Connect with us

Politik

Anggota DPRD Minta Wartawan Awasi Pembangunan dan OPD

Published

on

By

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, meminta agar wartawan turut serta mengawasi jalannya pembangunan

LEBAK, CAKRATARA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Agus Ider Alamsyah meminta agar wartawan turut serta mengawasi jalannya pembangunan di Kabupaten Lebak.

“Permintaan ini sangatlah beralasan, mengingat wartawan adalah bagian dari pada pilar ke empat dalam demokrasi,” kata Agus kepada awak media dalam kunjungannya ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lebak, Sabtu (26/06/2021).

Dikatakan Agus, pengawasan yang dilakukan oleh wartawan tersebut harus bersifat objektif. Hal tersebut mutlak dilakukan karena bidang yang diawasi oleh pers tidak terbatas, mulai dari kinerja eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Sebagai pilar ke empat dalam demokrasi pers juga harus mengawasi jalannya pembangunan. Saya mengharapkan pengawasan yang dilakukan harus objektif, bahkan cakupan pengawasan yang dilakukan pers sangat luas, baik itu di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” ujarnya.

Agus yang berada di komisi IV ini meneruskan, bahwa pers di Lebak juga dapat melakukan pengawasan di organisasi perangkat daerah (OPD) yang ia tangani, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda, Dinas Perhubungan, Bina Marga, Unit Layanan Pelelangan. Bahkan bila diperlukan, DPRD Lebak juga harus diawasi.

“Saya berada di Komisi lV mengawasi beberapa OPD. Silakan teman teman pers awasi OPD yang berada dalam penanganan kami. Jika perlu, kami juga harus diawasi oleh teman teman,” kata Agus.

Sementara itu, Sekrertaris PWI Kabupaten Lebak, Ra. Sudrajat menyambut baik ajakan dari anggota DPRD dari Fraksi PDIP tersebut. Kata dia, tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran pers memberikan dampak begitu luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Karena melalui pers masyarakat bisa mengetahui berbagai informasi atau peristiwa yang terjadi.

Lantaran, lanjut Ra Sudrajat, menurut Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, pers adalah wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnaistik. Kegiatan jurnaistik sendiri merupakan kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik dengan menggunakan berbagai jenis saluran media yang tersedia.

Sehingga, pers tidak mungkin dan tidak diperbolehkan menyebarkan berita hoaks. Begitupun jika dikaitkan dengan pengawasan yang akan dituangkan dalam pemberitaan, pers selalu mengedepankan kode etik jurnalistik.

“Kita sepakat perlunya pengawasan dalam semua jenis kegiatan pembangunan di Kabupaten Lebak. Tentu saja kami yang tergabung dalam organisasi PWI ini akan menuangkannya dalam karya karya jurnalistik yang berpedoman kepada kode etik jurnalistik,” tutup Ra Sudrajat.

Anton Hermawan
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Politik

Direktur PT AHM Nilai Pernyataan Musa Weliansyah Bernuansa Politik

Published

on

By

Direktur PT Azaretha Hana Megatrading (AHM) Dodong menepis tudingan salah satu anggota Dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

PANDEGLANG, CAKRATARA – Direktur PT Azaretha Hana Megatrading (AHM) Dodong menepis tudingan salah satu anggota Dewan Kabupaten Lebak dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Musa Weliansyah terkait penerimaan karyawan baru dan upah kerja Claning Service Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping Kabupaten Lebak, Banten dinilai tidak mendasar namun lebih kental dengan nuansa politik.

Tudingan Musa kepada PT. AHM itu, dari awal sudah kami sampaikan penjelasannya. Kami malah menduga apa yang dikatakannya itu sebagai perbuatan provokatif dan tidak mendasar,” ujar Dodong Direktur PT AHM.

Dodong menilai Musa Weliansyah hanya sebatas mencari panggung politik (Looking for political stage), demi kepentingannya.

Karena, lanjut Dodong. Soal upah kerja karyawan CS RSUD sudah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan itu telah mengacu pada Undang-undang No. 11 tahun 2020 Cipta Kerja beserta turunannya Peraturan Pemerintah no. 35 tahun 2021 dan peraturan pemerintah no. 36 tahun 2021.

“Sekali lagi kami tegaskan bahwa PT. AHM tidak pernah mem-PHK pekerja seperti yang selalu ditudingkan oleh oknum-oknum yang tidak tahu akan kebenarannya,” tegas Dodong.

Justru sebaliknya, kata Dodong, berhentinya karyawan lama itu karena mereka sendiri yang membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama dan itu ada bukti tertulisnya.

Berdasarkan itu PT. AHM melakukan rekruitmen terhadap calon-calon pekerja tanpa membatasi siapapun, tentunya kami lakukan dengan cara profesional, proporsional dan objektif.

Adapun teknis rekrutmen karyawan tersebut dilakukan perusahaan, berupa tes tertulis kemampuan dasar serta tes kepribadian dasar melalui wawancara.

Perlu diketahui pula, lanjut Dodong. Sebelum rekrutmen karyawan baru pihaknya terlebih dulu melakukan assesment terhadap personil existing, atau karyawan lama. Dan itu merupakan penilaian terhadap kinerja serta perilaku kerja dirinya sendiri serta teman kerjanya.

“Sebagai contoh assesment kami melontarkan berbagai pertanyaan kepada karyawan seperti, “Apakah anda pernah meninggalkan pekerjaan ketika bekerja?”. Pertanyaan selanjutnya “Apakah anda pernah mendengar dan atau melihat rekan kerja anda meninggalkan pekerjaan saat jam kerja?,”. Nah begitulah salah satu assesment yang dilakukan,” terang Dodong.

Ditempat terpisah, hal senada ditegaskan Dedih Rohendi, SH selaku tim legal PT. AHM, kalau Musa Weliansyah diduga mempolitisasi, menggiring opini dan memutar balikkan fakta.

“Jangan sampai persoalan ini menjadi kepentingan pribadi atau golongan. Saya berharap semoga beliau sadar dan tunduk terhadap aturan, karena selaku dewan beliau harus mau dan dapat memahami aturan-aturan yang ada seperti undang-undang no.11 tahun 2020 Cipta Kerja yang beliau sendiri akan sepakat dengan lahirnya undang-undang tersebut,” tegas Dedih

Dedih berharap, Musa Weliansyah tidak selalu menyalahkan  perusahaan, karena untuk upah tenaga kerja sudah dasar kesepakatan antara perusahaan dan karyawan.

“Kesepakatan tersebut juga dibuat tertulis dan sudah berjalan 5 bulan tapi kenapa sekarang dipermasalahkan, tegas Dedih, melalui telepon selularnya kepada wartawan.

Untuk diketahui, pernyataan Kuasa Hukum dan Direktur PT. AHM tersebut merupakan tanggapan atau jawaban atas statment Anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah yang disampaikan di beberapa media online perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan upah kerja karyawan Claning Service (CS) RSUD Malingping, yang menurutnya telah mengindahkan aturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Dimana statment Musa, menyebut PT. AHM dalam pembayaran upah kerja kepada karyawan CS tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK), karena hanya membayar Rp. 2.250.000, bukan Rp. 2.751.000  per bulan.

“Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perusahaan pemenang tender ini diwajibkan membayar upah karyawan sesuai UMK yakni sebesar Rp. 2.751.000. Hal ini jelas perusahaan telah melakukan pelanggaran normatif,” ujar Musa  seperti yang disampaikannya di beberapa media online.

Samsuni
Cakratara

Continue Reading

Politik

DPR RI Kunker Peningkatan Investasi di Banten

Published

on

By

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor BPN Banten masa persidangan I

SERANG, CAKRATARA – Dalam rangka menggali dan mendalami sejumlah permasalahan penataan ruang terkait peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sesuai amanah Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), Panja Tata Ruang Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Jumat (17/09/2021).

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kerja pada masa persidangan I tahun sidang 2021 – 2022 yang diikuti oleh rombongan wakil ketua dan anggota Komisi II DPR RI.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal yang memimpin jalannya kunjungan mengutarakan pentingnya pemahaman pemanfaatan Tata Ruang oleh semua masyarakat terutama yang memerlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sehingga investasi semakin banyak masuk.

Syamsurizal juga menyampaikan, guna mendorong investasi di dalam negeri baik yang berasal dari pengusaha dalam negeri maupun luar negeri Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan jawaban, diantaranya diatur mengenai tata ruang sebagai dasar acuan pelaksanaan pembangunan, perizinan, investasi yang memperhatikan keseimbangan lingkungan.

“BPN memiliki peranan penting karena investasi berhubungan erat dengan tanah. Peran tata ruang dalam perizinan dan investasi begitu penting. Investasi masuk jika perizinan akan pemanfaatan dan penggunaan lahan memiliki tata ruang yang jelas jangan sampai bertentangan antara tata ruang nasional dengan tata ruang di daerah,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Rudi Rubijaya menjelaskan, bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Banten sudah ada di dua kecamatan yakni Kecamatan Kota Serang dan Cipocok Jaya.

“Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya wilayah yang sudah bersertipikat melalui program PTSL dan program sertipikasi kegiatan lainnya. Peta-peta bidang tanah ini menjadi masukan yang sangat berharga untuk ikut mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang berbasis bidang tanah,” ujar Rudi.

Disamping itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten menjelaskan, bahwa di Provinsi Banten dari 8 Kabupaten/Kota, sudah 7 RTRW Kabupaten/Kota yang sudah diselesaikan, hanya Kabupaten Lebak yang belum diselesaikan dan saat ini dalam proses revisi. Untuk RDTR dari 155 Kecamatan yang ada, baru 2 Kecamatan yang sudah diselesaikan.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang, Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR/BPN Reny Windyawati, Direktur Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Agus Sutanto, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, dan Pejabat Administrator di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

Reporter: Asep Dedi Mulyadi
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications