Connect with us

TNI-Polri

Kasus Dugaan Korupsi ADD, Polisi Tetapkan Tersangka Bapak dan Anak

Published

on

Kasus dugaan korupsi penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang

PANDEGLANG, CAKRATARA – Kasus dugaan korupsi penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang menyeret dua nama anak dan bapak yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang.

Dari informasi yang diperoleh awak media, berdasarkan Surat Penetapan tersangka Polres Pandeglang bernomor STAP/55/VII/2021/Reskrim tentang penentuan status tersangka.

Dalam surat tersebut ditetapkan status tersangka kepada oknum aparatur Desa Sodong inisial Y (anak). Sementara oknum mantan Kepala Desa inisial SJ (bapak) diketahui sudah lebih dulu menjadi tersangka bahkan berkas perkara hasil penyidikannya dinilai sudah lengkap atau P21 dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pandeglang.

Kedua tersangka SJ dan Y diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa secara bersama- sama yang merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.

Dari hasil keterangan warga Desa Sodong bahwa jabatan penting di Pemerintahan Desa Sodong dijabat oleh sanak keluarga, sehingga amat diwajarkan jika beraroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Kalau dibilang KKN kayaknya iya sih, sebab Desa Sodong yang jadi Kades berserta aparaturnya masih keluarga dari bagian keuangan dan bendaharanya,” tandas warga yang minta namanya dirahasiakan kepada awak media, Senin (30/08/2021).

Menanggapi hal tersebut LSM GPS Banten, Tb Ahmad Khotib mengapresiasi penegak hukum yang telah menetapkan tersangka kepada anak dan bapak atas kasus dugaan korupsi dana desa tersebut.

“Ya kita apresiasi langkah penegak hukum yang telah menetapkan tersangka bapak dan anak atas dugaan perbuatannya menyalahgunakan anggaran dana desa yang merugikan negara ratusan juta rupiah tersebut,” ujar Khotib.

Kendati demikian, kata Khotib, pihaknya menilai kasus tersebut berjalan lamban, tidak seperti penanganan kasus korupsi lainnya. Padahal kasus itu sudah berjalan dan ditangani hampir satu tahun lamanya, kenapa baru ditetapkan tersangkanya pada tanggal 15 Juli 2021.

“Kami berharap segera dilakukan penahanan kepada kedua tersangka tersebut, karena ini kasus korupsi yang harus benar benar mendapat perhatian serius dari para penegak hukum,” tutup Khotib.

Samsuni
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

TNI-Polri

Mantan Kades Sodong Diduga  Korupsi DD Hingga Rp 418 Juta

Published

on

Mantan Kepala Desa (Kades) Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten berinisial SJ (54) dan anaknya berinisial YP (29)

PANDEGLANG, CAKRATARA – Mantan Kepala Desa (Kades) Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten berinisial SJ (54) dan anaknya berinisial YP (29) selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sodong diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 418 juta.

Keduanya ditetapkan tersangka dan ditahan di Mako Polres Pandeglang setelah hasil penyidikan dan pemeriksaan kerugian negara yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Pandeglang.

Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga saat memimpin jumpa pers mengatakan bahwa modus yang dilakukan kedua tersangka yakni dengan mengurangi jumlah volume bangunan serta tidak menyalurkan beberapa dana desa.

“Modus yang dilakukan kedua tersangka yakni mengurangi jumlah bahan dan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan di desa yang bersifat fisik tersangka juga tidak menyalurkan beberapa dana yang seharusnya sudah diajukan untuk bidang pemberdayaan Rp20, Bidang Pembinaan Rp16,2 juta dan penyertaan modal BUMdes Rp50 juta,” jelas Shinto, Rabu (27/10/2021).

Shinto menjelaskan, tersangka YP selaku Kaur Keuangan awalnya mengajukan Desa Desa sebesar Rp772 juta, namun pada pelaksanaannya di lapangan hanya digunakan sebesar Rp354 juta sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan pribadi kedua tersangka.

“Uang dari hasil korupsi sebesar Rp. 418 digunakan untuk keperluan di desa yang bukan peruntukannya dan untuk kepentingan pribadi kedua tersangka. Jumlah Rp418 itu sesuai hasil audit kerugian negara dari BPKP,” katanya.

Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal selama 20 kurungan penjara.

 

Anton Hermawan

Cakratara

Continue Reading

TNI-Polri

Pangdam XVII/Cenderawasih Ikuti Vicon Bahas Covid -19 dan Nataru dengan Panglima TNI

Published

on

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A mengikuti Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19,

JAYAPURA, CAKRATARA – Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A mengikuti Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19, Vaksinasi serta Pengamanan Menghadapi Natal dan Tahun Baru yang dipimpin oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P melalui Video Conference di Ruang Puskodalops Makodam XVII/Cenderawasih, Selasa (26/10/2021).

Dalam arahannya, Panglima TNI  menyampaikan bahwa saat ini penanganan Covid-19 di Indonesia sudah cukup baik, dimana secara umum kasusnya sudah menurun sampai dengan 5 %. Ditambahkan juga bahwa hal tersebut tidak boleh membuat penanganan menjadi lengah namun tetap harus waspada.

Selanjutnya Panglima TNI juga menegaskan bahwa kelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi sudah dilaksanakan serta pembelajaran tatap muka sudah dimulai di beberapa daerah di Indonesia. Terkait hal tersebut Provinsi yang akan menjadi tuan rumah belajar tatap muka untuk pertama kalinya adalah Bali dan Lombok.

Panglima TNI juga menambahkan tentang program Testing dan Tracing yang dilakukan bagi mereka yang bergejala sakit pada saluran pernapasan serta kontak erat dengan penderita Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.

Terkait dengan perayaan Natal dan Tahun Baru yang sudah semakin dekat, Panglima TNI mengarahkan kepada para Pangdam untuk berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam mewaspadai rencana mudik di daerah masing-masing sehingga tidak terjadi lonjakan kasus.

Lebih lanjut ditekankan juga bahwa program vaksinasi terus dilakukan terutama di wilayah-wilayah yang diperkirakan masyarakatnya akan melakukan mudik Natal sehingga pada bulan November ini diharapkan capaian vaksinasi Covid-19 bagi daerah yang belum mencapai 50% harus sudah mencapai 50%. Selain itu diharapkan pada bulan Desember semua daerah sudah mencapai 70%. Khusus bagi Provinsi Aceh dan Papua cakupan vaksinasi belum mencapai 70 % dan masih sangat kurang.

Sementara itu di akhir arahannya, Panglima TNI berpesan agar senantiasa tetap mempedomani Protokol Kesehatan dan wajib melaksanakan 3 M yaitu Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan yang harus terus disampaikan kepada masyarakat. Selain itu ditekankan juga agar pelaksanaan 3 T tetap dioptimalkan dan meningkatkan cakupan vaksinasi di wilayah masing-masing yang masih kurang serta melaksanakan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi agar kesemuanya dapat berjalan dengan lancar.

Turut hadir Asops Kasdam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Veryanto Napitupulu, Aster Kasdam XVII/ Cenderawasih Kolonel Inf Yarnedi Mulyadi dan Kakesdam XVII/Cenderawasih Kolonel Ckm dr I Nyoman Linggih.

Red Cakratara

 

 

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending