Connect with us

Nasional

Pemulihan Aset Rp592 T, KPK Patut Diapresiasi

Published

on

(KPK) patut diapresiasi masyarakat atas pencapaian pemulihan aset dengan jumlah Rp 592 Triliun. tercatat sejumlah torehan kinerja

JAKARTA, CAKRATARA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Komjen Pol. Firli Bahruli patut diapresiasi seluruh lapisan masyarakat atas pencapaian pemulihan aset dengan jumlah Rp 592 Triliun.

Bagaimana tidak, tercatat sejumlah torehan capaian kinerja lembaga antirisuah pada tahun 2020 memiliki peringkat tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sumber data tersebut merupakan hasil lembaga KPK.

Diantaranya, seperti upaya penindakan kasus pemberantasan korupsi dari masa  kepemimpinan awal periode tahun 2004 – 2020. Mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan inkracht hingga eksekusi.
Berikut ulasannya :

Tahap penyeledikan di tahun 2004 hanya 23 kasus, tahun 2008 meningkat di angka 70, di tahun 2012 naik sedikit menjadi 77. Kemudian, di tahun 2016 kembali naik di angka 96 dan di tahun 2020 semakin meningkat mencapai 111 kasus.

Tahap penyidikan di tahun 2004 hanya 2 kasus yang berlanjut, di tahun 2008 sebanyak 47 kasus, lalu di tahun 2012 sebanyak 48 kasus. Kemudian di tahun 2016 melonjak menjadi 99 kasus, di tahun 2020 baru mencapai 91 kasus.

Memasuki tahap penuntuan di lembaga KPK untuk di tahun 2004 hanya 2 kasus, tahun 2008 sebanyak 35 kasus, tahun 2012 naik tipis menjadi 36 kasus. Untuk di tahun 2016 naik menjadi 76 kasus dan tahun 2020 baru mencapai 75 kasus.

Hasil dari putusan hakim berkekuatan hukum tetap dan mengikat atau inkracht di tahun 2004 hanya 23 kasus, tahun 2008 naik sedikit menjadi 28 kasus. Untuk di tahun 2016 naik cukup signifikan menjadi 71 kasus dan di tahun 2020 melonjak yakni 92 kasus.

Dari putusan tersebut, lembaga KPK berhasil mengeksekusi terpidana korupsi mulai dari tahun 2004 sebanyak 24 orang, tahun 2008 sebanyak 32 orang. Kemudian di tahun 2016 naik menjadi 81 orang dan di tahun 2020 cukup memuaskan publik yakni sebanyak 108 orang.

Dengan berhasil mengamankan sampai pengambalian kerugian negara sebesar Rp293,9 miliar. Dari anggaran tersebut, 157,16 miliar berasal dari denda, uang pengganti dan rampas. Rp136,79 miliar berasal dari  penetapan status, penggunaan dan hibah.

Ditambah, capaian kinerja lembaga antirisuah terkait pencegahan dan monitoring di bawah kepemimpinan Firli Bahruli patut diapresiasi. Pasalnya, tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari tahun 2019 mencapai 93 pesen meningkat di tahun 2020 menjadi 96,23 persen.

Dari wajib lapor sebanyak 364.054 orang yang sudah memenuhi sebanyak 350.273 orang. Mulai dari kalangan eksekutif sebanyak 294.245 LHKPN, legislatif sebanyak 20.295 LHKPN dan yudikatif 18.887 LHKPN serta kalangan BUMN/BUMD sebanyak 30.624 LHKPN.

Selain itu, KPK pun memberikan 65 rekomendasi kepada instansi terkait. Sebanyak 45 rekomendasi sudah dilaksankan, sementara 20 rekomendasi belum dijalankan meliputi, 10 hasil kajian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, 2 hasil kajian Lembaga Permasyarakatan, 2 hasil kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Jalan, 2 hasil kajian Tata Kelola Pinjam Daerah untuk Pembiayaan Infrastruktur, 3 hasil kajian Klaim RS Penggantian Biaya Covid-19 dan 1 rekomendasi kajian Tata Kelola Alat Kesehatan.

KPK pun menorehkan capaian di bidang kinerja pendidikan masyarakat dan peran serta masyarakat pada periode tahun 2020.

Adapun terdiri dari pendidikan politik, pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah dasar dan menengah sampai perguruan tinggi. Kemudian kampanye dan sosialisasi anti korupsi masyarakat umum hingga pendidikan dan latihan (Diklat).

Dari kinerja KPK periode tahun 2020, telah berhasil memulihkan, penertiban dan optimalisasi aset pemerintah daerah sebesar Rp40,8 triliun. Secara rinci Rp25 triliun penambahan sertifikat Aset Pemerintah Daerah sebanyak 25.048 sertifikat. Rp3,03 triliun pemulihan Penertiban Aset sebanyak 3.085 unit, Rp12 triliun untuk Prasarana dan Utilitas 82 Pemerintah Daerah.

Kemudian, pemulihan dan penertiban optimalisasi aset barang milik negara sebesar Rp551,6 triliun. Diantara lain, Rp548,2 triliun di Kementerian Sekertaris Negara, Rp2,55 triliun di Kementerian PUPR, Rp9,51 triliun di PT. Pertamina (Persero), Rp4,01 triliun di PT. PLN (Persero), Rp1,05 triliun di PT. Krakatau Steel (Persero) dan Rp102 triliun di PT Angkasa Pura II (Persero).

Asep Supena
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI, apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nasional

Bantuan PPKM Disalurkan Pemkab Aceh Timur ke Masyarakat

Published

on

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur menyalurkan bantuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 2021 berupa beras

ACEH TIMUR, CAKRATARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur menyalurkan bantuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 2021 berupa beras dari pemerintah pusat kepada masyarakat.

Bantuan PPKM secara simbolis diserahkan oleh Bupati Aceh Timur melalui Asisten I Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Timur, Syahrizal Fauzi, S. STP,. MAP didampingi Kadis Sosial Aceh Timur, Ir. Elfiandi, SP dan Muspika Kecamatan Idi Rayeuk.

Adapun jumlah KPM yang menerima batuan beras PPKM 2021 darurat ini sebanyak 11.401 (Sebelas Ribu Empat Ratus Satu) KPM se- Kabupaten Aceh Timur dengan bantuan beras 10 kilogram serta uang tunai Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) per KPM, dengan target harian 273 Paket Per-hari. Dimana pemberian bantuan tersebut merupakan bantuan Bulan Mei – Juni 2021.

“Total KPM BST di Kabupaten Aceh Timur, sebanyak 11.401 orang. Selain uang tunai Rp600 ribu, KPM BST juga mendapatkan beras 10 Kg,” kata Bupati Aceh Timur H. Hasballah bin H.M Thaib, SH, melalui Asisten I Setdakab, di sela-sela Launching BST di Kantor Pos Indonesia Kecamatan Idi Rayeuk, Kamis (29/07/2021).

Bantuan beras 10 Kg itu, lanjut Syahrizal Fauzi, diberikan pemerintah ke KMP BST yang mengalami dampak dari (PPKM). “Atas nama pemerintah kita tentu menyambut baik penyaluran bantuan sosial ini,” katanya.

Diharap, bantuan beras dan bansos BST itu dapat meringankan beban warga yang terdampak pandemi Covid-19 atau kebijakan PPKM yang diberlakukan pemerintah.

“Kita berharap PT Pos Indonesia, dalam penyaluran beras dan bansos BST berupa uang tunai ini tetap berjalan dengan mematuhi prokes, seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan, sehingga perlu dijadwalkan waktu pembagian,” harap Syahrizal Fauzi.

Syahrizal Fauzi juga menjelaskan bahwa Covid-19 saat ini belum selesai, penyebaran masih meluas di Kabupaten Aceh Timur.

Karena itu, pihaknya tidak pernah bosan selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menjalan protokol kesehatan. Terutama menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Kepala Dinas Sosial Aceh Timur Ir Elfiandi, Sp.1, Koordinator Daerah (KORDA) Bansos Pangan Kabupaten Aceh Timur, Sulestiana, Pendamping Bansos Kecamatan Rahmad Hidayat, dan sejumlah pejabat Dinas Sosial serta pejabat PT Pos Indonesia.

Rahmat
Cakratara

Continue Reading

Nasional

Peringatan HAN 2021, Pemkab Aceh Timur Raih Dua Penghargaan

Published

on

Penghargaan peringatan hari anak Nasional (HAN) tersebut diumumkan sercara virtual yang disaksikan oleh Sekda Aceh Timur Ir. Mahyuddin, M.Si,

ACEH TIMUR, CAKRATARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur mendapatkan dua penghargaan dari Pemerintah Aceh pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2021 pada Kamis (29/07/21).

Kegiatan ini digelar secara Virtual yang turut diikuti oleh 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengikuti acara ini secara daring di Aula Sekdakab Aceh Timur.

Penghargaan peringatan hari anak Nasional (HAN) tersebut diumumkan sercara virtual yang disaksikan oleh Sekda Aceh Timur Ir. Mahyuddin, M.Si, serta unsur perwakilan Forkopimda Kabupaten Aceh Timur yakni, Kodim 0104 Aceh Timur Lettu Inf. Suprianto (Dannramil 05 Idi Rayeuk), serta yang mewakili Polres Aceh Timur Kompol Dedy Kustrianto (Kabag Ren), Ketua Mahkamah Syariah Hasanuddin, dan dari Kejaksan Negeri Aceh Timur Hanita Azrica, SH.

Turut hadir Wakil Ketua Pengadilan Negeri Idi Teuku Almadyan, S.H., M.H. serta Kepala Bappeda Kahal Fajria, Kadis DP3AKB dan Wakil Ketua Pokja III PKK Aceh Timur Nuraswad.S,Pt.

Penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten Aceh Timur terdiri dari Katagori Inisiator Sekolah Ramah Anak, dan Katagori Kabupaten dengan Kolaborasi untuk Pemenuhan Hak Anak.

Acara yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam tersebut di ikuti dengan penandatanganan Piagam Komitmet Gerakan Massal Perlindungan Anak (GEMPA), oleh 23 Kabupaten/Kota di Aceh dengan diakhiri sapaan dari Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, M.T. kepada peserta dari 23 Kabupaten/Kota se Aceh.

Rahmat
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications