohonan RDP tentunya dipenuhi harapan bahwa pihak legislatif dapat menjadi representasi suara rakyat, akan tetapi bukannya menyambut Aspirasi Rakyat Ketua DPRD Lebak malah bersikap dingin terhadap persoalan yang ada,” kata Erot.

Lebih lanjut Erot menjelaskan, dinginnya sikap Ketua DPRD Lebak menjadi pemicu Ormas BBP kembali turun kejalan dan kembali menyuarakan aspirasi, dengan tuntutan sebagai berikut;

Mendesak Ketua DPRD Lebak untuk segera memanggil seluruh tambak udang bermasalah dan
pihak terkait guna dilakukan RDP.

Mendesak Ketua DPRD Lebak dan Unsur Pimpinan Lainnya menggunakan hak politiknya untuk mengkawal Pemda agar menghentikan aktivitas sejumlah tambak udang bermasalah hingga seluruh
persoalan nya tuntas.

“Bila Ketua DPRD tidak mampu menjawab tuntutan kami maka kami mendesak Ketua DPRD Lebak
turun dari jabatannya,” tutup Erot Ketua DPC Ormas Badak Banten Perjuangan.

Anton Hermawan
Cakratara