Connect with us

Nasional

Wapres Didampingi Wakapolda Banten Tinjau Vaksinasi di Ponpes An Nawawi

Published

on

(Wapres) KH Ma’ruf Amin meninjau pemberian Vaksinasi dosis ke-2 (dua) bagi santri dan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren An Nawawi

SERANG, CAKRATARA – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meninjau pemberian Vaksinasi dosis ke-2 (dua) bagi santri dan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren (Ponpes) An Nawawi, Tanara, Kabupaten Serang Provinsi Banten, Kamis (16/09/2021).

Dalam kegiatan yang bertajuk Kegiatan Vaksinasi Nasional Masyarakat Maritim ini, Wakapolda Banten Brigjen Pol Ery Nursatari bersama Kapolres Serang AKBP Yudha Satria turut mendampingi Wapres KH. Ma’ruf Amin meninjau vaksinasi dosis ke-2 (dua) di Pondok Pesantren An Nawawi, Tanara, Kab. Serang Provinsi Banten.

Wapres KH. Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya untuk menciptakan kekebalan kelompok (Herd immunity) di Indonesia.

“Melalui kekebalan kelompok, diharapkan dapat memutus mata rantai Covid-19, dan pandemi dapat segera berakhir,” harap KH Ma’aruf Amin.

Sebelumnya, pelaksanaan Vaksinasi dosis pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus dan pada hari ini vaksinasi dosis ke-2 (dua) ditargetkan kurang lebih sebanyak 2.000 Santri Pondok Pesantren An Nawawi dan masyarakat sekitar sehingga bisa menciptakan herd immunity.

Wakapolda Banten Brigjen Pol Ery Nursatari mengatakan, jika kegiatan ini diselenggarakan oleh TNI AL.

“Kegiatan Vaksinasi dosis ke-2 (dua) ini diselenggarakan oleh TNI AL. Kami disini pihak Kepolisian khususnya Polda Banten dan jajaran turut membantu pelaksanaan Vaksinasi dosis ke dua dan Pengamanan Wapres,” ujar Wakapolda Banten.

Lebih lanjut, Wakapolda Banten Brigjen Pol Ery Nursatari menyampaikan, selain pemberian vaksinasi dosis ke-2 (dua), penerapan protokol kesehatan yang ketat juga harus terus dijalankan untuk mengendalikan penularan Covid-19.

“Tetapi tidak hanya vaksinasi Covid-19, untuk mencegah penularan Covid-19 supaya diperketat pelaksanaan protokol kesehatan, terutama memakai masker,” tutup Wakapolda Banten.

Reporter: Asep D Mulyadi
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nasional

Bakamla RI Terima Kunjungan Wakil Ketua DPD RI dan Wamenkumham 

Published

on

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia, menerima sejumlah tamu penting. Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono

JAKARTA, CAKRATARA – Siang hari yang tidak biasa terjadi di Mabes Bakamla RI. Pasalnya hari ini Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia, menerima sejumlah tamu penting. Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Dr. Edward Omar Sharif serta Ketua Komite I DPD RI Dr. Badikenita Putri Br. Sitepu berkunjung ke Mabes Bakamla RI, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin, Kamis (21/10/2021).

Bukannya tanpa alasan, pejabat tinggi negara tersebut diundang Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia untuk membahas aksi-aksi penguatan Bakamla RI, khususnya dalam sudut pandang hukum dan regulasi organisasi.

Dalam sambutan dan paparan singkatnya, Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono menyampaikan kronologis upaya-upaya optimalisasi sistem keamanan laut.

Paparan tersebut disambut baik oleh Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia, yang turut menjabarkan latar belakang Bakamla RI serta tugas dan fungsi yang diemban. Trend tantangan keamanan laut yang terjadi saat ini juga turut disampaikan, disertai dengan kemampuan Bakamla RI saat ini. Puncaknya, rekomendasi penguatan dan perbaikan Bakamla RI disampaikan secara mendalam oleh pati berbintang tiga tersebut.

Bak gayung bersambut, dukungan juga diutarakan oleh Wamenkumham Prof. Dr. Edward Omar Sharif. Upaya perbaikan dalam sudut pandang hukum perlu dilakukan dan hal tersebut akan didukung penuh oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Walaupun pertemuan ini kental dengan suasana kekeluargaan, pembahasan hangat dan mendalam serta saran dan usulan yang kritis, tidak jarang tercetus di tengah-tengah pembicaraan.

“Hal ini dilakukan untuk NKRI. Kita harus bersatu untuk melindungi negara yang kita cintai ini,” ujar Letjen TNI (Purn) Nono Sampono.

Hal tersebut diamini oleh seluruh tamu undangan, yang telah membulatkan tekad untuk bersinergi demi NKRI.

Jakarta, Jumat 22 Oktober 2021 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard).

Rahmat
Cakratara

Continue Reading

Nasional

Sofyan Djalil Tak Gentar Berantas Mafia Tanah

Published

on

Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi menyampaikan ada kemajuan sangat besar di Kementerian ATR/BPN selama kepemimpinan Pak Sofyan Djalil

JAKARTA, CAKRATARA – Staf Khusus dan Jubir Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi menyampaikan ada kemajuan sangat besar di Kementerian ATR/BPN selama kepemimpinan Sofyan Djalil.

“Paling utama dan sangat penting, Sofyan Djalil mengejar para mafia tanah sampai ke ujung langit. Ia membentuk Satgas Anti mafia Tanah untuk pertama kali dalam sejarah kementerian ini,” ujarnya melalui keterangan resminya, Jumat (22/10/2021) di Jakarta.

Lanjut Jubir Kementrian ATR/BPN, Negara tidak boleh kalah dengan para mafia tanah. Dulu, semua pihak menikmati kondisi yang tanpa Satgas Antimafia Tanah. Akibatnya para mafia merajalela. Tapi meski merajalela, semua menganggap aman tanpa mafia.

Kini berbeda, ia menambahkan, publik jadi tahu semua bahwa mafia itu sangat banyak karena langkah Menteri Sofyan Djalil ini. Para mafia menjadi kalang-kabut. Mereka mengerahkan segala kekuatan untuk menyerang balik Sofyan Djalil.

“Bahkan ada yang meminta mundur. Tangan-tangan yang pro-mafia pun kini bergerak dengan kekuatan penuh, dan mempersoalkan hal-hal yang tidak relevan dengan wewenang Kementerian ATR/BPN, atau menggugat sesuatu yang telah baik di Kementerian ATR/BPN,” terangnya

Stafsus Menteri ATR/BPN menyebutkan, misalnya masalah HGU dan HGB. HGU ini adalah wewenang gubernur untuk memberikan kepada suatu korporasi. Gubernur yang merekomendasikan, bukan BPN. Wewenang BPN hanya pada persoalan mengadministrasikan saja, yaitu memberikan hak berupa HGU atau HGB.

“Maka seharusnya ketika direkomendasikan, harus sudah dipahami keadaannya. Jika sudah diduduki masyarakat, maka sebaiknya diselesaikan dulu dengan masyarakat. Korporasi dan Pemda harus sudah membereskan keadaan tersebut terlebih dahulu,”ujarnya.

Konflik agraria juga bisa terjadi di tanah negara. Lanjut dia, misalnya tanah yang dikuasai PTPN yang berkonflik dengan masyarakat. Konflik agraria di lahan PTPN tidak bisa diselesaikan oleh BPN karena itu domainnya Kementerian BUMN.

“Tapi Menteri BUMN pun tidak dengan gampang melepaskan aset negara agar konflik agraria selesai. Karena aset itu telah tercatat di perbendaharaan Negara. Jadi Menteri Keuangan pun harus terlibat untuk menyetujuinya,” paparnya.

Soal pendapat bahwa ada surveyor kadaster luar yang bekerja untuk pengukuran tanah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, itu pendapat yang salah sama sekali.

Untuk pengukuran tanah, BPN bisa menggunakan tenaga dari luar yaitu juru ukur yang berlisensi. Juru ukur ini dapat lisensi dari lembaga resmi negara, yang telah lulus setelah mengikuti ujian dan dinilai layak mendapat lisensi. Mereka hadir karena dijamin oleh Permen Menteri ATR/Kepala BPN No. 33/2016 dan No. 11/2017. Ada undang-undangnya, dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan.

“Bagaimana dengan pendapat, pengangkatan pejabat di BPN penuh KKN? Itu salah total. Justru sekaranglah pengangkatan pejabat dan mutasi pejabat di Kementerian ATR/BPN sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip meritokrasi dan transparansi,” sambungnya.

Setiap pegawai yang berminat untuk dipromosi, boleh mengajukan diri. Setelah itu, dijelaskannya kementerian membentuk tim pemandu bakat. Ia diwawancara oleh tim ini, yang di dalam ada Menteri, sekjen dan para Dirjen dan lain – lain.

Jika lulus, ujarnya, maka ia akan dimasukkan dalam “talent basket” dengan skor tersendiri. Mereka yang telah berada dalam basket inilah diambil untuk mengisi semua posisi di seluruh wilayah Indonesia dan juga pusat.

“Jika belum masuk basket, ia tidak bisa dipromosikan. Dengan sistem merit dan transparansi ini, Kementerian terhindar untuk bersikap like and dislike. Dan dengan demikian jauh dari KKN. Bahkan kini, Menteri saja tidak bisa sembarang menempatkan orang kecuali orang tersebut telah ada dalam basket tadi,” pungkasnya.

Eman
Cakratara

Continue Reading

Trending

Cakratara.com Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications