Connect with us

Nusantara

Maha Bidik Indonesia Ajukan HUM Permendikbud PPDB ke MA

Published

on

By

Maha Bidik Indonesia secara resmi telah mengajukan Hak Uji Materiil (HUM) ke Mahkamah Agung RI atas ketentuan Pasal 12 ayat (2) Permendikbud

LEBAK, CAKRATARA – Perkumpulan Maha Bidik Indonesia secara resmi telah mengajukan Hak Uji Materiil (HUM) ke Mahkamah Agung RI atas ketentuan Pasal 12 ayat (2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman  Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Selaku Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, Moch Ojat Sudrajat S, Minggu (25/7/2021) mengatakan, bahwa sebagaimana diketahui pada PPDB Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rl menggunakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) sebagai dasar untuk menerima Siswa Baru dengan ketentuan menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. zonasi;
b. afirmasi;
c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
d. prestasi.

Bahwa pelaksanaan PPDB sebagaimana ketentuan pada Pasal 12 ayat (2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tersebut diduga bertentangan dengan ketentuan Pasal 69, Pasal 74 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Adapun bunyi ketentuan dari Pasal 69, Pasal 74 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai berikut;

Pasal 69

(1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.

(2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.

(4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.

(5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.

(6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.;

Sedangkan selengkapnya bunyi Pasal 74 adalah sebagai berikut :

(1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

(2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

(3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

(4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (6).

(5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).

Sedangkan selengkapnya bunyi Pasal 82 adalah sebagai berikut :

(1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

(2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

(3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

(4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh) pada satuan pendidikan menengah didasarkan pada hasil Ujian Nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5).

(5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh).

(6) Penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan pada setiap semester bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan sistem kredit semester.

Khususnya untuk SMP Negeri atau bentuk lain yang sederajat serta SMA Negeri atau bentuk lain yang sederajat maka ketentuan yang mengatur tentang PPDB adalah pada hasil Ujian Nasional (UN).

Bahwa Perkumpulan Maha Bidik Indonesia memiliki legal standing berdasarkan ketentuan Pasal 8 Pasal 8 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan :

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan “Masyarakat” adalah :

“Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan”

“Kami Maha Bidik Indonesia memandang perlu untuk melakukan Uji Materiil (UM) terkait PPDB ini, karena setiap tahunnya hampir selalu menimbulkan kegaduhan. Hal ini karena belum meratanya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarananya sekolah dan belum meratanya mutu tenaga pengajar,” kata Moch Ojat Sudrajat.

Lebih lanjut Ojat menjelaskan bahwa KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dari link berita
https://www.beritasatu.com/nasional/662605/kisruh-ppdb-kpai-desak-pemerintah-evaluasi-sistem-zonasi, bahwa selama pemerataan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah serta tenaga pengajar, belum dapat diwujudkan,  maka tujuan system zonasi untuk menciptakan pemerataan pendidikan Mustahil tercapai.

“Kami juga lebih melihat pada cara pembentukan Permendikbud No 1 Tahun 2021 yang secara materiil bertentangan dengan PP 17 Tahun 2010 dan UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” tandasnya.

Pasal 12 ayat 2 dari Permendikbud No 1 Tahun 2021 seharusnya bersesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatannya yang merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni Pasal 5 huruf ( c ) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada penjelasan Pasal 5 huruf ( c ) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, berbunyi :

“Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan
jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan Pasal 12 ayat 2 Permendikbud No 1 Tahun 2021 sudah seharusnya tidak bertentangan baik secara jenis, hierarki maupun materi muatannya dengan peraturan diatasnya.

Secara hierarki, kedudukan Permendikbud No 1 Tahun 2021 berada dibawah Peraturan Pemerintah (PP), maka dengan demikian kekuatan hukum Permendikbud No 1 Tahun 2021 berada di bawah Peraturan Pemerintah (PP).

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan maka pembentukan Permendikbud  No 1 Tahun 2021 termasuk materi pasal-pasalnya tidak boleh  bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang secara hierarki mempunyai kekuatan hukun lebih tinggi dari Permendikbud No 1 Tahun 2021 itu sendiri yang salah satunya Peraturan Pemerintah (PP), dan hal sesuai dengan ketentuan pada penjelasan pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang berbunyi :

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Maha Bidik Indonesia menduga dalam membentuk Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 sebagai suatu peraturan perundang-undangan tidak berdasarkan pada asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diamanahkan pada ketentuan pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan lerundang-undangan yang telah diubah dengan Undang – Undang 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan maka sudah sepatutnya menurut hukum obyek permohonan keberatan tersebut dibatalkan/dicabut.

Ketentuan pasal 12 ayat 2 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang materinya tidak bersesuaian dan bertentangan dengan aturan pada Pasal 69, pasal 74 dan pasal 82 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan oeraturan oerundang-undangan yang telah diubah dengan Undang – Undang 15 Tahun 2019 tentang oerubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berbunyi :

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Maka dengan demikian pembentukan obyek permohonan keberatan a quo secara prosudural tidak sesuai dengan asas sebagaimana ditentukan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang No  15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan leraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya menurut hukum obyek permohonan keberatan tersebut dibatalkan/dicabut.

“Terlepas dari pernah dilakukannya uji materiil (UM) yang dilakukan oleh Sdr.S pada Tahun 2019 kalau tidak salah dan sudah ada putusannya dari MA RI dengan nomor 41 P/HUM/2019, akan tetapi teknik gugatan yang kami lakukan berbeda dengan yang dilakukan oleh Sdr. S tersebut yang merupakan warga dari Jawa Timur,” tutup Moch Ojat Sudrajat S.

Asep D Mulyadi
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nusantara

Peringati HUT ke 61, Karang Taruna Sobang Adakan Turnamen Badminton

Published

on

By

Dalam rangka memperingati HUT ke 61, Karang Taruna Kecamatan Sobang mengadakan kegiatan Turnamen Badminton bertempat di Gedung Olah Raga Guru

LEBAK, CAKRATARA – Dalam rangka peringati HUT ke 61, Karang Taruna Kecamatan Sobang mengadakan kegiatan Turnamen Badminton bertempat di Gedung Olah Raga Guru (GOR) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Sobang, di Kampung Pasir Eurih, Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Minggu (26/9/2021).

Panitia Turnamen Badminton Karang Taruna Kecamatan Sobang Mamat Apianto mengatakan, dalam rangka peringati HUT ke 61 Karang Taruna (Katar) dari pengurus sekaligus Panitia Karang Taruna Kecamatan Sobang ini mengadakan turnamen badminton untuk menjalin tali silaturahmi dan mengembangkan bakat para pemuda yang ada di Kecamatan Sobang.

“Alhamdulilah dari semua kalangan sangat antusias mengikuti turnamen badminton, dan dalam kegiatan tersebut kami pun tidak lepas mematuhi Protokol Kesehatan,” ungkap Mamat.

Ketua Karang Taruna (Katar) Kecamatan Sobang Asep Hidayat mengatakan, di hari ulang tahun Karang Taruna ke 61, semangat untuk terus meningkatkan rasa cinta kita terhadap sosial lingkungan masyarakat.

“Melalui turnamen tali silaturahmi khususnya bagi pecinta olahraga dan umumnya bagi Kecamatan Sobang,” tutup Asep.

Red: Kosasih
Cakratara

Continue Reading

Nusantara

Janda 6 Anak di Pandeglang Tak Dapat Bantuan Kondisinya Memprihatinkan

Published

on

By

Janda 6 anak diduga tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah kondisinya sangat memprihatinkan bertempat tinggal di Kampung Lebak
Kondisi rumah Ade seorang janda yang memiliki 6 anak. (Foto: Cakratara)

PANDEGLANG, CAKRATARA – Seorang Janda 6 anak diduga tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah kondisinya sangat memprihatinkan bertempat tinggal di Kampung Lebak Buah RT 02 / RW 02, Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Minggu (26/09/2021).

Janda 6 anak bernama Ade (41) hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini tinggal di rumah tembok bercampur geribik yang sudah lapuk dimakan usia dan bocor disaat musim penghujan turun sehingga dalam rumah penuh dengan genangan air yang membuat mereka susah tidur.

Kepada wartawan Ade mengaku, bahwa dirinya tidak mendapat bantuan apapun dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama 6 (enam) anaknya. Semenjak bercerai dengan suaminya sekitar 2 tahun silam, kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. Lebih miris lagi kedua orang tuanya Ade bercerai lalu ibunya meninggal 4 bulan yang lalu.

“Semenjak saya cerai 2 tahun yang lalu, dan ibu saya meninggal, saya tinggal bersama anak-anak saya tidak punya penghasilan yang tetap, untuk memberi makan anak-anak hanya dari hasil kerja saya yang tidak menentu, apabila ada yang nyuruh, dan terkadang saya bersama anak-anak, bisa makan itu dari pemberian tetangga,” terang Ade, Minggu (26/9/2021).

Dikatakannya, waktu ibu masih ada dirinya kerja di Jakarta, tapi semenjak ibu meninggal tidak ada yang mengurus anak-anak, apalagi anak yang paling kecil masih butuh ASI.

Ade berharap kepada pemerintah, para dermawan atau donatur, agar dapat membantu meringankan penderitaannya, dan berharap untuk memiliki rumah yang layak huni.

Karena, kata Ade, jangankan untuk betulin rumah, untuk kebutuhan hidup bersama anak-anaknya saja sangat kesulitan. Untuk makan sehari-hari saja susah, tiap hari dia hanya menangis, karena tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya yang masih pada sekolah.

“Anak pertama, ke dua, ke tiga dan ke empat masih sekolah, yang ke lima belum sekolah, sedangkan anak yang ke enam baru berumur 4 (tahun) tahun,” pungkas Ade.

Di tempat terpisah Ketua OKK DPP Badak Banten Samsuni, Kepada Awak Media Via Pesan Whatssap mengatakan Realita yang mengenaskan ini ternyata benar-benar ada di negeri yang kaya ini. Merasa berdosa rasanya jika kondisi warga duafa ini tidak segera teratasi bersama.

“Kami mengajak kepada para dermawan yang ingin ikut berkontribusi dalam Gerakan Sosial Kemanusiaan ini guna membantu keluarga kurang mampu tersebut, mari salurkan infaknya,” kata Samsuni.

“Kami juga berharap berita ini sampai ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang cq Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Baznas Pandeglang, dan para Wakil Rakyat, anggota DPRD Pandeglang yang terhormat,” tutup Samsuni.

Yeyen Sudrajat
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications