Connect with us

TNI-Polri

Aplikasi Digital Korlantas Polri Permudah Masyarakat Perpanjang SIM

Published

on

Polres Pandeglang Polda Banten memperkenalkan aplikasi pintar Digital Korlantas Polri untuk mempermudah pelayanan SIM secara online

PANDEGLANG, CAKRATARA – Satlantas Polres Pandeglang Polda Banten memperkenalkan aplikasi pintar Digital Korlantas Polri untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat untuk memperpanjang SIM secara online.

Kasat Lantas Polres Pandeglang AKP Jeany viadiniati S.I.K mengatakan, bahwa saat ini masyarakat dapat dengan mudah melakukan pelayanan untuk perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara online, melalui aplikasi Digital Korlantas Polri meggunakan smartphone andorid dan dapat didonwload di aplikasi Google Play atau App Store.

AKP Jeany menjelaskan, dengan kehadiran aplikasi pintar dari Digital Korlantas Polri ini diharapkan masyarakat dapat dengan sangat mudah mendapatkan pelayanan untuk perpanjangan SIM dengan cara yang sangat praktis dan tanpa harus datang ke Satpas Polres Pandeglang, dan perpanjangan SIM bisa dilayani dengan sangat baik di aplikasi ini.

“Saat ini untuk perpanjang SIM bisa dengan cara online. Dengan cara mendonwload aplikasi Digital Korlantas melalui Google Play. Setelah terinstal, lalu masukan nomor hanphone dan masukan kode OTP yang dikirim melalui SMS, lalu masukan pin dan konfirmasi ulang pin, maka akan muncul tampilan beranda Digital Korlantas Polri,” terang AKP Jeany Viadiniati, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (17/9/2021).

Lanjut AKP Jeany, sebelum melakukan perpanjangan SIM secara online, bisa lakukan verifikasi KTP di menu profil, dengan menginput nomor KTP, nama dan alamat email dan apload foto profil lalu klik simpan data, maka aplikasi dapat digunakan.

Kendati demikian, kata Jeany, jika ingin mendownload aplikasiDigital Korlantas Polri dan menggunakanya, pemohon SIM wajib memiliki data internet yang cukup, serta jaringan koneksi internet yang baik.

“Kami harapkan dengan hadirnya aplikasi pintar DigitalKorlantas Polri masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan dari kami untuk melakukan perpanjangan SIM secara cepat dan praktis tanpa harus datang ke kantor Polisi,” tutupnya.

Anton Hermawan
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

TNI-Polri

Mantan Kades Sodong Diduga  Korupsi DD Hingga Rp 418 Juta

Published

on

Mantan Kepala Desa (Kades) Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten berinisial SJ (54) dan anaknya berinisial YP (29)

PANDEGLANG, CAKRATARA – Mantan Kepala Desa (Kades) Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten berinisial SJ (54) dan anaknya berinisial YP (29) selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sodong diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 418 juta.

Keduanya ditetapkan tersangka dan ditahan di Mako Polres Pandeglang setelah hasil penyidikan dan pemeriksaan kerugian negara yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Pandeglang.

Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga saat memimpin jumpa pers mengatakan bahwa modus yang dilakukan kedua tersangka yakni dengan mengurangi jumlah volume bangunan serta tidak menyalurkan beberapa dana desa.

“Modus yang dilakukan kedua tersangka yakni mengurangi jumlah bahan dan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan di desa yang bersifat fisik tersangka juga tidak menyalurkan beberapa dana yang seharusnya sudah diajukan untuk bidang pemberdayaan Rp20, Bidang Pembinaan Rp16,2 juta dan penyertaan modal BUMdes Rp50 juta,” jelas Shinto, Rabu (27/10/2021).

Shinto menjelaskan, tersangka YP selaku Kaur Keuangan awalnya mengajukan Desa Desa sebesar Rp772 juta, namun pada pelaksanaannya di lapangan hanya digunakan sebesar Rp354 juta sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan pribadi kedua tersangka.

“Uang dari hasil korupsi sebesar Rp. 418 digunakan untuk keperluan di desa yang bukan peruntukannya dan untuk kepentingan pribadi kedua tersangka. Jumlah Rp418 itu sesuai hasil audit kerugian negara dari BPKP,” katanya.

Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal selama 20 kurungan penjara.

 

Anton Hermawan

Cakratara

Continue Reading

TNI-Polri

Pangdam XVII/Cenderawasih Ikuti Vicon Bahas Covid -19 dan Nataru dengan Panglima TNI

Published

on

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A mengikuti Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19,

JAYAPURA, CAKRATARA – Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A mengikuti Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19, Vaksinasi serta Pengamanan Menghadapi Natal dan Tahun Baru yang dipimpin oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P melalui Video Conference di Ruang Puskodalops Makodam XVII/Cenderawasih, Selasa (26/10/2021).

Dalam arahannya, Panglima TNI  menyampaikan bahwa saat ini penanganan Covid-19 di Indonesia sudah cukup baik, dimana secara umum kasusnya sudah menurun sampai dengan 5 %. Ditambahkan juga bahwa hal tersebut tidak boleh membuat penanganan menjadi lengah namun tetap harus waspada.

Selanjutnya Panglima TNI juga menegaskan bahwa kelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi sudah dilaksanakan serta pembelajaran tatap muka sudah dimulai di beberapa daerah di Indonesia. Terkait hal tersebut Provinsi yang akan menjadi tuan rumah belajar tatap muka untuk pertama kalinya adalah Bali dan Lombok.

Panglima TNI juga menambahkan tentang program Testing dan Tracing yang dilakukan bagi mereka yang bergejala sakit pada saluran pernapasan serta kontak erat dengan penderita Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.

Terkait dengan perayaan Natal dan Tahun Baru yang sudah semakin dekat, Panglima TNI mengarahkan kepada para Pangdam untuk berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam mewaspadai rencana mudik di daerah masing-masing sehingga tidak terjadi lonjakan kasus.

Lebih lanjut ditekankan juga bahwa program vaksinasi terus dilakukan terutama di wilayah-wilayah yang diperkirakan masyarakatnya akan melakukan mudik Natal sehingga pada bulan November ini diharapkan capaian vaksinasi Covid-19 bagi daerah yang belum mencapai 50% harus sudah mencapai 50%. Selain itu diharapkan pada bulan Desember semua daerah sudah mencapai 70%. Khusus bagi Provinsi Aceh dan Papua cakupan vaksinasi belum mencapai 70 % dan masih sangat kurang.

Sementara itu di akhir arahannya, Panglima TNI berpesan agar senantiasa tetap mempedomani Protokol Kesehatan dan wajib melaksanakan 3 M yaitu Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan yang harus terus disampaikan kepada masyarakat. Selain itu ditekankan juga agar pelaksanaan 3 T tetap dioptimalkan dan meningkatkan cakupan vaksinasi di wilayah masing-masing yang masih kurang serta melaksanakan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi agar kesemuanya dapat berjalan dengan lancar.

Turut hadir Asops Kasdam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Veryanto Napitupulu, Aster Kasdam XVII/ Cenderawasih Kolonel Inf Yarnedi Mulyadi dan Kakesdam XVII/Cenderawasih Kolonel Ckm dr I Nyoman Linggih.

Red Cakratara

 

 

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending