Connect with us

Metropolitan

Pencatatan Serikat Buruh Disnaker Sesuai Prosedur, KSPSI: Dasarnya Apa

Published

on

(Disnaker) Kabupaten Tangerang telah menanggapi tudingan atas pencatatan Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Garmen

TANGERANG, CAKRATARA – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang telah menanggapi tudingan adanya mal administrasi atas pencatatan Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri (PK FSB Garteks KSBSI) PT. Universal Luggage Indonesia (PT ULI).

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang, Beni Rachmat, pencatatan serikat buruh PT ULI sudah sesuai prosedur. Ia juga mengatakan, bahwa tahapan pencatatan yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Wakil Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang, Gaosul Alam menyampaikan, apa yang sudah dilakukan Beni Rachmat, selaku Plt Kepala Disnaker Kebupaten Tangerang serta panjelasannya terhadap persoalan tersebut jelas tidak sesuai prosedur dan bohong belaka.

“Apanya yang sesuai prosedur, dasar Beni Rachmat apa, menandatangani tanda bukti pencatatan PK FSB Garteks KSBSI PT ULI, jelas ini tidak sesuai prosedur menurut kami, serta penjelasannya bohong belaka alias ngibul,” kata Gaosul, Rabu (8/6/2021).

Lanjut Gaosul, kebohongan tersebut sangat jelas ketika Beni Rachmat memberikan penjelasan berita sanggahan melalui Diskominfo Kabupaten Tangerang yang menyampaikan Kedatangan Disnaker Kabupaten Tangerang ke PT ULI pada 18 Mei 2021 dalam rangka menindak lanjuti surat pemberitahuan PHK oleh PT ULI terhadap beberapa karyawannya.

“Padahal kedatangan 3 orang petugas Disnaker atas nama Indra Darmawan dan Hendra serta Nurjanah selaku mediator pada 18 Mei 2021 itu, melakukan verifikasi faktual terkait dengan permohonan verifikasi PT ULI kepada Disnaker terkait dengan dibentuknya kepengurusan Komisariat Federasi Serikat Buruh Garteks KSBSI,” ucapnya.

“Bahwa dari hasil verifikasi faktual tersebut, di sampaikan Indra Darmawan (Kabid Dinsaker) serta Hendra (Kasi Dinaker) kepada HR Manager PT ULI, secara hukum PK FSB Garteks KSBSI PT ULI tidak memenuhi syarat pembentukan serikat pekerja atau serikat buruh karena menurut UU Nomor 21 tahun 2000, bahwa pembentukan serikat pekerja atau serikat buruh minimal 10 orang, sementara hasil verifikasi faktual hanya terdapat empat orang. Ko bisa tanggal 10 Mei surat pencatatan dikeluarkan Plt Disnaker Kabupaten Tangerang,” sambung dia.

Dia menambahkan, terkait itu dirinya dan beberapa pengurus KSPSI Kabupaten Tangerang telah melakukan pertemuan dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

“Kami sudah laporkan dan sampaikan kepada Bupati Tangerang, pada hari Kamis 3 Juni 2021, dan menyerahkan kronologis dugaan mal administrasi yang diduga dilakukan oleh Plt Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang,” ungkapnya.

Dijelaskan Gaosul, kenapa saat Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tangerang pada tanggal 10 Mei 2021 bertemu dengan Plt. Disnaker Kabupaten Tangerang Beni Rachmat, Kabid, Kasi dan satu orang Mediator.

Namun, kata Gaosul, yang menjadi aneh dalam pertemuan itu yang hadir Kasi Hubungan Industrial Hendra, bukan Kasi Kesejahteraan Pekerja H. Aib Sopyan, yang memang menangani pencatatan keberadaan serikat pekerja/buruh.

“Pantes terjadi kejanggalan dalam mengambil keputusan yang di lakukan Plt Kadisnaker Kabupaten Tangerang dalam mengeluarkan pencatatan serikat pekerja/buruh, karena orang yang bukan ahlinya yakni Kasi Hubungan Industrial Hendra, terlibat dalam pengambilan keputusan. Sementara orang yang ahlinya Kasi Kesejahteraan Pekerja H. Aib Sopyan, tidak dilibatkan. Menurut Gaosul Alam, apa yang disampaikan oleh Plt Kadisnaker bahwa yang sudah dia lakukan sudah sesuai dengan prosedur.

“Bagaimana sesuai prosedur, Kepala seksi yang membidangi pekerjaan tersebut tidak dilibatkan sementara Plh Kadisnaker melibatkan dari bidang lain yang tidak tau urusan serikat pekerja. Akhirnya terungkap juga kejanggalan yang dilakukan Beni Rachmat, yang mengerjakan pekerjaan bukan bidangnya,” tegas Gaosul.

Gaosul Alam sangat menyayangkan dengan kinerja pejabat Disnaker Kabupaten Tangerang yang bekerja tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai ASN.

Beni Rachmat, Plt Kadisnaker sendiri bilang akan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan jika kebijakan yang di ambilnya dianggap keliru. Ini sudah terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan, dan sudah selayaknya Beni mencabut keputusan yang dia buat dengan tidak melibatkan bidang yang seharusnya menangani pencatatan serikat pekerja/buruh.

“Plh Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang harus tegas jangan mau di atur bawahan sekalipun bawahan tersebut orang hebat dan SDM harus sesuai dengan keahlian dan bidang pekerjaannnya, Sekalipun orang pinter yang menduduki jabatan Plt Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang, kalau seorang atasan harus di atur bawahan akan hancur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang,” tambahnya.

Gaosul dan Pengurus DPC KSPSI Kabupaten Tangerang berharap, Bupati Tangerang segera mengambil tindakan atas persoalan ini.

“Semoga Bupati segera menindaklanjuti apa yang sudah kami sampaikan dalam pertemuan waktu itu, dan segera mengambil tindakan atas kinerja Plt Disnaker Kabupaten Tangerang,” harap Gaosul Alam menutup.

Anton Hermawan
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI, apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Metropolitan

Sidang Perdana Soal Asuransi Jiwa, Hakim Periksa Berkas Pemohon

Published

on

Sidang perdana penetapan panitia Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912 dipimpin oleh hakim tunggal

JAKARTA, CAKRATARA – Sidang perdana penetapan panitia Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912 berlangsung dipimpin oleh hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (22/06/2021).

Sidang yang berlangsung singkat dan menghadirkan para pemohon dari koornator nasional (Kornas) pemegang Polis AJB Bumi Putera 1912.

Perkara dengan nomor 461/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL ini didaftarkan pada 10 Juni 2021, oleh para pemohon Yayat Supriyatna, Suyati dan Dameyanti Tarigan yang merupakan perwakilan pemegang polis di perusahaan asuransi mutual tersebut.

Dalam permohonannya/petitum, para pemohon meminta agar hakim mengabulkan permohonan para pemohon, Menetapkan Panitia Inti Pemilihan Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 periode tahun 2021 – 2026 seperti terlampir.

Sidang perdana ini dipimpin oleh hakim tunggal Siti Hamidah, S.H, M.H. Dalam prosesnya, hakim memeriksa kelengkapan berkas pemohon dan data dokumen yang dibutuhkan untuk membahas materi persidangan.

Setelah mengecek beberapa dokumen terkait materi persidangan. Selanjutnya hakim tunggal memutuskan untuk melanjutkan sidang satu minggu kedepan, untuk melengkapi lampiran dokumen dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.

Koordinator Nasional (Kornas) Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumi Putera 1912 Yayat Supriyatna menilai sidang perdana berjalan dengan sukses dengan para pemohon yang baru.

“Saya optimistis hakim dapat mengabulkan permohonan pemegang polis agar terbentuknya panitia BPA. Karena langkah ini harus memiliki payung hukum, yang saat ini sedang diajukan melalui PN Jakarta Selatan,” ujar Yayat.

Yayat mengungkapkan sidang ini menentukan nasib seluruh pemegang polis AJB Bumiputera 1912 dengan total berjumlah 2,6 juta pemegang polis.

“Bahkan, ada sekitar 400 ribu pemegang polis AJB Bumi Putera 1912 yang habis kontrak (HK) harus dibayarkan, dengan dana sejumlah Rp11 Triliun. Para pemegang polis inilah yang sangat berharap haknya dibayarkan,” pungkas Yayat.

Seperti diketahui, Yayat menyatakan direksi dan manajemen AJB Bumi Putera 1912 yang ada saat ini, dinyatakan tidak sah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena sesuai regulasi OJK, sejak 26 Desember 2020, BPA yang ada sudah selesai masa baktinya.

Seluruh manajemen yang ada saat ini di AJB Bumi Putera 1912 diduga ilegal. Pasalnya, OJK sudah menghimbau ke manajemen untuk menggelar pemilihan BPA yang baru, tapi tidak digubris.

Yang menarik, dalam sidang di PN Jakarta Selatan ini hadir pula Bonyamin Saiman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI). Bonyamin datang bukan sebagai kuasa  hukum, namun mewakili pemegang polis, sebagai saksi pemohon bersama mantan Direksi Bumi Putera 1912, Nirwan Daud.

“Saya sudah lama mengamati sepak terjang manajmen BP (direksi dan komisaris/BPA) kenapa polis tidak bisa dicairkan. Saya menduga ada mekanisme penebusan polis yang salah oleh manajemen yang ada saat ini,” ungkap Bonyamin.

“Saat ini lah, pemegang polis bisa jadi Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk tentukan arah. Jika BPA merupakan pemegang polis, dapat mendorong uang polis yang habis kontrak, diurus oleh manajemen yang benar,” tambahnya.

Pengajuan permohonan panitia pemilihan BAP ini diharapkan Kornas Pemegang Polis AJB Bumi Putera 1912, dapat menghasilkan manajemen yang amanah. Sehingga seluruh persoalan yang membelit AJB Bumi Putera 1912, diharapkan tuntas dalam waktu dekat.

Rahmat
Cakratara

Continue Reading

Metropolitan

PJBN DPD Jakbar Kunjungi Mako DPP Pusat

Published

on

Paguron Jalak Banten Nusantara (PJBN) DPD Jakbar melaksanakan kunjungan ke Markas Komando (Mako) DPP Pusat di Kabupaten Pandeglang

JAKARTA, CAKRATARA – Paguron Jalak Banten Nusantara (PJBN) DPD Jakbar melaksanakan kunjungan ke Markas Komando (Mako) DPP Pusat di Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu (19/6/21) sekira pukul 21.30 WIB.

Ketua PJBN DPD Jakarta Barat (Jakbar) Reymond D Lacade mengucapkan rasa syukur dirinya bersama jajarannya bisa bertemu tatap muka dengan Ketua Umum PJBN KH. TB Sangadia MA yang tiba di Mako pada Minggu (20/6/21).

“Alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan Ketua Umum PJBN yang humble, kharismatik, dan bijaksana untuk memperkenalkan Jajaran KSB agar mengetahui latar belakang atau sejarah PJBN,” kata Ketua PJBN DPD Jakbar, Reymond.

Sementara itu, Ketua Umum KH. TB Sangadia MA menjelaskan tentang sejarah Paguron Jalak Banten Nusantara. Jalak artinya Jalan keun Aturan Lalakon Amanah Karuhun.

“PJBN bukan Ormas, tapi PJBN adalah wadah perkumpulan elemen masyarakat lintas Suku Agama, Ras, Organisasi, Lembaga, paguruan, padepokan, budayawan, komunitas, para pencinta / pelestari budaya melebur jadi satu wadah Paguron Jalak Banten Nusantara,” terang Ketua Umum.

Selesai Ketua Umum menceritakan sejarah Paguron Jalak Banten Nusantara , dilanjutkan dengan senda gurau dan Foto bersama dengan Ketua Umum PJBN

Tak lupa Markas Komando PJBN selalu menyiapkan Hidangan, untuk tamu yang datang di PJBN . Setelah makan seluruh Jajaran DPD Jakarta Barat di lanjutkan dengan mandi di Mako.

Sekum DPD Jakarta Barat berharap nasehat dan wejangan dari Ketua Umum dapat dipahami oleh Anggota DPD Jakarta Barat agar selalu imamah, sami’na wa’atona, dan satu komando.

“Semoga wejangan dari Ketua Umum PJBN dapat dipahami oleh para Anggota DPD Jakarta Barat,” tutup Sekum.

Asep Supena
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Klik izinkan notifikasi untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Abaikan
Izinkan Notifikasi