Cakratara.com-
Aktivis Laskar Pasundan Indonesia (LPI) kembali menunjukan eksistensinya didunia pergerakan hari ini Kamis/13/2/2025 dengan menggelar Aksi Unjukrasa (Unras) di depan kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi

Yang mana pada kesempatan aksi masa kali ini Lpi jelas menyuarakan beberapa dugaan permasalahan yang ada di Dinas Perkim mulai dari mangkraknya Pembangunan Gedung Pemda dan juga beberapa penggunaan anggaran yang ada di Dinas Perkim dari tahun anggaran 2022 sampai tahun anggaran 2024.

Hal itu di sampaikan langsung oleh , Rohmat Hidayat , Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mewakili massa aksi yang hadir kurang lebih 100 Orang yang mana menurut orang nomor satu di Lpi tersebut pihaknya menduga keras bahwa Kepala Dinas (Kadis) Perkim Kabupaten Sukabumi menjadi sumber masalah mangkraknya gedung pemda

Baca Juga:
Ketua Harian DPP PERPAM Menyampaikan Dalam Podcast Mengenai Investasi Sehat di Banten
Pemberhentian Perangkat Desa Katapang oleh Kades Dinilai Langgar Perbup Lebak – Terkait pemberhentian sementara terhadap Pegawai Desa Katapang oleh kepala desa dipandang tidak memenuhi unsur. Hal itu disampaikan aktivis Lebak Selatan, Febi Pirmansyah. Febi memandang, keputusan Kades Katapang memberhentikan prades tersebut merupakan langkah politis yang dinilai cacat administrasi. “Menurut saya itu cacat administrasi, Kades tidak boleh sembarangan memecat pegawai desa hanya karena ada persoalan pribadi yang dilakukan Prades,” kata Febi, Jumat (21/3/2025). Sebaiknya, lanjut Febi, Kades dan Camat Wanasalam serta stakeholder yang lain, mengkaji ulang rencana pemberhentian prades. “Jangan sampai keputusan pemberhentian tersebut melangggar regulasi yang ada,” ucap Febi. Sebab, kata Febi, pemberhentian Prades tidak bisa serampangan dan harus mengikuti peraturan dan ada mekanisme yang perlu ditempuh. “Dasar pemberhentian itu harus jelas, apakah Prades itu melanggar aturan, pelanggarannya seperti apa, itu harus dikaji dulu,” jelasnya. Lanjut Febi, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kades terkait pemberhentian Prades dianggap prematur, karena tidak memenuhi syarat. “Surat keputusan Kades Katapang itu prematur, jika itu tetap diteruskan maka bisa terkena maladministrasi,” tegasnya. Berdasarkan informasi, pemberhentian terhadap pegawai desa yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Katapang, tengah berproses. Kabar menyebutkan, Prades atas nama Aminuroni ini telah diberhentikan sementara oleh Kepala Desa Katapang dengan dalih aspirasi masyarakat. Pertimbangan pemberhentian tersebut lantaran pegawai desa tidak lagi memenuhi syarat atau melanggar larangan sebagai perangkat desa. Hal itu tertuang dalam surat keputusan Kades Katapang Nomor 141/26-Ds.2108/2025 Tentang Pemberhentian Sementara Aminuroni dari Jabatan Perangkat Desa Katapang, Kecamatan Wanasalam. Surat keputusan di atas, menurut Febi, sudah melanggar Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun Tahun 2017 tentang Peraturan Disipilin Perangkat Desa. Dalam Perbup Nomor 23 Tahun 2017 menyebutkan, pelanggaran disiplin yang dimaksud adalah apabila perangkat desa terjerat sanksi pidana. “Jadi rujukan Kades Katapang dalam memberhentikan sementara Prades ini melanggar Perbup Nomor 23 Tahun 2017, karena tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Prades,” paparnya. ***
2000 Kupon Dibagikan, Warga Cengkareng Nikmati Festival Kuliner Gratis

Yang mana jelas pada tahun 2022 adanya alokasi anggaran APBD yang di kucurkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi sampai dengan kurang lebih 39 miliyar untuk dua paket kegiatan yang berbeda di progres lanjutan pembangunan gedung pemda

Namun setelah penganggaran tersebut sampai saat ini gedung pemda mangkrak bahkan ada dua kali penganggaran pada tahun 2023 dan 2024 yang diduga tidak di serap oleh pihak Dinas Perkim maka jelas dengan tidak terjadinya penyerapan itulah menjadi awal terhambatnya penyelesaian untuk pembangunan gedung

Tidak hanya itu yang menjadi sorotan tajam pihak Lpi yang mana , mengenai pembangunan gedung pemda ini patut jelas kami pertanyakan statusnya masuk dalam RPJMD atau tidak ” cetus Rohmat

Rohmat juga menambahkan pihaknya merasa kecewa dengan hasil aksi hari ini yang mana Kepala Dinas Perkim selalu mangkir sudah bukan kali pertama pada saat audiensi di Setda pun terjadi Kepala Dinas Perkim tidak terlihat sama sekali batang hidung nya .

Dengan begitu amat sangat jelas menjadi pertanyaan besar bagi publik (masyarakat) ada apa dengan selalu menghindarnya Kepala Dinas kalau memang Kadis merasa bersih dan tidak ada indikasi apa pun pada proyek tersebut harusnya berani bertatap muka secara langsung dengan masa aksi” tegas Rohmat

Maka dengan mangkir nya Kadis Perkim pada dua pertemuan yang sudah di jadwalkan sedemikian rupa Lpi mendesak DPRD Kabupaten Sukabumi untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mana jelas surat permintaan untuk RDP sudah di layangkan jauh sebelum aksi

Serta Lpi juga mendesak keras Kejaksaan Agung RI untuk segera mengambil sikap memeriksa Kepala Dinas Perkim dan mengaudit secara menyeluruh semua penggunaan anggaran yang ada di Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi .pungkasnya

Aksi hari ini di hadiri beberapa perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Dinas Perkim yang menemui masa aksi di wakili oleh Asisten Daerah 1 ,Kepala Badan Kesbangpol,Sekertaris Dinas Perkim, dan beberapa Kepala Bidang Dinas Perkim.