Connect with us

Metropolitan

DPD Badak Banten Kota Tangerang Resmi Berikan SK ke DPC Cibodas

Published

on

KOTA TANGERANG, CAKRATARA – DPD Badak Banten Kota Tangerang resmi mengesahkan dan memberikan SK DPC Cibodas bertempat di Kantor DPC Cibodas Kota Tangerang Jalan Komplek SD Cibodas 1 Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Jumat (02/04/2021).

Acara tersebut dipimpin Ketua DPD Kota Tangerang, Mudin Saleh atau yang biasa disapa Kang Gilang yang memulai dengan membacakan susunan kepengurusan DPC Badak Banten untuk wilayah Kecamatan Cibodas.

“DPC Cibodas ini adalah awal mula cikal bakal pendirian Ormas Badak Banten yang akhirnya menjamur ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia,” kata Gilang.

Gilang berharap, semoga dengan adanya pengesahan serta pemberian SK oleh DPD Kota Tangerang ini bisa membuat lebih semangat lebih solid dan juga berjalan sesuai dengan aturan main berdasarkan AD ART yang telah dibuat oleh DPP Badak Banten agar arah pergerakannya sesuai dengan realita yang telah ditetapkan.

Sementara, Hilman Sony Permana, S.H berharap para anggota agar .enjaga nama baik serta marwah yang telah dibangun oleh para pendiri dan menjadi garda terdepan dalam mengisi kemerdekaan negeri ini.

“Sebagai Ormas yang mengedepankan marwah budaya Banten tentunya agar dapat lebih mencintai adat budaya yang puspa warna dan turut serta dalam melestarikannya,” tutupnya.

Hadir dalam acara pengesahan tersebut dari unsur Dewan Pimpinan Pusat Hilman Sony Permana, S.H selaku Sekertaris Jendral Badak Banten, Panglima DPP Satgas Juandi, dan juga dari Ketua DPD Badak Banten Kab. Tangerang Ahmad Saefudin, S.H beserta anggotanya.

Wahid Abdullah
Cakratara.com 2021

Redaksi Cakratara.com melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI, apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Metropolitan

PJBN DPD Jakbar Kunjungi Mako DPP Pusat

Published

on

Paguron Jalak Banten Nusantara (PJBN) DPD Jakbar melaksanakan kunjungan ke Markas Komando (Mako) DPP Pusat di Kabupaten Pandeglang

JAKARTA, CAKRATARA – Paguron Jalak Banten Nusantara (PJBN) DPD Jakbar melaksanakan kunjungan ke Markas Komando (Mako) DPP Pusat di Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu (19/6/21) sekira pukul 21.30 WIB.

Ketua PJBN DPD Jakarta Barat (Jakbar) Reymond D Lacade mengucapkan rasa syukur dirinya bersama jajarannya bisa bertemu tatap muka dengan Ketua Umum PJBN KH. TB Sangadia MA yang tiba di Mako pada Minggu (20/6/21).

“Alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan Ketua Umum PJBN yang humble, kharismatik, dan bijaksana untuk memperkenalkan Jajaran KSB agar mengetahui latar belakang atau sejarah PJBN,” kata Ketua PJBN DPD Jakbar, Reymond.

Sementara itu, Ketua Umum KH. TB Sangadia MA menjelaskan tentang sejarah Paguron Jalak Banten Nusantara. Jalak artinya Jalan keun Aturan Lalakon Amanah Karuhun.

“PJBN bukan Ormas, tapi PJBN adalah wadah perkumpulan elemen masyarakat lintas Suku Agama, Ras, Organisasi, Lembaga, paguruan, padepokan, budayawan, komunitas, para pencinta / pelestari budaya melebur jadi satu wadah Paguron Jalak Banten Nusantara,” terang Ketua Umum.

Selesai Ketua Umum menceritakan sejarah Paguron Jalak Banten Nusantara , dilanjutkan dengan senda gurau dan Foto bersama dengan Ketua Umum PJBN

Tak lupa Markas Komando PJBN selalu menyiapkan Hidangan, untuk tamu yang datang di PJBN . Setelah makan seluruh Jajaran DPD Jakarta Barat di lanjutkan dengan mandi di Mako.

Sekum DPD Jakarta Barat berharap nasehat dan wejangan dari Ketua Umum dapat dipahami oleh Anggota DPD Jakarta Barat agar selalu imamah, sami’na wa’atona, dan satu komando.

“Semoga wejangan dari Ketua Umum PJBN dapat dipahami oleh para Anggota DPD Jakarta Barat,” tutup Sekum.

Asep Supena
Cakratara

Continue Reading

Metropolitan

Cakratara: Produk Jurnalistik Tak Boleh Distempel Hoax

Published

on

Media Cakratara melalui Redaktur Pelaksana menanggapi pemberitaan penyaluran gas elpiji bersubsidi 3 kg yang diduga disebut berita hoax
Foto logo Cakratara

JAKARTA, CAKRATARA – Media Cakratara melalui Redaktur Pelaksana (Redpel) menanggapi terkait pemberitaan penyaluran gas elpiji bersubsidi 3 kg yang diduga disebut berita hoax. Pasalnya, produk jurnalistik tak boleh distempel hoax oleh instansi atau orang yang merasa dirugikan.

Menanggapi dugaan berita yang disebut atau distempel hoax tersebut, Redpel Media Cakratara, Joko Purwono pada Senin (21/6/21) dini hari menegaskan, bahwa kemerdekaan pers adalah sebagian wujud kedaulatan rakyat yang harus dilakukan dengan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Itulah azas yang terdapat pada Pasal 2 Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Penerapan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum dilakukan Perusahaan Pers dengan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pers,” paparnya.

Wartawannya juga harus mematuhi Pasal 7 ayat (2) UU Pers yaitu memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disahkan Dewan Pers 11 pasal ditetapkan 14 Maret 2006,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Redpel Media Cakratara menyampaikan, bagaimana bila ada perusahaan pers yang memenuhi syarat Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 UU Pers tetapi melanggar hukum atau etika ?, Apakah pemberitaan yang diduga mengandung berita bohong tersebut boleh distempel hoax oleh instansi di luar Dewan Pers?

Bila hal ini terjadi maka menjadi persoalan serius bagi kemerdekaan pers di Indonesia.

Pasal 15 UU Pers dengan jelas hanya menunjuk Dewan Pers sebagai lembaga atau institusi penjaga kemerdekaan pers yang independen.

“Jadi, terhadap produk pers tidak ada instansi lain yang boleh memberikan stempel hoax atau berita bohong. Penilaian terhadap karya jurnalistik yang melanggar etik ada pada Dewan Pers, bukan instansi lain,” jelasnya.

Lalu, dirinya menjelaskan, bila ada orang atau instansi yang merasa dirugikan dari pemberitaan media berbadan hukum pers di Indonesia dapat menempuh cara yang diatur UU Pers,
1. Materi berita yang melanggar diluruskan dengan Hak Jawab sesuai Pasal 5 ayat (2) atau Hak Koreksi sebagimana Pasal 5 ayat (3).

2. Bila Hak Jawab tidak dilayani oleh pihak perusahaan pers laporkan ke polisi sebagai pelanggaran Pasal 18 ayat (2) dan menjadi pidana pers.

3. Mediasi di Dewan Pers dengan melaporkan pelanggaran terhadap KEJ seperti ;
A. Tidak berimbang (Pasal 1 KEJ)
B. Tidak profesional (Pasal 2 KEJ)
C. Tidak uji informasi (Pasal 3 KEJ)
D. Berita bohong (Pasal 4 KEJ) dan lainnya.

Sehingga, ditegaskannya bahwa stempel hoax tidak dapat diberikan kepada Perusahaan Pers berbadan hukum Indonesia, karena domisili hukum dan penanggung jawabnya sudah jelas diumumkan sesuai Pasal 12 UU Pers.

Namun demikian, stempel hoax boleh ditempelkan pada informasi yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban seperti media sosial atau media yang tidak memiliki penanggung jawab.

“Hanya Dewan Pers lah yang berhak menguji apakah materi berita memang melanggar Pasal KEJ yang dituduhkan,” tutupnya.

Yeyen Sudrajat
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Klik izinkan notifikasi untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Abaikan
Izinkan Notifikasi