Connect with us

Metropolitan

Cakratara: Produk Jurnalistik Tak Boleh Distempel Hoax

Published

on

Media Cakratara melalui Redaktur Pelaksana menanggapi pemberitaan penyaluran gas elpiji bersubsidi 3 kg yang diduga disebut berita hoax
Foto logo Cakratara

JAKARTA, CAKRATARA – Media Cakratara melalui Redaktur Pelaksana (Redpel) menanggapi terkait pemberitaan penyaluran gas elpiji bersubsidi 3 kg yang diduga disebut berita hoax. Pasalnya, produk jurnalistik tak boleh distempel hoax oleh instansi atau orang yang merasa dirugikan.

Menanggapi dugaan berita yang disebut atau distempel hoax tersebut, Redpel Media Cakratara, Joko Purwono pada Senin (21/6/21) dini hari menegaskan, bahwa kemerdekaan pers adalah sebagian wujud kedaulatan rakyat yang harus dilakukan dengan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Itulah azas yang terdapat pada Pasal 2 Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Penerapan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum dilakukan Perusahaan Pers dengan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pers,” paparnya.

Wartawannya juga harus mematuhi Pasal 7 ayat (2) UU Pers yaitu memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disahkan Dewan Pers 11 pasal ditetapkan 14 Maret 2006,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Redpel Media Cakratara menyampaikan, bagaimana bila ada perusahaan pers yang memenuhi syarat Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 UU Pers tetapi melanggar hukum atau etika ?, Apakah pemberitaan yang diduga mengandung berita bohong tersebut boleh distempel hoax oleh instansi di luar Dewan Pers?

Bila hal ini terjadi maka menjadi persoalan serius bagi kemerdekaan pers di Indonesia.

Pasal 15 UU Pers dengan jelas hanya menunjuk Dewan Pers sebagai lembaga atau institusi penjaga kemerdekaan pers yang independen.

“Jadi, terhadap produk pers tidak ada instansi lain yang boleh memberikan stempel hoax atau berita bohong. Penilaian terhadap karya jurnalistik yang melanggar etik ada pada Dewan Pers, bukan instansi lain,” jelasnya.

Lalu, dirinya menjelaskan, bila ada orang atau instansi yang merasa dirugikan dari pemberitaan media berbadan hukum pers di Indonesia dapat menempuh cara yang diatur UU Pers,
1. Materi berita yang melanggar diluruskan dengan Hak Jawab sesuai Pasal 5 ayat (2) atau Hak Koreksi sebagimana Pasal 5 ayat (3).

2. Bila Hak Jawab tidak dilayani oleh pihak perusahaan pers laporkan ke polisi sebagai pelanggaran Pasal 18 ayat (2) dan menjadi pidana pers.

3. Mediasi di Dewan Pers dengan melaporkan pelanggaran terhadap KEJ seperti ;
A. Tidak berimbang (Pasal 1 KEJ)
B. Tidak profesional (Pasal 2 KEJ)
C. Tidak uji informasi (Pasal 3 KEJ)
D. Berita bohong (Pasal 4 KEJ) dan lainnya.

Sehingga, ditegaskannya bahwa stempel hoax tidak dapat diberikan kepada Perusahaan Pers berbadan hukum Indonesia, karena domisili hukum dan penanggung jawabnya sudah jelas diumumkan sesuai Pasal 12 UU Pers.

Namun demikian, stempel hoax boleh ditempelkan pada informasi yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban seperti media sosial atau media yang tidak memiliki penanggung jawab.

“Hanya Dewan Pers lah yang berhak menguji apakah materi berita memang melanggar Pasal KEJ yang dituduhkan,” tutupnya.

Yeyen Sudrajat
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI, apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Metropolitan

Praktik Mafia Tanah di Tangerang Diduga Masih Menjamur

Published

on

praktik mafia tanah atau ‘tuan-tuan tanah’ diduga masih saja terjadi, tak terkecuali di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang, Banten.

LEBAK, CAKRATARA – Reformasi agraria yang digadang-gadang pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria dan sengketa tanah belum terlaksana dengan baik. Pasalnya, praktik mafia tanah atau ‘tuan-tuan tanah’ diduga masih saja terjadi, tak terkecuali di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang, Banten.

Dosen Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr Darwin Ginting menyampaikan dirinya sudah lebih dari 16 tahun berkeliling ke seluruh wilayah di Indonesia melihat sudah ada reforma agraria, namun para tuan-tuan tanah bukannya menghilang akan tetapi sebaliknya, justru praktik mafia tanah di Indonesia sudah sangat menggila. Bahkan, kata dia, diduga ada tuan tanah yang menguasai lahan hingga ribuan hektar.

Dalam diskusi ‘Mengungkap Akal Bulus Mafia Tanah’ yang digelar Forum Diskusi Wartawan Tangerang (FDWT) secara daring belum lama ini, Darwin juga menyampaikan bahwa pemberantasan praktik mafia tanah bukanlah perkara mudah lantaran mereka diduga telah berkolaborasi dengan oknum-oknum penegak hukum serta yang mengurusi pertanahan.

“Mafia tanah itu tidak terlihat namun dia ada. Mereka berkolaborasi dengan berbagai oknum-oknum pejabat karena praktik mafia tanah ini tentunya tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Darwin.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul menyayangkan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas mafia tanah yang kurang ditindaklanjuti serius oleh aparat penegak hukum.

Menurutnya, keberadaan Satgas Mafia Tanah khususnya dalam penanganan kasus mafia tanah di Pantura Kabupaten Tangerang terkesan tidak serius, karena hingga kini diduga belum ada satu pun pelaku yang tersentuh hukum.

“Saya heran, khusus di Pantura Kabupaten Tangerang ini walau terdapat banyak korban dengan luasan lahan yang sangat luas namun para mafia tanah ini seolah belum tersentuh hukum,” ujar Adib Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN).

Adib menambahkan, konflik agraria di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang berlarut-larut meski masyarakat telah mengadu ke berbagai instansi hingga ke pemerintah daerah, BPN, Kemenko Polhukam dan DPR RI.

“Praktik para tuan tanah tidak bisa berjalan sendiri, dengan mandeknya penanganan kasus penyerobotan hak atas tanah di Pantura ini memperkuat dugaan saya akan adanya keterlibatan oknum-oknum di pemerintahan, BPN hingga aparat hukum,” tuturnya.

Dirinya berharap ada langkah tegas dari Presiden Jokowi dalam penanganan kasus mafia tanah ini khususnya di wilayah Pantura Tangerang.

“Jika praktik mafia tanah ini bisa diberantas akan menjadi sejarah manis bagi Pemerintahan Jokowi,” tandasnya.

Berbeda dengan Pengamat Politik dan Komunikolog, Tamil Selvan. Dalam kasus ini dia menyarankan agar para korban mafia tanah bersatu dalam memperjuangkan hak atas lahannya. Salah satunya melakukan gugatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat yang telah mengeluarkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) bahkan sertifikat di atas lahan milik warga.

“Patut pertanyakan apakah keluarnya NIB bahkan sertifikat di atas lahan milik warga ini unsur ketidaksengajaan atau memang pesanan dari para mafia tanah,” ujarnya.

Tamil juga mempertanyakan kinerja BPN terkait adanya penguasaan lahan yang sangat besar oleh perorarangan. Padahal katanya, di dalam UU Agraria terdapat batasan penguasaan tanah oleh perorangan terlebih di lokasi-loksi yang padat penduduk.

“Terlepas itu hasil merampas atau membeli, bagaimana bisa di wilayah 4 kecamatan di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang ada beberapa nama yang mampu menguasai hingga ratusan hektar lahan dan itu muncul di website resmi BPN. Ini yang harus kita pertanyakan kepada BPN terkait penegakan UU Agraria,” tegasnya.

Senada disampaikan Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Kendi Budiharjo mengatakan banyak masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah namun harus kehilangan aset tanah miliknya lantaran dirampas oleh mafia tanah.

Ia menilai, oknum-oknum yang telah berkolaborasi untuk melancarkan praktik mafia adalah anti Pancasila yang harus dihukum seberat-beratnya.

“Para pejabat yang membantu mafia tanah ini lah para penghianat bangsa sesungguhnya yang layak dihukum mati,” tutup Budi.

Sugiyarti
Cakratara

Continue Reading

Metropolitan

Pertemuan Dua Organisasi di Jakbar Jalin Silaturahmi

Published

on

Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Jakarta Barat menyampaikan dengan adanya pertemuan dua organisasi ini menumbuhkan rasa persaudaraan

JAKARTA, CAKRATARA – Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Jakarta Barat Devi Lesmana dengan Korlap GRIB Jakarta Barat Dicky Amtrian. Pertemuan dua organisasi tersebut guna menjalin tali silaturahmi sesama organisasi yang ada di Jakarta Barat (Jakbar) pada Kamis (29/7/21).

Devi Lesmana selaku Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Jakarta Barat menyampaikan dengan adanya pertemuan dua organisasi ini menumbuhkan rasa persaudaraan dan mempersatukan keanekaragaman suku bangsa, adat dan agama dalam satu tujuan menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terpecah belah hanya karena misi dan visi yang berbeda.

“Adanya pertemuan ini untuk menjalin tali silaturahmi sesama organisasi yang ada di Jakarta Barat,” kata Ketua PSI Jakarta Barat.

“Kami berharap dengan adanya organisasi yang banyak di Jakarta Barat ini bila ada permasalahan jangan mengambil jalan pintas yang akan merugikan diri sendiri, keluarga dan organisasi, tapi alangkah baiknya kita duduk bersama bicara baik-baik Insya Allah pasti ada solusinya,” tambahny Devi Lesmana.

Sementara itu, Dicky Amtrian selaku Korlap Grib Jakarta Barat menambahkan dengan pertemuan ini akan mempererat tali silaturahmi.

“Semoga dengan adanya pertemuan ini membuat kita saling mengenal dan semoga dengan ini kita akan saling membantu bila ada persoalan di lapangan dan saling menjaga agar terjalin tali silatuhrami antar organisasi  berjalan dengan baik,” tutup Dicky.

Kegiatan pertemuan ini berjalan aman, tertib dan lancar dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Asep Supena
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications