Connect with us

TNI-Polri

Bakamla RI Tingkatkan Strategi Keamanan Laut

Published

on

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menyelenggarakan Rapat Kerja Harmonisasi Strategi Keamanan Bidang Peringatan Dini

JAKARTA, CAKRATARA – Dalam upaya meningkatkan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) di sektor kemaritiman, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menyelenggarakan Rapat Kerja Harmonisasi Strategi Keamanan Laut Bidang Peringatan Dini, di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/10/21).

Pertemuan ini diselenggarakan untuk mengoptimalisasikan strategi pengawasan serta penjagaan keselamatan dan keamanan laut di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Selain itu, rapat kerja yang di selenggarakan Direktorat Strategi Kamla Bakamla RI bertujuan untuk meningkatkan kerja sama yang efektif dan efisien antar kementerian dan lembaga kemaritiman.

Hal itu dapat ditempuh dengan penyamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam mengelola keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Direktur Strategi Kamla Bakamla RI Laksma Bakamla Joko Sutrisno, M.Si.(Han)., menjelaskan dalam pembukaan rapat, letak geografis Indonesia yang strategis terhadap keberlangsungan lalu lintas pelayaran atau perdagangan internasional. Selain itu, evolusi ancaman keamanan laut yang semakin kompleks cenderung melibatkan lintas sektor dan lintas negara.

“Kami berusaha mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih aktif dalam menjaga kepentingan nasional di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sekaligus mengelola stabilitas keamanan laut di kawasan”, ujar Laksma Bakamla Joko.

Oleh sebab itu, rapat kerja ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemampuan K/L di sektor kemaritiman, khususnya di bidang peringatan dini, dalam mendukung rancangan strategi kolaborasi pengawasan terhadap pelaksanaan hak lintas kapal asing. Tidak hanya itu, upaya meningkatkan kolaborasi pengamanan laut di Sulawesi-Sulu juga dilakukan. Tantangan yang semakin kompleks terhadap ancaman non-tradisional, telah menjadi atensi para penegak hukum di laut dari negara-negara di kawasan.

“Dibutuhkan sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan penjagaan keamanan laut agar tetap sejalan dengan ketentuan hukum nasional dan/atau konvensi internasional. Identifikasi sumber daya dapat dilakukan guna mendukung implementasi dua rancangan strategi keamanan laut”, tutur Laksma Bakamla RI Joko mengakhiri sambutannya.

Rapat kerja yang dilaksanakan selama dua hari secara tatap muka dan daring ini, diikuti oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu; Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kemenkeu RI; Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP; Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kemenkumham; Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK RI; Basarnas RI; Polair; TNI AL; Pemkot Menado; Pemkot Tarakan; Pemkab Gorontalo Utara; Pemkab Buol; dan seluruh jajaran Direktorat Bakamla RI; KPIML; UPH; Biro Perencanaan dan Organisasi; dan Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur.

Asep Supena
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

TNI-Polri

Gelar Vaksinasi Polsek Cibadak Diikuti Santriawan Santriawati

Published

on

Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Polsek Cibadak Polres Lebak Polda Banten gelar vaksinasi covid-19 massal dengan sasaran Masyarakat

LEBAK, CAKRATARA – Untuk mendukung Program Pemerintah dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Polsek Cibadak Polres Lebak Polda Banten gelar vaksinasi covid-19 massal dengan sasaran Masyarakat dan 100 Santriawan/Santriawati Ponpes Al-Hidayah

di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Rabu (27/10/2021).

Gelar Vaksinasi Covic-19 massal tersebut dipimpin oleh Kapolsek Cibadak AKP H.E Kusroin, bekerjasama dengan Puskesmas Cibadak.

Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Teddy Rayendra,SIK,M.I.K Melalui Kapolsek Cibadak AKP H.E Kusroin.  mengatakan, “Hari ini Polsek Cibadak Polres Lebak bersama puskesmas Cibadak kembali melaksanakan Vaksinasi covid-19  massal bertempat di Ponpes Al-Hidayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak,” ujar Kusroin

“Polsek Cibadak kembali laksanakan gelar vaksinasi Covid-19 bersama Puskesmas Cibadak. Alhamdulillah para Santri di Ponpes Al-Hidayah mengikuti kegiatan Vaksinasi yang diadakan oleh Polsek Cibadak. dosis yang terpakai sebanyak 100 Dosis untuk dosis I sebayak 52 orang dan Dosis II sebayak 48 orang,” kata Kusroin.

“Tidak henti Kapolsek selalu mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Cibadak untuk mengikuti giat vaksinasi,karena ini adalah salah satu program pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19.

Terima kasih kepada Pimpinan Ponpes Al-Hidayah yang sudah mendukung Program Pemerintah tentang Vaksinasi Covid-19 ini. Dan bagi Yang sudah mengikuti vaksinasi diucapkan terimakasih dan ajak saudara,tetangga untuk mengikuti Vaksinasi ini, ungkapnya.

Kusroin juga mengungkapkan, dengan vaksinasi covid-19 akan tercipta herd immunity atau kekebalan tubuh untuk masyarakat Kec.Cibadak sehingga tidak mudah terpapar virus covid-19.

“Polsek Cibadak akan terus melaksanakan kegiatan Vaksinasi covid-19 Massal,  Silahkan masyarakat yang mau divaksin datang ke Polsek Cibadak atau Puskesmas Cibadak untuk konfirmasi waktu pelaksanaan yang telah kami Jadwalkan. Tetap terapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Anton Hermawan
Cakratara

Continue Reading

TNI-Polri

Mantan Kades Sodong Diduga  Korupsi DD Hingga Rp 418 Juta

Published

on

Mantan Kepala Desa (Kades) Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten berinisial SJ (54) dan anaknya berinisial YP (29)

PANDEGLANG, CAKRATARA – Mantan Kepala Desa (Kades) Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten berinisial SJ (54) dan anaknya berinisial YP (29) selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sodong diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 418 juta.

Keduanya ditetapkan tersangka dan ditahan di Mako Polres Pandeglang setelah hasil penyidikan dan pemeriksaan kerugian negara yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Pandeglang.

Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga saat memimpin jumpa pers mengatakan bahwa modus yang dilakukan kedua tersangka yakni dengan mengurangi jumlah volume bangunan serta tidak menyalurkan beberapa dana desa.

“Modus yang dilakukan kedua tersangka yakni mengurangi jumlah bahan dan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan di desa yang bersifat fisik tersangka juga tidak menyalurkan beberapa dana yang seharusnya sudah diajukan untuk bidang pemberdayaan Rp20, Bidang Pembinaan Rp16,2 juta dan penyertaan modal BUMdes Rp50 juta,” jelas Shinto, Rabu (27/10/2021).

Shinto menjelaskan, tersangka YP selaku Kaur Keuangan awalnya mengajukan Desa Desa sebesar Rp772 juta, namun pada pelaksanaannya di lapangan hanya digunakan sebesar Rp354 juta sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan pribadi kedua tersangka.

“Uang dari hasil korupsi sebesar Rp. 418 digunakan untuk keperluan di desa yang bukan peruntukannya dan untuk kepentingan pribadi kedua tersangka. Jumlah Rp418 itu sesuai hasil audit kerugian negara dari BPKP,” katanya.

Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal selama 20 kurungan penjara.

 

Anton Hermawan

Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending