PMPTSP Jakbar Pamer Inovasi Saat Evaluasi WBK

CAKRATARA.com — Komitmen Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP) Jakarta Barat dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) mendapat evaluasi langsung dari Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Tim Penilai Internal (TPI) DKI Jakarta.

Evaluasi dilakukan melalui verifikasi lapangan dengan pendalaman terhadap dokumen dan berkas pendukung, sekaligus penilaian langsung terhadap pelaksanaan pelayanan dan tata kelola di lingkungan kerja UP PMPTSP Jakarta Barat.

Tim penilai dipimpin Ketua TPN yang juga Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Nurhasni. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta Heru Hermawanto, Kepala UP PMPTSP Jakarta Barat Lamhot Tambunan, serta perwakilan TPI DKI Jakarta Edy Rofik.

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menegaskan, pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi. Menurutnya, program tersebut harus menjadi bagian dari perubahan sikap, etika, budaya kerja, serta tata kelola birokrasi.

“Pembangunan Zona Integritas tidak sekadar memenuhi kelengkapan administrasi, tetapi harus menjadi bagian dari perubahan sikap, etika, dan tata kelola birokrasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Iin.

Ia berharap penerapan Zona Integritas mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Senada, Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta Heru Hermawanto mengapresiasi komitmen UP PMPTSP Jakarta Barat dalam melakukan berbagai pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Heru menekankan, nilai-nilai integritas harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, pasti, dan bebas dari praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

“Integritas harus memberikan dampak nyata terhadap kecepatan, kepastian, dan kemudahan layanan bagi masyarakat,” kata Heru.

Dalam proses evaluasi tersebut, Kepala UP PMPTSP Jakarta Barat Lamhot Tambunan memaparkan penerapan enam area perubahan Zona Integritas serta sejumlah capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

Sejumlah indikator menunjukkan capaian positif. Digitalisasi tata laksana disebut telah mencapai 100 persen, sementara capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada triwulan II juga mencapai 100 persen. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada di atas angka 90 dan masuk dalam kategori sangat baik.

Tak hanya mengandalkan pembenahan internal, UP PMPTSP Jakarta Barat juga menghadirkan berbagai inovasi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan. Dua inovasi yang menjadi unggulan yakni Aplikasi Check-In dan PTSP Go to TPU.

Aplikasi Check-In dikembangkan sebagai platform pengawasan sekaligus basis data pelayanan tatap muka secara real-time. Sistem tersebut digunakan untuk memantau kinerja petugas sekaligus mengukur persepsi masyarakat terhadap integritas pelayanan yang diberikan.

Setelah memperoleh pelayanan, pemohon akan menerima survei melalui WhatsApp Center. Hasil survei tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi untuk memastikan proses pelayanan berjalan sesuai prinsip integritas serta standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, inovasi PTSP Go to TPU dihadirkan sebagai upaya memperluas akses pelayanan kepada masyarakat melalui pendekatan pelayanan yang lebih dekat dengan kebutuhan warga.

Berbagai capaian dan inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya UP PMPTSP Jakarta Barat memperkuat pembangunan Zona Integritas sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Evaluasi yang dilakukan TPN Kementerian PANRB dan TPI DKI Jakarta juga menjadi momentum bagi UP PMPTSP Jakarta Barat untuk mengukur sejauh mana perubahan yang telah dibangun benar-benar berjalan di lapangan.

Pembangunan Zona Integritas diharapkan tidak berhenti pada pencapaian predikat WBK, tetapi mampu membentuk budaya kerja birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. •angga