Connect with us

TNI-Polri

Panglima TNI Tinjau Serbuan Vaksinasi di Sulawesi

Published

on

Panglima TNI Kepala BNPB dan Kabaharkam Polri dengan meninjau serbuan vaksinasi  dengan target Vaksinasi 2.000 dosis didukung dengan 80 Nakes

SULAWESI, CAKRATARA – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. dan Kabaharkam Polri Komjen Pol. Drs. Arief Sulistyanto, M.Si., meninjau pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan memimpin diskusi terkait penanganan Covid-19 bersama Forkopimda Provinsi Sulawesi, bertempat di Kantor Gubernur Sulut, Sabtu (4/9/2021).

Kegiatan diawali Panglima TNI Kepala BNPB dan Kabaharkam Polri dengan meninjau serbuan vaksinasi  dengan target Vaksinasi 2.000 dosis didukung dengan 80 Nakes (TNI 40 Nakes, Polri 16 orang dan Pemda 24 Nakes), disamping itu di wilayah Sulut juga serentak di tiap-tiap Kodim dengan target keseluruhan 2.000 orang.

Dalam peninjauannya, Panglima TNI berkesempatan berdialog virtual dengan para Dandim yang di wilayahnya yang melaksanakan vaksinasi.

“Pak Dandim, Kapolres dan Bupati harus terus bersinergi ya dalam melaksanakan serbuan vaksinasi, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sulawesi Utara,” kata Panglima TNI.

Kemudian Panglima TNI, Kepala BNPB dan Kabaharkam Polri melanjutkan kegiatan dengan mengecek kesiapan 4 Pilar dalam mengawaki aplikasi Silacak untuk membantu menangani Covid-19 di Sulut. “Kunci keberhasilan pengendalian Covid-19 di Sulawesi Utara adalah meningkatkan tracing kontak erat. Tracing kontak erat memang harus benar-benar kita masifkan,” ungkap Panglima TNI.

Selanjutnya PanglimaTNI, Kepala BNPB dan Kabaharkam Polri dan memimpin rapat dengan Forkopimda Sulawesi Tengah. Kegiatan diawali dengan penjelasan dari Gubernur Sulut Bapak Olly Dondokambey.

Gubernur Sulut menjelaskan bahwa saat ini Sulut mengalami kemajuan yang baik, yaitu tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Sulut cukup tinggi. “Hal tersebut tentunya tidak lepas dari komitmen dan sinergitas TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi, termasuk dalam penegakan disiplin Prokes dan percepatan vaksinasi bagi masyarakat Sulut,” ujarnya.

Sementara itu, Panglima TNI menyampaikan bahwa penanganan pandemi membutuhkan partisipasi aktif semua pihak, termasuk masyarakat. “Salah satu yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kasus positif adalah kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya.

“Rata-rata positivity rate Provinsi Sulut berada di angka 19,21%, masih jauh diatas standar yang ditetapkan WHO yaitu dibawah 5%,” tambahnya.

Saat ini rasio pelacakan kontak erat terhadap 1 kasus konfirmasi di Prov. Sulut berdasarkan Dashboard Kemenkes adalah 2,97. “Target kita harus 1:15. Artinya saat ini baru 3 orang dilacak dari setiap 1 kasus konfirmasi,” jelas Panglima TNI.

“Kita ambil contoh di Kab. Bolaang Mongondow Timur. Tidak ada testing, tracing dan BOR, juga rawat inap RS, tetapi terdapat data kasus konfirmasi dan data kematian yang tinggi,” ucap Panglima TNI.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tren penurunan kasus jangan diartikan sebagai kelonggaran untuk kembali beraktivitas sama seperti sebelum pandemi.

“Sulut harus memperkuat upaya penanganan secara sinergis dan serius sesuai kondisi wilayah masing-masing. Pemda juga perlu untuk mengedukasi masyarakat agar mau dirawat di Isoter,” tegasnya.

“Isoter memudahkan monitoring dan perawatan sehingga segera tertangani apabila terjadi perburukan pada pasien. Dengan demikian pasien dapat ditangani sesegera mungkin karena isoter telah dilengkapi Nakes, obat-obatan, alkes dan sarana pendukung lainnya,” katanya.

Terkait vaksinasi, Pemda bersama instansi terkait, TNI-Polri, BNPB, Kemenkes harus meningkatkan sinergitas, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam serbuan vaksinasi.

Asep Supena
Cakratara

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

TNI-Polri

Mantan Kades Sodong Diduga  Korupsi DD Hingga Rp 418 Juta

Published

on

Mantan Kepala Desa (Kades) Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten berinisial SJ (54) dan anaknya berinisial YP (29)

PANDEGLANG, CAKRATARA – Mantan Kepala Desa (Kades) Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten berinisial SJ (54) dan anaknya berinisial YP (29) selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sodong diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 418 juta.

Keduanya ditetapkan tersangka dan ditahan di Mako Polres Pandeglang setelah hasil penyidikan dan pemeriksaan kerugian negara yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Pandeglang.

Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga saat memimpin jumpa pers mengatakan bahwa modus yang dilakukan kedua tersangka yakni dengan mengurangi jumlah volume bangunan serta tidak menyalurkan beberapa dana desa.

“Modus yang dilakukan kedua tersangka yakni mengurangi jumlah bahan dan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan di desa yang bersifat fisik tersangka juga tidak menyalurkan beberapa dana yang seharusnya sudah diajukan untuk bidang pemberdayaan Rp20, Bidang Pembinaan Rp16,2 juta dan penyertaan modal BUMdes Rp50 juta,” jelas Shinto, Rabu (27/10/2021).

Shinto menjelaskan, tersangka YP selaku Kaur Keuangan awalnya mengajukan Desa Desa sebesar Rp772 juta, namun pada pelaksanaannya di lapangan hanya digunakan sebesar Rp354 juta sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan pribadi kedua tersangka.

“Uang dari hasil korupsi sebesar Rp. 418 digunakan untuk keperluan di desa yang bukan peruntukannya dan untuk kepentingan pribadi kedua tersangka. Jumlah Rp418 itu sesuai hasil audit kerugian negara dari BPKP,” katanya.

Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal selama 20 kurungan penjara.

 

Anton Hermawan

Cakratara

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Continue Reading

TNI-Polri

Pangdam XVII/Cenderawasih Ikuti Vicon Bahas Covid -19 dan Nataru dengan Panglima TNI

Published

on

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A mengikuti Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19,

JAYAPURA, CAKRATARA – Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A mengikuti Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19, Vaksinasi serta Pengamanan Menghadapi Natal dan Tahun Baru yang dipimpin oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P melalui Video Conference di Ruang Puskodalops Makodam XVII/Cenderawasih, Selasa (26/10/2021).

Dalam arahannya, Panglima TNI  menyampaikan bahwa saat ini penanganan Covid-19 di Indonesia sudah cukup baik, dimana secara umum kasusnya sudah menurun sampai dengan 5 %. Ditambahkan juga bahwa hal tersebut tidak boleh membuat penanganan menjadi lengah namun tetap harus waspada.

Selanjutnya Panglima TNI juga menegaskan bahwa kelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi sudah dilaksanakan serta pembelajaran tatap muka sudah dimulai di beberapa daerah di Indonesia. Terkait hal tersebut Provinsi yang akan menjadi tuan rumah belajar tatap muka untuk pertama kalinya adalah Bali dan Lombok.

Panglima TNI juga menambahkan tentang program Testing dan Tracing yang dilakukan bagi mereka yang bergejala sakit pada saluran pernapasan serta kontak erat dengan penderita Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.

Terkait dengan perayaan Natal dan Tahun Baru yang sudah semakin dekat, Panglima TNI mengarahkan kepada para Pangdam untuk berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam mewaspadai rencana mudik di daerah masing-masing sehingga tidak terjadi lonjakan kasus.

Lebih lanjut ditekankan juga bahwa program vaksinasi terus dilakukan terutama di wilayah-wilayah yang diperkirakan masyarakatnya akan melakukan mudik Natal sehingga pada bulan November ini diharapkan capaian vaksinasi Covid-19 bagi daerah yang belum mencapai 50% harus sudah mencapai 50%. Selain itu diharapkan pada bulan Desember semua daerah sudah mencapai 70%. Khusus bagi Provinsi Aceh dan Papua cakupan vaksinasi belum mencapai 70 % dan masih sangat kurang.

Sementara itu di akhir arahannya, Panglima TNI berpesan agar senantiasa tetap mempedomani Protokol Kesehatan dan wajib melaksanakan 3 M yaitu Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan yang harus terus disampaikan kepada masyarakat. Selain itu ditekankan juga agar pelaksanaan 3 T tetap dioptimalkan dan meningkatkan cakupan vaksinasi di wilayah masing-masing yang masih kurang serta melaksanakan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi agar kesemuanya dapat berjalan dengan lancar.

Turut hadir Asops Kasdam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Veryanto Napitupulu, Aster Kasdam XVII/ Cenderawasih Kolonel Inf Yarnedi Mulyadi dan Kakesdam XVII/Cenderawasih Kolonel Ckm dr I Nyoman Linggih.

Red Cakratara

 

 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending