JAKARTA, CAKRATARA – Sidang perdana penetapan panitia Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912 berlangsung dipimpin oleh hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (22/06/2021).

Sidang yang berlangsung singkat dan menghadirkan para pemohon dari koornator nasional (Kornas) pemegang Polis AJB Bumi Putera 1912.

Perkara dengan nomor 461/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL ini didaftarkan pada 10 Juni 2021, oleh para pemohon Yayat Supriyatna, Suyati dan Dameyanti Tarigan yang merupakan perwakilan pemegang polis di perusahaan asuransi mutual tersebut.

Dalam permohonannya/petitum, para pemohon meminta agar hakim mengabulkan permohonan para pemohon, Menetapkan Panitia Inti Pemilihan Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 periode tahun 2021 – 2026 seperti terlampir.

Sidang perdana ini dipimpin oleh hakim tunggal Siti Hamidah, S.H, M.H. Dalam prosesnya, hakim memeriksa kelengkapan berkas pemohon dan data dokumen yang dibutuhkan untuk membahas materi persidangan.

Setelah mengecek beberapa dokumen terkait materi persidangan. Selanjutnya hakim tunggal memutuskan untuk melanjutkan sidang satu minggu kedepan, untuk melengkapi lampiran dokumen dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.

Koordinator Nasional (Kornas) Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumi Putera 1912 Yayat Supriyatna menilai sidang perdana berjalan dengan sukses dengan para pemohon yang baru.

“Saya optimistis hakim dapat mengabulkan permohonan pemegang polis agar terbentuknya panitia BPA. Karena langkah ini harus memiliki payung hukum, yang saat ini sedang diajukan melalui PN Jakarta Selatan,” ujar Yayat.

Yayat mengungkapkan sidang ini menentukan nasib seluruh pemegang polis AJB Bumiputera 1912 dengan total berjumlah 2,6 juta pemegang polis.

“Bahkan, ada sekitar 400 ribu pemegang polis AJB Bumi Putera 1912 yang habis kontrak (HK) harus dibayarkan, dengan dana sejumlah Rp11 Triliun. Para pemegang polis inilah yang sangat berharap haknya dibayarkan,” pungkas Yayat.

Seperti diketahui, Yayat menyatakan direksi dan manajemen AJB Bumi Putera 1912 yang ada saat ini, dinyatakan tidak sah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena sesuai regulasi OJK, sejak 26 Desember 2020, BPA yang ada sudah selesai masa baktinya.

Seluruh manajemen yang ada saat ini di AJB Bumi Putera 1912 diduga ilegal. Pasalnya, OJK sudah menghimbau ke manajemen untuk menggelar pemilihan BPA yang baru, tapi tidak digubris.

Yang menarik, dalam sidang di PN Jakarta Selatan ini hadir pula Bonyamin Saiman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI). Bonyamin datang bukan sebagai kuasa  hukum, namun mewakili pemegang polis, sebagai saksi pemohon bersama mantan Direksi Bumi Putera 1912, Nirwan Daud.

“Saya sudah lama mengamati sepak terjang manajmen BP (direksi dan komisaris/BPA) kenapa polis tidak bisa dicairkan. Saya menduga ada mekanisme penebusan polis yang salah oleh manajemen yang ada saat ini,” ungkap Bonyamin.

“Saat ini lah, pemegang polis bisa jadi Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk tentukan arah. Jika BPA merupakan pemegang polis, dapat mendorong uang polis yang habis kontrak, diurus oleh manajemen yang benar,” tambahnya.

Pengajuan permohonan panitia pemilihan BAP ini diharapkan Kornas Pemegang Polis AJB Bumi Putera 1912, dapat menghasilkan manajemen yang amanah. Sehingga seluruh persoalan yang membelit AJB Bumi Putera 1912, diharapkan tuntas dalam waktu dekat.

Rahmat
Cakratara

JAKARTA, CAKRATARA – Paguron Jalak Banten Nusantara (PJBN) DPD Jakbar melaksanakan kunjungan ke Markas Komando (Mako) DPP Pusat di Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu (19/6/21) sekira pukul 21.30 WIB.

Ketua PJBN DPD Jakarta Barat (Jakbar) Reymond D Lacade mengucapkan rasa syukur dirinya bersama jajarannya bisa bertemu tatap muka dengan Ketua Umum PJBN KH. TB Sangadia MA yang tiba di Mako pada Minggu (20/6/21).

“Alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan Ketua Umum PJBN yang humble, kharismatik, dan bijaksana untuk memperkenalkan Jajaran KSB agar mengetahui latar belakang atau sejarah PJBN,” kata Ketua PJBN DPD Jakbar, Reymond.

Sementara itu, Ketua Umum KH. TB Sangadia MA menjelaskan tentang sejarah Paguron Jalak Banten Nusantara. Jalak artinya Jalan keun Aturan Lalakon Amanah Karuhun.

“PJBN bukan Ormas, tapi PJBN adalah wadah perkumpulan elemen masyarakat lintas Suku Agama, Ras, Organisasi, Lembaga, paguruan, padepokan, budayawan, komunitas, para pencinta / pelestari budaya melebur jadi satu wadah Paguron Jalak Banten Nusantara,” terang Ketua Umum.

Selesai Ketua Umum menceritakan sejarah Paguron Jalak Banten Nusantara , dilanjutkan dengan senda gurau dan Foto bersama dengan Ketua Umum PJBN

Tak lupa Markas Komando PJBN selalu menyiapkan Hidangan, untuk tamu yang datang di PJBN . Setelah makan seluruh Jajaran DPD Jakarta Barat di lanjutkan dengan mandi di Mako.

Sekum DPD Jakarta Barat berharap nasehat dan wejangan dari Ketua Umum dapat dipahami oleh Anggota DPD Jakarta Barat agar selalu imamah, sami’na wa’atona, dan satu komando.

“Semoga wejangan dari Ketua Umum PJBN dapat dipahami oleh para Anggota DPD Jakarta Barat,” tutup Sekum.

Asep Supena
Cakratara