Connect with us

Metropolitan

DBMSDA Kabupaten Tangerang Bangun Alternatif Jalan Longsor

Published

on

DBMSDA) Kabupaten Tangerang telah membangun jalan alternatif didekat jalan yang longsor di Kampung Kandang Genteng, Desa Tanjung Burung

KABUPATEN TANGERANG, CAKRATARA – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang telah membangun jalan alternatif didekat jalan yang longsor di Kampung Kandang Genteng, Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.

“Jalan yang longsor di Desa Tanjung Burung sudah kami bangun jalan alternatif, sekarang tinggal membangun turap penahan air sungai agar tidak langsor lagi,” ujar Kepala DBMSDA Kabupaten Tangerang Drs. H. Slamet Budi Mulyanto, M.Si, kepada Tim peliputan Diskominfo Kabupaten Tangerang, Kamis, (15/4/2021).

Lanjut Slamet Budhi Mulyanto, Jalan alternatif yang sudah dibangun sepanjang 98 meter, dengan lebar 3 meter. Sekarang tinggal memperbaiki tanggul sebagai penahan air sungai, hanya saja tanggul tersebut belum dibangun masih menunggu rekomendasi teknis Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane Ciliwung (BBWSC) 2.

“Permohonan perbaikian tanggul sudah kami kirim pada awal Maret 2021, sesuai Permen PUPR no 13 tahun 2015, tentang penanganan tanggap darurat. Pembangunan turap harus ada syarat Rekomtek dari BBWSC2, sesuai dengan aturan dan kewenangannya,” ujarnya.

Slamet Budhi Mulyanto yang pernah menjabat Camat Serpong Utara yang kini masuk wilayah Kota Tangsel ini melanjutkan, kemarin tim BBWSC2 sudah melakukan ekpos, rencana pada tanggal 20 April 2021 mereka akan turun dan melihat langsung dilokasi.

Diketahui sebelumnya, jalan di Kampung Kandang Genteng, Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang longsor dan tanggul jebol akibat derasnya aliran Sungai Cisadane. Kejadian jalan longsor tersebut terjadi sekitar pukul 20:15 WIB akibat hujan deras yang melanda wilayah Kecamatan teluknaga pada hari Sabtu lalu (13/3/2021).

Anton Hermawan
Cakratara.com

Redaksi Cakratara.com melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI, apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Metropolitan

PJBN DPD Jakbar Kunjungi Mako DPP Pusat

Published

on

Paguron Jalak Banten Nusantara (PJBN) DPD Jakbar melaksanakan kunjungan ke Markas Komando (Mako) DPP Pusat di Kabupaten Pandeglang

JAKARTA, CAKRATARA – Paguron Jalak Banten Nusantara (PJBN) DPD Jakbar melaksanakan kunjungan ke Markas Komando (Mako) DPP Pusat di Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu (19/6/21) sekira pukul 21.30 WIB.

Ketua PJBN DPD Jakarta Barat (Jakbar) Reymond D Lacade mengucapkan rasa syukur dirinya bersama jajarannya bisa bertemu tatap muka dengan Ketua Umum PJBN KH. TB Sangadia MA yang tiba di Mako pada Minggu (20/6/21).

“Alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan Ketua Umum PJBN yang humble, kharismatik, dan bijaksana untuk memperkenalkan Jajaran KSB agar mengetahui latar belakang atau sejarah PJBN,” kata Ketua PJBN DPD Jakbar, Reymond.

Sementara itu, Ketua Umum KH. TB Sangadia MA menjelaskan tentang sejarah Paguron Jalak Banten Nusantara. Jalak artinya Jalan keun Aturan Lalakon Amanah Karuhun.

“PJBN bukan Ormas, tapi PJBN adalah wadah perkumpulan elemen masyarakat lintas Suku Agama, Ras, Organisasi, Lembaga, paguruan, padepokan, budayawan, komunitas, para pencinta / pelestari budaya melebur jadi satu wadah Paguron Jalak Banten Nusantara,” terang Ketua Umum.

Selesai Ketua Umum menceritakan sejarah Paguron Jalak Banten Nusantara , dilanjutkan dengan senda gurau dan Foto bersama dengan Ketua Umum PJBN

Tak lupa Markas Komando PJBN selalu menyiapkan Hidangan, untuk tamu yang datang di PJBN . Setelah makan seluruh Jajaran DPD Jakarta Barat di lanjutkan dengan mandi di Mako.

Sekum DPD Jakarta Barat berharap nasehat dan wejangan dari Ketua Umum dapat dipahami oleh Anggota DPD Jakarta Barat agar selalu imamah, sami’na wa’atona, dan satu komando.

“Semoga wejangan dari Ketua Umum PJBN dapat dipahami oleh para Anggota DPD Jakarta Barat,” tutup Sekum.

Asep Supena
Cakratara

Continue Reading

Metropolitan

Cakratara: Produk Jurnalistik Tak Boleh Distempel Hoax

Published

on

Media Cakratara melalui Redaktur Pelaksana menanggapi pemberitaan penyaluran gas elpiji bersubsidi 3 kg yang diduga disebut berita hoax
Foto logo Cakratara

JAKARTA, CAKRATARA – Media Cakratara melalui Redaktur Pelaksana (Redpel) menanggapi terkait pemberitaan penyaluran gas elpiji bersubsidi 3 kg yang diduga disebut berita hoax. Pasalnya, produk jurnalistik tak boleh distempel hoax oleh instansi atau orang yang merasa dirugikan.

Menanggapi dugaan berita yang disebut atau distempel hoax tersebut, Redpel Media Cakratara, Joko Purwono pada Senin (21/6/21) dini hari menegaskan, bahwa kemerdekaan pers adalah sebagian wujud kedaulatan rakyat yang harus dilakukan dengan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Itulah azas yang terdapat pada Pasal 2 Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Penerapan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum dilakukan Perusahaan Pers dengan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pers,” paparnya.

Wartawannya juga harus mematuhi Pasal 7 ayat (2) UU Pers yaitu memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disahkan Dewan Pers 11 pasal ditetapkan 14 Maret 2006,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Redpel Media Cakratara menyampaikan, bagaimana bila ada perusahaan pers yang memenuhi syarat Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 UU Pers tetapi melanggar hukum atau etika ?, Apakah pemberitaan yang diduga mengandung berita bohong tersebut boleh distempel hoax oleh instansi di luar Dewan Pers?

Bila hal ini terjadi maka menjadi persoalan serius bagi kemerdekaan pers di Indonesia.

Pasal 15 UU Pers dengan jelas hanya menunjuk Dewan Pers sebagai lembaga atau institusi penjaga kemerdekaan pers yang independen.

“Jadi, terhadap produk pers tidak ada instansi lain yang boleh memberikan stempel hoax atau berita bohong. Penilaian terhadap karya jurnalistik yang melanggar etik ada pada Dewan Pers, bukan instansi lain,” jelasnya.

Lalu, dirinya menjelaskan, bila ada orang atau instansi yang merasa dirugikan dari pemberitaan media berbadan hukum pers di Indonesia dapat menempuh cara yang diatur UU Pers,
1. Materi berita yang melanggar diluruskan dengan Hak Jawab sesuai Pasal 5 ayat (2) atau Hak Koreksi sebagimana Pasal 5 ayat (3).

2. Bila Hak Jawab tidak dilayani oleh pihak perusahaan pers laporkan ke polisi sebagai pelanggaran Pasal 18 ayat (2) dan menjadi pidana pers.

3. Mediasi di Dewan Pers dengan melaporkan pelanggaran terhadap KEJ seperti ;
A. Tidak berimbang (Pasal 1 KEJ)
B. Tidak profesional (Pasal 2 KEJ)
C. Tidak uji informasi (Pasal 3 KEJ)
D. Berita bohong (Pasal 4 KEJ) dan lainnya.

Sehingga, ditegaskannya bahwa stempel hoax tidak dapat diberikan kepada Perusahaan Pers berbadan hukum Indonesia, karena domisili hukum dan penanggung jawabnya sudah jelas diumumkan sesuai Pasal 12 UU Pers.

Namun demikian, stempel hoax boleh ditempelkan pada informasi yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban seperti media sosial atau media yang tidak memiliki penanggung jawab.

“Hanya Dewan Pers lah yang berhak menguji apakah materi berita memang melanggar Pasal KEJ yang dituduhkan,” tutupnya.

Yeyen Sudrajat
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Klik izinkan notifikasi untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Abaikan
Izinkan Notifikasi