Connect with us

TNI-Polri

Kebijakan PPKM Level 3 Diberlakukan di Jakarta

Published

on

Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 diberlakukan di Jakarta guna mencegah penyebaran wabah Covid-19

JAKARTA, CAKRATARA – Kebijakan penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 diberlakukan di Jakarta guna mencegah terjadinya penyebaran wabah Covid-19.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan guna mencegah penyebaran pandemi covid-19 sehingga dengan adanya PPKM Level 3 yang diberlakukan di Jakarta untuk mengatur mobilitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi.

Melihat dampak tersebut, Polres Metro Jakarta Barat melalui Polsek Tanjung Duren memberikan bantuan paket sembako berupa beras kepada warga yang membutuhkan terutama bagi warga di slum area di Jalan Tanjung Duren Timur Raya Grogol Petamburan Jakarta Barat, Jumat (27/8/2021).

“Masyarakat yang mendapat bantuan sembako ini adalah masyarakat yang berada di slum area yang terdampak langsung pelaksanaan PPKM Covid-19,” ungkap Kapolsek Tanjung Duren Kompol Rosana Albertina Labobar, S.IK., M.Si. Saat dikonfirmasi.

Aksi pembagian sembako berupa beras oleh Polsek Tanjung Duren ini disalurkan secara langsung oleh Personel Polsek Tanjung Duren dipimpin Kanit Samapta Iptu Sapto Harjo, yang dibagikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Lanjut Kompol Rosana Albertina Labobar berharap, bantuan sembako tersebut dapat membantu masyarakat di tengah penerapan kebijakan memutuskan rantai penyebaran virus corona di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat khususnya Kecamatan Grogol Petamburan, dimana sembako ini dibagikan kepada warga masyarakat kurang mampu.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam mendistribusikan sembako terhadap masyarakat. Selain itu, Polri juga mendukung kebijakan pemerintah dalam memutuskan rantai penyebaran Covid-19.

“Bantuan sembako ini memang tidak seberapa nilainya mudah-mudahan ini dapat membantu dan meringankan beban masyarakat di tengah merebaknya wabah corona,” tutup Kapolsek.

Achmad Sulaiman (Eman)
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

TNI-Polri

Mantan Kades Sodong Diduga  Korupsi DD Hingga Rp 418 Juta

Published

on

Mantan Kepala Desa (Kades) Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten berinisial SJ (54) dan anaknya berinisial YP (29)

PANDEGLANG, CAKRATARA – Mantan Kepala Desa (Kades) Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten berinisial SJ (54) dan anaknya berinisial YP (29) selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sodong diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 418 juta.

Keduanya ditetapkan tersangka dan ditahan di Mako Polres Pandeglang setelah hasil penyidikan dan pemeriksaan kerugian negara yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Pandeglang.

Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga saat memimpin jumpa pers mengatakan bahwa modus yang dilakukan kedua tersangka yakni dengan mengurangi jumlah volume bangunan serta tidak menyalurkan beberapa dana desa.

“Modus yang dilakukan kedua tersangka yakni mengurangi jumlah bahan dan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan di desa yang bersifat fisik tersangka juga tidak menyalurkan beberapa dana yang seharusnya sudah diajukan untuk bidang pemberdayaan Rp20, Bidang Pembinaan Rp16,2 juta dan penyertaan modal BUMdes Rp50 juta,” jelas Shinto, Rabu (27/10/2021).

Shinto menjelaskan, tersangka YP selaku Kaur Keuangan awalnya mengajukan Desa Desa sebesar Rp772 juta, namun pada pelaksanaannya di lapangan hanya digunakan sebesar Rp354 juta sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan pribadi kedua tersangka.

“Uang dari hasil korupsi sebesar Rp. 418 digunakan untuk keperluan di desa yang bukan peruntukannya dan untuk kepentingan pribadi kedua tersangka. Jumlah Rp418 itu sesuai hasil audit kerugian negara dari BPKP,” katanya.

Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal selama 20 kurungan penjara.

 

Anton Hermawan

Cakratara

Continue Reading

TNI-Polri

Pangdam XVII/Cenderawasih Ikuti Vicon Bahas Covid -19 dan Nataru dengan Panglima TNI

Published

on

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A mengikuti Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19,

JAYAPURA, CAKRATARA – Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A mengikuti Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19, Vaksinasi serta Pengamanan Menghadapi Natal dan Tahun Baru yang dipimpin oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P melalui Video Conference di Ruang Puskodalops Makodam XVII/Cenderawasih, Selasa (26/10/2021).

Dalam arahannya, Panglima TNI  menyampaikan bahwa saat ini penanganan Covid-19 di Indonesia sudah cukup baik, dimana secara umum kasusnya sudah menurun sampai dengan 5 %. Ditambahkan juga bahwa hal tersebut tidak boleh membuat penanganan menjadi lengah namun tetap harus waspada.

Selanjutnya Panglima TNI juga menegaskan bahwa kelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi sudah dilaksanakan serta pembelajaran tatap muka sudah dimulai di beberapa daerah di Indonesia. Terkait hal tersebut Provinsi yang akan menjadi tuan rumah belajar tatap muka untuk pertama kalinya adalah Bali dan Lombok.

Panglima TNI juga menambahkan tentang program Testing dan Tracing yang dilakukan bagi mereka yang bergejala sakit pada saluran pernapasan serta kontak erat dengan penderita Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.

Terkait dengan perayaan Natal dan Tahun Baru yang sudah semakin dekat, Panglima TNI mengarahkan kepada para Pangdam untuk berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam mewaspadai rencana mudik di daerah masing-masing sehingga tidak terjadi lonjakan kasus.

Lebih lanjut ditekankan juga bahwa program vaksinasi terus dilakukan terutama di wilayah-wilayah yang diperkirakan masyarakatnya akan melakukan mudik Natal sehingga pada bulan November ini diharapkan capaian vaksinasi Covid-19 bagi daerah yang belum mencapai 50% harus sudah mencapai 50%. Selain itu diharapkan pada bulan Desember semua daerah sudah mencapai 70%. Khusus bagi Provinsi Aceh dan Papua cakupan vaksinasi belum mencapai 70 % dan masih sangat kurang.

Sementara itu di akhir arahannya, Panglima TNI berpesan agar senantiasa tetap mempedomani Protokol Kesehatan dan wajib melaksanakan 3 M yaitu Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan yang harus terus disampaikan kepada masyarakat. Selain itu ditekankan juga agar pelaksanaan 3 T tetap dioptimalkan dan meningkatkan cakupan vaksinasi di wilayah masing-masing yang masih kurang serta melaksanakan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi agar kesemuanya dapat berjalan dengan lancar.

Turut hadir Asops Kasdam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Veryanto Napitupulu, Aster Kasdam XVII/ Cenderawasih Kolonel Inf Yarnedi Mulyadi dan Kakesdam XVII/Cenderawasih Kolonel Ckm dr I Nyoman Linggih.

Red Cakratara

 

 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending