Connect with us

Nusantara

Tidak Transparan Penggunaan ADD, BB Ancam Laporkan ke Tipikor

Published

on

tidak transparan terhadap publik atau diduga telah melanggar Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

PANDEGLANG, CAKRATARA – Ormas Badak Banten DPD Kabupaten Pandeglang bersama pengurus Ormas Badak Banten DPC Kabupaten Lebak kunjungi Kantor Desa Sukaseneng Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang untuk melakukan konfirmasi terkait adanya temuan dilapangan mengenai penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dipandang tidak transparan terhadap publik atau diduga telah melanggar Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan juga diduga terjadi penyelewengan anggaran, Selasa (23/11/2021).

Ormas Badak Banten (BB) datangi kantor Kepala Desa Sukaseneng Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang pertanyakan terkait Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2020 yang diduga ada penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) pada tahap realisasinya dan tidak transparan kepada masyarakat atau publik.

Dikatakan perwakilan Ormas Badak Banten Syahrul mengatakan, bahwa  berdasarkan investigasi dilapangan, ia mendapat temuan lapangan, pihak desa tidak melakukan pembuatan papan informasi publik dalam penggunaan anggaran dana desa (ADD) tahun anggaran 2020 yang sudah di realisasikan, yang diduga dan terindikasi penyalah gunaan anggaran.

“Berdasarkan temuan lapangan terkait realisasi Anggaran Tahun 2020, kami menemukan bahwa papan informasi penggunaaan anggaran dana desa (ADD) tidak di pasang, ini patut diduga ada penyalahgunaan anggaran.

Seperti dari salah satu anggaran yang mencuat terkait anggaran untuk PAUD yang telah dialokasikan. Namun ternyata realisasinya tidak ada, dan PAUD dibawah naungan desa ini belum tersentuh oleh anggaran Dana Desa. Sementara pasilitas  Bangunan dan lainnya ada sekarang, itu merupakan Bangunan dan pasilitas dari Kepala Desa sebelumnya. Dari kepala Desa sekarang belum menerima apapun selain dari honor pengajar. Sementara, anggaran yang dialokasikan untuk PAUD ini luar biasa Besar,” ungkap Syahrul kepada wartawan.

Lanjut Syahrul, saat di Konfirmasi langsung kepada kepala Desa Sukaseneng,  betul adanya, memang tidak memasang papan informasi dan tidak di informasikan kepada Publik dan Masyarakat.

” Itu contoh buruk yang dilakukan oknum Kepala Desa sebagai pejabat publik di tingkat desa khususnya, umumya Kecamatan Cikeusik,” ucap Ayahrul.

Dengan ini Ormas Badak Banten meminta inspektorat Kabupaten Pandeglang, Provinsi dan aparat penegak hukum (APH) segera melakukan langkah penegakan Hukum terhadap oknum Kepala Desa Sukaseneng yang diduga telah  melakukan tindakan melawan hukum.

” Bukan hanya realisasi anggaran yang tidak melakukan transparansi publik. Kepala Desa juga diduga tidak
memeberikan laporan terkait lenggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2020 kepada BPD Sukaseneng, imbuh Syahrul.

” Saya harap Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Provinsi dan aparat penegak hukum (APH) bisa segera
bertindak, itu bukan saja merusak citra dan wibawa jabatan Kepala Desa, melainkan juga telah merugikan masyarakat dan keuangan negara. Ini diduga  bentuk korupsi yang luar biasa dan juga diduga ada penyalahgunaan wewenang,” imbuhnya lagi.

Sementara itu, Kepala Desa Sukaseneng ML saat di konfirmasi langsung, terkait adanya  temuan dilapangan pada penggunaan Anggaran Tahun 2020. ia menyampaikan, “Terkait APBDes saya tidak tahu, karena ada yang mengelolanya, saya lupa, coba tanya ke operator,” terang Kades ML kepada Syahrul.

Seharusnya Kepala Desa lebih tahu danPaham untuk pengalokasian Dana Desa ini, bukan hanya ada yang mengelola, tapi pimpinan desa harus paham tupoksinya sebagai Kepala Desa, bukan melimpahkan kepada orang lain atau dikatakan Operator Desa yang buka wewenangnya
dalam mengelola Dana Desa, Jawab syahrul kepada Kepala Desa.

“Kami harap untuk kedepannya Kepala Desa mampu mempertanggung jawabkan hal ini kepada
Inspektorat, pihak terkait dan penegak hukum, juga kepada Masyarakat Desa Sukaseneng,” tegas Syahrul.

Syahrul juga menegaskan, bahwa dengan adanya temuan ini, Ormas Badak Banten akan menindak lanjut dan membuat  laporan kepada Inspektorat dan Kepada Tipikor Polda Banten, agar segera bisa di tindak lanjut untuk melakukan pemeriksaan.

“Saya perwakilan dari Ormas Badak Banten ini akan terus mengawal pelaporan ini sampai Tipikor Polda, agar Ormas Badak Banten ini bisa bermanfaat dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Desa Sukaseneng,” Pungkas Syahrul
selaku DPD Badak Banten Kabupaten Pandeglang kepada Media Cakratara, Selasa (23/11/2021).

Saat Red Cakratara mengkonfirmasi Kepala Desa Suka Seneng ML melalui telephon seluller, Ia mengatakan terkait papan informasi kalau ga salah pernah dipasang ditembok pinggir kantor. Sementara untuk pengalokasian untuk PAUD, yang dianggarkan untuk honor pengajar selama 1 (satu) tahun.

“Saya sudah lupa lagi, kalau ga salah baliho informasi pernah dipasang di tembok samping kantor,” terang Kades ML.

Lanjut ML. “Kalau memang untuk anggaran operasional PAUD sudah dialokasikan, ya pasti akan saya berikan. Saya memang menganggarkan untuk operasional PAUD, tapi tidak besar, hanya untuk insentif guru pengajar 1 (satu) tahun,” terang Kades ML, saat dikonfirmasi Media Cakratara melalui telephon seluller, Rabu (24/11/2021).

Saat ditanya berapa jumlah yang dianggarkan untuk operasional PAUD tersebut, ML menjawab tidak tahu dan lupa jumlahnya, karena administrasinya dipegang sama operator desa, katanya.

Red
Cakratara

Nusantara

Tambak Udang Cihara Didemo Ormas BBP, Tidak Berizin, Langgar UU Sempadan Pantai

Published

on

( BBP) Lebak Selatan DPC Kabupaten Lebak melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk perusahaan Tambak udang Frans di Pasir Putih

LEBAK, CAKRATARA – Ratusan aktivis Kader Badak Banten Perjuangan ( BBP) Lebak Selatan DPC Kabupaten Lebak melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk perusahaan Tambak udang Frans di Pasir Putih ( Pasput) Desa Pondok Panjang Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak. Aksi unjuk rasa langsung di bawah komando Ketua DPC Kabupaten Lebak dan 3 Kordinator lapangan ( korlap), Kamis (27/01/2022).

Hujan deras mengguyur di lokasi aksi dan wilayah Cihara, namun tidak membuat Aktivis Kader BBP meredup, dengan semangat di guyur hujan pendemo terus bergerak mencoba merangkak mendorong pintu gerbang untuk masuk ke dalam lokasi tambak udang.

Aksi unjuk rasa tersebut di hadiri langsung oleh jajaran pengurus Ormas BBP DPC Kabupaten Lebak juga perwakilan DPAC Badak Banten Perjuangan dari masing-masing Kecamatan seperti, BBP DPAC Cihara, Malingping, Panggarangan, Cibeber, Cijaku, Banjarsari, Gunung Kencana, Cileles, dan Cikulur.

Ahmad Luthfi SE, dalam orasinya mengatakan bahwa Tambak udang Frans adalah perusahaan yang tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perusahaan Tambak udang. ” Perusahaan Tambak udang Frans adalah perusahaan yang tidak patuh pada aturan yang berlaku, dan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ini patut di hentikan kegiatan operasionalnya oleh pemerintah”, Kata Ahmad Luthfi.

Erot Rohman Ketua DPC BBP kabupaten Lebak mengatakan bahwa Tambak udang Frans salah satu dari belasan perusahaan Tambak udang di Lebak Selatan yang melanggar undang undang tentang spadan pantai. ” Udah jelas melanggar undang undang tentang spadan pantai masih saja pemerintah mebiarkan berdiri dan beroperasi”, Kata Erot Rohman.

Erot mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak agar segera melakukan aksi penutupan terhadap lokasi tambak udang Frans. ” Karena Pemerintah tidak berani menutup, maka hari ini kami Badak Banten Perjuangan akan menutupnya”, kata Erot dalam akhir orasinya.

Ja’far s
Cakratara

Continue Reading

Nusantara

264 Kasus Ditangani Kajari Aceh Timur dalam 1 Tahun Terakhir

Published

on

Setahun terakhir Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Timur telah menangani sebanyak 264 kasus sebagaimana yang disampaikan oleh, Semeru

ACEH TIMUR, CAKRATARA – Setahun terakhir Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Timur telah menangani sebanyak 264 kasus sebagaimana yang disampaikan oleh, Semeru, S.H.,M.H, yang menjabat sebagai Kepala kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Timur di Idi pada Maret 2021 lalu yang terdiri dari 6 bidang mulai dari pembinaan, Bidang intelijen, Pidana Umum (Pidum), Pidana Korupsi, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), juga Bidang Barang Bukti.

“Hal yang paling menonjol secara umum dibidang pembinaan selama tahun 2021 ialah telah melakukan penyerapan anggaran mencapai 97%. Terus PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) di Tahun ini terdapat Rp.750.500.000, dan pendapatan itu hasil dari pelelangan mobil, pembayaran tilang, dan biaya penanganan perkara, dan sebagainya,” kata Kajari Aceh Timur.

Sedangkan di Bidang Intelijen yang menonjol ialah kegiatan mengenai jaksa menyapa.

“Karena kita ada jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah, terus kita juga sebagai Kordinator Tim Pakem (Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Dalam masyarakat). Itulah kegiatan intel yang menonjol,” ujar Kajari Aceh Timur.

Selanjutnya di Bidang Pidana Umum (Pidum),  Selama 1 Tahun terakhir kejaksaan Negeri Idi Kabupaten Aceh Timur, telah melakukan penanganan perkara sebanyak 264 kasus. Diantaranya, 21 terdakwa tuntutan hukuman mati terkait kasus narkotika, dan 2 terdakwa terlibat kasus pembunuhan berencana.

Total, 23 terpidana tuntutan Hukuman Mati di Kejaksaan Negeri Idi di Tahun 2021. Kata Kajari Aceh Timur.

Sebagaimana yang diketahui, 2 terdakwa tuntutan hukuman tersebut yakni MR (39) dan RA (46), keduanya warga Simpang Jernih, yang telibat dalam kasus pebunuhan berencana dan pemerkosaan terhadap ibu dan anak Siti FA (56) dan AF (15), yang terjadi di Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur pada Hari Jumat (12/2/2021) dini hari, dan ditemukan pada Hari Senin (15/02/2021) di bawah kolong tempat tidur oleh warga.

Kedua terdakwa tersebut divonis bersalah melanggar Pasal 340 KUHP serta Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sedangkan untuk terdakwa Kasus Narkotika yang dituntut Hukuman Mati diantaranya yaitu SS, MA, TK, RA dan FD. 5 terdakwa tersebut terbukti bersalah secara sah meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dibacakan tuntutan pada Selasa, 30 November 2021, dengan kepemilikan Sabu seberat 77 Kg.

Selanjutnya, Z AB alias Jek (50) , JU (27) salah satu warga Kecamatan Nurussalam. Kemudian ZA (43), warga Kecamatan Idi Rayeuk dan MA (30) yang juga salah satu warga Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur.

Ke 4 terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang dibacakan tuntutan pada Rabu 6 Oktober 2021 di kantor Pengadilan Negeri Idi, dengan kepemilikan 50 Kg Sabu.

“Sebenarnya dalam kasus tersebut terdapat 5 terdakwa, namun satu terdakwa atas nama Inisial KH meninggal dunia di rumah sakit pada 13 September 2021 berdasarkan diagnosa, sakit jantung,” kata Kajari.

Tidak main-main, Kejaksanaan Negeri Idi Aceh Timur di Tahun 2021 juga membaca tuntutan mati terhadap salah satu mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireun, dengan kepemilikan sabu seberat 26 Kg yang dilakukan penangkapan di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Beusa Beurano, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Selasa 20 April 2021, dan dibacakan tuntutan pada Rabu 27 Oktober 2021 di Pengadilan Negeri Idi.

Dalam kasus tersebut terlibat 3 terdakwa yakni US, MH, dan RU yang akhirnya bebas.

Ketiga terdakwa di tuntut bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo, Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika., Dengan barang bukti yang mereka miliki seberat 26 Kg Sabu dan masih ada beberapa terdakwa tuntutan Hukuman Mati lainnya yang belum sempat dijabarkan.

Kajari Aceh Timur juga menjelaskan, dibidang Pidum tersebut pihaknya juga melakukan penyelesaan perkara di luar pengadilan, dan itu disebut Restorative Justice.

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama begaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

“Jadi kita menghentikan perkara itu karena sudah mencapai atau pun karena perkara ini bisa diselesaikan tidak harus melalui pengadilan, karena itu sudah perdamaian, ini kita angkat kasus penganiayaan. Jadi antara pelaku dan korban sudah saling memaafkan, jadi kita anggap perkara ini terselesaikan”, Jelasnya.

Lanjutnya, ini juga perkara ancaman dibawah 5 tahun, terus sudah ada damai, jadi ibaratnya sudah selesai diantara mereka, dari pada lebih banyak mudaratnya kalau kita bawa ke persidangan, seperti orang di hukum terus prosesnya juga panjang. Ucap Kajari Aceh Timur.

“Atas intruksi dari Jaksa Agung juga, maka dari itu kita lebih mengutamakan penyelesaian Restorative justice yaitu penanganan perkara diluar persidangan. Dan itu ada satu yang kita lakukan di tahun 2021”, Ujar Semeru, S.H.,M.H.

Kajari juga menjelaskan perkara saat ini sedang ditangani yang berproses itu, ada penanganan sabu seberat 100 kg, dan itu akan memasuki proses tuntutan yang atas nama SY. Dan satu lagi perkara yang menarik adalah perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) atas nama terdakwa ZM atau PG, dan ini juga akan memasuki proses tuntutan. Jelasnya.

“Jadi itulah perkara-perkara yang menarik dibidang Pidum, kita kan di pidana umum ini selaku penuntut umum, penuntut umum menerima pelimpahan perkara dari penyidik polisi terus kita menyatakan lengkap, kita lakukan proses di pengadilan”, Kata Kajari Aceh Timur.

Begitu juga ada perkara yang sudah ada di 264 kasus ada perkara pelanggaran Qanun, Qanun itu ada 25 dari 264 itu, dan itu terkait perkara pidana umum, selaku penuntut umum.

“kita selain penuntut umum dalam Pidana Korupsi, kita juga penanganan penyidikan. Di Tahun ini kejaksaan Negeri Idi Aceh Timur, sudah melakukan kegiatan penyelidikan, ada 1 lid terkait Dana Desa Pertamina di Rantoe Peureulak yang disinyalir audit dari Inspektorat dengan kerugian negara sekitar 200 Juta lebih. Mudah-mudahan di tahun ini bisa kita naikan penuntutan dan kita sidangkan. Itu sudah memasuki proses / tahap pemberkasan sekarang ini”, Tutur Kajari Aceh Timur.

Terus di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), kegiatan yang menonjol ada 23 pendampingan.

“Jadi kita di Datun ini ada fungsinya selain sebagai Pengacara Negara juga melakukan pendampingan kegiatan Pemerintah Daerah. Jadi ada beberapa kegiatan yang diminta pemdampingan dari kita, sekitar 7 pendampingan dari beberapa dinas. dan itu tugas pendampingan dibidang Datun”,  Jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan banyak kegiatan terkait bantuan hukum SKK dari BPJS Tenaga Kerja dan juga BPJS Kesehatan.

“Kita sudah memulihkan keuangan negara selama di Tahun 2021 ini ada sekitar Rp. 1.884.561.900, dari 23 kegiatan, itu maksudnya kegiatan bantuan hukum non Litigasi di bidang Datun”,  Ujar Kajari Aceh Timur.

Selanjutnya dibidang Barang Bukti, selama Tahun 2021, sudah mengembalikan barang bukti baik itu berupa motor, mobil dan sebagainya sekitar 63 barang bukti.

“Selain itu ada juga yang dimusnahkan seperti sabu, senjata api. Dan sabu yang kita musnahkan sisa-sisanya saja karena selain itu sudah dimusnahkan oleh pihak penyidik, dan sisa yang ada sama kita  yang sudah ada putusan di pengadilan juga dimusnahkan. Selanjutnya dilelang, baik itu secara langsung atau dilelang melalui KPMR”, Jelas Semeru.

Sambungnya, hasil dari barang lelang sekitar Rp.651.234.567, itu Barang-barang yang sudah dilelang secara langsung, dan itu berupa sepeda motor, kayu, dan sebagainya yang nilainya dibawah 35 juta.

Kajari Aceh Timur, Semeru, SH.,M.H, juga berharap di tahun 2022 ini, dapat melakukan kegiatan yang sudah direncanakan dan ditargetkan terkait bidang-bidang penanganan perkara baik itu pidum, visus, datun dan sebagainya mencapai 100%.

“Kita juga berharap kepada masyarakat Aceh Timur, tetap kondusif dalam kegiatan pembangunannya, karena kita selaku penegak hukum akan selalu mengawal pembangunan di Aceh Timur ini. Selanjutnya, Mudah-mudahan bisa menimbulkan efek jera kepada masyarakat agar jangan bermain dengan barang narkotika ini, karena bahayanya merusak dan ancaman hukumnya juga tidak main-main bahkan sampai hukum mati”, Tutup Kajari Aceh Timur.

Kasi pidum Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Ivan Najjar Alavi, S.H.,M.H, juga menjelaskan, bahwa persentase penyelesaian tindakan pidana umum selama tahun 2021, sudah mencapai 100%. Sedangkan kasus yang sedang berjalan adalah kasus tindak pidana sabu atau narkotika seberat 100 Kg, dan tindak pidana pencucian uang.

“Insyaallah dalam beberapa mingu kedepan akan dibacakan tuntutannya”, Kata Kasi Pidum.

Seperti yang dijelaskan oleh pak kajari tadi bahwa terkait tuntutan hukuman mati yang sudah kamu bacakan terhadap 23 orang tadi untuk menimbulkan efek jera dikemudian hari agar tidak terjadi lagi perbuatan serupa, dan kejaksaan Negeri Aceh Timur, siap jadi garda terdepan dalam membasmi narkotika di Kabupaten Aceh Timur.

Rahmat
Cakratara

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending