Connect with us

Nusantara

DPW Badak Banten akan Lapor Kementan Soal Pertanian Wanasalam

Published

on

Ketua DPW Badak Banten, Aziz Hakim. Foto: Asep/Cakratara.

SERANG, CAKRATARA – DPW Badak Banten Provinsi Banten akan mengunjungi Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyampaikan pertanian padi di Provinsi Banten yang terus mengalami perubahan beriringan dengan ragam persoalan yang kerap dirasakan oleh petani khususnya di Banten Selatan.

Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten, Aziz Hakim menuturkan akan mengunjungi Kementan di antaranya menyampaikan masalah alih fungsi lahan sawah, harga dan ketersediaan pupuk, benih, Jalan Usaha Tani (JUT), dan Irigasi.

Persoalan ini, kata dia, menjadi perhatian lebih DPW Badak Banten untuk peningkatan produksi beras di Banten Selatan.

“Kami sudah melakukan kajian berjenjang dengan turun langsung ke lapangan, mencari informasi seluk-beluk persoalan pertanian di Kecamatan Wanasalam. Awalnya kami hanya mempersoalkan tentang Combine Harvester, tetapi pada saat ke lapangan menemukan persoalan lain seperti Jalan Usaha Tani (JUT). Jika dihitung putaran uang petani pada saat panen itu mencapai milyaran rupiah, dan ini menurut kami merupakan nilai fantastis,” ujar Ketua DPW Badak Banten kepada wartawan, Minggu (28/3/21).

Selain itu, Ketua DPW Badak Banten mengatakan kelangkaan pupuk juga masih ditemukan di lapangan sehingga  menghambat petani untuk memaksimalkan panen padi. Bahkan, kata dia, sampai ada yang mendapat kiriman pupuk dari luar daerah, semisal dari Lampung.

Selanjutnya, persoalan irigasi juga  menjadi hambatan bagi petani di Wanasalam yang sampai sekarang masih mengandalkan pengairan dari musim hujan atau sawah tadah hujan.

Padahal, di sana ada Bendungan Cikoncang, Bendungan Cikeusik, Bendungan Cilangkahan.

“Ini kan sumberdayanya ada, tapi tidak dapat  difungsikan untuk kebutuhan lahan pesawahan, tapi hanya sekedar untuk wisata. Padahal jika dimaksimalkan mungkin di Kecamatan Wanasalam bisa panen sampe tiga kali dalam setahun,” kata Aziz.

Aziz menegaskan, kajian ini sebagai kajian berjenjang, jadi memang belum selesai dan kemarin selama bulan Januari-Maret baru bisa turun ke Kecamatan Wanasalam dan Kecamatan Malingping. Nantinya pihaknya akan turun lagi ke wilayah Pandeglang seperti Cikeusik dan lainnya.

“Hasil kajian beragam persoalan pertanian di Banten Selatan ini akan kami sampaikan ke Kementerian Pertanian, ya kalau misalkan diperjalanan kami menemukan kejanggalan pada anggaran daerah untuk pertanian, mungkin kami juga akan sampaikan ini ke KPK,” tutup Ketua DPW Badak Banten, Aziz Hakim.

Asep D Mulyadi
Cakratara.com 2021

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nusantara

Dadan Saladin Dilantik Ketua IPSI Pandeglang 2021-2025.

Published

on

Pelantikan Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang Dadan Saladin berjalan dengan lancar , pengukuhan di gelar di Pendopo Bupati Pandeglang

PANDEGLANG, CAKRATARA – Acara Pelantikan Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang Dadan Saladin berjalan dengan lancar , pengukuhan di gelar di Pendopo Bupati Pandeglang, Selasa (26/10/2021).

Acara pelantikan Dadan Saladin ini, dihadiri oleh Forkompinda, Ketua IPSI Propinsi Banten,. Ketua Harian KONI Kabupaten Pandeglang, Maung Pande, Pencak Silat HS, PSHT, PPSI, Tapak Suci, Satria Muda Indonesia, Jagaraga, Madali Putera, Pagar Nusa, PPSC, dan TTKKDH Banten Indonesia.

Jajaran Pengurus Ikatan Pencasilat Seluruh Indonesia (IPSI) Kabupaten Pandeglang provinsi Banten, agar bisa memotivasi lebih giat lagi untuk mengangkat budaya dan prestasi pencak silat. Hal itu disampaikan Girgiantoro selaku Asisten Daerah (Asda) Sekretariat Daerah (Setda Pemkab Pandeglang yang mewakili Bupati Pandeglang pada acara Pelantikan Ketua IPSI dan Pengurus Kabupaten Pandeglang Periode 2021-2025.

Menurut Girgi, Pandeglang memiliki banyak potensi Pencak Silat dibeberapa paguron yang berprestasi dapat membawa nama baik daerah dikancah nasional.

“Atas nama Pemda mengucapkan selamat kepada Dadan Saladin selaku Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang dan Pengurus yang telah dilantik,” katanya.

Sementara Ketua IPSI Provinsi Banten, Ajat Sudrajat, sebelum melantik pengurus IPSI Kabupaten Pandeglang pada kesempatan itu mengatakan, bahwa saat ini IPSI Pandeglang mengalami kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan prestasi pencak silat dan atlit silat diberbagai event.

“Saya berharap para pengurus bekerja secara maksimal dalam memajukan IPSI sebagai wadah induk dari berbagai paguron di Kabupaten Pandeglang,” harapanya singkat.

Sedangkan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pandeglang, Ferri Hasanudin, dalam sambutannya mengatakan, pengurus IPSI Pandeglang yang telah dilantik harus membangkitkan masa keemasan dalam meraih medali dalam event tingkat provinsi.

“Dengan dukungan semua pihak akan bisa menjadi IPSI berada digaris terdepan meraih prestasi,” kata Ferri Hasanudin mantan Sekda Pandeglang ini.

Red
Cakratara

Continue Reading

Nusantara

Pemprov Banten Pertahankan Status Badan Publik Informatif

Published

on

Pemprov Banten mempertahankan status sebagai badan publik informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021

SERANG, CAKRATARA – Pemprov Banten mempertahankan status sebagai badan publik informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat).

Predikat informatif kali ini merupakan kali kedua yang diterima Pemprov Banten sejak tahun lalu. Anugerah diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin diterima oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhtarom secara virtual (Selasa, 26/10/2021).

Menurut Wapres KH Ma’ruf Amin, anugerah keterbukaan informasi publik turut berperan dalam  mengawasi capaian keterbukaan informasi publik serta mengawal akuntabilitas badan publik. Pengelolaan keterbukaan informasi publik turut mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik.

“Negara menjamin warga negara untuk mendapatkan informasi,” tegas Wapres.

“Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, Indonesia dituntut melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, salah satunya dalam keterbukaan informasi,” tambahnya.

Diharapkan Wapres, semua badan publik menggelorakan keterbukaan dan akuntabilitas informasi untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam membangun serta mengukuhkan negara dan demokrasi. Menyikapi kritik dengan santun dan baik serta bernorma. Badan publik yang dibiayai oleh negara harus memberikan pelayanan keterbukaan informasi.

Dikatakan pula, agar badan publik dapat terus mengembangkan inovasi baru untuk mendorong pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan. Memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk mendiseminasikan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

“Di tengah pandemi ini, keterbukaan imformasi publik terus mengalami perbaikan.  Hal itu ditunjukkan dengan naiknya partisipasi badan publik dalam monitoring dan evaluasi serta badan publik yang masuk kategori informatif,” ungkap Wapres.

“Badan publik harus memberikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Mampu menyediakan informasi yang cerdas dan aman di tengah derasnya arus informasi. Keterbukaan informasi turut mendorong dan memperkuat good governance,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana melaporkan, penganugerahan monitoring keterbukaan informasi badan publik salah satunya untuk memotivasi badan publik dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dikatakan, pada tahun ini Komisi Informasi Pusat juga menyusun Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dilaporkan pula, pada tahun 2021 sebanyak 337 badan publik mengikuti monitoring dan dan evaluasi. Sebanyak  83 badan publik informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang infromatif, dan 100 badan publik tidak informatif.

“Hasil penganugerahan monitoring dan evaluasi sebagai tolak ukur keterbukaan informasi yang pada intinya pada kualifikasi bukan pada nilai peringkat,” ungkap Gede Narayana.

Red
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending