Investasi Tangerang Tembus Rp 8,21 Triliun

CAKRATARA.com – Investasi di Kota Tangerang terus menunjukkan tren positif. Pada Triwulan II 2025, nilai investasi yang masuk tercatat mencapai Rp8,21 triliun, menempatkan Kota Tangerang sebagai daerah dengan kontribusi investasi terbesar di Provinsi Banten.

Untuk menjaga momentum tersebut, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Ruang Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (25/09/25).

Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, menegaskan bahwa investasi merupakan motor penting penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

“Alhamdulillah, dalam dua triwulan pertama 2025 kita telah merealisasikan Rp12,58 triliun atau 83,21 persen dari target tahun ini. Angka ini membuktikan kepercayaan investor terhadap Kota Tangerang sangat tinggi. Tugas kita adalah memastikan iklim investasi semakin nyaman, aman, dan kondusif,” tuturnya.

Herman menambahkan, daya tarik Kota Tangerang tidak hanya karena lokasinya yang strategis dekat Bandara Internasional Soekarno–Hatta, tetapi juga ditopang infrastruktur yang memadai, kualitas sumber daya manusia, serta kemudahan layanan perizinan yang terus ditingkatkan.

“Visi kita jelas, yakni menjadikan Kota Tangerang sebagai kota yang kolaboratif, maju, berkelanjutan, dan berakhlakul karimah. Investasi menjadi salah satu pintu utama untuk mewujudkan visi tersebut,” ucapnya.

Kepala DPMPTSP Kota Tangerang, Sugiharto Achmad Bagdja, menuturkan bahwa Bimtek LKPM diikuti oleh 95 pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai industri, perdagangan, jasa, kesehatan, hingga perhotelan. Ia menekankan bahwa LKPM bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk membaca denyut nadi investasi di daerah.

“Melalui LKPM, kita bisa melihat berapa tenaga kerja terserap, apa yang diproduksi, hingga kendala yang dihadapi pelaku usaha. Data ini menjadi bahan berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada dunia usaha,” ungkapnya. •didit