Connect with us

Bisnis dan Ekonomi

Tak Mampu Bayar Denda, Debitur Adira Finance Keluh Penahanan BPKB

Published

on

PANDEGLANG, CAKRATARA – Seorang Debitur R. Suganda mengeluhkan penahanan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adanya kekurangan pembayaran denda di Cabang Adira Finance Serang.

Debitur atas nama R Suganda Moh Aga warga, Kp Sidamukti RT 005/RW 001 Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang diketahui telah lunas dalam pembayaran angsuran. Namun dirinya merasa kecewa terhadap Adira Finance setelah memohon untuk menghapuskan denda keterlambatan pembayaran angsuran yang menurutnya terlalu memberatkan hingga membebani biaya hidup kesehariannya setelah terdampak akibat pandemi Covid 19.

“Usaha saya saat ini tengah merosot akibat pandemi covid 19 yang begitu terasa dampaknya bagi perekonomian keluarga. Untuk itu saya sudah memohon kepada pihak managemen Adira Finance untuk menyerahkan BPKB mobil saya tanpa harus membayar denda sebesar Rp.14 juta lebih itu, karena saya sudah tidak mampu membayarnya,” terang Suganda

Namun permohonan secara lisan tersebut, kata Suganda, diduga tidak direspon Adira sehingga dirinya meminta bantuan kepada rekannya untuk membantu mengurus pengambilan BPKB mobil Mitsubishi, jenis Pik Up Tipe L 300 PU FB-R, Nomor Polisi A 9998 KA, Tahun Pembuatan 2016, No rangka MHMLOPU39GK198940 dan No Mesin 4D56C-P60858.

“Karena ketidakmampuan untuk membayar denda, saya pun minta bantuan kepada rekan agar kiranya dapat membantu saya mengurus pengambilan BPKB, tapi katanya itu tidak bisa karena pihak Adira Finance hanya bisa memberikan kebijakan penurunan biaya denda sebesar 50 % saja, sebesar Rp.8 juta. Walaupun begitu tetap saja uang sejumlah itu saya masih tidak mampu, karena penghasilan saya yang lagi menurun ini,” paparnya.

Di tempat terpisah, Andi yang tak lain wartawan dari Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Banten membenarkan dirinya diminta bantuan Debitur Adira untuk mengajukan permohonan kebijakan penghapusan biaya denda keterlambatan angsuran, lantaran debitur tidak mampu membayarnya karena mengalami kemerosotan usaha akibat pandemi Covid 19.

“JNI juga sudah menyampaikan permohonan penghapusan denda dan meminta pihak Adira Finance menyerahkan BPKB milik debitur, tapi tetap saja Adira Finance hanya bisa memberikan kebijakan penurunan biaya denda senilai 50% sebesar Rp.8 juta,” kata Andi

Menanggapi hal tersebut, Ketua Perpam Banten, Erland Ferlany Fazry SH, kepada awak media melalui telphon selularnya, Kamis (01/03/2021) mengatakan, perbuatan yang dilakukan Adira Finance masalah denda atas keterlambatan pembayaran konsumen/ kreditur telah melanggar Undang – Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, khusus pasal 18 ayat 1.

Pasal itu menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen secara sepihak.

“Dalam hal ini pihak Adira Finance terkait denda yang dikenakan debitur terindikasi sudah masuk ranah tindak pidana pemerasan, sesuai dengan pasal 368 KUHP dan pasal 371 KUHP,” ungkap Erland

Lebih lanjut kata Erland, pihaknya selaku LPK Perpam, bilamana ada kejadian terkait masalah perlindungan konsumen, pihaknya siap menjadi garda terdepan membela hak – hak konsumen.

Sementara karyawan Adira Finance, Barata kepada awak media melalui pesan WhatsApp menjelaskan, pengajuan permohonan penghapusan biaya denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran yang telah diajukan Organisasi Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Banten, ditolak atau tidak diterima pimpinan pusat Adira Finance.

“Assalamualaikum, hasilnya sudah ada dari Kawil, dan Kawil menyetujui pengurangan denda namun diangka 50% saja, tidak bisa dihapuskan semua,” ujar Barata dalam pesan WhatsApp

Barata juga menyampaikan permohonan maaf dan mengatakan kalau pihak Cabang Adira Finance di Serang, hanya pelaksana tugas.

“Kita sudah memohon-mohon ke pusat namun disetujui cuma diangka 50% saja. Kalau yang dijelaskannya itu semua sudah berdasarkan keputusan pimpinan pusat Adira Finance,” tutupnya.

Samsuni
Cakratara.com 2021

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Bisnis dan Ekonomi

Gubernur Target Indikator Makro Ekonomi 2022 Sebesar 5,6%

Published

on

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan, target indikator makro ekonomi Tahun 2022 sebesar 5,6%. Penetapan target memperhatikan

BANTEN, CAKRATARA – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan, target indikator makro ekonomi Tahun 2022 sebesar 5,6%. Penetapan target memperhatikan kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua sektor kehidupan masyarakat.

“Karena pandemi Covid-19, target yang sudah terkoreksi dalam RKPD yang telah disetujui Bappenas dan Kemendagri sebesar 2,5% – 3,5%. Realisasi target tersebut untuk Triwulan II mencapai 8,95%. Berada di atas rata-rata Nasional 7,07%,” jelas Gubernur WH dalam Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi  Mengenai Nota Pengantar Atas Raperda APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Provinsi Banten KP3B Curug, Kota Serang (Selasa, 12/10/2021).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten M Nawa Said Dimyati itu, Gubernur WH juga mengungkapkan terima kasih kepada Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Banten atas masukan dan saran yang diberikan terkait penyusunan RAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.

Dijelaskan, terkait angka kemiskinan pada tahun 2021 ditargetkan turun menjadi 4,9% – 5,9%. Untuk angka pengangguran, pada tahun 2021 terjadi penurunan angka pengangguran dari 10,64% di tahun 2020 menjadi 9,01% pada semester 1 2021.

“Pengalokasian anggaran dan kegiatan pada APBD 2022 harus konsisten dengan pendekatan kewilayahan,” ungkap Gubernur WH.

Dipaparkan untuk pembangunan wilayah Tangerang sebesar Rp 2,05 triliun lebih. Untuk wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon sebesar Rp 1,17 triliun lebih. Untuk wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.sebesar Rp 674,3 miliar lebih. Belum termasuk alokasi Bagi hasil pajak Provinsi untuk seluruh Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar 2, 7 Triliun, dan alokasi Bantuan Keuangan kpd Kab/kota sesuai kemampuan keuangan dan prioritas pembangunan,” ungkap Gubernur WH.

“Pada Tahun 2022, akan menuntaskan pembangunan jalan mantap sepanjang 15 km,” tambahnya

Masih menurut Gubernur WH, pada Tahun 2022 dianggarkan pembangunan jalan Lingkar Baros, pembebasan lahan ruas jalan Boru – Cikeusal, sebagian ruas jalan Pakupatan – Palima dan ruas jalan Tonjong – Banten Lama.

“Langkah strategis yang dilakukan dalam pemulihan sektor pariwisata dilakukan dengan penataan destinasi pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata, serta dukungan melalui RJMN 2019 – 2024 serta Perda Nomor 5 Tahun 2017,” ungkapnya.

Gubernur  WH juga menegaskan, alokasi belanja mandatory seluruhnya telah dapat dipenuhi dalam RAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.

” Menjadi komitmen bersama sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah kepada masyarakat Banten untuk memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai,” ungkapnya.

Turut hadir : Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Plt Sekda Provinsi Banten Muhtarom, para kepala OPD serta tamu undangan.

Red
Cakratara

Continue Reading

Bisnis dan Ekonomi

Dirjen KKP Diskusikan Kawasan Budidaya Udang Terintegrasi

Published

on

Dirjen (KKP) mengunjungi lokasi sekaligus menggelar pertemuan dengan pemilik lahan yang akan dijadikan kawasan budidaya udang

ACEH TIMUR, CAKRATARA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc mengunjungi lokasi sekaligus menggelar pertemuan dengan pemilik lahan yang akan dijadikan kawasan budidaya udang terintegrasi di Aceh Timur, Jumat (1/10/2021).

Sebelumnya, rombongan Dirjen KKP yang turut didampingi Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Irjen.Pol. Drs. Victor Gustaf Manoppo M.H yang langsung disambut oleh Bupati Aceh Timur H Hasballah Bin HM Thaib SH beserta sejumlah unsur Forkopimda dan para Asisten, Staf Ahli Bupati serta sejumlah kepala OPD terkait lainnya di Pendopo Bupati Aceh Timur.

Usai dijamu makan siang oleh Bupati yang akrab disapa Rocky ini, rombongan Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI ini langsung menuju lokasi yang rencananya akan dijadikan kawasan tambak udang moderen di Desa Paya Dua, Kecamatan Peudawa, Aceh Timur.

Saat melakukan sosialisasi dan berdiskusi dengan puluhan pemilik lahan, Dr TB Haeru Rahayu mengatakan, Aceh Timur adalah salah satu lokasi yang akan dijadikan kawasan budidaya udang terintegrasi, dengan luas area lahan 1000 hektare, jika jadi kawasan ini akan dikembangkan sebagai kawasan industri tambak udang yang moderen dan ketiga di Indonesia, serta akan dilengkapi dengan segala prasarana penunjang lainnya.

Untuk itu, Dr TB Haeru membuka ruang untuk diskusi dan tanya jawab dengan masyarakat pemilik lahan agar lebih jelas dan terbuka terkait dengan peruntukan lahan dan sistem bagi hasil, serta keterbukaan lapangan kerja yang turut dipaparkan dihadapan para pemilik lahan dari 8 Desa dalam Kecamatan Peudawa dan Peureulak Barat yang hadir di lokasi itu.

“Kami hadir di Aceh Timur tujuannya adalah mensosialisasikan program yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita punya program terobosan salah satunya adalah budidaya udang terintegrasi kawasan. Karena kawasan, jumlahnya pasti luas, 1000 hektar, dan didalamnya ada masyarakat, makanya kami butuh sosialisasi supaya program ini bisa dipahami, bisa dimengerti oleh semua jajaran masyarakat,” kata Dr TB Haeru, saat diwawancarai oleh wartawan di kawasan pantai Paya Dua.

Dirjen menambahkan, berdasarkan informasi yang telah dia dapatkan, ada empat ratusan Kepala Keluarga yang lahannya masuk dalam kawasan yang akan dikembangkan itu, maka jika satu saja ada yang tidak sepaham maka, program itu tidak dapat dijalankan dengan baik.

“Program ini bersama-sama kita miliki, baik kami di pemerintah pusat, Pemdanya maupun masyarakatnya sebagai pelaku langsung,” ujarnya.

Jika masyarakat di Aceh Timur telah siap, tambah DR TB Haeru maka program budidaya udang terintegrasi ini akan secepatnya dilakukan pembangunan dalam kawasan lahan yang luasnya mencapai seribu hektar ini.

Menurutnya, dalam 1000 hektar lahan itu selain dijadikan tambak, juga akan dibangunnya tempat produksi pakan, jalan, kawasan perumahan, tempat landasan helikopter (helipad), IPAL serta berbagai sarana penunjang lainnya sebagai kawasan industri udang moderen di Indonesia.

“Kita sudah dua tahun pandemi Covid, ekonomi kita terpuruk terus, dan salah satunya Kelautan Perikanan dan di dalamnya ini menjadi salah satu harapan terbesar untuk mengembalikan geliat perekonomian, jadi lebih cepat lebih baik, semuanya berpulang kepada proses,” tambah Dr TB Haeru Rahayu.

Dirjen juga turut menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh para pemilik lahan dalam sosialisasi itu, diantaranya terkait dengan kepemilikan lahan, apakah akan dikembalikan setelah 15 tahun atau akan beralih hak milik, serta sejumlah pertanyaan lainnya seperti seperti sistem bagi hasil. Tak hanya itu, warga juga berharap agar anak-anak dikawasan itu nantinya dapat disekolahkan sehingga dapat menjadi SDM yang handal dibidang pengelolaan tambak yang modern.

“BPN juga harus memastikan supaya hak dan kaplingnya itu jelas,” sebutnya. Ia juga menyebutkan kalau hak milik tanah tetap menjadi pemilik lahan, hanya saja pemilik lahan diberikan hak untuk menggunakan lahan yang akan dikembangkan menjadi kawasan tambak terintegrasi, segala biaya dan pengerjaan lahan, serta modal sepenuhnya ditanggung oleh pihak Kementerian KKP RI, sedangkan pemilik lahan selain mendapatkan pekerjaan juga akan memperoleh pembagian hasil.

Sementara itu Bupati Aceh Timur H Hasballah Bin HM Thaib SH merasa bersyukur dan berterimakasih kepada Dirjen Budidaya Perikanan KKP atas waktunya datang ke Aceh Timur dan dapat bertatap muka langsung dengan para pemilik lahan.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada pak Dirjen, Staf Ahli Menteri, pak Direktur dan semua tim dari KKP RI, harapan tambak udang berintegrasi di Aceh Timur ini harus tetap jalan, karena ini contoh untuk nasional, dan hanya ada tiga titik seluruh Indonesia, dan salah satunya yaitu di Aceh Timur,” pungkas Bupati yang akrab disapa Rocky.

Rocky sangat berharap agar program nasional ini dapat terwujud di Aceh Timur demi membangkitkan ekonomi rakyat dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. “Harapan saya selaku kepala daerah dan juga harapan masyarakat supaya adanya lapangan kerja ini harus terwujud, karena ini menyangkut ekonomi masyarakat,” harap Bupati Aceh Timur H Hasballah.

Rahmat
Cakratara

Continue Reading

Trending

Cakratara.com Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications