Connect with us

Metropolitan

Sekda Tangerang Apresiasi Berdirinya Koperasi Pewarta

Published

on

(Sekda) menyambut baik sejumlah wartawan di Kabupaten Tangerang yang membentuk Koperasi Pewarta yang bergerak di bidang UMKM

KABUPATEN TANGERANG, CAKRATARA – Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Sekrertaris Daerah (Sekda) menyambut baik sejumlah wartawan di Kabupaten Tangerang yang membentuk Koperasi Pewarta Berkah Sejahtera (PBS) yang bergerak di bidang konsumen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Moch Maesal Rasyid mengungkapkan, pihaknya cukup mengapresiasi berdiri koperasi konsumen di bawah kendali rekan-rekan Wartawan Harian Kabupaten Tangerang (WHKT).

Apalagi, lanjutnya koperasi yang bergerak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini, bisa menggandeng pelaku-pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada.

“Melalui koperasi wartawan ini, saya berharap bisa mengembangkan pelaku-pelaku UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang,” ujar Sekda Kabupaten Tangerang saat menerima pengurus Koperasi Pewarta Berkah Sejahtera (PBS) di Pendopo Bupati Tangerang, Jalan Ki Samaun No 1 Kota Tangerang, Selasa (20/4/2021).

Menurut lelaki yang akrab disapa Rudi Maesal ini, dengan menggandeng pelaku UMKM, tentu koperasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam menjalankan usahanya. Apalagi para wartawan yang aktif meliput di pemerintahan dan berbagai unsur lainnya, tentu sangat mungkin untuk bisa menyatukan dan menyalurkan hasil produk-produk yang dihasilkan pelaku UMKM.

Dengan demikian, koperasi ini mendapat berbagai keuntungan, baik dari sisi bisnis maupun dari sisi ibadahnya. Karena melalui koperasi ini, para pelaku UMKM dapat merasakan berbagai manfaat dalam mengembangkan pemasaran produknya.

“Keuntungan pertama yakni koperasi ini dapat menyatukan kegiatan usaha masyarakat yang ada. Keuntungan kedua tentu mendapat nilai ibadah karena bisa berbagi rasa dari penjualan hasil produk home industri,” tuturnya.

Paling tidak menurut Sekda, para pelaku usaha menengah ke bawah dan masyarakat umum lainnya diberikan kesempatan oleh temen-temen wartawan untuk memasarkan produknya melalui koperasi Pewarta Berkah Sejahtera ini. Karena koperasi yang bergerak di bidang konsumen, tertuama pemenuhan kebutuhan sembako akan lebih cepat maju. Apalagi di bulan Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri seperti sekarang ini.

“Silahkan temen-temen yang menawarkan ke instansti-instansi, sembakonya bisa ngambil dari pelaku UMKM. Kita berdayakan pengusaha-pengusaha lokal. Misalnya beras, minyak dan kebutuhan lainnya bisa bekerja sama dengan pengusaha lokal,” tandasnya.

Salah satu pengurus Koperasi Pewarta Berkah Sejahtera Fajar Aditya Kusuma mengucapkan terima kasih atas diterimanya koperasi konsumen ini oleh pemerintah daerah. Apa yang disampaikan Sekda ini, tentu akan menjadi motivasi bagi pengurus untuk terus mengembangkan dan membesarkan koperasi Pewarta Berkah Sejahtera.

Apalagi menurut Fajar, apa yang disampaikan Sekda agar koperasi ini bisa menggandeng pengusaha lokal terutama para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Tangerang, itu sudah menjadi tujuan awal dari berdirinya koperasi ini. Sehingga koperasi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Syukur Alhamdulillah berdirinya koperasi Pewarta Berkah Sejahtera ini disambut baik oleh pak Sekda selaku perwakilan pemerintah daerah. Apa yang disampaikan pak Sekda, tentu akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus maju dan mengembangkan usaha,” tutupnya.

Anton Hermawan
Cakratara.com

Redaksi Cakratara.com melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI, apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Metropolitan

PJBN DPD Jakbar Kunjungi Mako DPP Pusat

Published

on

Paguron Jalak Banten Nusantara (PJBN) DPD Jakbar melaksanakan kunjungan ke Markas Komando (Mako) DPP Pusat di Kabupaten Pandeglang

JAKARTA, CAKRATARA – Paguron Jalak Banten Nusantara (PJBN) DPD Jakbar melaksanakan kunjungan ke Markas Komando (Mako) DPP Pusat di Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu (19/6/21) sekira pukul 21.30 WIB.

Ketua PJBN DPD Jakarta Barat (Jakbar) Reymond D Lacade mengucapkan rasa syukur dirinya bersama jajarannya bisa bertemu tatap muka dengan Ketua Umum PJBN KH. TB Sangadia MA yang tiba di Mako pada Minggu (20/6/21).

“Alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan Ketua Umum PJBN yang humble, kharismatik, dan bijaksana untuk memperkenalkan Jajaran KSB agar mengetahui latar belakang atau sejarah PJBN,” kata Ketua PJBN DPD Jakbar, Reymond.

Sementara itu, Ketua Umum KH. TB Sangadia MA menjelaskan tentang sejarah Paguron Jalak Banten Nusantara. Jalak artinya Jalan keun Aturan Lalakon Amanah Karuhun.

“PJBN bukan Ormas, tapi PJBN adalah wadah perkumpulan elemen masyarakat lintas Suku Agama, Ras, Organisasi, Lembaga, paguruan, padepokan, budayawan, komunitas, para pencinta / pelestari budaya melebur jadi satu wadah Paguron Jalak Banten Nusantara,” terang Ketua Umum.

Selesai Ketua Umum menceritakan sejarah Paguron Jalak Banten Nusantara , dilanjutkan dengan senda gurau dan Foto bersama dengan Ketua Umum PJBN

Tak lupa Markas Komando PJBN selalu menyiapkan Hidangan, untuk tamu yang datang di PJBN . Setelah makan seluruh Jajaran DPD Jakarta Barat di lanjutkan dengan mandi di Mako.

Sekum DPD Jakarta Barat berharap nasehat dan wejangan dari Ketua Umum dapat dipahami oleh Anggota DPD Jakarta Barat agar selalu imamah, sami’na wa’atona, dan satu komando.

“Semoga wejangan dari Ketua Umum PJBN dapat dipahami oleh para Anggota DPD Jakarta Barat,” tutup Sekum.

Asep Supena
Cakratara

Continue Reading

Metropolitan

Cakratara: Produk Jurnalistik Tak Boleh Distempel Hoax

Published

on

Media Cakratara melalui Redaktur Pelaksana menanggapi pemberitaan penyaluran gas elpiji bersubsidi 3 kg yang diduga disebut berita hoax
Foto logo Cakratara

JAKARTA, CAKRATARA – Media Cakratara melalui Redaktur Pelaksana (Redpel) menanggapi terkait pemberitaan penyaluran gas elpiji bersubsidi 3 kg yang diduga disebut berita hoax. Pasalnya, produk jurnalistik tak boleh distempel hoax oleh instansi atau orang yang merasa dirugikan.

Menanggapi dugaan berita yang disebut atau distempel hoax tersebut, Redpel Media Cakratara, Joko Purwono pada Senin (21/6/21) dini hari menegaskan, bahwa kemerdekaan pers adalah sebagian wujud kedaulatan rakyat yang harus dilakukan dengan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Itulah azas yang terdapat pada Pasal 2 Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Penerapan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum dilakukan Perusahaan Pers dengan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pers,” paparnya.

Wartawannya juga harus mematuhi Pasal 7 ayat (2) UU Pers yaitu memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disahkan Dewan Pers 11 pasal ditetapkan 14 Maret 2006,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Redpel Media Cakratara menyampaikan, bagaimana bila ada perusahaan pers yang memenuhi syarat Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 UU Pers tetapi melanggar hukum atau etika ?, Apakah pemberitaan yang diduga mengandung berita bohong tersebut boleh distempel hoax oleh instansi di luar Dewan Pers?

Bila hal ini terjadi maka menjadi persoalan serius bagi kemerdekaan pers di Indonesia.

Pasal 15 UU Pers dengan jelas hanya menunjuk Dewan Pers sebagai lembaga atau institusi penjaga kemerdekaan pers yang independen.

“Jadi, terhadap produk pers tidak ada instansi lain yang boleh memberikan stempel hoax atau berita bohong. Penilaian terhadap karya jurnalistik yang melanggar etik ada pada Dewan Pers, bukan instansi lain,” jelasnya.

Lalu, dirinya menjelaskan, bila ada orang atau instansi yang merasa dirugikan dari pemberitaan media berbadan hukum pers di Indonesia dapat menempuh cara yang diatur UU Pers,
1. Materi berita yang melanggar diluruskan dengan Hak Jawab sesuai Pasal 5 ayat (2) atau Hak Koreksi sebagimana Pasal 5 ayat (3).

2. Bila Hak Jawab tidak dilayani oleh pihak perusahaan pers laporkan ke polisi sebagai pelanggaran Pasal 18 ayat (2) dan menjadi pidana pers.

3. Mediasi di Dewan Pers dengan melaporkan pelanggaran terhadap KEJ seperti ;
A. Tidak berimbang (Pasal 1 KEJ)
B. Tidak profesional (Pasal 2 KEJ)
C. Tidak uji informasi (Pasal 3 KEJ)
D. Berita bohong (Pasal 4 KEJ) dan lainnya.

Sehingga, ditegaskannya bahwa stempel hoax tidak dapat diberikan kepada Perusahaan Pers berbadan hukum Indonesia, karena domisili hukum dan penanggung jawabnya sudah jelas diumumkan sesuai Pasal 12 UU Pers.

Namun demikian, stempel hoax boleh ditempelkan pada informasi yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban seperti media sosial atau media yang tidak memiliki penanggung jawab.

“Hanya Dewan Pers lah yang berhak menguji apakah materi berita memang melanggar Pasal KEJ yang dituduhkan,” tutupnya.

Yeyen Sudrajat
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Klik izinkan notifikasi untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Abaikan
Izinkan Notifikasi