JAKARTA, CAKRATARA – Paguron Jalak Banten Nusantara (PJBN) DPD Jakbar melaksanakan kunjungan ke Markas Komando (Mako) DPP Pusat di Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu (19/6/21) sekira pukul 21.30 WIB.

Ketua PJBN DPD Jakarta Barat (Jakbar) Reymond D Lacade mengucapkan rasa syukur dirinya bersama jajarannya bisa bertemu tatap muka dengan Ketua Umum PJBN KH. TB Sangadia MA yang tiba di Mako pada Minggu (20/6/21).

“Alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan Ketua Umum PJBN yang humble, kharismatik, dan bijaksana untuk memperkenalkan Jajaran KSB agar mengetahui latar belakang atau sejarah PJBN,” kata Ketua PJBN DPD Jakbar, Reymond.

Sementara itu, Ketua Umum KH. TB Sangadia MA menjelaskan tentang sejarah Paguron Jalak Banten Nusantara. Jalak artinya Jalan keun Aturan Lalakon Amanah Karuhun.

“PJBN bukan Ormas, tapi PJBN adalah wadah perkumpulan elemen masyarakat lintas Suku Agama, Ras, Organisasi, Lembaga, paguruan, padepokan, budayawan, komunitas, para pencinta / pelestari budaya melebur jadi satu wadah Paguron Jalak Banten Nusantara,” terang Ketua Umum.

Selesai Ketua Umum menceritakan sejarah Paguron Jalak Banten Nusantara , dilanjutkan dengan senda gurau dan Foto bersama dengan Ketua Umum PJBN

Tak lupa Markas Komando PJBN selalu menyiapkan Hidangan, untuk tamu yang datang di PJBN . Setelah makan seluruh Jajaran DPD Jakarta Barat di lanjutkan dengan mandi di Mako.

Sekum DPD Jakarta Barat berharap nasehat dan wejangan dari Ketua Umum dapat dipahami oleh Anggota DPD Jakarta Barat agar selalu imamah, sami’na wa’atona, dan satu komando.

“Semoga wejangan dari Ketua Umum PJBN dapat dipahami oleh para Anggota DPD Jakarta Barat,” tutup Sekum.

Asep Supena
Cakratara

JAKARTA, CAKRATARA – Media Cakratara melalui Redaktur Pelaksana (Redpel) menanggapi terkait pemberitaan penyaluran gas elpiji bersubsidi 3 kg yang diduga disebut berita hoax. Pasalnya, produk jurnalistik tak boleh distempel hoax oleh instansi atau orang yang merasa dirugikan.

Menanggapi dugaan berita yang disebut atau distempel hoax tersebut, Redpel Media Cakratara, Joko Purwono pada Senin (21/6/21) dini hari menegaskan, bahwa kemerdekaan pers adalah sebagian wujud kedaulatan rakyat yang harus dilakukan dengan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Itulah azas yang terdapat pada Pasal 2 Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Penerapan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum dilakukan Perusahaan Pers dengan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pers,” paparnya.

“Wartawannya juga harus mematuhi Pasal 7 ayat (2) UU Pers yaitu memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disahkan Dewan Pers 11 pasal ditetapkan 14 Maret 2006,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Redpel Media Cakratara menyampaikan, bagaimana bila ada perusahaan pers yang memenuhi syarat Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 UU Pers tetapi melanggar hukum atau etika ?, Apakah pemberitaan yang diduga mengandung berita bohong tersebut boleh distempel hoax oleh instansi di luar Dewan Pers?

Bila hal ini terjadi maka menjadi persoalan serius bagi kemerdekaan pers di Indonesia.

Pasal 15 UU Pers dengan jelas hanya menunjuk Dewan Pers sebagai lembaga atau institusi penjaga kemerdekaan pers yang independen.

“Jadi, terhadap produk pers tidak ada instansi lain yang boleh memberikan stempel hoax atau berita bohong. Penilaian terhadap karya jurnalistik yang melanggar etik ada pada Dewan Pers, bukan instansi lain,” jelasnya.

Lalu, dirinya menjelaskan, bila ada orang atau instansi yang merasa dirugikan dari pemberitaan media berbadan hukum pers di Indonesia dapat menempuh cara yang diatur UU Pers,
1. Materi berita yang melanggar diluruskan dengan Hak Jawab sesuai Pasal 5 ayat (2) atau Hak Koreksi sebagimana Pasal 5 ayat (3).

2. Bila Hak Jawab tidak dilayani oleh pihak perusahaan pers laporkan ke polisi sebagai pelanggaran Pasal 18 ayat (2) dan menjadi pidana pers.

3. Mediasi di Dewan Pers dengan melaporkan pelanggaran terhadap KEJ seperti ;
A. Tidak berimbang (Pasal 1 KEJ)
B. Tidak profesional (Pasal 2 KEJ)
C. Tidak uji informasi (Pasal 3 KEJ)
D. Berita bohong (Pasal 4 KEJ) dan lainnya.

Sehingga, ditegaskannya bahwa stempel hoax tidak dapat diberikan kepada Perusahaan Pers berbadan hukum Indonesia, karena domisili hukum dan penanggung jawabnya sudah jelas diumumkan sesuai Pasal 12 UU Pers.

Namun demikian, stempel hoax boleh ditempelkan pada informasi yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban seperti media sosial atau media yang tidak memiliki penanggung jawab.

“Hanya Dewan Pers lah yang berhak menguji apakah materi berita memang melanggar Pasal KEJ yang dituduhkan,” tutupnya.

Yeyen Sudrajat
Cakratara