Connect with us

Nasional

Bamsoet Minta Negara Tutup Damai dengan Teroris OPM

Published

on

Bamsoet menolak penyelesaian masalah Papua dengan diskusi hingga minta negara menutup kedamaian untuk teroris Organisasi Papua Merdeka (OPM).

JAKARTA, CAKRATARA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali menyerukan pernyataan kontroversial tentang penindakan teroris OPM Papua. Bamsoet menolak penyelesaian masalah Papua dengan diskusi hingga minta negara menutup kedamaian untuk teroris Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Bamsoet menyerukan tindakan tegas minta negara menutup pintu damai tersebut seperti sebelumnya meski tanpa merinci tindakan tegas apa yang dimaksud.

“Ketika saya membuat pernyataan untuk mendorong negara segera bersikap tegas terhadap teroris OPM di Papua, rangkaian aksi tidak berperikemanusiaan mereka telah menelan jumlah korban tewas sedikitnya 110 jiwa, meliputi warga sipil serta prajurit TNI-Polri,” kata Bamsoet dalam keterangan pers, Sabtu (8/5/2021).

“Teroris OPM membunuh Kabinda Papua, membakar sekolah dan merusak properti warga. Apakah diskusi bisa dengan sendirinya menghentikan kebrutalan teroris OPM membunuh dan meneror warga sipil Papua? Lalu, harus berapa lama lagi negara membiarkan mereka leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror di Papua?,” tambah Bamsoet.

Soal desakan mengupayakan pendekatan damai, Bamsoet pesimis. Ia mengajak segala pihak membuka catatan tentang berbagai upaya dan pendekatan damai yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua selama ini.

Misalnya, upaya damai yang dilakukan pada zaman Habibie tahun 1998-1999. Kala itu, melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, Indonesia telah meminta maaf dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua. Habibie juga menyatakan masalah Papua diselesaikan lewat jalur diplomasi.

Pendekatan damai itu dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999. Bahkan Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora.

Pendekatan damai dengan teroris OPM juga digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2014. Melalui staf khususnya, SBY menegaskan tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai. Ketika beberapa anggota TNI tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata.

SBY tetap mengedepankan jalur diplomasi. Bahkan,  pada 9 November 2011, SBY menunjuk Farid Husain sebagai juru runding pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua, termasuk dengan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua.

Di zaman Jokowi, kata Bamsoet, Jokowi banyak menahan diri menghadapi teroris OPM. Bamsoet mengklaim Jokowi melanjutkan pendekatan damai itu dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga Papua.

Bamsoet merinci, sejak menjabat Presiden, Jokowi setidaknya sudah sebelas kali mengunjungi Papua dan Papua Barat. Dia juga menyebut Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) sebagai kerangka besar solusi konflik di Papua.

Jokowi menerapkan kebijakan BBM satu harga hingga membangun serat optik Palapa Ring. Namun, kata Bamsoet, negara tak boleh berdiam diri ketika pendekatan damai direspons dengan kekerasan.

“Penerapan sikap tegas negara terhadap teroris OPM di Papua mestinya dipahami sebagai inisiatif negara menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil setempat. Komentar dan ratapan para elite serta para pemerhati di Jakarta selama ini terbukti tidak bisa menghentikan konflik di Papua,” tutup Bamsoet.

Asep Supena
Cakratara.com

Redaksi Cakratara.com melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI, apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nasional

Bantuan PPKM Disalurkan Pemkab Aceh Timur ke Masyarakat

Published

on

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur menyalurkan bantuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 2021 berupa beras

ACEH TIMUR, CAKRATARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur menyalurkan bantuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 2021 berupa beras dari pemerintah pusat kepada masyarakat.

Bantuan PPKM secara simbolis diserahkan oleh Bupati Aceh Timur melalui Asisten I Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Timur, Syahrizal Fauzi, S. STP,. MAP didampingi Kadis Sosial Aceh Timur, Ir. Elfiandi, SP dan Muspika Kecamatan Idi Rayeuk.

Adapun jumlah KPM yang menerima batuan beras PPKM 2021 darurat ini sebanyak 11.401 (Sebelas Ribu Empat Ratus Satu) KPM se- Kabupaten Aceh Timur dengan bantuan beras 10 kilogram serta uang tunai Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) per KPM, dengan target harian 273 Paket Per-hari. Dimana pemberian bantuan tersebut merupakan bantuan Bulan Mei – Juni 2021.

“Total KPM BST di Kabupaten Aceh Timur, sebanyak 11.401 orang. Selain uang tunai Rp600 ribu, KPM BST juga mendapatkan beras 10 Kg,” kata Bupati Aceh Timur H. Hasballah bin H.M Thaib, SH, melalui Asisten I Setdakab, di sela-sela Launching BST di Kantor Pos Indonesia Kecamatan Idi Rayeuk, Kamis (29/07/2021).

Bantuan beras 10 Kg itu, lanjut Syahrizal Fauzi, diberikan pemerintah ke KMP BST yang mengalami dampak dari (PPKM). “Atas nama pemerintah kita tentu menyambut baik penyaluran bantuan sosial ini,” katanya.

Diharap, bantuan beras dan bansos BST itu dapat meringankan beban warga yang terdampak pandemi Covid-19 atau kebijakan PPKM yang diberlakukan pemerintah.

“Kita berharap PT Pos Indonesia, dalam penyaluran beras dan bansos BST berupa uang tunai ini tetap berjalan dengan mematuhi prokes, seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan, sehingga perlu dijadwalkan waktu pembagian,” harap Syahrizal Fauzi.

Syahrizal Fauzi juga menjelaskan bahwa Covid-19 saat ini belum selesai, penyebaran masih meluas di Kabupaten Aceh Timur.

Karena itu, pihaknya tidak pernah bosan selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menjalan protokol kesehatan. Terutama menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Kepala Dinas Sosial Aceh Timur Ir Elfiandi, Sp.1, Koordinator Daerah (KORDA) Bansos Pangan Kabupaten Aceh Timur, Sulestiana, Pendamping Bansos Kecamatan Rahmad Hidayat, dan sejumlah pejabat Dinas Sosial serta pejabat PT Pos Indonesia.

Rahmat
Cakratara

Continue Reading

Nasional

Peringatan HAN 2021, Pemkab Aceh Timur Raih Dua Penghargaan

Published

on

Penghargaan peringatan hari anak Nasional (HAN) tersebut diumumkan sercara virtual yang disaksikan oleh Sekda Aceh Timur Ir. Mahyuddin, M.Si,

ACEH TIMUR, CAKRATARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur mendapatkan dua penghargaan dari Pemerintah Aceh pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2021 pada Kamis (29/07/21).

Kegiatan ini digelar secara Virtual yang turut diikuti oleh 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengikuti acara ini secara daring di Aula Sekdakab Aceh Timur.

Penghargaan peringatan hari anak Nasional (HAN) tersebut diumumkan sercara virtual yang disaksikan oleh Sekda Aceh Timur Ir. Mahyuddin, M.Si, serta unsur perwakilan Forkopimda Kabupaten Aceh Timur yakni, Kodim 0104 Aceh Timur Lettu Inf. Suprianto (Dannramil 05 Idi Rayeuk), serta yang mewakili Polres Aceh Timur Kompol Dedy Kustrianto (Kabag Ren), Ketua Mahkamah Syariah Hasanuddin, dan dari Kejaksan Negeri Aceh Timur Hanita Azrica, SH.

Turut hadir Wakil Ketua Pengadilan Negeri Idi Teuku Almadyan, S.H., M.H. serta Kepala Bappeda Kahal Fajria, Kadis DP3AKB dan Wakil Ketua Pokja III PKK Aceh Timur Nuraswad.S,Pt.

Penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten Aceh Timur terdiri dari Katagori Inisiator Sekolah Ramah Anak, dan Katagori Kabupaten dengan Kolaborasi untuk Pemenuhan Hak Anak.

Acara yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam tersebut di ikuti dengan penandatanganan Piagam Komitmet Gerakan Massal Perlindungan Anak (GEMPA), oleh 23 Kabupaten/Kota di Aceh dengan diakhiri sapaan dari Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, M.T. kepada peserta dari 23 Kabupaten/Kota se Aceh.

Rahmat
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications