Connect with us

TNI-Polri

Pengamanan Polsek Patia saat Audiensi Dugaan Pungutan Pilkades Diapresiasi

Published

on

keamanan yang dilakukan Polsek Patia saat pengamanan audensi dugaan pungutan biaya untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

PANDEGLANG, CAKRATARA – Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Patia, Kepolisian Resor (Polres) Pandeglang, AKP M Samsuri patut diapresiasi dalam menjalankan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pemeliharaan keamanan yang dilakukan saat pengamanan audensi dugaan pungutan biaya untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada Kamis (12/08/2021).

“Tugas pokok Kepolisian memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat,” kata M Samsuri, Kapolsek Patia ketika melakukan pengamanan audensi antara RPIP Pandeglang dan Panitia Pilkades di Kecamatan Patia.

AKP. M Samsuri mengatakan bahwa Muspika Kecamatan Patia bukan satu kali melakukan himbauan, bahkan setiap hadir di desa-desa selalu menyampaikan jangan sampai ada tindakan di luar ketentuan.

“Kami Muspika di kecamatan patia sudah berupaya untuk melakukan himbauan semaksimal mungkin agar jangan sampai terjadi tindak pidana, baik korupsi maupun tindak pidana laian tentang hal-hal negatif,” papar Kapolsek Patia.

Dikatakan Kapolsek Patia, terkait dengan adanya masalah pungutan kita yang ada di kecamatan sebagai kapolsek akan melakukan lidik dan sidik.

“Masalah pungutan biaya untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa Pasir Gadung yang diambil dari Calon Kepala Desa segera dilakukan lidik jika perlu sidik,” tutur M Samsuri Kapolsek Patia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa sebagai pengayom berkali-kali mengingatkan jangan memungut biaya dari Calon Kepala Desa dengan dalih apapun untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa.

“Kita sebagai pelindung pengamanan masyarakat selalu menyampaikan imbauan agar tidak ada yang menggunakan kebijakan diluar ketentuan, dan melarang keras kepada siapapun untuk tidak memungut biaya dari Calon Kepala Desa untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades),” ucapannya.

Ia menambahkan jika tidak ada kepuasan dalam beraudiensi, sebagai kapolsek siap menerima laporan, dan tidak segan-segan menindak tegas pelaku.

“Hayu kita bersama-sama, jika ada tindak pidana disana (desa Pasir Gadung), agar dinaikan, kami tidak masalah jika harus kerja keras, dan kepada mahasiswa agar melanjutkan persoalan tersebut ke ranah hukum,” pungkas Kapolsek Patia AKP. M Samsuri.

Di tempat yang sama, Wawan Pelaksana tugas (Plt) Kecamatan Patia mengungkapkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasir Gadung sudah mengundang agar Audensi dilakukan di Kecamatan tetapi secara lisan menyampaikan tidak bersedia tempatnya di Kecamatan.

“Kami sudah mengundang Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasir Gadung agar dapat hadir dalam audensi yang bertempat di Kantor Kecamatan, tetapi secara lisan menyampaikan tidak bersedia untuk tempat dikecamatan,” beber Plt Kecamatan Patia.

Plt Kecamatan Patia itu berterimakasih atas informasinya dari mahasiswa yang mengetahui adanya persoalan biaya untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pasir Gadung.

“Pada prinsipnya ini masukan berharga, jika tau dari awal informasi itu kami akan tindaklanjuti, dan jika ada unsur pidana maka persoalan tersebut bawa ke ranah hukum,” tutup Wawan.

Terpisah, Entis Sumantri ketua Relawan Pengawas Independen Pilkades (RPIP) Kabupaten Pandeglang, merasa sangat kecewa atas ketidakhadiran Panitia Pilkades desa Pasir Gadung di Kantor Kecamatan Patia dalam rangka Audensi persoalan pungutan biaya untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dibebankan kepada calon kepala desa.

“Jauh-jauh hari sudah kami tembusan kepada Panitia Pilkades di desa Pasir Gadung perihal audensi adanya biaya untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diambil dari Calon Kepala Desa, tetapi sangat disayangkan tidak diindahkan,” kata ketua RPIP Pandeglang.

Entis mengungkapkan, bahwa Biaya Pemilihan Kepala Desa di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten menjadi sample, Hal tersebut lantaran biaya diambil dari Calon Kepala Desa itu dikhawatirkan akan dijadikan contoh buruk oleh panitia pilkades dikecamatan lainnya jika dibiarkan.

“Jika persoalan tersebut dibiarkan maka kami khawatir akan dijadikan contoh buruk bagi panitia pilkades dikecamatan lain, dan perlu diketahui bersama sebesar Rp 72 juta dari APBD untuk membiayai pelaksanaan pilkades di desa Pasir Gadung sudah dianggarkan,” terang ketua Relawan Pengawas Independen Pilkades (RPIP).

Ia meminta agar biaya untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partispatif serta dilakukan dengan tertib.

“Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai agenda strategis dalam kelangsungan roda pemerintahan Desa secara serentak, Prinsip pengelolaan biaya harus dikelola
berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partispatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran,” tutur Ketua RPIP Pandeglang.

Lebih lanjut Entis mengungkapkan jika Biaya diambil dari masing-masing Calon Kepala Desa lantas alokasi Bantuan dana kepada Panitia Pemilihan yang bersumber dari Pemerintah sebesar Rp 72 juta dikemanakan,?.

“Biaya yang diambil dari Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan, harus dialokasikan berdasarkan transparansi sehingga dapat diketahui oleh masyarakat serta terpampang di papan informasi dan juga dibuatkan dalam Rencana Anggaran Biaya dengan ditembuskan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Pemerintah daerah,” tutup Entis Sumantri.

Yeyen Sudrajat
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

TNI-Polri

Gelar Vaksinasi Polsek Cibadak Diikuti Santriawan Santriawati

Published

on

Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Polsek Cibadak Polres Lebak Polda Banten gelar vaksinasi covid-19 massal dengan sasaran Masyarakat

LEBAK, CAKRATARA – Untuk mendukung Program Pemerintah dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Polsek Cibadak Polres Lebak Polda Banten gelar vaksinasi covid-19 massal dengan sasaran Masyarakat dan 100 Santriawan/Santriawati Ponpes Al-Hidayah

di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Rabu (27/10/2021).

Gelar Vaksinasi Covic-19 massal tersebut dipimpin oleh Kapolsek Cibadak AKP H.E Kusroin, bekerjasama dengan Puskesmas Cibadak.

Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Teddy Rayendra,SIK,M.I.K Melalui Kapolsek Cibadak AKP H.E Kusroin.  mengatakan, “Hari ini Polsek Cibadak Polres Lebak bersama puskesmas Cibadak kembali melaksanakan Vaksinasi covid-19  massal bertempat di Ponpes Al-Hidayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak,” ujar Kusroin

“Polsek Cibadak kembali laksanakan gelar vaksinasi Covid-19 bersama Puskesmas Cibadak. Alhamdulillah para Santri di Ponpes Al-Hidayah mengikuti kegiatan Vaksinasi yang diadakan oleh Polsek Cibadak. dosis yang terpakai sebanyak 100 Dosis untuk dosis I sebayak 52 orang dan Dosis II sebayak 48 orang,” kata Kusroin.

“Tidak henti Kapolsek selalu mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Cibadak untuk mengikuti giat vaksinasi,karena ini adalah salah satu program pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19.

Terima kasih kepada Pimpinan Ponpes Al-Hidayah yang sudah mendukung Program Pemerintah tentang Vaksinasi Covid-19 ini. Dan bagi Yang sudah mengikuti vaksinasi diucapkan terimakasih dan ajak saudara,tetangga untuk mengikuti Vaksinasi ini, ungkapnya.

Kusroin juga mengungkapkan, dengan vaksinasi covid-19 akan tercipta herd immunity atau kekebalan tubuh untuk masyarakat Kec.Cibadak sehingga tidak mudah terpapar virus covid-19.

“Polsek Cibadak akan terus melaksanakan kegiatan Vaksinasi covid-19 Massal,  Silahkan masyarakat yang mau divaksin datang ke Polsek Cibadak atau Puskesmas Cibadak untuk konfirmasi waktu pelaksanaan yang telah kami Jadwalkan. Tetap terapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Anton Hermawan
Cakratara

Continue Reading

TNI-Polri

Mantan Kades Sodong Diduga  Korupsi DD Hingga Rp 418 Juta

Published

on

Mantan Kepala Desa (Kades) Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten berinisial SJ (54) dan anaknya berinisial YP (29)

PANDEGLANG, CAKRATARA – Mantan Kepala Desa (Kades) Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten berinisial SJ (54) dan anaknya berinisial YP (29) selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sodong diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 418 juta.

Keduanya ditetapkan tersangka dan ditahan di Mako Polres Pandeglang setelah hasil penyidikan dan pemeriksaan kerugian negara yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Pandeglang.

Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga saat memimpin jumpa pers mengatakan bahwa modus yang dilakukan kedua tersangka yakni dengan mengurangi jumlah volume bangunan serta tidak menyalurkan beberapa dana desa.

“Modus yang dilakukan kedua tersangka yakni mengurangi jumlah bahan dan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan di desa yang bersifat fisik tersangka juga tidak menyalurkan beberapa dana yang seharusnya sudah diajukan untuk bidang pemberdayaan Rp20, Bidang Pembinaan Rp16,2 juta dan penyertaan modal BUMdes Rp50 juta,” jelas Shinto, Rabu (27/10/2021).

Shinto menjelaskan, tersangka YP selaku Kaur Keuangan awalnya mengajukan Desa Desa sebesar Rp772 juta, namun pada pelaksanaannya di lapangan hanya digunakan sebesar Rp354 juta sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan pribadi kedua tersangka.

“Uang dari hasil korupsi sebesar Rp. 418 digunakan untuk keperluan di desa yang bukan peruntukannya dan untuk kepentingan pribadi kedua tersangka. Jumlah Rp418 itu sesuai hasil audit kerugian negara dari BPKP,” katanya.

Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal selama 20 kurungan penjara.

 

Anton Hermawan

Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending