PALEMBANG, CAKRATARA – Kasubdit I Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Sumsel, Kompol Hadi Syaefudin,SE.M.H mengatakan kenaikan peredaran rokok ilegal sebanyak 4,9 persen sepanjang 2020.

“Pemerintah sebenarnya mentargetkan peredaran rokok ilegal di bawah 3%,” katanya saat Talk Show diradio  Lanugraha 105 FM Selasa (21/12/2021).

Dikatakannya, jika dilihat didata bea cukai tahun 2020 /2021 peningkatan Rokok Ilegal pegawai Bea Cukai, mecatat penindakan terhadap barang kena cukai ilegal mencapai 9.014 penindakan.

Baca Juga:
Kecelakaan Kapal di Pulau Cipir, Bakamla RI Bersama Tim Gabungan Evakuasi Korban
Bakamla RI Serah Terima ABK MT Silver Sincere Dengan KSOP Tanjung Uban
Tutup Pendidikan Latihan Kerja 1 Teknik Turboprop Engine Maintenance Basic Specialty Course Angkatan ke-31 TA 2024

Dari penindakan tersebut, sebanyak 448,18 juta batang rokok atau senilai Rp270,79 miliar batang berhasil disita bahkan lebih dari itu Kata Pamen Polri tidak beseragam pangkat Kompol Alumni Lemdikpol Slapa Polri 2009

Dia mengatakan Sanksi Pengedar Rokok Ilegal Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana.

“Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 54 berbunyi: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar,” ungkap mantan Kasubbidwabprof Bid Propam Polda Sumsel.

“Pasal 56 berbunyi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar tukasnya mengakhiri perbincangan,” tutupnya.

Efendi
Cakratara