Connect with us

Nasional

Capaian Provinsi Banten Dilaporkan Gubernur ke Presiden Jokowi

Published

on

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) melaporkan sejumlah capaian pembangunan dan penanganan pandemi Covid-19 Provinsi Banten

SERANG, CAKRATARA – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) melaporkan sejumlah capaian pembangunan dan penanganan pandemi Covid-19 Provinsi Banten saat menyambut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Pengarahan Kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang (21/9/2021).

Gubernur WH melaporkan capaian di Provinsi Banten di antaranya penyerapan anggaran Provinsi Banten sudah 48% serta pendapatan daerah dalam APBD Provinsi Banten sudah mencapai 65%.

“Semoga rezekinya tidak terhalang oleh aktivitas penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga melaporkan capaian realisasi investasi di Provinsi Banten menduduki posisi nomor 2 Nasional serta capaian peningkatan produktivitas padi yang menduduki nomor 3 Nasional.

“Covid-19 sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Positif rate saat ini 6,3%. BOR Rumah Sakit sudah 4,2%. Tingkat kesembuhan 96%, yang meninggal kurang 2%,” lapornya terkait penangan pandemi di Provinsi Banten.

Ditambahkan Gubernur WH, Provinsi Banten tetap melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, saat ini sudah mencapai 3,7 juta jiwa untuk dosis pertama. Hal itu tidak terlepas dari dukungan Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Danrem, dan Bapak Kajati. Kami yakin, begitu datang 8 juta vaksin lagi, kami akan sanggup menyelesaikan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya mengapresiasi penanganan pandemi Covid-19 dan pelaksanaan Covid-19 di Provinsi Banten.

“Di Provinsi Banten ini alhamdulillah sudah berjalan cukup baik. Tadi saya datang bersama Presiden melihat pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas dan di Sekolah,” ungkapnya.

“Alhamdulillah, anak-anak di Sekolah sudah mulai melakukan pertemuan tatap muka, 50% yang hadir sudah divaksin satu kali dan tadi juga sudah berjalan dua kali walupun pertemuan tatap mukanya baru berjalan 4 jam,” tambah Puan.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPR RI menghimbau para Kepala Daerah di Provinsi Banten untuk bisa solid dan bergotong royong dalam mengatasi pandemi Covid-19 kedepan. Tidak mungkin hanya Pemerintah Pusat saja yang menjalankan peran tersebut.

Sementara Presiden Joko Widodo dalam pengarahannya mengungkapkan saat ini adalah situasi keadaan yang tidak gampang bagi semua negara baik dari sisi kesehatan maupun ekonominya. Presiden kembali mengingatkan situasi pandemi Covid-19 yang sempat mencapai puncak dan kembali turun seperti saat ini.

Presiden mengaku, pengalaman negara-negara lain seperti India, Inggris dan negara lainnya dalam penanganan Covid-19 menjadi referensi kebijakannya dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Vaksinasi menjadi kunci untuk mengurangi risiko kematian akibat Covid-19.

Meski kasus Covid-19 di Indonesia terus turun, Presiden mengajak seluruh pihak untuk tetap hati-hati. Waspada terhadap terjadinya peningkatan kasus Covid-19.

“Kemudian masuk ke Banten, Banten ini juga bagus sekali. Tapi kalau saya ngomong bagus nanti jangan menjadikan kewaspadaan saudara-saudara berkurang. Ini sebuah data yang menunjukkan bahwa kasus di Provinsi Banten turun 97% dari puncak kasus yang ada,” ungkapnya.

“Bagus semua, tapi hati-hati. Kita ini berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan dimana dia berada. Jangan sampai angka-angka yang bagus ini menyebabkan kewaspadaan kita hilang. Tekan terus dan pertahankan kasus serendah mungkin dalam jangka waktu yang lama. Sehingga barang itu akan hilang dari Provinsi Banten,” tambah Presiden.

Dalam situasi saat ini, lanjut Presiden, yang perlu digenjot adalah vaksinasi Covid-19 serta mempersiapkan betul amunisi penanganan Covid-19 seperti obat, ventilator, ruang perawatan, tenaga kesehatan, oksigen, dan sebagainya.

“Strategi dalam situasi rendah seperti saat ini yang penting adalah deteksi melalui testing dan tracing. Kalau ketemu bawa ke isoter (isolasi terpusat, red),” ungkapnya.

Terkait perekonomian, Presiden mengapresiasi pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II (Q2) 2021 Provinsi Banten yang mencapai 8,95%.

“Lompatan yang sangat tinggi setelah pada kuartal sebelumnya -0,44%. Kuartal pertama di bawah Nasional tapi pada kuartal keduanya di atas Nasional, yaitu 8,95% padahal Nasional 7,07%,” ungkapnya.

“Kalau Covid-19 nya bisa dikendalikan seperti saat ini, kemungkinan perekonomian naik lagi akan mudah,” tambah Presiden.

Sebelumnya, dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Banten, Presiden Joko Widodo meresmikan Pabrik Industri Baja Hot Strip Mill #2 PT Krakatau Steel (Persero). Pembangunan pabrik yang selesai pada bulan Mei 21 ini menelan investasi Rp 75 triliun. Berdiri di atas lahan seluas 25 ha, kapasitas produksi pabrik mencapai 1,5 jt ton per tahun untuk mengisi pangsa pasar industri otomotif di Indonesia. Mampu menghemat impor hingga Rp 29 triliun per tahun.

Selanjutnya Presiden meninjau pelaksanaan vaksinasi di SMAN 4 Kota Serang serta melakukan dialog pelaksanaan vaksinasi dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) virtual dengan Kepala SMAN 1 Ciomas Kabupaten Serang dan SMKN 1 Cilegon. Dalam dialog itu Presiden mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi covid-19 untuk siswa dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Provinsi Banten.

Dari SMAN 4  Kota Serang, Presiden meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di  Puskesmas Singandaru Kelurahan Lontar Baru Kota Serang untuk selanjutnya melakukan Pengarahan Kepada Forkopimda se-Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang.

Red: Asep D Mulyadi
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nasional

Bakamla RI Terima Kunjungan Wakil Ketua DPD RI dan Wamenkumham 

Published

on

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia, menerima sejumlah tamu penting. Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono

JAKARTA, CAKRATARA – Siang hari yang tidak biasa terjadi di Mabes Bakamla RI. Pasalnya hari ini Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia, menerima sejumlah tamu penting. Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Dr. Edward Omar Sharif serta Ketua Komite I DPD RI Dr. Badikenita Putri Br. Sitepu berkunjung ke Mabes Bakamla RI, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin, Kamis (21/10/2021).

Bukannya tanpa alasan, pejabat tinggi negara tersebut diundang Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia untuk membahas aksi-aksi penguatan Bakamla RI, khususnya dalam sudut pandang hukum dan regulasi organisasi.

Dalam sambutan dan paparan singkatnya, Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono menyampaikan kronologis upaya-upaya optimalisasi sistem keamanan laut.

Paparan tersebut disambut baik oleh Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia, yang turut menjabarkan latar belakang Bakamla RI serta tugas dan fungsi yang diemban. Trend tantangan keamanan laut yang terjadi saat ini juga turut disampaikan, disertai dengan kemampuan Bakamla RI saat ini. Puncaknya, rekomendasi penguatan dan perbaikan Bakamla RI disampaikan secara mendalam oleh pati berbintang tiga tersebut.

Bak gayung bersambut, dukungan juga diutarakan oleh Wamenkumham Prof. Dr. Edward Omar Sharif. Upaya perbaikan dalam sudut pandang hukum perlu dilakukan dan hal tersebut akan didukung penuh oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Walaupun pertemuan ini kental dengan suasana kekeluargaan, pembahasan hangat dan mendalam serta saran dan usulan yang kritis, tidak jarang tercetus di tengah-tengah pembicaraan.

“Hal ini dilakukan untuk NKRI. Kita harus bersatu untuk melindungi negara yang kita cintai ini,” ujar Letjen TNI (Purn) Nono Sampono.

Hal tersebut diamini oleh seluruh tamu undangan, yang telah membulatkan tekad untuk bersinergi demi NKRI.

Jakarta, Jumat 22 Oktober 2021 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard).

Rahmat
Cakratara

Continue Reading

Nasional

Sofyan Djalil Tak Gentar Berantas Mafia Tanah

Published

on

Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi menyampaikan ada kemajuan sangat besar di Kementerian ATR/BPN selama kepemimpinan Pak Sofyan Djalil

JAKARTA, CAKRATARA – Staf Khusus dan Jubir Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi menyampaikan ada kemajuan sangat besar di Kementerian ATR/BPN selama kepemimpinan Sofyan Djalil.

“Paling utama dan sangat penting, Sofyan Djalil mengejar para mafia tanah sampai ke ujung langit. Ia membentuk Satgas Anti mafia Tanah untuk pertama kali dalam sejarah kementerian ini,” ujarnya melalui keterangan resminya, Jumat (22/10/2021) di Jakarta.

Lanjut Jubir Kementrian ATR/BPN, Negara tidak boleh kalah dengan para mafia tanah. Dulu, semua pihak menikmati kondisi yang tanpa Satgas Antimafia Tanah. Akibatnya para mafia merajalela. Tapi meski merajalela, semua menganggap aman tanpa mafia.

Kini berbeda, ia menambahkan, publik jadi tahu semua bahwa mafia itu sangat banyak karena langkah Menteri Sofyan Djalil ini. Para mafia menjadi kalang-kabut. Mereka mengerahkan segala kekuatan untuk menyerang balik Sofyan Djalil.

“Bahkan ada yang meminta mundur. Tangan-tangan yang pro-mafia pun kini bergerak dengan kekuatan penuh, dan mempersoalkan hal-hal yang tidak relevan dengan wewenang Kementerian ATR/BPN, atau menggugat sesuatu yang telah baik di Kementerian ATR/BPN,” terangnya

Stafsus Menteri ATR/BPN menyebutkan, misalnya masalah HGU dan HGB. HGU ini adalah wewenang gubernur untuk memberikan kepada suatu korporasi. Gubernur yang merekomendasikan, bukan BPN. Wewenang BPN hanya pada persoalan mengadministrasikan saja, yaitu memberikan hak berupa HGU atau HGB.

“Maka seharusnya ketika direkomendasikan, harus sudah dipahami keadaannya. Jika sudah diduduki masyarakat, maka sebaiknya diselesaikan dulu dengan masyarakat. Korporasi dan Pemda harus sudah membereskan keadaan tersebut terlebih dahulu,”ujarnya.

Konflik agraria juga bisa terjadi di tanah negara. Lanjut dia, misalnya tanah yang dikuasai PTPN yang berkonflik dengan masyarakat. Konflik agraria di lahan PTPN tidak bisa diselesaikan oleh BPN karena itu domainnya Kementerian BUMN.

“Tapi Menteri BUMN pun tidak dengan gampang melepaskan aset negara agar konflik agraria selesai. Karena aset itu telah tercatat di perbendaharaan Negara. Jadi Menteri Keuangan pun harus terlibat untuk menyetujuinya,” paparnya.

Soal pendapat bahwa ada surveyor kadaster luar yang bekerja untuk pengukuran tanah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, itu pendapat yang salah sama sekali.

Untuk pengukuran tanah, BPN bisa menggunakan tenaga dari luar yaitu juru ukur yang berlisensi. Juru ukur ini dapat lisensi dari lembaga resmi negara, yang telah lulus setelah mengikuti ujian dan dinilai layak mendapat lisensi. Mereka hadir karena dijamin oleh Permen Menteri ATR/Kepala BPN No. 33/2016 dan No. 11/2017. Ada undang-undangnya, dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan.

“Bagaimana dengan pendapat, pengangkatan pejabat di BPN penuh KKN? Itu salah total. Justru sekaranglah pengangkatan pejabat dan mutasi pejabat di Kementerian ATR/BPN sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip meritokrasi dan transparansi,” sambungnya.

Setiap pegawai yang berminat untuk dipromosi, boleh mengajukan diri. Setelah itu, dijelaskannya kementerian membentuk tim pemandu bakat. Ia diwawancara oleh tim ini, yang di dalam ada Menteri, sekjen dan para Dirjen dan lain – lain.

Jika lulus, ujarnya, maka ia akan dimasukkan dalam “talent basket” dengan skor tersendiri. Mereka yang telah berada dalam basket inilah diambil untuk mengisi semua posisi di seluruh wilayah Indonesia dan juga pusat.

“Jika belum masuk basket, ia tidak bisa dipromosikan. Dengan sistem merit dan transparansi ini, Kementerian terhindar untuk bersikap like and dislike. Dan dengan demikian jauh dari KKN. Bahkan kini, Menteri saja tidak bisa sembarang menempatkan orang kecuali orang tersebut telah ada dalam basket tadi,” pungkasnya.

Eman
Cakratara

Continue Reading

Trending

Cakratara.com Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications