Connect with us

Nusantara

Nelayan Aceh Timur Deklarasi Tak Mencari Ikan Melewati Batas

Published

on

Dirjen Perikanan menggelar deklarasi Nelayan Aceh Timur dengan tema "Saya berjanji tidak menangkap ikan di Laut Negara lain

ACEH TIMUR, CAKRATARA – Direktorat Penanganan Pelanggaran, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menggelar deklarasi Nelayan Aceh Timur dengan tema “Saya berjanji tidak menangkap ikan di Laut Negara lain dan mencari ikan di laut sendiri” bertempat di aula gedung serbaguna pendopo Bupati Aceh Timur Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur pada Selasa (22/6/2021).

Deklarasi itu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi nelayan di wilayah Kabupaten Aceh Timur untuk tidak menangkap ikan secara ilegal ke wilayah perairan negara lain.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Bupati Aceh Timur, H.Hasballah H.M.Thaib SH,melalui asisten II pemkab Aceh Timur Aiyub SKM.MSi dan dihadiri oleh anggota DPR-RI Muslem, SHI, MM anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat,Ir. Nugroho Aji, M Si pengawas perikanan Utama Ditjen PSDKP,
Dicky Yunus Direktur Perlindungan WNI & BHI KEMLU RI.Aliman. S,Pi , M. Si Kepala Dinas KP Prov Aceh.Dr. Darmawan M. Ali ST Kepala Dinas Perikanan Aceh Timur dan puluhan nelayan Aceh Timur.

Asisten II Pemkab Aceh Timur Aiyub dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan pemahaman kepada nelayan asal Aceh Timur karena paling banyak tertangkap oleh otoratis negara lain terutama oleh Thailand, Myanmar dan india karena melintas batas dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan luar.

“Hal ini disebabkan karena kekurang pahaman nelayan tentang perbatasan perairan, selain itu sering terjadi insiden penangkapan terhadap nelayan Aceh Timur,” ujarnya.

“Kami menghimbau kepada nelayan untuk melengkapi kapalnya dengan peralatan navigasi sepeti gps dan peta, agar nelayan dapat mengetahui posisi saat melakukan penangkapan ikan dan dapat lebih waspada untuk tidak melintas batas ke negara lain khususnya di luar laut Aceh,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt Direktur Penanganan Pelanggaran, Nugroho Aji, dalam kesempatan menyampaikan, bahwa Pemerintah RI akan terus melakukan kampanye, sosialisasi pemahaman kepada nelayan tentang dampak negatif apabila nelayan yang menangkap ikan di wilayah Perairan Negara lain.

“Pemerintah siap menampung aspirasi nelayan di wilayah perbatasan, agar tidak menangkap di wilayah perairan negara lain. Dan terus memperkuat penjagaan dan patroli di wilayah perbatasan RI dengan negara lain,” ujar Nugroho Aji.

Sementara itu Muslem, SHI, MM anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat
mengingatkan kepada nelayan, bahwa wilayah perairan Indonesia melimpah ikan, maka jangan menangkap ikan di wilayah negara lain.

“Harga diri Bangsa Indonesia dipertaruhkan, apabila nelayan Indonesia menangkap ikan di wilayah Negara lain dampak yang peling dirasakan oleh keluarga. Kerana akan menangung sendiri beban hidup dan kesedihan, ketika ditangkap saat menangkap ikan di negara lain dan di penjara,” pungkas
Muslem, SHI, MM anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat.

Sementara Alimin,S,Pi direktur perlindungan dinas kp prov Aceh pada kesempatan tersebut sangat mengharapkan kepada seluruh Nelayan di Aceh Timur untuk tidak melewati dan melakukan aktifitas penangkapan di wilayah perairan negara lain.

Rahmat
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI, apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nusantara

Diduga Langgar UU KIP, Badak Banten Investigasi Pembangunan Siring

Published

on

Ormas Badak Banten melakukan investigasi tidak adanya papan proyek pelaksanaan pembangunan siring yang diduga langgar UU KIP.

SERANG, CAKRATARA – Ormas Badak Banten melakukan investigasi tidak adanya papan proyek pelaksanaan pembangunan siring di Kp. Kupluk Desa Panunggulan, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten yang diduga langgar UU KIP.

Selaku kontrol sosial, pada Jumat (30/7/21), Ketua Ormas Badak Banten Kecamatan Tunjung Teja, Adi Umar bersama tim melakukan investigasi di lokasi proyek pembangunan siring atau drainase tersebut yang diduga langgar UU KIP.

Ormas Badak Banten melakukan investigasi tidak adanya papan proyek pelaksanaan pembangunan siring yang diduga langgar UU KIP.

Adi Umar mengatakan, bahwa tak adanya papan proyek anggaran pelaksanaan dalam pembangunan siring tersebut menunjukkan kurang transparansi publik sebagaimana diatur pada Undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Saya sangat menyayangkan tidak adanya papan proyek anggaran pelaksanaan dalam pembangunan tersebut. Kurangnya keterbukaan informasi publik menunjukkan dugaan negatif,” kata Ketua Ormas Badak Banten Kecamatan Tunjung Teja, Adi Umar.

“Kami berharap ketika ada proyek pembangunan pihak terkait transparan informasi publik agar tidak menimbulkan dugaan negatif. Apalagi kata kepala desa pembangunan ini aspirasi dari provinsi yang pastinya anggaran daerah,” lanjut Adi Umar.

Sementara itu, Mandor proyek inisial Buyung menuturkan bahwa pihaknya hanya menjalankan pekerjaan dan tidak mengetahui asal usul anggarannya.

“Saya hanya melaksanakan pekerjaan dari kepala desa dan tidak mengetahui asal anggarannya,” kata Buyung saat dikonfirmasi di lokasi.

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, kepala desa juga mengatakan bahwa proyek pembangunan tersebut aspirasi dari provinsi.

Dalam penggunaan anggaran Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat mewajibkan setiap pihak melakukan transparansi publik sebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahkan, dalam jangka waktu yang ditentukan pihak terkait harus melaksanakan ketentuannya dengan membukanya informasi publik.

Azis Fuad
Cakratara

Continue Reading

Nusantara

Penyaluran BST Desa Bayah Barat Tertib Terapkan Prokes

Published

on

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 5 dan 6 di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten bersama Kantor Pos

LEBAK, CAKRATARA – Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 5 dan 6 di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten bersama Kantor Pos Unit Bayah berjalan tertib dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) bertempat di Aula Kantor Desa Bayah Barat, Sabtu (31/7/2021).

Turut hadir dalam kegiatan penyaluran BST tahap 5 dan 6 tersebut, Kepala Desa Bayah Barat M.Ridwan, Sekdes Bayah Barat Deni Kristian, Kepala Pos Unit Bayah Agus, Stap Ekbang Kesos Kecamatan Bayah Dudun Bahtiar, serta pengamanan dari Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa.

Dikatakan Kepala Desa Bayah Barat M.Ridwan, bahwa penyaluran bantuan sosial tunai kali ini merupakan tahapan yang ke 5 (lima) dan 6 (enam) dengan jumlah Keluarga Penerima Manfa’at ( KPM ) 396 orang.

“Semoga dengan adanya penyaluran BST bagi KPM ini dapat meringankan bagi kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat Pandemi Covid-19 ini,” kata M.Ridwan.

Kepala Desa Bayah Barat juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus mematuhi anjuran pemerintah Prokes guna memutus mata rantai penyebaran Covid19 dengan menerapkan 5 M yaitu Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi.

“Semoga kita semua dapat terhindar dari penyebaran virus corona ini, dan semoga kita secepatnya dapat terbebas dari Pandemi Covid-19 ini,” tutup M. Ridwan.

Kegiatan penyaluran BST di Desa Bayah Barat berlangsung tertib dan aman, serta dengan mematuhi penterapan Protokol Kesehatan (Prokes).

Asep D Mulyadi
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications