Connect with us

Nasional

Menteri ATR/BPN Apresiasi Polda Banten Ungkap Girik Palsu

Published

on

SERANG, CAKRATARA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengunjungi Mapolda Banten dalam rangka untuk memberikan apresiasi terkait pengungkapan kasus girik palsu.

Diketahui, pada Kamis (25/03/2021) kemarin Ditreskrimum Polda Banten melalui Subdit II/ Harta Benda (Harda) berhasil melakukan ungkap kasus terkait girik palsu yang telah merugikan masyarakat.

Terkait hal tersebut, Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil memberikan apresiasi kepada Polda Banten.

“Kedatangan saya kesini setelah melihat press release kemarin yang dilakukan Ditreskrimum Polda Banten terkait pengungkapan kasus girik palsu. Maka dari itu saya datang untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada seluruh tim. Ini adalah bagian dari program pemerintah yang ingin memerangi mafia tanah dengan tujuan akhir menciptakan tata tertib pertanahan yang lebih baik,” ujarnya, Jumat (26/03/2021).

Sofyan A Djalil menambahkan bahwa pembuatan girik palsu merupakan hulu dari persoalan-persoalan tanah, salah satunya adalah girik palsu. Dengan adanya girik palsu ini orang bisa mendapatkan sertifikat, dengan girik palsu ini mereka bisa datang ke BPN kemudian minta dibikinin sertifikat. Karena girik kita tidak bisa membuktikan palsu atau tidaknya. Kalo ini digunakan oleh mafia tanah bisa bahaya, karena apabila ada tanah kosong mereka bikin girik palsu seolah-olah tanah dia.

“Mafia tanah ini hilirnya, untuk itu hulunya kita perbaiki, yaitu dengan mendaftarkan semua tanah, maka Kementerian ATR/BPN terus melakukan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Kalo seluruh tanah sudah di daftarkan dan disertifikatkan maka girik-girik begini gak akan bisa ada lagi manfaatnya,” kata Sofyan.

Lebih lanjut, Sofyan A Djalil menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN komitmen dalam memberantas mafia tanah di Indonesia.

“Kita komitmen dalam memberantas mafia tanah, apalagi Bapak Presiden sudah memprintahkan kepada aparat penegak hukum, Bapak Kapolri untuk sama-sama memerangi mafia tanah,” ucapnya.

“Kalau ada petugas BPN yang terlibat kita akan melakukan tindakan yang keras sekali, kami terus memperbaiki SOP, memperbaiki administrasi dan melakukan fit and proper test kepada semua pejabat untuk yang diangkat. Kemudian kalau kita menemukan ada indikasi orang BPN terlibat kita akan melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan administrasi yang tegas berupa pemecatan dan penurunan pangkat,” tegas Sofyan.

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol Dr Rudy Heriyanto Adi Nugroho menjelaskan bahwa di 2021 ini Polda Banten telah mengungkap dua kasus mafia tanah.

“Untuk Polda Banten sudah ada dua perkara terkait dengan mafia tanah, tetapi yang pertama terkait dengan Nenek Apipah masih dalam pengembangan. Berkas terkait pelaporan dari nenek Apipah ini sekarang sudah P19 dan segera dipenuhi karena sedang menunggu hasil laboratorium forensik Mabes Polri. Setelah itu kami sudah berkoordinasi dengan Jaksa supaya segera berkasnya bisa P21, itu pun masih dikembangkan lagi nanti akan ada lagi tersangka-tersangka yang lain terkait dengan kasus yang menyangkut nenek Apipah,” ujar Rudy Heriyanto saat didampingi Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Martri Sonny dan Kasubdit II/ Harda AKBP Dedy Darmawansyah.

“Kemudian untuk perkara yang ini Alhamdulillah sudah bisa di ungkap dan ini akan dikembangkan lagi mungkin ada tersangka-tersangka yang lainnya yang akan kita tetapkan. Kemudian ini baru sesi pertama, nanti ada sesi kedua dan berikutnya ada sesi ketiga,” lanjut Rudy Heriyanto.

Rudy Heriyanto menjelaskan bahwa saat ini Polda Banten juga sedang mendalami adanya AJB palsu.

“Saya sudah dapat laporan dari Dirreskrimum sudah ada penyelidikan terhadap 324 AJB palsu, dan ini akan kita dalami lagi nanti hasilnya akan kami sampaikan dalam rilis resmi dari Satgas mafia tanah Polda Banten,” ucap Rudy Heriyanto.

Terakhir, Rudy Heriyanto juga mengatakan bahwa Polda Banten sangat komitmen dalam memberantas mafia tanah di wilayah hukum Polda Banten.

“Polda Banten sangat komitmen dalam memberantas mafia tanah, apalagi kita juga sudah membentuk Satgas Mafia Tanah dan juga telah membuat Posko Layanan Pengaduan masalah tanah,” tegas Rudy Heriyanto.

“Kami tadi sudah lapor dengan pak Menteri, komitmen pak menteri sudah jelas apabila ada ASN BPN yang terlibat, saya sudah diperintah untuk melakukan penindakan secara tegas. Jadi tidak perlu khawatir kami tidak membeda-bedakan kalau itu salah iya kita proses, tapi nanti proses berikutnya secara administrasi akan kami serahkan kepada pak Menteri,” tutup Rudy Heriyanto.

Turut hadir dalam kunjungan ke Polda Banten tersebut Hary Sudwijanto Staf Khusus Menteri ATR/BPN, Iin Sodikin Staf Ahli Menteri ATR/BPN, Raden Bagus Agus Widjayanto, S.H., M.Hum Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan serta Kepala Kantor BPN Banten.

Asep D Mulyadi
Cakratara.com 2021

 

Redaksi Cakratara.com melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI, apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nasional

Pemulihan Aset Rp592 T, KPK Patut Diapresiasi

Published

on

(KPK) patut diapresiasi masyarakat atas pencapaian pemulihan aset dengan jumlah Rp 592 Triliun. tercatat sejumlah torehan kinerja

JAKARTA, CAKRATARA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Komjen Pol. Firli Bahruli patut diapresiasi seluruh lapisan masyarakat atas pencapaian pemulihan aset dengan jumlah Rp 592 Triliun.

Bagaimana tidak, tercatat sejumlah torehan capaian kinerja lembaga antirisuah pada tahun 2020 memiliki peringkat tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sumber data tersebut merupakan hasil lembaga KPK.

Diantaranya, seperti upaya penindakan kasus pemberantasan korupsi dari masa  kepemimpinan awal periode tahun 2004 – 2020. Mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan inkracht hingga eksekusi.
Berikut ulasannya :

Tahap penyeledikan di tahun 2004 hanya 23 kasus, tahun 2008 meningkat di angka 70, di tahun 2012 naik sedikit menjadi 77. Kemudian, di tahun 2016 kembali naik di angka 96 dan di tahun 2020 semakin meningkat mencapai 111 kasus.

Tahap penyidikan di tahun 2004 hanya 2 kasus yang berlanjut, di tahun 2008 sebanyak 47 kasus, lalu di tahun 2012 sebanyak 48 kasus. Kemudian di tahun 2016 melonjak menjadi 99 kasus, di tahun 2020 baru mencapai 91 kasus.

Memasuki tahap penuntuan di lembaga KPK untuk di tahun 2004 hanya 2 kasus, tahun 2008 sebanyak 35 kasus, tahun 2012 naik tipis menjadi 36 kasus. Untuk di tahun 2016 naik menjadi 76 kasus dan tahun 2020 baru mencapai 75 kasus.

Hasil dari putusan hakim berkekuatan hukum tetap dan mengikat atau inkracht di tahun 2004 hanya 23 kasus, tahun 2008 naik sedikit menjadi 28 kasus. Untuk di tahun 2016 naik cukup signifikan menjadi 71 kasus dan di tahun 2020 melonjak yakni 92 kasus.

Dari putusan tersebut, lembaga KPK berhasil mengeksekusi terpidana korupsi mulai dari tahun 2004 sebanyak 24 orang, tahun 2008 sebanyak 32 orang. Kemudian di tahun 2016 naik menjadi 81 orang dan di tahun 2020 cukup memuaskan publik yakni sebanyak 108 orang.

Dengan berhasil mengamankan sampai pengambalian kerugian negara sebesar Rp293,9 miliar. Dari anggaran tersebut, 157,16 miliar berasal dari denda, uang pengganti dan rampas. Rp136,79 miliar berasal dari  penetapan status, penggunaan dan hibah.

Ditambah, capaian kinerja lembaga antirisuah terkait pencegahan dan monitoring di bawah kepemimpinan Firli Bahruli patut diapresiasi. Pasalnya, tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari tahun 2019 mencapai 93 pesen meningkat di tahun 2020 menjadi 96,23 persen.

Dari wajib lapor sebanyak 364.054 orang yang sudah memenuhi sebanyak 350.273 orang. Mulai dari kalangan eksekutif sebanyak 294.245 LHKPN, legislatif sebanyak 20.295 LHKPN dan yudikatif 18.887 LHKPN serta kalangan BUMN/BUMD sebanyak 30.624 LHKPN.

Selain itu, KPK pun memberikan 65 rekomendasi kepada instansi terkait. Sebanyak 45 rekomendasi sudah dilaksankan, sementara 20 rekomendasi belum dijalankan meliputi, 10 hasil kajian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, 2 hasil kajian Lembaga Permasyarakatan, 2 hasil kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Jalan, 2 hasil kajian Tata Kelola Pinjam Daerah untuk Pembiayaan Infrastruktur, 3 hasil kajian Klaim RS Penggantian Biaya Covid-19 dan 1 rekomendasi kajian Tata Kelola Alat Kesehatan.

KPK pun menorehkan capaian di bidang kinerja pendidikan masyarakat dan peran serta masyarakat pada periode tahun 2020.

Adapun terdiri dari pendidikan politik, pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah dasar dan menengah sampai perguruan tinggi. Kemudian kampanye dan sosialisasi anti korupsi masyarakat umum hingga pendidikan dan latihan (Diklat).

Dari kinerja KPK periode tahun 2020, telah berhasil memulihkan, penertiban dan optimalisasi aset pemerintah daerah sebesar Rp40,8 triliun. Secara rinci Rp25 triliun penambahan sertifikat Aset Pemerintah Daerah sebanyak 25.048 sertifikat. Rp3,03 triliun pemulihan Penertiban Aset sebanyak 3.085 unit, Rp12 triliun untuk Prasarana dan Utilitas 82 Pemerintah Daerah.

Kemudian, pemulihan dan penertiban optimalisasi aset barang milik negara sebesar Rp551,6 triliun. Diantara lain, Rp548,2 triliun di Kementerian Sekertaris Negara, Rp2,55 triliun di Kementerian PUPR, Rp9,51 triliun di PT. Pertamina (Persero), Rp4,01 triliun di PT. PLN (Persero), Rp1,05 triliun di PT. Krakatau Steel (Persero) dan Rp102 triliun di PT Angkasa Pura II (Persero).

Asep Supena
Cakratara

Continue Reading

Nasional

Pengendalian Covid19, Gubernur Sumut Perpanjang PPKM

Published

on

Pandemi belum berakhir, karena itu, untuk memaksimalkan upaya pengendalian Covid-19, Pak Gubernur Sumut kembali memperpanjang PPKM di Sumut

MEDAN, CAKRATARA – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Ramayadi kembali perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mulai 1 – 14 Juni 2021. Hal tersebut dilakukan untuk lebih memaksimalkan upaya pengendalian penyebaran Covid19 di daerah Sumut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Irman Oemar, Selasa (1/6/21) menyampaikan, perpanjangan PPKM tersebut sesuai dengan Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/20/INST/2021 tanggal 31 Mei 2021, tentang perpanjangan PPKM dalam rangka pengendalian penyebaran Covid19 di Sumut.

“Pandemi belum berakhir, karena itu, untuk memaksimalkan upaya pengendalian Covid19, Pak Gubernur Sumut kembali memperpanjang PPKM di Sumut,” ujar Irman yang juga Koordinator Bidang Data dan Informasi Satgas Penanganan Covid19 Sumut.

Irman menyebutkan, hingga 31 Mei 2021 angka kematian (Case Fatality Rate/CFR) masih di atas rata-rata nasional yaitu 3,3%, Positivity Rate masih tinggi di atas 7,6 % dan angka keterisian tempat tidur isolasi 62,03 % dan ICU Covid19 sebesar 51,77%.

Karena itu, diperlukan langkah-langkah sistematis, strategis, cepat, tepat, fokus, dan terpadu untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid19. Dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara tepat dan terukur, serta mengaktifkan posko-posko Satgas sampai di tingkat dusun/lingkungan, desa dan kelurahan.

Instruksi Gubernur tersebut ditujukan kepada para Bupati/Walikota se-Sumut. Bupati/Walikota antara lain diminta untuk mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang meliputi pembatasan tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50 % dan Work From Office (WFO) sebesar 50 % dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Sedangkan sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 %, dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Selain itu, Bupati/Walikota juga diminta melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan terhadap kegiatan restoran, rumah makan, kafe, warung/kedai makan minum, angkringan, swalayan, pedagang makanan minuman kaki lima dan tempat makan minum lainnya.

Untuk makan minum di tempat sebesar 50% dari kapasitas tempat dan untuk layanan makanan/minuman melalui pesan antar/dibawa pulang diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB. Pembatasan jam operasional untuk perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB.

Sedangkan untuk tempat hiburan lainnya, seperti klab malam, diskotik, pub/live musik, karaoke keluarga, karaoke executive, bar, griya pijat, SPA (Sante Par Aqua), bola gelinding, bola sodok, mandi uap, ketangkasan, seluncur dan area permainan, tidak diizinkan untuk operasional. Kegiatan konstruksi diizinkan beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan lainnya, diizinkan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 % dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, serta diupayakan dilakukan secara daring/online pada daerah zona hijau dan kuning. Serta memastikan tempat-tempat wisata di zona oranye dan merah ditutup.

Para Bupati/Walikota juga diminta meningkatkan testing, memperkuat sistem dan manajemen tracing, dan meningkatkan kualitas treatment. Serta wajib meningkatkan fasilitas kesehatan yaitu ruang isolasi dan ruang Intensive Care Unit (ICU) sebesar 30% dari kapasitas. Bagi seluruh rumah sakit agar melakukan perawatan kasus suspect/probable/konfirmasi Covid19 di wilayahnya masing- masing, menyiapkan tempat isolasi/karantina terpusat di kabupaten/kota, serta melakukan pengawasan dan pelaporan isolasi mandiri.

Melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, secara berkala untuk melakukan pembahasan dan upaya-upaya lain, serta jika diperlukan dapat membuat Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.

Mengoptimalkan kembali posko Satgas Covid-19 tingkat kabupaten/kota sampai dengan Dusun/Lingkungan. Khusus untuk wilayah desa dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

“Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021,” tutup Irman.

MS Nasution
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending