Connect with us

TNI-Polri

Kapolri Berkomitmen Potong Kepala, 7 Pejabat Polisi Dicopot

Published

on

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukan komitmennya melakukan pembenahan internal Polri untuk jauh lebih baik

JAKARTA, CAKRATARA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukan komitmennya melakukan pembenahan internal Polri untuk jauh lebih baik. Salah satunya adalah berkomitmen untuk ‘potong kepala’ agar Polri semakin dicintai dan menjadi apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Komitmen itu ditunjukan Kapolri dengan mencopot tujuh pejabat kepolisian di beberapa wilayah jajarannya. Yakni;

1. Kombes Pol Franciscus X. Tarigan, Dirpolairud Polda Sulbar ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).

2. AKBP Deni Kurniawan, Kapolres Labuhan Batu Polda Sumut ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).

3. AKBP Dedi Nur Andriansyah, Kapolres Pasaman Polda Sumbar ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).

4. AKBP Agus Sugiyarso, Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumut ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).

5. AKBP Jimmy Tana, Kapolres Nganjuk Polda Jatim ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).

6. AKBP Saiful Anwar, Kapolres Nunukan Polda Kaltara ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).

7. AKBP Irwan Sunuddin, Kapolres Luwu Utara Polda Sulsel ke Pamen Yanma Polri (dalam rangka evaluasi jabatan).

Pencopotan satu Kombes tersebut tertuang dalam surat telegram nomor ST/2279/X/KEP./2021 per tanggal 31 Oktober 2021. Sedangkan, enam AKBP dicopot dalam telegram nomor ST/2280/X/KEP./2021 tanggal 31 Oktober 2021. Kedua telegram itu ditandatangani oleh AS SDM Polri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri.

“Ya ini tentunya sebagaimana komitmen dan pernyataan pak Kapolri, soal ‘ikan busuk mulai dari kepala’, kalau pimpinannya bermasalah maka bawahannya akan bermasalah juga serta semangat dari konsep Presisi. Komitmen ini jelas untuk melakukan perubahan dan perbaikan untuk menuju Polri yang jauh lebih baik lagi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (1/11/2021).

Dengan adanya keputusan tersebut, Argo menegaskan, seluruh personel Polri harus mampu memiliki jiwa kepemimpinan yang mengayomi dan melayani masyarakat dan anggota dengan sangat baik serta menjadi prioritas.

Tak hanya itu, Argo juga berharap, dengan adanya komitmen ini, bisa menjadi efek jera bagi siapapun personel Kepolisian yang melanggar aturan.

“Jadilah pemimpin yang teladan, bijaksana, memahami, mau mendengar, tidak mudah emosi, dan saling menghormati. Dengan begitu, Polri kedepannya akan semakin mendapatkan kepercayaan di masyarakat,” ujar Argo.

Sebelumnya, terkait kepemimpinan, Kapolri Jenderal Sigit mengutip peribahasa, ‘Ikan Busuk Mulai dari Kepala’. Atau dengan kata lain, segala permasalahan internal di kepolisian, dapat terjadi karena pimpinannya bermasalah atau tidak mampu menjadi teladan bagi jajarannya.

“Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala, kalau pimpinannya bermasalah maka bawahannya akan bermasalah juga. Pimpinan harus jadi teladan, sehingga bawahannya akan meneladani. Karena kita tidak mungkin diikuti kalau kita tidak memulai yang baik, kita tidak mungkin menegur kalau tidak jadi teladan, harus mulai dari pemimpin atau diri sendiri. Ini yang saya harapkan rekan-rekan mampu memahami. Hal yang dijalankan penuh keikhlasan akan menjadi buah keikhlasan. Tolong ini diimplementasikan bukan hanya teori dan pepatah,” papar Sigit.

Sebagai Kapolri, Sigit memastikan, dirinya beserta pejabat utama Mabes Polri memiliki komitmen untuk memberikan reward bagi personel yang menjalankan tugasnya dengan baik dan bekerja keras untuk melayani serta mengayomi masyarakat.

“Saya dan seluruh pejabat utama memiliki komitmen kepada anggota yang sudah bekerja keras di lapangan, kerja bagus, capek, meninggalkan anak-istri. Akan selalu komitmen berikan reward, kalau saya lupa tolong diingatkan.” ucap Sigit Mantan Kapolda Banten.

Namun sebaliknya, Sigit menegaskan, sanksi tegas akan diberikan kepada seluruh personel yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, atau melanggar aturan yang ada.

Bahkan, Sigit tak ragu untuk menindak tegas pimpinannya apabila tidak mampu menjadi tauladan bagi jajarannya, apabila kedepannya masih melanggar aturan. Menurut Sigit, semua itu dilakukan untuk kebaikan Korps Bhayangkara kedepannya.

“Namun terhadap anggota yang melakukan kesalahan dan berdampak kepada organisasi maka jangan ragu melakukan tindakan. Kalau tak mampu membersihkan ekor maka kepalanya akan saya potong. Ini semua untuk kebaikan organisasi yang susah payah berjuang. Menjadi teladan, pelayan dan pahami setiap masalah dan suara masyarakat agar kita bisa ambil kebijakan yang sesuai,” tutup Sigit.

Red
Cakratara

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

TNI-Polri

BKO Koramil Kodam XVII/Cenderawasih Diberi Pembekalan

Published

on

Brigjen TNI Wahid Apriliyanto membuka kegiatan pembekalan Personel Satuan BKO Koramil Persiapan Gelombang III Kodam XVII/Cenderawasih TA. 2021

JAYAPURA, CAKRATARA – Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A., yang diwakili oleh Irdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Wahid Apriliyanto membuka kegiatan pembekalan Personel Satuan BKO Koramil Persiapan Gelombang III Kodam XVII/Cenderawasih TA. 2021 bertempat di Lapangan Hitam Rindam XVII/Cenderawasih, Kabupaten Jayapura, Senin (6/12/2021).

Dalam amanat Pangdam XVII/Cenderawasih yang dibacakan Irdam XVII/Cenderawasih disampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh Personel Satuan BKO Koramil Persiapan di Bumi Cenderawasih.

Selanjutnya diterangkan bahwa kebijakan TNI AD untuk menggelar kekuatan secara merata di seluruh wilayah NKRI khususnya di wilayah perbatasan, pulau terluar dan daerah rawan masih terus dilaksanakan dengan harapan satuan kewilayahan dapat berperan sebagai ujung tombak melalui kemampuan pembinaan teritorial untuk menjadi garda terdepan TNI AD di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Irdam XVII/Cenderawasih bahwa di wilayah Indonesia Bagian Timur akan dibentuk satuan baru khususnya Kodim dan Koramil, namun bila dihadapkan dengan jumlah personel yang ada saat ini, hal tersebut masih sangat kurang. Dalam rangka memenuhi kekurangan tersebut, maka pimpinan TNI AD memiliki kebijakan untuk mengirimkan personel yang tergabung dalam Satuan BKO Koramil Persiapan Khususnya di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih.

Ditambahkan pula bahwa agar dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal, maka personel Satuan BKO Koramil Persiapan yang akan bertugas harus dibekali kemampuan dan keterampilan untuk dapat menghadapi situasi dan kondisi di daerah penugasannya.

Selanjutnya dalam pembekalan yang akan dilaksanakan, para instruktur atau pelatih diharapkan dapat memberikan materi latihan secara menyeluruh sesuai kondisi nyata di Provinsi Papua sehingga personel Satuan BKO Koramil Persiapan mempunyai pemahaman yang komprehensif dalam melaksanakan tugas pokok yang sudah diberikan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapok Sahli Pangdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Heru Setyo, Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan, Danrindam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Vivin Alivianto, Para Asisten dan Kabalakdam XVII/Cenderawasih.

Asep Supena
Cakratara

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Continue Reading

TNI-Polri

Dirlantas Polda Banten terima Audiensi Gerkatin

Published

on

Dirlantas Polda Banten menerima audiensi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin)

SERANG, CAKRATARA – Dirlantas Polda Banten menerima audiensi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Provinsi Banten bertempat di aula Ditlantas Polda Banten yang dihadiri Kasubdit Regident, Kasi SIM dan staf pukul 13.00 Wib berlangsung selama satu jam hingga pukul 14.00 WIB pada hari Senin (06/12/21).

Dalam rapat tersebut Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Rudy Purnomo menyampaikan bahwa akan dipaparkan mengenai Peraturan Kepolisian tentang Penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) oleh Kasi SIM AKP Tri Wilarno.

“Bapak dan Ibu serta para peserta audiensi yang hadir akan dipaparkan mengenai Peraturan Kepolisian tentang Penerbitan SIM oleh Kasi SIM Ditlantas Polda Banten, nanti kita mengetahui apa yang menjadi syarat agar SIM tersebut diterbitkan,” kata Kombes Pol Rudy Purnomo.

Selesai paparan yang disampaikan oleh Kasi SIM AKP Tri Wilarno, Dirlantas memberikan kesempatan kepada Gerkatim untuk menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya.

Dalam audiensi yang digelar dalam rapat dengar pendapat itu, pembina Gerkatim Provinsi Banten Yohana dengan bahasa isyarat melalui juru bahasa isyarat Ibu Lulu menyampaikan terimakasih kepada Dirlantas Polda Banten yang sudah menyampaikan tentang persyaratan Penerbitan SIM untuk kaum Tunarungu.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Dirlantas Polda Banten yang sudah mau menerima kunjungan kami dan sudah menjelaskan tentang persyaratan Penerbitan SIM untuk kaum Tunarungu,” kata Yohana.

“Banyak teman Tuli mengeluh karena mereka tidak memiliki SIM dan karena tidak ada fasilitas atau akses layanan pembuatan SIM A dan C untuk komunitas Tuli. Ada yang memiliki pengalaman dengan pihak Kepolisian yaitu tetap ditilang saat berkendara karena mereka tidak memiliki SIM, tapi mau membuat SIM juga ditolak”,jelas Yohanna menggunakan bahasa isyarat.

“Saya sejak usia 18 tahun sudah berkendara menggunakan kendaraan bermotor sampai dengan sekarang dan banyak dari kaum Tunarungu sudah mengendarai kendaraan dan Alhamdulillah tidak pernah terjadi kecelakaan lalu lintas karena sudah terlatih secara feeling,”lanjut Yohana.

“Kami mengalami kesulitan saat pengurusan penerbitan SIM di Kepolisian khususnya di wilayah hukum Polda Banten selalu ditolak karena keterbatasan kami, jadi kami memohon dalam pengurusan SIM dipermudah untuk kaum Tunarungu agar kami bisa memiliki SIM A dan C bukan SIM D,”sambung Yohana.

Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Rudy Purnomo menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari Yohana tentang kemudahan penerbitan SIM A dan C untuk kaum Disabilitas Tunarungu bahwa aturan tentang Penerbitan dan Penandaan SIM khusus disabiltas diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 tahun 2021 dan dijelaskan pada Bab II pasal 3 ayat 2 huruf J dan K.

“SIM khusus untuk disabilitas tertuang dan diatur dalam Perpol nomor 5 tahun 2021* tentang Penerbitan dan Penandaan SIM dan dijelaskan di *Bab II pasal 3 ayat 2 huruf J dan K yang menyebutkan SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas yang setara dengan golongan SIM C. Adapun SIM D1 berlaku untuk jenis kendaraan khusus bagi penyandang disabilias yang setara dengan golongan SIM A,” jelas Kombes Pol Rudy Purnomo.

“Jadi kalau akan mengajukan Penerbitan SIM A dan C untuk disabilitas tidak diperbolehkan, harus mengajukan Penerbitan SIM D dan D1 di Satpas Polres terdekat,”sambung Kombes Pol Rudy.

Dirlantas Polda Banten apresiasi dan mengucapkan terimakasih masukan dari Gerkatin Banten dan akan di diskusikan kembali karena kita Polda Banten tidak akan melanggar ketentuan yang berlaku dan Polda Banten melalui Ditlantas dan Satlantas Jajaran sudah mensosialisasikan tentang Penerbitan SIM.

“Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Gerkatin Banten atas masukannya dan akan kami diskusikan kembali melalui Kelompok Kerja (Pokja), karena Polda Banten tidak akan melanggar ketentuan yang berlaku dan sosialisasi sudah dilakukan oleh Ditlantas dan Satlantas Polres Jajaran Polda Banten,” tutup Kombes Pol Rudy Purnomo.

Setelah kegiatan audiensi Dirlantas Polda Banten melaksanakan ramah tamah dan foto bersama dengan Gerkatin Provinsi Banten.

Anton Hermawan
Cakratara

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications