Uji nyali BGN Sukabumi Berani Suspend SPPG Lahan Bermasalah Atau Cukup “Diam Tanpa nyali?

Cakratara.com-
status lahan yang legal dan bebas sengketa merupakan syarat mutlak bagi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lahan bermasalah dapat menyebabkan operasional dapur dihentikan sementara (suspend) hingga ditutup total demi keamanan dan kepastian hukum, sementara untuk
BGN Sukabumi Seperti tengah Uji nyali berani Suspend SPPG Lahan bermasalah atau cukup “Diam Tanpa nyali?

Seperti halnya Kasus lahan yang bermasalah di SPPG Mutiara yang berada di wilayah desa pamuruyan 001kecamatan cibadak Kabupaten Sukabumi,lahan yang di gunakan dapur SPPG tersebut tengah berada dalam Penyelidikan Polres Sukabumi dengan penipuan jual beli lahan seluas 557 meter persegi yang kini menjadi bangunan dapur SPPG MUTIARA

Adanya lahan bermasalah yang di jadikan Dapur SPPG pihak BGN seharusnya bertindak cepat turun kelapangan ,dan ketika menemukan kejanggalan dalam proses verifikasi wajib memanggil kordinator wilayah nya,karena ada bukti kuat ketika pemerintah desa menyampaikan tidak pernah memberikan keterangan terkait lahan tersebut dan juga keterangan domisili, hal ini jadi pertanyaan bagaimana SPPG tersebut lolos verifikasi tanpa adanya keterangan? Dan dari informasi yang didapat terdapat indikasi ada “salam tempel” untuk lolos verifikasi.

Siti eni nuraeni pihak yang tengah melaporkan lahan tersebut dalam status wa nya menanyakan dan mwnjelaskan ” pernyataan korwil terkait SPPG Pamuruyan waktu pengajuan aman dan tidak ada sengketa, yakin korwil surat pernyataan itu ada? Di cek kepala desa beliau tidak pernah mengeluarkan surat keterangan lahan tidak sengketa bahkan domisili pun tidak” tulis siti eni nuraeni dalam status WA nya.

Selain itu ada keterangan juga jika untuk titik baru itu membayar lewat yayasan,keterangan ini harus jadi penyidikan juga pihak berwenang ,karena dengan ada “membayar” untuk titik baru merupakan perbuatan melanggar hukum dengan penyuapan dalam program pemrintah yang dimanfaatkan oleh oknum.

BGN Sukabumi dengan adanya beberapa dugaan dan lambatnya penanganan menindak lanjuti dengan men suspend sementara menjadi sorotan kinerjanya yang lambat sementara proses pelaporan sudah menjadi banyak pemberitaan.padahal secara jelas BGN memiliki kebijakan tegas untuk membekukan operasional satuan pelayanan yang ditemukan pelanggaran fatal atau masalah hukum serius demi menjaga akuntabilitas program.

Pandangan masyarakat awam pada kenyataanya lebih khawatir dari paa BGN Sendiri yang sudah jelas mendapatkan fasilitas dan gaji” adanya sengketa ini bisa dianggap mengancam keberlangsungan program strategis nasional MBG di wilayah Cibadak karena status aset yang sedang bermasalah,dan juga bisa terus menjadi kelancaran oknum dalam mendapatkan salam tempel verifikasi aman,dan ini harus diselidiki karena dugaan ini menurut keterangan ada pengakuan dan saksi” pungkas salah satu masyarakat