Aktivis Pemerhati Lingkungan Lebak Selatan, Desak Pemda Lebak Tertibkan Stockpile Tambang Batu Bara, di Sepanjang Pesisir Pantai Cihara

Cakratara.com – Aktivis pemerhati lingkungan Lebak Selatan, mendesak Pemda Lebak untuk menertibkan keberadaan belasan pergudangan penyimpanan atau stockpile tambang batu bara, di sepanjang pesisir pantai di wilayah Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak-Banten, yang menuai sorotan dari pegiat sosial dan lingkungan hidup. Selasa (23/04/24).

Sorotan implementasi penataan tata ruang yang amburadul oleh Pemda Kabupaten Lebak,  dinilai tutup mata dengan keberadaan penggunaan lahan untuk kepentingan stockpile atau gudang penyimpanan hasil tambang dengan jenis penghasilan tambang batu bara tersebut.

Dikatakan Deden Haditiya, Pemerintah daerah dalam hal ini penegak Peraturan Daerah (Perda) dan Dinas yang membidangi penataan ruang dan Lingkungan hidup seharusnya melakukan penertiban.

“Kami mendesak pemerintah daerah kabupaten lebak melakukan penertiban, karena prinsip tata ruang yang tidak sesuai dan dinilai berbenturan dengan kepentingan pengembangan pariwisata dan usaha lain yang lebih ramah lingkungan, karena keberadaan stokfile batu bara ini juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan”. Ungkap Deden Haditiya

Deden mendesak,” pemerintah Daerah Kabupaten Lebak khusunya Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) untuk melakukan penegakan perda, dan jika ditemukan pelanggaran hukum maka aparat kepolisian harus bertindak tegas.

“pemerintah Daerah harus melakukan penertiban terhadap belasan stok file hasil pertambangan batu bara di wilayah kecamatan Cihara oleh  penegak peraturan daerah dan penegak hukum di wilayah kabupaten lebak”. Tandas Deden.

Terpisah, Eman Ketua LSM Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Banten, menilai bahwa keberadaan stockpile batu bara ini diduga tidak berkontribusi untuk Pendapatan Daerah baik disektor pajak maupun perizinan.

“Kami menilai keberadaan stok file batu bara ini tidak memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Lebak baik berupa pajak atau pun perizinan, karena diduga kuat tidak mengantongi perizinan,” kata Eman ketua GNPK-RI Perwakilan Banten.

Reporter;

(Gun Belong)