Connect with us

Nasional

Heboh Pegawai Non ASN di Setwan Banten Naik Signifikan

Published

on

pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten heboh dengan kebijakan baru yang diberlakukan

BANTEN, CAKRATARA – Belakangan ini pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD atau Setwan Provinsi Banten heboh dengan kebijakan baru yang diberlakukan. Pasalnya, pegawai non-ASN yang kehadirannya di bawah 50 persen terpaksa tak akan menerima gaji.

Sebagaimana diketahui, ada sekitar 163 pegawai non-ASN di lingkungan Setwan Banten gajinya tidak dibayarkan pada bulan September 2021 sehingga membuat heboh. Hal itu dikarenakan absensinya di bawah 50 persen.

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Ahmad Baehaqi menegaskan, bahwa pembinaan pegawai non-ASN di lingkup Setwan Banten bagian dari upaya untuk merevolusi mental para pegawai.

Pihaknya mengaku sudah bijaksana dalam memberlakukan aturan terhadap para pegawai non-ASN di Setwan Banten. Dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, kata dia, kini tingkat kehadiran pegawai non-ASN di Setwan Banten naik signifikan, dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

“Sekarang Alhamdulillah ada perubahan. Pada prinsipnya, semangat yang dibangun adalah revolusi mental pegawai,” tegasnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (05/10/2021).

Pria yang akrab disapa Om Bek ini menuturkan, jika pihaknya berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap para pegawai non-ASN, sebagai langkah strategis dalam mewujudkan lembaga yang tertib administrasi.

Dilain hal, kata dia, absensi pegawai menjadi penting untuk terus dievalusi agar tidak menjadi heboh. Karena itu berkenaan langsung dengan kewajiban para pegawai non-ASN di lingkungan Setwan Provinsi Banten.

Selanjutnya, masih kata dia, Setwan Banten juga memberlakukan piket untuk para pegawai non-ASN. Dalam seminggu, ada sekitar 3 kali para pegawai non-ASN melakukan pekerjaan di kantor atau work from office (WFO).

Di tempat yang sama, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Emboy Iskandar menyebutkan, ada sebanyak 533 pegawai non-ASN yang bekerja di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

Dari 533 pegawai non-ASN di Setwan Banten ungkap dia, kini dibulan Oktober ada sekitar 12 orang yang absensinya dibawah 50 persen. Kendati begitu klaimnya, banyak pegawai non-ASN yang merespon positif terkait pemberlakuan kebijakan tersebut.

“Alhamdulillah saya liat itu mereka menanggapi positif,” ucap Emboy.

Dikatakannya, kedua belas pegawai non-ASN yang absensinya dibawah 50 persen tersebar diseluruh bidang pekerjaan di Sekretarit DPRD Provinsi Banten.

“Artinya saat ini (pada bulan Oktober 2021) ada sekitar 521 yang kehadirannya diatas 50 persen,” terangnya.

Emboy meminta agar seluruh pegawai non-ASN di Setwan Banten untuk tertib kehadiran. Permintaan ini kata dia, bagian dari upayanya dalam melakukan pembinaan terhadap pegawai non-ASN di Setwan Provinsi Banten.

“Bagian dari upaya pembinaan terhadap teman-teman non ASN supaya tertib absen. Yang kita harapkan tertib absen. Kalaupun ada penugasan itu harus terkomunikasikan, ada SPT (surat perintah tugas) dari Kabag atau Kasubagnya,” jelasnya.

Red: Asep Dedi Mulyadi
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nasional

Walikota Padang Optimalisasi Wakaf Peningkatan Ekonomi

Published

on

Walikota Padang membuka kegiatan optimalisasi potensi wakaf dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, guna mewujudkan masyarakat madani.

PADANG, CAKRATARA – Walikota Padang membuka kegiatan optimalisasi potensi wakaf dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, guna mewujudkan masyarakat Kota Padang madani.

Kegiatan tersebut digelar di Hotel Kyriad Bumi Minang dan diikuti sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari unsur DPRD, BI, OJK, Akademisi, SKPD Pemerintah Kota Padang, unsur kecamatan, serta pengurus koperasi syariah pada Selasa (26/10/2021).

Wali Kota Padang, Hendri Sapta mengatakan, masyarakat madani dapat diartikan masyarakat yang beradab dalam membangun serta memaknai kehidupan beragama. Artinya segala aspek kehidupan didasari norma dan aturan yang ada di ajaran agama, dan Kota Madani adalah kota yang beradab yang memiliki masyarakat patuh dengan aturan.

Walikota Padang mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Bagian Perekonomian dan SDA Kota Padang tersebut.

Dikatakan Wako, masyarakat madani dengan kota madani merupakan istilah yang tidak boleh terlepas, harus melekat keduanya. Hal itu sesuai dengan visi kota Padang yaitu mewujudkan menciptakan masyarakat Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul serta berdaya saing

“Berbicara tentang kota madani tidak terlepas pula dari ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip Islam. Sistem ekonomi syariah memberikan manfaat merata dan berkelanjutan bagi setiap elemen dalam perekonomian”, imbuh Wako.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Syahendri Barkah menyampaikan, prinsip ekonomi syariah adalah ukhuwah, tolong menolong dan rasa kepedulian sosial sesama umat.

“Maka filantropi dana sosial keumatan seperti wakaf menjadi salah satu solusi dalam membangkitkan perekonomian masyarakat secara mandiri, sebab potensi wakaf dapat digerakkan untuk pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di kota Padang,” jelasnya.

“Potensi wakaf dioptimalisasi melalui gerakan wakaf, yang dilaksanakan secara masif bekerja sama dengan Bank Nagari untuk memberikan hasil yang maksimal,” tutupnya.

Sepriyanto
Cakratara

Continue Reading

Nasional

Bakamla RI Terima Kunjungan Wakil Ketua DPD RI dan Wamenkumham 

Published

on

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia, menerima sejumlah tamu penting. Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono

JAKARTA, CAKRATARA – Siang hari yang tidak biasa terjadi di Mabes Bakamla RI. Pasalnya hari ini Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia, menerima sejumlah tamu penting. Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Dr. Edward Omar Sharif serta Ketua Komite I DPD RI Dr. Badikenita Putri Br. Sitepu berkunjung ke Mabes Bakamla RI, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin, Kamis (21/10/2021).

Bukannya tanpa alasan, pejabat tinggi negara tersebut diundang Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia untuk membahas aksi-aksi penguatan Bakamla RI, khususnya dalam sudut pandang hukum dan regulasi organisasi.

Dalam sambutan dan paparan singkatnya, Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono menyampaikan kronologis upaya-upaya optimalisasi sistem keamanan laut.

Paparan tersebut disambut baik oleh Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia, yang turut menjabarkan latar belakang Bakamla RI serta tugas dan fungsi yang diemban. Trend tantangan keamanan laut yang terjadi saat ini juga turut disampaikan, disertai dengan kemampuan Bakamla RI saat ini. Puncaknya, rekomendasi penguatan dan perbaikan Bakamla RI disampaikan secara mendalam oleh pati berbintang tiga tersebut.

Bak gayung bersambut, dukungan juga diutarakan oleh Wamenkumham Prof. Dr. Edward Omar Sharif. Upaya perbaikan dalam sudut pandang hukum perlu dilakukan dan hal tersebut akan didukung penuh oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Walaupun pertemuan ini kental dengan suasana kekeluargaan, pembahasan hangat dan mendalam serta saran dan usulan yang kritis, tidak jarang tercetus di tengah-tengah pembicaraan.

“Hal ini dilakukan untuk NKRI. Kita harus bersatu untuk melindungi negara yang kita cintai ini,” ujar Letjen TNI (Purn) Nono Sampono.

Hal tersebut diamini oleh seluruh tamu undangan, yang telah membulatkan tekad untuk bersinergi demi NKRI.

Jakarta, Jumat 22 Oktober 2021 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard).

Rahmat
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending