Connect with us

Metropolitan

Sidang Perdana Soal Asuransi Jiwa, Hakim Periksa Berkas Pemohon

Published

on

Sidang perdana penetapan panitia Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912 dipimpin oleh hakim tunggal

JAKARTA, CAKRATARA – Sidang perdana penetapan panitia Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912 berlangsung dipimpin oleh hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (22/06/2021).

Sidang yang berlangsung singkat dan menghadirkan para pemohon dari koornator nasional (Kornas) pemegang Polis AJB Bumi Putera 1912.

Perkara dengan nomor 461/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL ini didaftarkan pada 10 Juni 2021, oleh para pemohon Yayat Supriyatna, Suyati dan Dameyanti Tarigan yang merupakan perwakilan pemegang polis di perusahaan asuransi mutual tersebut.

Dalam permohonannya/petitum, para pemohon meminta agar hakim mengabulkan permohonan para pemohon, Menetapkan Panitia Inti Pemilihan Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 periode tahun 2021 – 2026 seperti terlampir.

Sidang perdana ini dipimpin oleh hakim tunggal Siti Hamidah, S.H, M.H. Dalam prosesnya, hakim memeriksa kelengkapan berkas pemohon dan data dokumen yang dibutuhkan untuk membahas materi persidangan.

Setelah mengecek beberapa dokumen terkait materi persidangan. Selanjutnya hakim tunggal memutuskan untuk melanjutkan sidang satu minggu kedepan, untuk melengkapi lampiran dokumen dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.

Koordinator Nasional (Kornas) Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumi Putera 1912 Yayat Supriyatna menilai sidang perdana berjalan dengan sukses dengan para pemohon yang baru.

“Saya optimistis hakim dapat mengabulkan permohonan pemegang polis agar terbentuknya panitia BPA. Karena langkah ini harus memiliki payung hukum, yang saat ini sedang diajukan melalui PN Jakarta Selatan,” ujar Yayat.

Yayat mengungkapkan sidang ini menentukan nasib seluruh pemegang polis AJB Bumiputera 1912 dengan total berjumlah 2,6 juta pemegang polis.

“Bahkan, ada sekitar 400 ribu pemegang polis AJB Bumi Putera 1912 yang habis kontrak (HK) harus dibayarkan, dengan dana sejumlah Rp11 Triliun. Para pemegang polis inilah yang sangat berharap haknya dibayarkan,” pungkas Yayat.

Seperti diketahui, Yayat menyatakan direksi dan manajemen AJB Bumi Putera 1912 yang ada saat ini, dinyatakan tidak sah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena sesuai regulasi OJK, sejak 26 Desember 2020, BPA yang ada sudah selesai masa baktinya.

Seluruh manajemen yang ada saat ini di AJB Bumi Putera 1912 diduga ilegal. Pasalnya, OJK sudah menghimbau ke manajemen untuk menggelar pemilihan BPA yang baru, tapi tidak digubris.

Yang menarik, dalam sidang di PN Jakarta Selatan ini hadir pula Bonyamin Saiman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI). Bonyamin datang bukan sebagai kuasa  hukum, namun mewakili pemegang polis, sebagai saksi pemohon bersama mantan Direksi Bumi Putera 1912, Nirwan Daud.

“Saya sudah lama mengamati sepak terjang manajmen BP (direksi dan komisaris/BPA) kenapa polis tidak bisa dicairkan. Saya menduga ada mekanisme penebusan polis yang salah oleh manajemen yang ada saat ini,” ungkap Bonyamin.

“Saat ini lah, pemegang polis bisa jadi Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk tentukan arah. Jika BPA merupakan pemegang polis, dapat mendorong uang polis yang habis kontrak, diurus oleh manajemen yang benar,” tambahnya.

Pengajuan permohonan panitia pemilihan BAP ini diharapkan Kornas Pemegang Polis AJB Bumi Putera 1912, dapat menghasilkan manajemen yang amanah. Sehingga seluruh persoalan yang membelit AJB Bumi Putera 1912, diharapkan tuntas dalam waktu dekat.

Rahmat
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI, apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Metropolitan

Praktik Mafia Tanah di Tangerang Diduga Masih Menjamur

Published

on

praktik mafia tanah atau ‘tuan-tuan tanah’ diduga masih saja terjadi, tak terkecuali di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang, Banten.

LEBAK, CAKRATARA – Reformasi agraria yang digadang-gadang pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria dan sengketa tanah belum terlaksana dengan baik. Pasalnya, praktik mafia tanah atau ‘tuan-tuan tanah’ diduga masih saja terjadi, tak terkecuali di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang, Banten.

Dosen Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr Darwin Ginting menyampaikan dirinya sudah lebih dari 16 tahun berkeliling ke seluruh wilayah di Indonesia melihat sudah ada reforma agraria, namun para tuan-tuan tanah bukannya menghilang akan tetapi sebaliknya, justru praktik mafia tanah di Indonesia sudah sangat menggila. Bahkan, kata dia, diduga ada tuan tanah yang menguasai lahan hingga ribuan hektar.

Dalam diskusi ‘Mengungkap Akal Bulus Mafia Tanah’ yang digelar Forum Diskusi Wartawan Tangerang (FDWT) secara daring belum lama ini, Darwin juga menyampaikan bahwa pemberantasan praktik mafia tanah bukanlah perkara mudah lantaran mereka diduga telah berkolaborasi dengan oknum-oknum penegak hukum serta yang mengurusi pertanahan.

“Mafia tanah itu tidak terlihat namun dia ada. Mereka berkolaborasi dengan berbagai oknum-oknum pejabat karena praktik mafia tanah ini tentunya tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Darwin.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul menyayangkan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas mafia tanah yang kurang ditindaklanjuti serius oleh aparat penegak hukum.

Menurutnya, keberadaan Satgas Mafia Tanah khususnya dalam penanganan kasus mafia tanah di Pantura Kabupaten Tangerang terkesan tidak serius, karena hingga kini diduga belum ada satu pun pelaku yang tersentuh hukum.

“Saya heran, khusus di Pantura Kabupaten Tangerang ini walau terdapat banyak korban dengan luasan lahan yang sangat luas namun para mafia tanah ini seolah belum tersentuh hukum,” ujar Adib Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN).

Adib menambahkan, konflik agraria di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang berlarut-larut meski masyarakat telah mengadu ke berbagai instansi hingga ke pemerintah daerah, BPN, Kemenko Polhukam dan DPR RI.

“Praktik para tuan tanah tidak bisa berjalan sendiri, dengan mandeknya penanganan kasus penyerobotan hak atas tanah di Pantura ini memperkuat dugaan saya akan adanya keterlibatan oknum-oknum di pemerintahan, BPN hingga aparat hukum,” tuturnya.

Dirinya berharap ada langkah tegas dari Presiden Jokowi dalam penanganan kasus mafia tanah ini khususnya di wilayah Pantura Tangerang.

“Jika praktik mafia tanah ini bisa diberantas akan menjadi sejarah manis bagi Pemerintahan Jokowi,” tandasnya.

Berbeda dengan Pengamat Politik dan Komunikolog, Tamil Selvan. Dalam kasus ini dia menyarankan agar para korban mafia tanah bersatu dalam memperjuangkan hak atas lahannya. Salah satunya melakukan gugatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat yang telah mengeluarkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) bahkan sertifikat di atas lahan milik warga.

“Patut pertanyakan apakah keluarnya NIB bahkan sertifikat di atas lahan milik warga ini unsur ketidaksengajaan atau memang pesanan dari para mafia tanah,” ujarnya.

Tamil juga mempertanyakan kinerja BPN terkait adanya penguasaan lahan yang sangat besar oleh perorarangan. Padahal katanya, di dalam UU Agraria terdapat batasan penguasaan tanah oleh perorangan terlebih di lokasi-loksi yang padat penduduk.

“Terlepas itu hasil merampas atau membeli, bagaimana bisa di wilayah 4 kecamatan di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang ada beberapa nama yang mampu menguasai hingga ratusan hektar lahan dan itu muncul di website resmi BPN. Ini yang harus kita pertanyakan kepada BPN terkait penegakan UU Agraria,” tegasnya.

Senada disampaikan Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Kendi Budiharjo mengatakan banyak masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah namun harus kehilangan aset tanah miliknya lantaran dirampas oleh mafia tanah.

Ia menilai, oknum-oknum yang telah berkolaborasi untuk melancarkan praktik mafia adalah anti Pancasila yang harus dihukum seberat-beratnya.

“Para pejabat yang membantu mafia tanah ini lah para penghianat bangsa sesungguhnya yang layak dihukum mati,” tutup Budi.

Sugiyarti
Cakratara

Continue Reading

Metropolitan

Pertemuan Dua Organisasi di Jakbar Jalin Silaturahmi

Published

on

Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Jakarta Barat menyampaikan dengan adanya pertemuan dua organisasi ini menumbuhkan rasa persaudaraan

JAKARTA, CAKRATARA – Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Jakarta Barat Devi Lesmana dengan Korlap GRIB Jakarta Barat Dicky Amtrian. Pertemuan dua organisasi tersebut guna menjalin tali silaturahmi sesama organisasi yang ada di Jakarta Barat (Jakbar) pada Kamis (29/7/21).

Devi Lesmana selaku Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Jakarta Barat menyampaikan dengan adanya pertemuan dua organisasi ini menumbuhkan rasa persaudaraan dan mempersatukan keanekaragaman suku bangsa, adat dan agama dalam satu tujuan menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terpecah belah hanya karena misi dan visi yang berbeda.

“Adanya pertemuan ini untuk menjalin tali silaturahmi sesama organisasi yang ada di Jakarta Barat,” kata Ketua PSI Jakarta Barat.

“Kami berharap dengan adanya organisasi yang banyak di Jakarta Barat ini bila ada permasalahan jangan mengambil jalan pintas yang akan merugikan diri sendiri, keluarga dan organisasi, tapi alangkah baiknya kita duduk bersama bicara baik-baik Insya Allah pasti ada solusinya,” tambahny Devi Lesmana.

Sementara itu, Dicky Amtrian selaku Korlap Grib Jakarta Barat menambahkan dengan pertemuan ini akan mempererat tali silaturahmi.

“Semoga dengan adanya pertemuan ini membuat kita saling mengenal dan semoga dengan ini kita akan saling membantu bila ada persoalan di lapangan dan saling menjaga agar terjalin tali silatuhrami antar organisasi  berjalan dengan baik,” tutup Dicky.

Kegiatan pertemuan ini berjalan aman, tertib dan lancar dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Asep Supena
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications