Connect with us

Nasional

Pengendalian Covid19, Gubernur Sumut Perpanjang PPKM

Published

on

Pandemi belum berakhir, karena itu, untuk memaksimalkan upaya pengendalian Covid-19, Pak Gubernur Sumut kembali memperpanjang PPKM di Sumut

MEDAN, CAKRATARA – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Ramayadi kembali perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mulai 1 – 14 Juni 2021. Hal tersebut dilakukan untuk lebih memaksimalkan upaya pengendalian penyebaran Covid19 di daerah Sumut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Irman Oemar, Selasa (1/6/21) menyampaikan, perpanjangan PPKM tersebut sesuai dengan Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/20/INST/2021 tanggal 31 Mei 2021, tentang perpanjangan PPKM dalam rangka pengendalian penyebaran Covid19 di Sumut.

“Pandemi belum berakhir, karena itu, untuk memaksimalkan upaya pengendalian Covid19, Pak Gubernur Sumut kembali memperpanjang PPKM di Sumut,” ujar Irman yang juga Koordinator Bidang Data dan Informasi Satgas Penanganan Covid19 Sumut.

Irman menyebutkan, hingga 31 Mei 2021 angka kematian (Case Fatality Rate/CFR) masih di atas rata-rata nasional yaitu 3,3%, Positivity Rate masih tinggi di atas 7,6 % dan angka keterisian tempat tidur isolasi 62,03 % dan ICU Covid19 sebesar 51,77%.

Karena itu, diperlukan langkah-langkah sistematis, strategis, cepat, tepat, fokus, dan terpadu untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid19. Dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara tepat dan terukur, serta mengaktifkan posko-posko Satgas sampai di tingkat dusun/lingkungan, desa dan kelurahan.

Instruksi Gubernur tersebut ditujukan kepada para Bupati/Walikota se-Sumut. Bupati/Walikota antara lain diminta untuk mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang meliputi pembatasan tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50 % dan Work From Office (WFO) sebesar 50 % dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Sedangkan sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 %, dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Selain itu, Bupati/Walikota juga diminta melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan terhadap kegiatan restoran, rumah makan, kafe, warung/kedai makan minum, angkringan, swalayan, pedagang makanan minuman kaki lima dan tempat makan minum lainnya.

Untuk makan minum di tempat sebesar 50% dari kapasitas tempat dan untuk layanan makanan/minuman melalui pesan antar/dibawa pulang diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB. Pembatasan jam operasional untuk perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB.

Sedangkan untuk tempat hiburan lainnya, seperti klab malam, diskotik, pub/live musik, karaoke keluarga, karaoke executive, bar, griya pijat, SPA (Sante Par Aqua), bola gelinding, bola sodok, mandi uap, ketangkasan, seluncur dan area permainan, tidak diizinkan untuk operasional. Kegiatan konstruksi diizinkan beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan lainnya, diizinkan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 % dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, serta diupayakan dilakukan secara daring/online pada daerah zona hijau dan kuning. Serta memastikan tempat-tempat wisata di zona oranye dan merah ditutup.

Para Bupati/Walikota juga diminta meningkatkan testing, memperkuat sistem dan manajemen tracing, dan meningkatkan kualitas treatment. Serta wajib meningkatkan fasilitas kesehatan yaitu ruang isolasi dan ruang Intensive Care Unit (ICU) sebesar 30% dari kapasitas. Bagi seluruh rumah sakit agar melakukan perawatan kasus suspect/probable/konfirmasi Covid19 di wilayahnya masing- masing, menyiapkan tempat isolasi/karantina terpusat di kabupaten/kota, serta melakukan pengawasan dan pelaporan isolasi mandiri.

Melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, secara berkala untuk melakukan pembahasan dan upaya-upaya lain, serta jika diperlukan dapat membuat Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.

Mengoptimalkan kembali posko Satgas Covid-19 tingkat kabupaten/kota sampai dengan Dusun/Lingkungan. Khusus untuk wilayah desa dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

“Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021,” tutup Irman.

MS Nasution
Cakratara

Redaksi Cakratara.com melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI, apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nasional

Bantuan PPKM Disalurkan Pemkab Aceh Timur ke Masyarakat

Published

on

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur menyalurkan bantuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 2021 berupa beras

ACEH TIMUR, CAKRATARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur menyalurkan bantuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 2021 berupa beras dari pemerintah pusat kepada masyarakat.

Bantuan PPKM secara simbolis diserahkan oleh Bupati Aceh Timur melalui Asisten I Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Timur, Syahrizal Fauzi, S. STP,. MAP didampingi Kadis Sosial Aceh Timur, Ir. Elfiandi, SP dan Muspika Kecamatan Idi Rayeuk.

Adapun jumlah KPM yang menerima batuan beras PPKM 2021 darurat ini sebanyak 11.401 (Sebelas Ribu Empat Ratus Satu) KPM se- Kabupaten Aceh Timur dengan bantuan beras 10 kilogram serta uang tunai Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) per KPM, dengan target harian 273 Paket Per-hari. Dimana pemberian bantuan tersebut merupakan bantuan Bulan Mei – Juni 2021.

“Total KPM BST di Kabupaten Aceh Timur, sebanyak 11.401 orang. Selain uang tunai Rp600 ribu, KPM BST juga mendapatkan beras 10 Kg,” kata Bupati Aceh Timur H. Hasballah bin H.M Thaib, SH, melalui Asisten I Setdakab, di sela-sela Launching BST di Kantor Pos Indonesia Kecamatan Idi Rayeuk, Kamis (29/07/2021).

Bantuan beras 10 Kg itu, lanjut Syahrizal Fauzi, diberikan pemerintah ke KMP BST yang mengalami dampak dari (PPKM). “Atas nama pemerintah kita tentu menyambut baik penyaluran bantuan sosial ini,” katanya.

Diharap, bantuan beras dan bansos BST itu dapat meringankan beban warga yang terdampak pandemi Covid-19 atau kebijakan PPKM yang diberlakukan pemerintah.

“Kita berharap PT Pos Indonesia, dalam penyaluran beras dan bansos BST berupa uang tunai ini tetap berjalan dengan mematuhi prokes, seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan, sehingga perlu dijadwalkan waktu pembagian,” harap Syahrizal Fauzi.

Syahrizal Fauzi juga menjelaskan bahwa Covid-19 saat ini belum selesai, penyebaran masih meluas di Kabupaten Aceh Timur.

Karena itu, pihaknya tidak pernah bosan selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menjalan protokol kesehatan. Terutama menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Kepala Dinas Sosial Aceh Timur Ir Elfiandi, Sp.1, Koordinator Daerah (KORDA) Bansos Pangan Kabupaten Aceh Timur, Sulestiana, Pendamping Bansos Kecamatan Rahmad Hidayat, dan sejumlah pejabat Dinas Sosial serta pejabat PT Pos Indonesia.

Rahmat
Cakratara

Continue Reading

Nasional

Peringatan HAN 2021, Pemkab Aceh Timur Raih Dua Penghargaan

Published

on

Penghargaan peringatan hari anak Nasional (HAN) tersebut diumumkan sercara virtual yang disaksikan oleh Sekda Aceh Timur Ir. Mahyuddin, M.Si,

ACEH TIMUR, CAKRATARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur mendapatkan dua penghargaan dari Pemerintah Aceh pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2021 pada Kamis (29/07/21).

Kegiatan ini digelar secara Virtual yang turut diikuti oleh 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengikuti acara ini secara daring di Aula Sekdakab Aceh Timur.

Penghargaan peringatan hari anak Nasional (HAN) tersebut diumumkan sercara virtual yang disaksikan oleh Sekda Aceh Timur Ir. Mahyuddin, M.Si, serta unsur perwakilan Forkopimda Kabupaten Aceh Timur yakni, Kodim 0104 Aceh Timur Lettu Inf. Suprianto (Dannramil 05 Idi Rayeuk), serta yang mewakili Polres Aceh Timur Kompol Dedy Kustrianto (Kabag Ren), Ketua Mahkamah Syariah Hasanuddin, dan dari Kejaksan Negeri Aceh Timur Hanita Azrica, SH.

Turut hadir Wakil Ketua Pengadilan Negeri Idi Teuku Almadyan, S.H., M.H. serta Kepala Bappeda Kahal Fajria, Kadis DP3AKB dan Wakil Ketua Pokja III PKK Aceh Timur Nuraswad.S,Pt.

Penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten Aceh Timur terdiri dari Katagori Inisiator Sekolah Ramah Anak, dan Katagori Kabupaten dengan Kolaborasi untuk Pemenuhan Hak Anak.

Acara yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam tersebut di ikuti dengan penandatanganan Piagam Komitmet Gerakan Massal Perlindungan Anak (GEMPA), oleh 23 Kabupaten/Kota di Aceh dengan diakhiri sapaan dari Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, M.T. kepada peserta dari 23 Kabupaten/Kota se Aceh.

Rahmat
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications