Connect with us

Nusantara

Oknum Guru PPPK SMPN 3 Picung Diduga Rangkap Jabatan Sebagai Komisioner Panwascam Banjarsari

Herdi S

Published

on

By

Oknum Guru PPPK SMPN 3 Picung berinisial UAA diduga rangkap jabatan sebagai Komisioner Panwascam tepatnya di Kecamatan Banjarsari Kabupaten

Cakratara.comOknum Guru PPPK SMPN 3 Picung berinisial UAA diduga rangkap jabatan sebagai Komisioner Panwascam tepatnya di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak, Banten. Dugaan ini terungkap saat awak media Cakratara menelusuri langsung ke Sekolah tempat ia bekerja pada Kamis, 24/11/2022.

Rumor yang beredar terkait dugaan rangkap jabatan oleh Okum Guru PPPK di SMPN 3 Picung inisial UAA sebagai Komisioner Panwascam Kecamatan Banjarsari sempat mencuat, dan Awak media mendatangi langsung ke SMPN 3 Picung terkait rumor tersebut guna berusaha mengkonfirmasi dan mengklarifikasi kebenaran tersebut.

Dalam regulasi Bawaslu memang tidak ada larangan untuk ASN maupun PPPK untuk menjadi anggota Panwascam, namun dalam regulasi soal penghasilan karena rangkap jabatan di dua lembaga pemerintahan yang berbeda, tidak diizinkan warga negara memiliki penghasilan ganda dari sumber anggaran negara (APBN) yang sama. Hal ini jelas tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bagian keempat persyaratan pada Pasal 117 huruf:
j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dijelaskan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK masuk ke dalam ASN yang tertuang pada BAB III tentang Jenis, Status, dan Kedudukan tepatnya pada pasal 7 butir kedua dikatakan, PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan Perjanjian Kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

Hal inipun memperjelas apabila pelamar kategori ASN atau PPPK dinyatakan terpilih menjadi Anggota/Komisioner Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Desa/Kelurahan yang bersifat Ad Hoc termasuk dalam kategori PNS diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural sehingga tidak diberikan penghasilan sebagai PNS. Serta apabila seorang ASN dan PPPK mendaftar sebagai calon anggota Panwaslu kecamatan, seharusnya agar segera dapat memasukkan berkas izin dari atasan langsung tempat yang bersangkutan bekerja, biar apabila nantinya terpilih, baik ASN ataupun PPPK harus siap untuk tidak mendapatkan hak-haknya sebagai PNS dihilangkan, tapi status PNS tetap, atau cuti diluar tanggungan negara. Itu artinya tidak ada permasalahan bila memang ada ASN atau PPPK mengikuti Panwascam. Namun sesuai regulasi yang ada, apabila mereka terpilih, artinya hak-haknya sebagai PNS dihilangkan, tapi status PNSnya tetap.

Advertisement

Sementara itu, Raswadi selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Picung tempat UAA mengajar saat dikonfirmasi langsung oleh awak media tepatnya pada Kamis 24/11/2022, beliau mengatakan “Saya tidak mengetahui kalau UAA itu istilah akang dobel job sebagai Komisioner Panwascam di Kecamatan Banjarsari sampai detik ini beliau belum ada komunikasi terkait pekerjaannya menjadi Komisioner Panwascam,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Raswadi menegaskan, “Secara tegas saya sampaikan kepada seluruh Guru yang mengajar di SMPN 3 Picung, karena sekolah ini lembaga formal milik Pemerintah dan tugas di Sekolah mengajar, intinya beliau tidak pernah meminta ijin kepada Saya apalagi mendapatkan ijin karena faktanya memang tidak ada obrolan terkait beliau rangkap jabatan, akan tetapi saya berikan keleluasaan beliau untuk menentukan pilihan. Tegasnya

Ditempat terpisah, UAA selaku guru PPPK di SMPN 3 Picung yang diduga rangkap jabatan sebagai Komisioner Panwascam Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak, saat dikonfirmasi via chatt whatsapp pada Kamis, 24/11/22 terkait dugaan rangkap jabatan dirinya mengatakan via telpon WhatsApp, dan membenarkan bahwa, “iya betul saya UAA dan saya PPPK sekaligus Komisioner Panwascam Kecamatan Banjarsari terus apa pelanggarannya? Kalau memang saya melanggar tolong sebutkan Undang-Undang dan pasal berapa yang saya langgar, karena saya tidak tahu jadi tolong bapak jelaskan.” Ujarnya

Hingga berita ini terbit, awak media belum mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi soal dugaan Oknum Guru PPPK inisial UAA yang rangkap jabatan sebagai Komisioner Panwascam Kecamatan Banjarsari baik dari Bawaslu Kabupaten Lebak maupun Bawaslu Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, BKPSDM Kabupaten Pandeglang, serta Badan Kepegawaian Negara RI selaku pihak yang mengeluarkan NIP PPPK Guru sebagai ASN.

Reporter:
Adnan Rohim

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications