Connect with us

Metropolitan

Praktik Mafia Tanah di Tangerang Diduga Masih Menjamur

Published

on

By

praktik mafia tanah atau ‘tuan-tuan tanah’ diduga masih saja terjadi, tak terkecuali di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang, Banten.

LEBAK, CAKRATARA – Reformasi agraria yang digadang-gadang pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria dan sengketa tanah belum terlaksana dengan baik. Pasalnya, praktik mafia tanah atau ‘tuan-tuan tanah’ diduga masih saja terjadi, tak terkecuali di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang, Banten.

Dosen Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr Darwin Ginting menyampaikan dirinya sudah lebih dari 16 tahun berkeliling ke seluruh wilayah di Indonesia melihat sudah ada reforma agraria, namun para tuan-tuan tanah bukannya menghilang akan tetapi sebaliknya, justru praktik mafia tanah di Indonesia sudah sangat menggila. Bahkan, kata dia, diduga ada tuan tanah yang menguasai lahan hingga ribuan hektar.

Dalam diskusi ‘Mengungkap Akal Bulus Mafia Tanah’ yang digelar Forum Diskusi Wartawan Tangerang (FDWT) secara daring belum lama ini, Darwin juga menyampaikan bahwa pemberantasan praktik mafia tanah bukanlah perkara mudah lantaran mereka diduga telah berkolaborasi dengan oknum-oknum penegak hukum serta yang mengurusi pertanahan.

“Mafia tanah itu tidak terlihat namun dia ada. Mereka berkolaborasi dengan berbagai oknum-oknum pejabat karena praktik mafia tanah ini tentunya tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Darwin.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul menyayangkan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas mafia tanah yang kurang ditindaklanjuti serius oleh aparat penegak hukum.

Menurutnya, keberadaan Satgas Mafia Tanah khususnya dalam penanganan kasus mafia tanah di Pantura Kabupaten Tangerang terkesan tidak serius, karena hingga kini diduga belum ada satu pun pelaku yang tersentuh hukum.

“Saya heran, khusus di Pantura Kabupaten Tangerang ini walau terdapat banyak korban dengan luasan lahan yang sangat luas namun para mafia tanah ini seolah belum tersentuh hukum,” ujar Adib Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN).

Adib menambahkan, konflik agraria di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang berlarut-larut meski masyarakat telah mengadu ke berbagai instansi hingga ke pemerintah daerah, BPN, Kemenko Polhukam dan DPR RI.

“Praktik para tuan tanah tidak bisa berjalan sendiri, dengan mandeknya penanganan kasus penyerobotan hak atas tanah di Pantura ini memperkuat dugaan saya akan adanya keterlibatan oknum-oknum di pemerintahan, BPN hingga aparat hukum,” tuturnya.

Dirinya berharap ada langkah tegas dari Presiden Jokowi dalam penanganan kasus mafia tanah ini khususnya di wilayah Pantura Tangerang.

“Jika praktik mafia tanah ini bisa diberantas akan menjadi sejarah manis bagi Pemerintahan Jokowi,” tandasnya.

Berbeda dengan Pengamat Politik dan Komunikolog, Tamil Selvan. Dalam kasus ini dia menyarankan agar para korban mafia tanah bersatu dalam memperjuangkan hak atas lahannya. Salah satunya melakukan gugatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat yang telah mengeluarkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) bahkan sertifikat di atas lahan milik warga.

“Patut pertanyakan apakah keluarnya NIB bahkan sertifikat di atas lahan milik warga ini unsur ketidaksengajaan atau memang pesanan dari para mafia tanah,” ujarnya.

Tamil juga mempertanyakan kinerja BPN terkait adanya penguasaan lahan yang sangat besar oleh perorarangan. Padahal katanya, di dalam UU Agraria terdapat batasan penguasaan tanah oleh perorangan terlebih di lokasi-loksi yang padat penduduk.

“Terlepas itu hasil merampas atau membeli, bagaimana bisa di wilayah 4 kecamatan di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang ada beberapa nama yang mampu menguasai hingga ratusan hektar lahan dan itu muncul di website resmi BPN. Ini yang harus kita pertanyakan kepada BPN terkait penegakan UU Agraria,” tegasnya.

Senada disampaikan Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Kendi Budiharjo mengatakan banyak masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah namun harus kehilangan aset tanah miliknya lantaran dirampas oleh mafia tanah.

Ia menilai, oknum-oknum yang telah berkolaborasi untuk melancarkan praktik mafia adalah anti Pancasila yang harus dihukum seberat-beratnya.

“Para pejabat yang membantu mafia tanah ini lah para penghianat bangsa sesungguhnya yang layak dihukum mati,” tutup Budi.

Sugiyarti
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Metropolitan

Ketum GWI Tegaskan Makmur Napitupulu Bukan Litbang DPP

Published

on

By

(Ketum) Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) menegaskan atas nama Makmur Napitupulu bukan Litbang DPP. Pasalnya, sudah mengundurkan diri

TANGERANG, CAKRATARA – Ketua Umum (Ketum) Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) H. Hasanudin (Walet) menegaskan atas nama Makmur Napitupulu bukan Litbang DPP GWI. Pasalnya, sudah mengundurkan diri sejak 6 bulan yang lalu.

Penegasan tersebut viralnya berita yang dimuat di salah satu media online lokal Kabupaten Tangerang dengan menyudutkan salah satu Institusi Polri Polresta Tangerang.

“Kami juga sangat menyayangkan statement yang sudah dilontarkan oleh mantan Anggota Litbang DPP GWI yang sudah tidak aktif dan sudah mengundurkan diri sejak 6 bulan yang lalu atas nama Makmur Napitupulu,” kata Ketum GWI.

Dijelaskan Hasanudin, bahwa statmen Makmur Napitupulu di salah satu media yang mana menyudutkan institusi polri adalah pernyataan pribadi makmur, dan bukan pernyataan GWI mengingat makmur sudah sejak lama bukan bagian dari GWI sendiri.

“Saya sendiri sebagai ketua umum DPP GWI sangat kecewa dengan perkataan makmur yang telah nengatasnamakan Litbang GWI dalam memberikan pernyataan di salah satu media yang jelas telah menyudutkan pihak kepolisian terkait kasus yang sedang dialami oleh 2 orang rekan kita yang diduga telah melakukan tindakan pemerasan terhadap mantan kades yang saat ini kembali mencalonkan diri. Tetapi saya yakin pihak kepolisian polresta tangerang akan bersikap profesional dalam penanganannya, tinggal kita lihat saja nanti perkembangannya,” tegasnya.

“Kami mendukung kinerja pihak kepolisian yang telah menindak oknum wartawan karena pemerasannya dan bukan profesi wartawannya, mengingat di mata hukum semua sama tanpa ada pengecualian, bila mana melakukan suatu tindak pidana yang dapat merugikan orang lain ya harus di tindak,” tutupnya.

Red: Asep Dedi Mulyadi
Cakratara

Continue Reading

Metropolitan

Kampus Untara Gelar Vaksinasi Tahap I dan II

Published

on

By

Kampus Universitas Tangerang Raya (Untara) menggelar vaksinasi tahap I dan II bagi mahasiswa, pengurus kampus dan warga sekitar

TANGERANG, CAKRATARA – Kampus Universitas Tangerang Raya (Untara) menggelar vaksinasi tahap I dan II bagi mahasiswa, pengurus kampus dan warga sekitar kampus yang dilaksanakan di Aula Kampus Untara Perumahan Sudirman Indah RT 06/RW 06 Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Rabu (22/9/2021).

Pelaksanaan vaksinasi di Kampus Untara dihadiri Rektor 1 Dr. Bobby Reza, Skom, MM, DR.Joko Dewanto, S.Pd, M.Pd, Rektor 2 dari Nakes Kabupaten Tangerang, Kepala Dinas Kesehatan dr.Desi Riana Dinardianti, Kepala satgas Covid-19 Kabupaten tangerang, DR.Tarmizi, Dokpol Polresta Tangerang, dr.Siti Maesaroh, Serta Muspika Kecamatan Tigaraksa.

Kegiatan vaksinasi di Kampus Untara tersebut menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang sangat ketat, bagi peserta vaksinasi yang masuk wajib memakai masker mencuci tangan dengan hand sanitaizer dan menjaga jarak.

Rektor 1 Untara Dr. Bobby Reza., S.Kom, M.M. mengatakan proses penyuntikan vaksinasi diberikan ke peserta sebanyak 500 dosis yang di suntikan sebelumnya vaksinasi tahap I telah dilaksanakan (28/9/2021) lalu, dan sekarang adalah tahap II sekitar 500 dosis dan tidak ada kemungkinan ada tambahan dari tempat lain sekitar 100 dosis kemungkinan yang sekarang kita laksanakan bisa 600 dosis.

“Mudah-mudahan dengan kegiatan vaksinasi ini, baik rekan-rekan mahasiswa ataupun masyarakat dapat memiliki kekebalan tubuh sehingga dapat membentuk Herd Immunity atau kekebalan komunitas,” harapnya.

Ahmad salah satu peserta vaksinasi mengucapkan terimakasih dan sangat mengapresiasi kegiatan vaksinasi pertama dan kedua hari ini, kepada tim panitia dan pelaksana kampus Untara, khususnya Dr. Bobby Reza, S.Kom, MM.

Selain itu senada dikatakan oleh Rektor 2 Untara DR.Joko Dewanto, S.Pd, M.Pd menjelaskan, vaksinasi pertama sebelumnya digelar pada (28/8/2021) dan yang kedua pada hari ini Rabu (22/9/2021) sebanyak 500 dosis tambahan dari tempat lain sekitar 100 dosis tidak menutup kemungkinan yang sekarang bisa laksanakan 600 dosis.

Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ia juga meminta agar semua individu di kampus termasuk kepada masyarakat umum untuk selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

“Tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga kesehatan selalu,” tandasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dr.Desiriana Dinardianti, mengapresiasi kegiatan vaksinasi itu. Kata dia, vaksinasi dilaksanakan dalam rangka percepatan vaksinasi se Kabupaten Tangerang guna pencegahan penyebaran Covid-19.

“Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga bangsa ini dengan cara patuhi protokol kesehatan 5M. Maka dengan itu kita ikut berperan dalam pencegahan dan penyebaran Covid-19,” terangnya.

Anton Hermawan
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications