Oknum Security Minim Pengalaman dan Arogansi

JAKARTA, CAKRATARA – Oknum Security Minim Pengalaman dan Arogansi di kawasan Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara diduga melakukan tindakan tidak menyenangkan terhadap anggota (DPRD) DKI Jakarta, Hasan Basri Umar (HBU) dari Fraksi Partai Nasdem.

Tindakan tidak mengizinkan anggota DPRD  masuk kelokasi  Rusunawa Penjaringan untuk menyerahkan hewan kurban di Masjid At Taqwa di RT 06 RW 06, Penjaringan, pada Sabtu (9/7) lalu sangat disesalkan oleh berbagai pihak.

Security Rusunawa Penjaringan adalah pegawai rekrutan Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP), orang perorang yang melakukan kontrak dengan pihak Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) sudah seharusnya professional tidak minim pengalaman dan arogansi.

Ketua RW 06 Penjaringan Surya Darma yang menyaksikan sendiri saat aksi penolakan itu terjadi mengaku heran dengan tingkah laku Security PJLP Rusunawa Penjaringan dan sangat menyesalkan terjadinya insiden tersebut.

Padahal, menurutnya kedatangan HBU panggilan akrab Hasan Basri Umar ke Rusunawa Penjaringan untuk menyerahkan bantuan hewan kurban ke Masjid At-Taqwa kepada warga.

“Pada pukul 13.09 Wib, saya ditelepon stafnya pak HBU bahwa Hasan Basri Umar sudah tiba dilokasi dan dilarang masuk oleh Security. Pas saya tiba dilokasi pak HBU sudah turun dari mobil dan sudah membuka jaketnya serta sudah mengeluarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) nya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta namun masih juga dilarang masuk,” kata Surya saat ditemui di gedung DPRD DKI Fraksi Nasdem lantai 5 Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2022).

Surya menuturkan jika pihak Security mengatakan dengan alasan siapapun tidak boleh masuk ke wilayah tersebut.

“Padahal, sebelumnya Walikota Jakarta Utara dan Kapolsek Penjaringan bersama dengan kami boleh masuk ke Rusunawa tersebut,” terang dia.

Sementara, lanjut Surya kedatangan Hasan Basri Umar ke Rusunawa Penjaringan hanya ingin mengantarkan hewan kurban. “Ada dua orang Security yang melarang pak HBU masuk saat itu, padahal Security tersebut merupakan pekerja dari Dinas Perumahan”.

Selaku Ketua RW 06 Penjaringan Surya Darma, berharap agar Security Rusunawa Penjaringan bisa bersikap profesional. Menurut dia, Security sebagai pelayan dan siapapun harus dilayani dengan baik.

“Apalagi ini seorang anggota dewan DPRD DKI Jakarta, pak HBU datang dengan niat baik kenapa harus dilarang,” keluhnya.

Kedepannya, Surya meminta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Sarjoko dan Kepala UPRS Rusunawa Penjaringan agar bisa menertibkan anggota PJLP Security.

“Kepala Dinas Perumahan dan Kepala UPRS Rusunawa Penjaringan tolong tekankan kepada Security agar memberikan pelayanan yang lebih baik lagi khususnya di Rusunawa Penjaringan,” pinta Surya.

Sementara Hasan Basri Umar (HBU) saat dikonfirmasi terkait Oknum Scurity Minim Pengalaman dan Arogansi di Rusunawa Penjaringan. membenarkan kejadian tersebut.

HBU mengatakan pertemuan pada hari ini Senin 18 Juli 2022 dengan Dinas Perumahan di kantor DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem lantai 5 Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat  berkaitan dengan kejadian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022.

“Jadi pada saat itu saya masuk ke Rusunawa Penjaringan dan menanyakan kepada Security boleh saya masuk kedalam dekat Mesjid Masjid At Taqwa dan ternyata saya dilarang masuk,” beber HBU.

Karena dilarang masuk, HBU memberi tau ke Security jika dirinya adalah seorang Wakil Rakyat dari DPRD DKI Jakarta.

“Saya bilang saya dari DPRD DKI dan hanya mau mendrop dulu hewan kurban kedalam setelah itu mobil saya keluar. Namun pihak Security tetap dengan pendiriannya tidak memperbolehkan saya masuk,” ungkap anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B ini.

Lanjutnya, lalu saya tanyakan kenapa ada mobil Kapolsek bisa masuk, dan ada mobil pejabat dari kecamatan serta walikota bisa masuk.

“Saya minta drop saja tidak bisa. Pokoknya tidak bisa, karena yang berkuasa disini saya dan tidak bisa. Kalau bapak tidak senang catat nama saya dan laporkan ke atasan, kata Security nya,” tutur pria kelahiran Tidore Maluku Utara ini.

Ternyata, tambah HBU warga rusun yang mengetahui jika saya ditolak masuk, mereka mulai berdatangan dan membuka penghalang jalan masuk ke Rusunawa Penjaringan.

“Melihat warga ramai berdatangan dan meminta saya masuk lantas Security itu hanya bisa diam. Dan setelah saya menyerahkan hewan kurban dan kembali, kemudian saya telepon Kepala Dinas Perumahan, karena saya melihat mobil saya di foto-foto dan saya suruh bicara dengan Danru nya dan mereka minta maaf,” beber HBU.

“Saya anggap itu sudah selesai tapi saya masih penasaran karena seorang PJLP pegawai kontrak melarang saya masuk diperlakukan dengan tidak sopan. Anggota dewan saja diperlakukan seperti itu bagaimana dengan masyarakat biasa,” tambah dia.

Untuk mencegah Oknum Scurity  yang Minim Pengalaman dan Arogansi  atas kejadian ini terulang kembali, kata HBU maka itu kita panggil Kepala Dinas Perumahan dan jajarannya termasuk Kepala UPRS Rusunawa Penjaringan ternyata pelayanan dibawah seperti itu.

hari ini Senin 18 Juli 2022 HBU membuka Rapat dengan Dinas Perumahan di kantor DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem lantai 5 Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat  berkaitan dengan kejadian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022.

“Oleh sebab itu saya meminta agar Security nya dirolling. Jangan sampai nanti saya kunjungan reses disana dan Security masih seperti itu takut kembali terjadi salah paham,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Sarjoko saat dimintai keterangannya menjelaskan, jika ini hanya miss komunikasi, pihaknya tetap memberikan arahan dan masukan kepada Security di lapangan agar memberikan pelayanan yang terbaik.

“Pelayanan itu harus diberikan kepada siapapun, kepada warga apalagi kepada rekan-rekan dari Anggota DPRD DKI yang melakukan fungsinya. Namun prinsipnya ini menjadi koreksi dan masukan buat saya dan menjadi PR agar kami melakukan pembinaan yang lebih baik,” ujar Sarjoko.

Ditanya terkait sistem perekrutan Security, Sarjoko menerangkan bahwa Security adalah pegawai rekrutan Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP), orang perorang yang melakukan kontrak dengan pihak Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS).

“Jadi siapapun yang memenuhi syarat sebagai Security, mereka bisa mengikuti seleksi yang dilakukan secara periodik setiap tahun,” terangnya.

Sementara untuk Security yang bersangkutan, Sarjoko mengaku sudah secara langsung memberi teguran saat Hasan Basri Umar (HBU) berdebat dilokasi.

“Intinya kita akan melakukan pembinaan di internal kami, bentuk pembinaannya nanti kan bisa bermacam-macam. Bisa kita lakukan evaluasi terkait dengan penugasan. Prinsipnya kejadian ini akan menjadi sebuah koreksi buat kami untuk memberikana layanan yang lebih baik lagi kedepan,” pungkasnya.