Connect with us

Nusantara

Pilkades Serentak di Lebak, Badak Banten Perjuangan Pesimis

Published

on

DPC Ormas Badak Banten Perjuangan Kabupaten Lebak pesimis jika pesta demokrasi lokal Pilkades serentak ini akan berjalan dengan baik.

LEBAK, CAKRATARA – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lebak tahapannya sudah dimulai. Sejumlah desa yang menghadapi Pilkades sudah melakukan rekrutmen kepanitiaan.

Akan tetapi, DPC Ormas Badak Banten Perjuangan Kabupaten Lebak justru menilai pesimis jika pesta demokrasi lokal Pilkades serentak ini akan berjalan dengan baik.

Pasalnya, berdasarkan hasil kajian dan sekaligus penjaringan informasi bahwa sejumlah desa yang diserap informasinya secara random menganggarkan APBDesa yang nilainya sangat memprihatinkan.

Berdasarkan Permendagri 112 Tahun 2014 yang kemudian dirubah kedalam Permendagri 72 Tahun 2020 bahwa Pilkades serentak didanai oleh APBD Kabupaten. Hal ini dipertegas di dalam Peraturan Bupati Lebak no 7 Tahun 2015 pasal 15 yang berbunyi bahwa “biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APB Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” atau yang dikenal ADD.

Melihat kondisi lapangan hari ini sejumlah desa menetapkan anggaran yang hampir sama yakni di angka sekitar Rp 40 juta rupiah, bahkan hanya di angka Rp 30 juta rupiah.

“Kami pikir kebutuhan setiap desa pasti berbeda karena didasari perbedaan jumlah hak pilih dan kondisi geografis. selanjutnya penetapan anggaran tersebut saya fikir masih jauh dari kebutuhan di lapangan secara rasional tentunya kita harus berkaca pada kebutuhan pemilu sebelumnya,” ujarnya.

DPC Badak Banten Perjuangan Kabupaten Lebak juga mempertanyakan penetapan anggaran tersebut harus mampu dan cukup untuk membiayai seluruh tahapan Pilkades mulai dari tahapan Persiapan, pencalonan, pemungutan dan penetapan, bagaimana nanti panitia Pilkades dalam membuat Rencana Anggaran biayanya?

Sementara diketahui di masa pandemi ini telah lahir payung hukum Pilkades yaitu Permendagri 72 tahun 2020 yang diturunkan ke dalam Perbup 11 Tahun 2021 yang mengharuskan Pilkades berbasiskan TPS dengan maksimal tiap TPS lima ratus hak pilih artinya bagaimana dengan desa desa yang hak pilihnya banyak. Banyak Desa di Kabupaten Lebak yang bila berkaca Pada Pemilu 2019 Daftar Pemilih Tetapnya di atas Empat ribu pemilih.

Dari hal tersebut pihaknya merasa pesimis bahwa Pesta Demokrasi Tingkat Desa ini dapat terlaksana dengan baik, kedua jangan sampai ada pungutan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades. Karena jelas bila ini terjadi ini adalah bentuk pelanggaran terhadap pasal 18 peraturan Bupati Lebak no 7 Tahun 2015.

Pihaknya meminta Ketua DPRD Kabupaten Lebak segera bersurat Kepada Bupati untuk meninjau ulang Kembali dan mengevaluasi pagu anggaran untuk Pilkades tersebut jangan sampai pesta Demokrasi tingkat Desa yang antusiasnya begitu ditunggu tunggu oleh masyarakat justru malah tidak terlaksana dengan baik.

“Yang perlu kita catat bahwa pesta demokrasi tidak akan berjalan sempurna tanpa cucuran keringat para pejuang demokrasi dalam hal ini seluruh panitia Pilkades yang terlibat jangan sampai tetesan keringat mereka yang mengucur demi mengawal dan berjalannya sistem demokrasi kemudian tidak kita dihargai dan tidak dimanusiakan oleh pemerintah/ negara,” tutupnya.

Herdi Sudrajat
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI, apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nusantara

Diduga Langgar UU KIP, Badak Banten Investigasi Pembangunan Siring

Published

on

Ormas Badak Banten melakukan investigasi tidak adanya papan proyek pelaksanaan pembangunan siring yang diduga langgar UU KIP.

SERANG, CAKRATARA – Ormas Badak Banten melakukan investigasi tidak adanya papan proyek pelaksanaan pembangunan siring di Kp. Kupluk Desa Panunggulan, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten yang diduga langgar UU KIP.

Selaku kontrol sosial, pada Jumat (30/7/21), Ketua Ormas Badak Banten Kecamatan Tunjung Teja, Adi Umar bersama tim melakukan investigasi di lokasi proyek pembangunan siring atau drainase tersebut yang diduga langgar UU KIP.

Ormas Badak Banten melakukan investigasi tidak adanya papan proyek pelaksanaan pembangunan siring yang diduga langgar UU KIP.

Adi Umar mengatakan, bahwa tak adanya papan proyek anggaran pelaksanaan dalam pembangunan siring tersebut menunjukkan kurang transparansi publik sebagaimana diatur pada Undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Saya sangat menyayangkan tidak adanya papan proyek anggaran pelaksanaan dalam pembangunan tersebut. Kurangnya keterbukaan informasi publik menunjukkan dugaan negatif,” kata Ketua Ormas Badak Banten Kecamatan Tunjung Teja, Adi Umar.

“Kami berharap ketika ada proyek pembangunan pihak terkait transparan informasi publik agar tidak menimbulkan dugaan negatif. Apalagi kata kepala desa pembangunan ini aspirasi dari provinsi yang pastinya anggaran daerah,” lanjut Adi Umar.

Sementara itu, Mandor proyek inisial Buyung menuturkan bahwa pihaknya hanya menjalankan pekerjaan dan tidak mengetahui asal usul anggarannya.

“Saya hanya melaksanakan pekerjaan dari kepala desa dan tidak mengetahui asal anggarannya,” kata Buyung saat dikonfirmasi di lokasi.

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, kepala desa juga mengatakan bahwa proyek pembangunan tersebut aspirasi dari provinsi.

Dalam penggunaan anggaran Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat mewajibkan setiap pihak melakukan transparansi publik sebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahkan, dalam jangka waktu yang ditentukan pihak terkait harus melaksanakan ketentuannya dengan membukanya informasi publik.

Azis Fuad
Cakratara

Continue Reading

Nusantara

Penyaluran BST Desa Bayah Barat Tertib Terapkan Prokes

Published

on

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 5 dan 6 di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten bersama Kantor Pos

LEBAK, CAKRATARA – Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 5 dan 6 di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten bersama Kantor Pos Unit Bayah berjalan tertib dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) bertempat di Aula Kantor Desa Bayah Barat, Sabtu (31/7/2021).

Turut hadir dalam kegiatan penyaluran BST tahap 5 dan 6 tersebut, Kepala Desa Bayah Barat M.Ridwan, Sekdes Bayah Barat Deni Kristian, Kepala Pos Unit Bayah Agus, Stap Ekbang Kesos Kecamatan Bayah Dudun Bahtiar, serta pengamanan dari Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa.

Dikatakan Kepala Desa Bayah Barat M.Ridwan, bahwa penyaluran bantuan sosial tunai kali ini merupakan tahapan yang ke 5 (lima) dan 6 (enam) dengan jumlah Keluarga Penerima Manfa’at ( KPM ) 396 orang.

“Semoga dengan adanya penyaluran BST bagi KPM ini dapat meringankan bagi kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat Pandemi Covid-19 ini,” kata M.Ridwan.

Kepala Desa Bayah Barat juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus mematuhi anjuran pemerintah Prokes guna memutus mata rantai penyebaran Covid19 dengan menerapkan 5 M yaitu Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi.

“Semoga kita semua dapat terhindar dari penyebaran virus corona ini, dan semoga kita secepatnya dapat terbebas dari Pandemi Covid-19 ini,” tutup M. Ridwan.

Kegiatan penyaluran BST di Desa Bayah Barat berlangsung tertib dan aman, serta dengan mematuhi penterapan Protokol Kesehatan (Prokes).

Asep D Mulyadi
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications