Connect with us

Metropolitan

Profesor Agus Surono Ungkap Keputusan Dewas KPK Sesuai UU

Published

on

By

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila Profesor Agus Surono berpendapat yang dilakukan KPK alih status menjadi Aparatur Sipil Negara

JAKARTA, CAKRATARA – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila Profesor Agus Surono berpendapat yang telah dilakukan oleh pimpinan KPK dalam proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya terkait soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) telah dilakukan sesuai kode etik dan pedoman perilaku sebagaimana Perdewas Nomor 2/2020, serta tidak melanggar asas-asas dan norma dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil putusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa menyebut terkait  tidak cukup bukti adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan oleh Pimpinan KPK termasuk juga diduga dilakukan oleh Ketua KPK tentang pelaksanaan TWK. Dimana sebelumnya dilaporkan oleh beberapa pegawai KPK yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Profesor Agus Surono mengupas beberapa peristiwa yang tidak menunjukkan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Diantara lain, seluruh materi Asesmen Wawasan Kebangsaan dalam pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf g Kontrak Swakelola antara KPK dengan BKN Nomor 98 Tahun 2021, Nomor 451 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 dan Pimpinan KPK tidak ikut dalam menyusun materi pertanyaan TWK tersebut.

“Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021 merupakan tindak lanjut hasil Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Dan ketentuan mengenai Tes Wawasan Kebangsaan diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Perkom No. 01/2021, dimana Desain pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN diatur dalam UU Nomor 19/2019, PP Nomor 41/2020 dan Perkom 1/2021,” papar Surono dalam siaran tertulis yang diterima, Selasa (27/7/2021).

Lanjut Profesor Agus Surono memaparkan bahwa Pimpinan KPK telah melakukan upaya melalui rapat koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB pada tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya tetap mengupayakan agar pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat tetap diangkat menjadi pegawai ASN.

Setelah itu, tindak lanjut hasil asesmen TWK dalam rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN tanggal 25 Mei 2021 dan ditandatangani oleh seluruh Pimpinan KPK, Menteri PAN RB, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKN, Ketua LAN serta Kepala KASN.

“Isinya menyatakan terhadap 24 pegawai dilakukan pembinaan dan dapat diangkat sebagai ASN, setelah mengikuti pelatihan serta  tes dan 51 pegawai diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai KPK sampai dengan 1 November 2021,” tutur Surono.

Menurut dia, pun tidak adanya pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) terkait pegawai yang tidak lolos TWK sepenuhnya menjadi kewenangan Pimpinan KPK secara kolektif kolegial yang dapat dikualifikasi sebagai beskhiking yang mengikat dan sah secara hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dianataranya, Pasal 1 Ayat 6 UU No. 19/2019 berbunyi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara. Kedua, PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Ketiga, Peraturan Komisi (Perkom) No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai ASN.

Guru Besar Universitas Al-Azhar ini pun berpendapat, berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK terkait dengan tindak lanjut hasil assasment alih status pegawai KPK menjadi ASN yang dilakukan oleh BKN tidaklah bertentangan dengan Perkom No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Menjadi ASN, khususnya ketentuan Pasal 1, Pasal 5, Pasal 19 serta Pasal 23, sebagai Keputusan Tertulis (Schriftelijke) yang Sah (Rechtgedige).

“Karena makna isi dan Tujuan Keputusan tersebut tidak bertentangan dengn isi dan tujuan peraturan ni perundang-undangan baik UU No. 19/2019, PP No. 41/2020, serta Perkom No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Menjadi ASN,” lugas Surono.

Oleh karenanya,  Keputusan Aparatur Negara, termasuk Pimpinan KPK, Surono katakan telah sesuai dengan AAUPB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merupakan keputusan yang sah dan mengikat sehingga harus selalu dianggap dan selaras dengan prinsip Presumptio Iustae Causa bahwa setiap keputusan Aparatur Negara.

“Termasuk polemik Keputusan Pimpinan KPK yang dikeluarkan tersebut harus atau selayaknya dianggap benar menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya,” paparnya.

Surono menegaskan dengan uraian tersebut sebagaimana hasil permusyawaratan dan permufakatan Dewas KPK, yang tidak ada pelanggaran etik dan juga tidak adanya pelanggaran pedoman perilaku oleh Pimpinan KPK (termasuk Ketua KPK), serta tidak adanya pelanggaran asas-asas dan norma ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara hukum kebijakan pimpinan KPK terkait masalah hasil Tes Wawasan Kebangsaan yang tidak dapat diproses menjadi ASN merupakan kebijakan yang sah dan mengikat secara hukum.

“Oleh karenanya semua pihak harus menyudahi polemik tersebut sehingga tidak mengganggu fokus  KPK melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” tutupnya.

Asep Supena
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Metropolitan

Ketum GWI Tegaskan Makmur Napitupulu Bukan Litbang DPP

Published

on

By

(Ketum) Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) menegaskan atas nama Makmur Napitupulu bukan Litbang DPP. Pasalnya, sudah mengundurkan diri

TANGERANG, CAKRATARA – Ketua Umum (Ketum) Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) H. Hasanudin (Walet) menegaskan atas nama Makmur Napitupulu bukan Litbang DPP GWI. Pasalnya, sudah mengundurkan diri sejak 6 bulan yang lalu.

Penegasan tersebut viralnya berita yang dimuat di salah satu media online lokal Kabupaten Tangerang dengan menyudutkan salah satu Institusi Polri Polresta Tangerang.

“Kami juga sangat menyayangkan statement yang sudah dilontarkan oleh mantan Anggota Litbang DPP GWI yang sudah tidak aktif dan sudah mengundurkan diri sejak 6 bulan yang lalu atas nama Makmur Napitupulu,” kata Ketum GWI.

Dijelaskan Hasanudin, bahwa statmen Makmur Napitupulu di salah satu media yang mana menyudutkan institusi polri adalah pernyataan pribadi makmur, dan bukan pernyataan GWI mengingat makmur sudah sejak lama bukan bagian dari GWI sendiri.

“Saya sendiri sebagai ketua umum DPP GWI sangat kecewa dengan perkataan makmur yang telah nengatasnamakan Litbang GWI dalam memberikan pernyataan di salah satu media yang jelas telah menyudutkan pihak kepolisian terkait kasus yang sedang dialami oleh 2 orang rekan kita yang diduga telah melakukan tindakan pemerasan terhadap mantan kades yang saat ini kembali mencalonkan diri. Tetapi saya yakin pihak kepolisian polresta tangerang akan bersikap profesional dalam penanganannya, tinggal kita lihat saja nanti perkembangannya,” tegasnya.

“Kami mendukung kinerja pihak kepolisian yang telah menindak oknum wartawan karena pemerasannya dan bukan profesi wartawannya, mengingat di mata hukum semua sama tanpa ada pengecualian, bila mana melakukan suatu tindak pidana yang dapat merugikan orang lain ya harus di tindak,” tutupnya.

Red: Asep Dedi Mulyadi
Cakratara

Continue Reading

Metropolitan

Kampus Untara Gelar Vaksinasi Tahap I dan II

Published

on

By

Kampus Universitas Tangerang Raya (Untara) menggelar vaksinasi tahap I dan II bagi mahasiswa, pengurus kampus dan warga sekitar

TANGERANG, CAKRATARA – Kampus Universitas Tangerang Raya (Untara) menggelar vaksinasi tahap I dan II bagi mahasiswa, pengurus kampus dan warga sekitar kampus yang dilaksanakan di Aula Kampus Untara Perumahan Sudirman Indah RT 06/RW 06 Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Rabu (22/9/2021).

Pelaksanaan vaksinasi di Kampus Untara dihadiri Rektor 1 Dr. Bobby Reza, Skom, MM, DR.Joko Dewanto, S.Pd, M.Pd, Rektor 2 dari Nakes Kabupaten Tangerang, Kepala Dinas Kesehatan dr.Desi Riana Dinardianti, Kepala satgas Covid-19 Kabupaten tangerang, DR.Tarmizi, Dokpol Polresta Tangerang, dr.Siti Maesaroh, Serta Muspika Kecamatan Tigaraksa.

Kegiatan vaksinasi di Kampus Untara tersebut menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang sangat ketat, bagi peserta vaksinasi yang masuk wajib memakai masker mencuci tangan dengan hand sanitaizer dan menjaga jarak.

Rektor 1 Untara Dr. Bobby Reza., S.Kom, M.M. mengatakan proses penyuntikan vaksinasi diberikan ke peserta sebanyak 500 dosis yang di suntikan sebelumnya vaksinasi tahap I telah dilaksanakan (28/9/2021) lalu, dan sekarang adalah tahap II sekitar 500 dosis dan tidak ada kemungkinan ada tambahan dari tempat lain sekitar 100 dosis kemungkinan yang sekarang kita laksanakan bisa 600 dosis.

“Mudah-mudahan dengan kegiatan vaksinasi ini, baik rekan-rekan mahasiswa ataupun masyarakat dapat memiliki kekebalan tubuh sehingga dapat membentuk Herd Immunity atau kekebalan komunitas,” harapnya.

Ahmad salah satu peserta vaksinasi mengucapkan terimakasih dan sangat mengapresiasi kegiatan vaksinasi pertama dan kedua hari ini, kepada tim panitia dan pelaksana kampus Untara, khususnya Dr. Bobby Reza, S.Kom, MM.

Selain itu senada dikatakan oleh Rektor 2 Untara DR.Joko Dewanto, S.Pd, M.Pd menjelaskan, vaksinasi pertama sebelumnya digelar pada (28/8/2021) dan yang kedua pada hari ini Rabu (22/9/2021) sebanyak 500 dosis tambahan dari tempat lain sekitar 100 dosis tidak menutup kemungkinan yang sekarang bisa laksanakan 600 dosis.

Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ia juga meminta agar semua individu di kampus termasuk kepada masyarakat umum untuk selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

“Tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga kesehatan selalu,” tandasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dr.Desiriana Dinardianti, mengapresiasi kegiatan vaksinasi itu. Kata dia, vaksinasi dilaksanakan dalam rangka percepatan vaksinasi se Kabupaten Tangerang guna pencegahan penyebaran Covid-19.

“Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga bangsa ini dengan cara patuhi protokol kesehatan 5M. Maka dengan itu kita ikut berperan dalam pencegahan dan penyebaran Covid-19,” terangnya.

Anton Hermawan
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications