Connect with us

Politik

DPC PDIP Sukabumi Gelar Vaksinasi Siapkan 200 Dosis

Published

on

By

Kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Kabupaten Sukabumi disambut antusias oleh masyarakat

SUKABUMI, CAKRATARA – Kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Kabupaten Sukabumi disambut antusias oleh masyarakat dengan tetap mengedapankan protokol kesehatan bagi warga masyarakat yang akan melakukan suntik vaksin yang berlangsung di Kantor Sekretariat pada Selasa (24/8/21).

Dalam kegiatan vaksinasi tersebut DPC PDIP Kabupaten Sukabumi menyiapkan 200 dosis. Namun banyaknya jumlah masyarakat yang antusias sehingga kekurangan dan masih banyak yang berdatangan mendaftarkan untuk mengisi vaksinasi.

Terkait dengan permasalahan itu dewan dari Fraksi PDI Perjuangan, Anang Janur menyampaikan pada kenyataanya masyarakat memang penuh kesadaran untuk memperkuat imun tubuh.

“Masyarakat sadar akan pentingnya vaksinasi sehingga hari ini masyarakat begitu antusias menyambut kegiatan di DPC PDI Perjuangan, sampai kuota untuk 200 orang masih kurang,” ungkap Anang Janur.

“Kemungkinan untuk kesempatan selanjutnya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi akan menambah kuota,” tambahnya.

Masih di tempat yang sama sekjen dpc pdi perjuangan H.tata subrata SE,menjelaskan bahwa penyelenggaraan vaksinasi oleh PDI perjuangan Kabupaten Sukabumi bekerja sama dengan dinas kesehatan hari ini dapat memberikan vaksin pada masyarakat dan vaksin yang diberikan adalah vaksin sinovac.

“Insya allah kedepanya dpc pdi perjuangan akan lebih mengoptimalkan lagi dengan menambah kuota,” tutur sekjen H, tata subrata

Opung salah seorang warga yang sudah melakukan vaksinasi menuturkan saya yang sudah tua ini sangat membutuhkan vaksin untuk ketahanan tubuh dan menambah imunitas.

Nandang Setiawan (Meionk)
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Politik

Direktur PT AHM Nilai Pernyataan Musa Weliansyah Bernuansa Politik

Published

on

By

Direktur PT Azaretha Hana Megatrading (AHM) Dodong menepis tudingan salah satu anggota Dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

PANDEGLANG, CAKRATARA – Direktur PT Azaretha Hana Megatrading (AHM) Dodong menepis tudingan salah satu anggota Dewan Kabupaten Lebak dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Musa Weliansyah terkait penerimaan karyawan baru dan upah kerja Claning Service Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping Kabupaten Lebak, Banten dinilai tidak mendasar namun lebih kental dengan nuansa politik.

Tudingan Musa kepada PT. AHM itu, dari awal sudah kami sampaikan penjelasannya. Kami malah menduga apa yang dikatakannya itu sebagai perbuatan provokatif dan tidak mendasar,” ujar Dodong Direktur PT AHM.

Dodong menilai Musa Weliansyah hanya sebatas mencari panggung politik (Looking for political stage), demi kepentingannya.

Karena, lanjut Dodong. Soal upah kerja karyawan CS RSUD sudah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan itu telah mengacu pada Undang-undang No. 11 tahun 2020 Cipta Kerja beserta turunannya Peraturan Pemerintah no. 35 tahun 2021 dan peraturan pemerintah no. 36 tahun 2021.

“Sekali lagi kami tegaskan bahwa PT. AHM tidak pernah mem-PHK pekerja seperti yang selalu ditudingkan oleh oknum-oknum yang tidak tahu akan kebenarannya,” tegas Dodong.

Justru sebaliknya, kata Dodong, berhentinya karyawan lama itu karena mereka sendiri yang membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama dan itu ada bukti tertulisnya.

Berdasarkan itu PT. AHM melakukan rekruitmen terhadap calon-calon pekerja tanpa membatasi siapapun, tentunya kami lakukan dengan cara profesional, proporsional dan objektif.

Adapun teknis rekrutmen karyawan tersebut dilakukan perusahaan, berupa tes tertulis kemampuan dasar serta tes kepribadian dasar melalui wawancara.

Perlu diketahui pula, lanjut Dodong. Sebelum rekrutmen karyawan baru pihaknya terlebih dulu melakukan assesment terhadap personil existing, atau karyawan lama. Dan itu merupakan penilaian terhadap kinerja serta perilaku kerja dirinya sendiri serta teman kerjanya.

“Sebagai contoh assesment kami melontarkan berbagai pertanyaan kepada karyawan seperti, “Apakah anda pernah meninggalkan pekerjaan ketika bekerja?”. Pertanyaan selanjutnya “Apakah anda pernah mendengar dan atau melihat rekan kerja anda meninggalkan pekerjaan saat jam kerja?,”. Nah begitulah salah satu assesment yang dilakukan,” terang Dodong.

Ditempat terpisah, hal senada ditegaskan Dedih Rohendi, SH selaku tim legal PT. AHM, kalau Musa Weliansyah diduga mempolitisasi, menggiring opini dan memutar balikkan fakta.

“Jangan sampai persoalan ini menjadi kepentingan pribadi atau golongan. Saya berharap semoga beliau sadar dan tunduk terhadap aturan, karena selaku dewan beliau harus mau dan dapat memahami aturan-aturan yang ada seperti undang-undang no.11 tahun 2020 Cipta Kerja yang beliau sendiri akan sepakat dengan lahirnya undang-undang tersebut,” tegas Dedih

Dedih berharap, Musa Weliansyah tidak selalu menyalahkan  perusahaan, karena untuk upah tenaga kerja sudah dasar kesepakatan antara perusahaan dan karyawan.

“Kesepakatan tersebut juga dibuat tertulis dan sudah berjalan 5 bulan tapi kenapa sekarang dipermasalahkan, tegas Dedih, melalui telepon selularnya kepada wartawan.

Untuk diketahui, pernyataan Kuasa Hukum dan Direktur PT. AHM tersebut merupakan tanggapan atau jawaban atas statment Anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah yang disampaikan di beberapa media online perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan upah kerja karyawan Claning Service (CS) RSUD Malingping, yang menurutnya telah mengindahkan aturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Dimana statment Musa, menyebut PT. AHM dalam pembayaran upah kerja kepada karyawan CS tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK), karena hanya membayar Rp. 2.250.000, bukan Rp. 2.751.000  per bulan.

“Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perusahaan pemenang tender ini diwajibkan membayar upah karyawan sesuai UMK yakni sebesar Rp. 2.751.000. Hal ini jelas perusahaan telah melakukan pelanggaran normatif,” ujar Musa  seperti yang disampaikannya di beberapa media online.

Samsuni
Cakratara

Continue Reading

Politik

DPR RI Kunker Peningkatan Investasi di Banten

Published

on

By

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor BPN Banten masa persidangan I

SERANG, CAKRATARA – Dalam rangka menggali dan mendalami sejumlah permasalahan penataan ruang terkait peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sesuai amanah Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), Panja Tata Ruang Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Jumat (17/09/2021).

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kerja pada masa persidangan I tahun sidang 2021 – 2022 yang diikuti oleh rombongan wakil ketua dan anggota Komisi II DPR RI.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal yang memimpin jalannya kunjungan mengutarakan pentingnya pemahaman pemanfaatan Tata Ruang oleh semua masyarakat terutama yang memerlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sehingga investasi semakin banyak masuk.

Syamsurizal juga menyampaikan, guna mendorong investasi di dalam negeri baik yang berasal dari pengusaha dalam negeri maupun luar negeri Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan jawaban, diantaranya diatur mengenai tata ruang sebagai dasar acuan pelaksanaan pembangunan, perizinan, investasi yang memperhatikan keseimbangan lingkungan.

“BPN memiliki peranan penting karena investasi berhubungan erat dengan tanah. Peran tata ruang dalam perizinan dan investasi begitu penting. Investasi masuk jika perizinan akan pemanfaatan dan penggunaan lahan memiliki tata ruang yang jelas jangan sampai bertentangan antara tata ruang nasional dengan tata ruang di daerah,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Rudi Rubijaya menjelaskan, bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Banten sudah ada di dua kecamatan yakni Kecamatan Kota Serang dan Cipocok Jaya.

“Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya wilayah yang sudah bersertipikat melalui program PTSL dan program sertipikasi kegiatan lainnya. Peta-peta bidang tanah ini menjadi masukan yang sangat berharga untuk ikut mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang berbasis bidang tanah,” ujar Rudi.

Disamping itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten menjelaskan, bahwa di Provinsi Banten dari 8 Kabupaten/Kota, sudah 7 RTRW Kabupaten/Kota yang sudah diselesaikan, hanya Kabupaten Lebak yang belum diselesaikan dan saat ini dalam proses revisi. Untuk RDTR dari 155 Kecamatan yang ada, baru 2 Kecamatan yang sudah diselesaikan.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang, Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR/BPN Reny Windyawati, Direktur Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Agus Sutanto, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, dan Pejabat Administrator di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

Reporter: Asep Dedi Mulyadi
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications