Connect with us

TNI-Polri

Sindikat Pinjaman Online di Jakarta Digerebek Polisi

Published

on

Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah Ruko yang diduga dijadikan kantor sindikat pinjaman online di kawasan Jakarta Barat

JAKARTA, CAKRATARA – Unit Kriminal Khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah Ruko yang diduga dijadikan kantor sindikat pinjaman online (Pinjol) di kawasan Jakarta Barat pada Rabu (13/10/2021) siang.

Penggrebekan Ruko tersebut yang diduga merupakan sindikat pinjaman online (pinjol) meresahkan masyarakat karena merasa diancam keselamatannya.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi membenarkan penggerebekan ruko yang diduga dijadikan kantor sindikat pinjol di Kawasan Jakarta Barat yang mana sebelumnya pihaknya menerima laporan dari masyarakat atas keresahan bahkan merasa terancam dari pihak sindikat Pinjol tersebut.

“Kami menerima laporan dari masyarakat adanya sindikat pinjol yang mengancam keselamatan warga, akhirnya kami selidiki,” ujar Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Hengky kepada wartawan pada Kamis (14/10/2021).

Dikatakannya, dari hasil penyelidikan, akhirnya Unit Krimsus Polres Metro Jakarta Pusat menemukan kantor sindikat pinjol tersebut.

Setelah dilakukan pengecekan di OJK ternyata sindikat pinjol ini ilegal dan pihaknya langsung melakukan penggerebekan.

“Beberapa barang bukti dan puluhan karyawan sudah kami amankan di kantor sindikat pinjol,” tuturnya.

Kini Polres Metro Jakarta Pusat sedang mengembangkan kasus tersebut guna mengetahui siapa pemilik sindikat pinjol itu.

Dalam waktu dekat, kata Hengki pihaknya akan menyampaikan perkembangan kasus tersebut.

“Sampai saat ini kami masih mengenbangkan kasus tersebut, nanti jika sudah selesai pemeriksaan semua kami sampaikan lagi,” tutupnya.

Achmad Sulaiman (Eman)
Cakratara

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

TNI-Polri

Gelar Vaksinasi Polsek Cibadak Diikuti Santriawan Santriawati

Published

on

Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Polsek Cibadak Polres Lebak Polda Banten gelar vaksinasi covid-19 massal dengan sasaran Masyarakat

LEBAK, CAKRATARA – Untuk mendukung Program Pemerintah dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Polsek Cibadak Polres Lebak Polda Banten gelar vaksinasi covid-19 massal dengan sasaran Masyarakat dan 100 Santriawan/Santriawati Ponpes Al-Hidayah

di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Rabu (27/10/2021).

Gelar Vaksinasi Covic-19 massal tersebut dipimpin oleh Kapolsek Cibadak AKP H.E Kusroin, bekerjasama dengan Puskesmas Cibadak.

Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Teddy Rayendra,SIK,M.I.K Melalui Kapolsek Cibadak AKP H.E Kusroin.  mengatakan, “Hari ini Polsek Cibadak Polres Lebak bersama puskesmas Cibadak kembali melaksanakan Vaksinasi covid-19  massal bertempat di Ponpes Al-Hidayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak,” ujar Kusroin

“Polsek Cibadak kembali laksanakan gelar vaksinasi Covid-19 bersama Puskesmas Cibadak. Alhamdulillah para Santri di Ponpes Al-Hidayah mengikuti kegiatan Vaksinasi yang diadakan oleh Polsek Cibadak. dosis yang terpakai sebanyak 100 Dosis untuk dosis I sebayak 52 orang dan Dosis II sebayak 48 orang,” kata Kusroin.

“Tidak henti Kapolsek selalu mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Cibadak untuk mengikuti giat vaksinasi,karena ini adalah salah satu program pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19.

Terima kasih kepada Pimpinan Ponpes Al-Hidayah yang sudah mendukung Program Pemerintah tentang Vaksinasi Covid-19 ini. Dan bagi Yang sudah mengikuti vaksinasi diucapkan terimakasih dan ajak saudara,tetangga untuk mengikuti Vaksinasi ini, ungkapnya.

Kusroin juga mengungkapkan, dengan vaksinasi covid-19 akan tercipta herd immunity atau kekebalan tubuh untuk masyarakat Kec.Cibadak sehingga tidak mudah terpapar virus covid-19.

“Polsek Cibadak akan terus melaksanakan kegiatan Vaksinasi covid-19 Massal,  Silahkan masyarakat yang mau divaksin datang ke Polsek Cibadak atau Puskesmas Cibadak untuk konfirmasi waktu pelaksanaan yang telah kami Jadwalkan. Tetap terapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Anton Hermawan
Cakratara

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Continue Reading

TNI-Polri

Mantan Kades Sodong Diduga  Korupsi DD Hingga Rp 418 Juta

Published

on

Mantan Kepala Desa (Kades) Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten berinisial SJ (54) dan anaknya berinisial YP (29)

PANDEGLANG, CAKRATARA – Mantan Kepala Desa (Kades) Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten berinisial SJ (54) dan anaknya berinisial YP (29) selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sodong diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 418 juta.

Keduanya ditetapkan tersangka dan ditahan di Mako Polres Pandeglang setelah hasil penyidikan dan pemeriksaan kerugian negara yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Pandeglang.

Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga saat memimpin jumpa pers mengatakan bahwa modus yang dilakukan kedua tersangka yakni dengan mengurangi jumlah volume bangunan serta tidak menyalurkan beberapa dana desa.

“Modus yang dilakukan kedua tersangka yakni mengurangi jumlah bahan dan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan di desa yang bersifat fisik tersangka juga tidak menyalurkan beberapa dana yang seharusnya sudah diajukan untuk bidang pemberdayaan Rp20, Bidang Pembinaan Rp16,2 juta dan penyertaan modal BUMdes Rp50 juta,” jelas Shinto, Rabu (27/10/2021).

Shinto menjelaskan, tersangka YP selaku Kaur Keuangan awalnya mengajukan Desa Desa sebesar Rp772 juta, namun pada pelaksanaannya di lapangan hanya digunakan sebesar Rp354 juta sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan pribadi kedua tersangka.

“Uang dari hasil korupsi sebesar Rp. 418 digunakan untuk keperluan di desa yang bukan peruntukannya dan untuk kepentingan pribadi kedua tersangka. Jumlah Rp418 itu sesuai hasil audit kerugian negara dari BPKP,” katanya.

Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal selama 20 kurungan penjara.

 

Anton Hermawan

Cakratara

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending