Connect with us

Nusantara

Badak Banten Perjuangan DPAC Banjarsari Santuni Anak Yatim saat Bukber

Published

on

Badak Banten Perjuangan (DPAC) Banjarsari mengadakan kegiatan buka bersama (Bukber) disertai dengan bakti sosial santunan kepada anak yatim

LEBAK, CAKRATARA – Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP) Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Banjarsari mengadakan kegiatan buka bersama (Bukber) disertai dengan bakti sosial santunan kepada anak yatim bertempat di Masjid Al-Furqon Kampung Jalupang 1 RT. 001 RW. 001 Desa Keusik Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak pada Sabtu (24/4/2021) pukul 17.00 WIB.

Bakti sosial santunan tersebut dibagikan kepada anak yatim yang tinggal di Kampung Jalupang 1, Jalupang 2, Jalupang 3, dan Jalupang 4 Desa Keusik Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh kurang lebih 110 orang terdiri dari Anggota dan Pengurus BBP DPAC Banjarsari, Pengurus BBP DPC Kabupaten Lebak, Ketum BBP, DKM Mesjid Al-Furqon, Tokoh Masyarakat, Ulama setempat, Masyarakat setempat, Tamu Undangan, Kepala Desa Keusik, RT/RW Kampung Jalupang serta 38 Anak Yatim yang berasal dari Kampung 1 sampai dengan Jalupang 4.

Rangkaian kegiatan diawali dengan acara sambutan ulama setempat, Kyai Basuni dilanjutkan dengan sambutan dari Ketum Ormas Badak Banten Perjuangan H. Eli Sahroni, dan diakhiri dengan acara penyerahan santunan kepada 38 orang anak yatim yang diserahkan langsung oleh Ketua Ormas BB Perjuangan DPAC Banjarsari, Herdi Sudrajat.

Dalam sambutannya, Tokoh Ulama setempat, Kyai H. Basuni menyambut baik acara santunan Anak Yatim yang diakhiri buka bersama.

“Dengan adanya Ormas BBP yang ikut memperhatikan nasib anak yatim saya ucapkan terimakasih. Semoga hal ini bisa menjadi contoh untuk ormas yang lain, karena nasib anak yatim merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Badak Banten Perjuangan (DPAC) Banjarsari mengadakan kegiatan buka bersama (Bukber) disertai dengan bakti sosial santunan kepada anak yatim

Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Ormas Badak Banten Perjuangan, H. Eli Sahroni bahwa Ormas Badak Banten Perjuangan ini baru berumur kurang lebih 4 bulan namun anggota telah mencapai 2000 lebih tersebar di Provinsi Banten.

“Kepada para sesepuh ulama dan tokoh masyarakat setempat saya mengucapkan terimakasih banyak atas dukungannya sehingga kegiatan ini berjalan lancar. Walaupun kegiatan bakti sosial santunan anak yatim ini baru kami laksanan khususnya di wilayah Kecamatan Banjarsari tepatnya di kampung Jalupang 1 sampai dengan Jalupang 4 Desa Keusik namun semoga bisa bermanfaat bagi warga masyarakat setempat,” kata Eli Sahroni.

Setelah sesi sambutan dan ramah tamah, kegiatan diakhiri dengan pembagian santunan kepada anak yatim yang berjumlah kurang lebih 38 orang dan ketika adzan magrib tiba acara ditutup dengan buka bersama dengan pembagian nasi kotak, takjil, dan minuman ringan bersama seluruh warga yang hadir dalam pertemuan tersebut yang diberikan langsung oleh Anggota Ormas BBP DPAC Banjarsari.

Herdi
Cakratara.com

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nusantara

Dadan Saladin Dilantik Ketua IPSI Pandeglang 2021-2025.

Published

on

Pelantikan Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang Dadan Saladin berjalan dengan lancar , pengukuhan di gelar di Pendopo Bupati Pandeglang

PANDEGLANG, CAKRATARA – Acara Pelantikan Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang Dadan Saladin berjalan dengan lancar , pengukuhan di gelar di Pendopo Bupati Pandeglang, Selasa (26/10/2021).

Acara pelantikan Dadan Saladin ini, dihadiri oleh Forkompinda, Ketua IPSI Propinsi Banten,. Ketua Harian KONI Kabupaten Pandeglang, Maung Pande, Pencak Silat HS, PSHT, PPSI, Tapak Suci, Satria Muda Indonesia, Jagaraga, Madali Putera, Pagar Nusa, PPSC, dan TTKKDH Banten Indonesia.

Jajaran Pengurus Ikatan Pencasilat Seluruh Indonesia (IPSI) Kabupaten Pandeglang provinsi Banten, agar bisa memotivasi lebih giat lagi untuk mengangkat budaya dan prestasi pencak silat. Hal itu disampaikan Girgiantoro selaku Asisten Daerah (Asda) Sekretariat Daerah (Setda Pemkab Pandeglang yang mewakili Bupati Pandeglang pada acara Pelantikan Ketua IPSI dan Pengurus Kabupaten Pandeglang Periode 2021-2025.

Menurut Girgi, Pandeglang memiliki banyak potensi Pencak Silat dibeberapa paguron yang berprestasi dapat membawa nama baik daerah dikancah nasional.

“Atas nama Pemda mengucapkan selamat kepada Dadan Saladin selaku Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang dan Pengurus yang telah dilantik,” katanya.

Sementara Ketua IPSI Provinsi Banten, Ajat Sudrajat, sebelum melantik pengurus IPSI Kabupaten Pandeglang pada kesempatan itu mengatakan, bahwa saat ini IPSI Pandeglang mengalami kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan prestasi pencak silat dan atlit silat diberbagai event.

“Saya berharap para pengurus bekerja secara maksimal dalam memajukan IPSI sebagai wadah induk dari berbagai paguron di Kabupaten Pandeglang,” harapanya singkat.

Sedangkan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pandeglang, Ferri Hasanudin, dalam sambutannya mengatakan, pengurus IPSI Pandeglang yang telah dilantik harus membangkitkan masa keemasan dalam meraih medali dalam event tingkat provinsi.

“Dengan dukungan semua pihak akan bisa menjadi IPSI berada digaris terdepan meraih prestasi,” kata Ferri Hasanudin mantan Sekda Pandeglang ini.

Red
Cakratara

Continue Reading

Nusantara

Pemprov Banten Pertahankan Status Badan Publik Informatif

Published

on

Pemprov Banten mempertahankan status sebagai badan publik informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021

SERANG, CAKRATARA – Pemprov Banten mempertahankan status sebagai badan publik informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat).

Predikat informatif kali ini merupakan kali kedua yang diterima Pemprov Banten sejak tahun lalu. Anugerah diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin diterima oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhtarom secara virtual (Selasa, 26/10/2021).

Menurut Wapres KH Ma’ruf Amin, anugerah keterbukaan informasi publik turut berperan dalam  mengawasi capaian keterbukaan informasi publik serta mengawal akuntabilitas badan publik. Pengelolaan keterbukaan informasi publik turut mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik.

“Negara menjamin warga negara untuk mendapatkan informasi,” tegas Wapres.

“Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, Indonesia dituntut melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, salah satunya dalam keterbukaan informasi,” tambahnya.

Diharapkan Wapres, semua badan publik menggelorakan keterbukaan dan akuntabilitas informasi untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam membangun serta mengukuhkan negara dan demokrasi. Menyikapi kritik dengan santun dan baik serta bernorma. Badan publik yang dibiayai oleh negara harus memberikan pelayanan keterbukaan informasi.

Dikatakan pula, agar badan publik dapat terus mengembangkan inovasi baru untuk mendorong pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan. Memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk mendiseminasikan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

“Di tengah pandemi ini, keterbukaan imformasi publik terus mengalami perbaikan.  Hal itu ditunjukkan dengan naiknya partisipasi badan publik dalam monitoring dan evaluasi serta badan publik yang masuk kategori informatif,” ungkap Wapres.

“Badan publik harus memberikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Mampu menyediakan informasi yang cerdas dan aman di tengah derasnya arus informasi. Keterbukaan informasi turut mendorong dan memperkuat good governance,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana melaporkan, penganugerahan monitoring keterbukaan informasi badan publik salah satunya untuk memotivasi badan publik dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dikatakan, pada tahun ini Komisi Informasi Pusat juga menyusun Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dilaporkan pula, pada tahun 2021 sebanyak 337 badan publik mengikuti monitoring dan dan evaluasi. Sebanyak  83 badan publik informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang infromatif, dan 100 badan publik tidak informatif.

“Hasil penganugerahan monitoring dan evaluasi sebagai tolak ukur keterbukaan informasi yang pada intinya pada kualifikasi bukan pada nilai peringkat,” ungkap Gede Narayana.

Red
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending