Cakratara.com – Salah satu program unggulan Menteri Perdesaan yaitu ketahanan pangan. Dimana setiap desa yang ada di Indonesia ini wajib menganggarkan Dana Desa (DD) sebesar 20% dari total dana desa untuk program ketahanan pangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi gizi pangan sesuai dengan permendes nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan.

Namun sangat disayangkan, dalam pengaplikasiannya dana ketahanan pangan kerap disalah gunakan, seperti yang terjadi di Desa Ciruji, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak-Banten, Anggaran Dana Desa (DD) program ketahanan pangan (Ketapang) diduga bermasalah, sehingga hal ini mencuat menjadi sorotan publik. Jum’at (10/05/24).

Menurut informasi yang diperoleh dari sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan,” Setahu saya ada 6 ekor kerbau untuk pengembangan bukan penggemukan dan anggaran kandang 10 juta untuk dua kandang yang lokasinya di Kampung Cigandik RT 008 sama RT 009, itu dua kelompok satu orang Ketua,” ungkapnya.

“Dulu sih ada itu kerbau, tapi sekarang kosong bang setahu saya di patung (istilah di daerah) lebaran kemarin sama kelompok KPM, sampai tidak ada satu ekor pun kerbau di kandang, akan tetapi informasinya KPM itu sanggup dari kerbau 6 ekor menjadi lebih karena ini pengembangan, mungkin belum dibelikan lagi atau entah kemana itu uangnya,” tambahnya.

Awak media menggali informasi dari PJ Kepala desa melalui pesan WhatsApp, PJ Kades menyatakan, “Setahu ibu setelah kroscek ke kandang ketapang kerbau di kandang sudah kosong, kerbau ketapang tersebut sejumlah 6 ekor dan info dari KPM sudah tidak kuat ngurus (merawat),” terangnya

“Jadi seperti itu kang infonya, cuma kalau keputusan kerbau ketapang di potong sejumlah 6 ekor saya selaku PJ tidak ada info yang sampai ke saya atau TPK Desa Ciruji/tidak tahu kalau kerbau dipotong semua, info dari saya dan prades yang ikut ke lapangan, (Translate), “ungkap Kades.

Selain itu, informasi tambahan yang disampaikan oleh PJ Kepala desa terkait persoalan ketahanan pangan (Ketapang) yang diduga bermasalah,” Sudah ditangani DPMD, dan kl cara DPMD menunggu hasil sharing Kabid dengan Kadis DPMD baru nanti akan terjun langsung ke lapangan,” tambahnya.

Hingga berita tayang, awak media belum terhubung dengan Ketua kelompok program, dan akan dimuat di running berikutnya.