Connect with us

Nusantara

Ormas BBP DPC Lebak Desak Sekdes Sarageni Dievaluasi

Published

on

Ormas Badak Banten Perjuangan DPC Kabupaten Lebak, Erot Rohman desak Bupati Lebak agar segera mengevaluasi kinerja Sekretaris Desa

LEBAK, CAKRATARA – Ormas Badak Banten Perjuangan DPC Kabupaten Lebak, Erot Rohman desak Bupati Lebak agar segera mengevaluasi kinerja Sekretaris Desa insial UC yang juga berstatus PNS, yang diduga telah melampaui kewenangannya sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Sekretaris Desa dan diduga telah berani mengangkangi Kepala Desa Sarageni pasalnya seluruh transaksi jual beli tanah oleh PT. Pokhpand yang berlokasi di Kampung Cisempuren RT. 004 RW. 001 Desa Sarageni Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten tidak melibatkan Kepala Desa Sarageni mulai dari perencanaan sampai dengan pencairan.

Erot Rohman juga mendesak pihak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera turun tangan menangani dugaan jual beli tanah yang di duga cacat dan batal demi hukum karena tidak melibatkan Kepala Desa Sarageni, selaku yang punya wilayah dan yang punya kebijakan yang di duga dilakukan oleh oknum mafia tanah.

“Saya mendesak agar Sekdes Sarageni di evaluasi oleh Bupati Lebak, karena di duga telah menyalah gunakan wewenangnya sebagai Sekdes PNS, dan di duga ada indikasi penggelapan uang yang menguap dari transaksi jual beli tanah tersebut, serta mendesak pihak APH agar segera turun tangan dalam dugaan legalitas transaksi jual beli tanah yang diduga cacat hukum,” tegas Erot Rohman, Jum’at (21/01/2022).

Lanjut Erot Rohman, berdasarkan data dan fakta hasil investigasi kami dilapangan, Sekdes Sarageni insial UC, diduga telah melanggar Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan mengkoordinasikan tugas-tugas dan membina kepala urusan. Dan juga patut diduga telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang tertuang pada Bagian kedua Pasal 4 tentang Larangan PNS tepatnya pada poin pertama, yang menyebutkan bahwa setiap PNS dilarang menyalah gunakan wewenang serta poin kedua disebutkan bahwa setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, terang Erot Rohman.

Disampaikan juga oleh Erot Rohman selaku Ketua Ormas Badak Banten Perjuangan DPC Kabupaten Lebak, jika desakan kami ini tidak ditanggapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, maka kami akan mengggelar aksi unjuk rasa, tutupnya.

Advertisement

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Sarageni via WhatsApp saat di pintai pernyataan oleh awak Media Cakratara, dirinya menegaskan bahwa sama sekali tidak mengetahui terkait pembebasan lahan itu, bahkan selaku Kepala Desa tidak pernah di libatkan sama sekali untuk pembebasan lahan oleh PT. Pokhpand di lokasi tersebut.

“Jawaban saya mah paling kitu tidak mengetahui terkait pembebasa lahan berikut surat keterangan tidak sengketa tanah, terangnya, Jum’at (21/01/2022).

Sementara itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Drs. H. Babay Imroni terkait pembebasan lahan di Kampung Cisempuren RT. 004 RW. 001 Desa Sargeni oleh PT. Phokpan saat dikonfirmasi oleh awak Media Cakratara langsung di ruang kerjanya, H. Babay Imroni mengatakan tidak mengetahui adanya pembebasan tanah tersebut, dan kalau masalah pembebasan tanah itu hak prerogatif Kepala Desa.

“Yang kesatu memang saya tidak tahu di sana ada pembebasan tanah atau lahan, kemudian yang keduanya kalau penanganan tanah itu mutlak Kepala Desa ya, tidak bisa diwakilkan sama Sekdes gak bisa, terkecuali untuk administrasi boleh Sekdes, atau Kaur administrasi, kalau kebijakan gak bisa, ya misalkan tentang alokasi, harga itu gak bisa yang lain, pasti Kepala Desa karena itu kaitan dengan kebijakan, kalau misalkan administrasi tolong buatkan surat anu (apa-red) itu bisa Sekretaris Desa, paling untuk masalah jual beli tanah itu mah hak prerogatifnya ada di pimpinan di Kepala Desa, kemudian PPATS nya Camat gitu, jadi kalau untuk administrasi baru bisa oleh Sekretaris Desa atau Kaur Pemerintahan Desa, hal-hal kebijakan itu ada di Kepala Desa, yang mengetahui seluk beluk tanah itu Kepala Desa,” terang Kadis.

Nanti Sekretaris Desanya akan saya panggil, bener gak, hawatir nanti tumpang tindih, karena kalau tanah kan tetap kebijakannya ada di Kepala Desa,” pungkas H. Babay Imroni.

Advertisement

HS
Cakratara

Advertisement
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications