Connect with us

Nusantara

Baru Seminggu Berduka, Warga Ciwaru Tertekan Tagihan Bank Emok Mekar

Published

on

Warga Kampung Ciwaru, Ilham baru seminggu berduka ditinggal mati isterinya merasa tertekan tagihan pinjaman uang dari Bank Emok Mekar.

LEBAK, CAKRATARA – Warga Kampung Ciwaru, Ilham baru seminggu berduka ditinggal mati isterinya merasa tertekan dan terintimidasi akibat menerima tagihan pinjaman uang dari Pemodalan Nasional Madani (PNM) Mekar atau Bank Emok Mekar.

Setelah istrinya meninggal dunia baru seminggu, Ilham berstatus duda dengan memiliki anak satu yang bekerja serabutan menempati rumah sederhana beralamat di Kampung Ciwaru RT 02/RW 08 Desa Bayah barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Dalam kesedihannya yang baru seminggu ditinggal istri, Ilham mengatakan, betapa sedih terlalu dalam sekarang ini karena ditinggal istri meninggal dunia, ditambah lagi harus mempersiapkan angsuran semasa hidup almarhum istrinya.

“Saya juga gak ngerti infonya hutang almarhum istri saya lunas alias dihapus. Kok jadi kiue kudu mayaran sesa hutang pamajikan, sedangkan pamajikan urang ges maot (kok jadi begini harus bayar sisa hutang istri, sedangkan istri saya sudah meninggal,” tutur Ilham.

“Saya mengetahui bahwa almarhum istri saya minjem uang di bank emok atau PNM Mekar. Bahkan yang saya ketahui bukan bank emok mekar saja tapi ada Bank emok lainya. Ketika saya ceritakan bahwa istri telah meninggal dunia ke petugas bank emok diminta surat kuning dari desa setempat, dan surat meninggal dunia di rumah sakit,” imbuh Ilham.

Ia mengakui, pinjem uang ke bank emok buat modal usaha dagang di rumah, seperti jualan pop ice, gorengan, makanan buat anak-anak, dan dagangan yang lainya. Itupun penghasilannya tidak seberapa.

“Saya ikhlas atas kepergian istri, meskipun rasanya berat karena si buah hati yang baru menginjak kelas 4 SD ini. mungkin ini takdir saya yang diberikan  Allah SWT,” ucapnya.

Ilham menambahkan, dengan meminjam uang ke bank emok mekar merasa tidak tenang apalagi yang meminjam atas nama almarhum istri. Setiap apa yang diperintahkan petugas bank emok mekar dia ikuti persyaratannya di antaranya
1. Surat buku nikah suami istri (wajib ada)
2. Surat meninggal dunia di rumah sakit (wajib ada).

“Dua syarat yang di informasikan oleh petugas lapangan Bank emok mekar saya ikuti kenapa pas saya baca syarat yang lainnya di selembar kertas putih “tolong persiapkan sisa angsuran semasa hidup almarhum” disitulah saya merasa tertekan harus melunasi atas apa yang disampaikan oleh petugas lapangan Bank emok mekar. Jujur dalam hati saya Alhamdulillah sangkutan pinjaman a/n almarhum istri satu persatu di bebaskan. Namun berbeda dengan Bank emok yang satu ini bank emok mekar di ungkapkan dengan catatan di sehelai kertas bahwasanya tunggakan istri saya semasa hidupnya dipersiapkan,” ungkap Ilham.

Terpisah, petugas bank emok mekar saat dikonfirmasi terkait tulisan “tolong persiapkan sisa angsuran semasa hidupnya” petugas tersebut mengatakan, bahwa hal itu untuk mengantisipasi.

“Itu untuk berjaga-jaga atau mengantisipasi,” kata petugas Bank Emok Mekar.

Namun ketika ditanya domisili kantor berada di wilayah Cikotok Kecamatan Cibeber, dan dimintai nomor kontak pimpinan cabang Cikotok untuk mengkonfirmasi terkait hal itu namun petugas tersebut tidak merespon hingga berita ini di tayangkan.

Gunawan Belong
Cakratara.com

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nusantara

Dadan Saladin Dilantik Ketua IPSI Pandeglang 2021-2025.

Published

on

Pelantikan Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang Dadan Saladin berjalan dengan lancar , pengukuhan di gelar di Pendopo Bupati Pandeglang

PANDEGLANG, CAKRATARA – Acara Pelantikan Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang Dadan Saladin berjalan dengan lancar , pengukuhan di gelar di Pendopo Bupati Pandeglang, Selasa (26/10/2021).

Acara pelantikan Dadan Saladin ini, dihadiri oleh Forkompinda, Ketua IPSI Propinsi Banten,. Ketua Harian KONI Kabupaten Pandeglang, Maung Pande, Pencak Silat HS, PSHT, PPSI, Tapak Suci, Satria Muda Indonesia, Jagaraga, Madali Putera, Pagar Nusa, PPSC, dan TTKKDH Banten Indonesia.

Jajaran Pengurus Ikatan Pencasilat Seluruh Indonesia (IPSI) Kabupaten Pandeglang provinsi Banten, agar bisa memotivasi lebih giat lagi untuk mengangkat budaya dan prestasi pencak silat. Hal itu disampaikan Girgiantoro selaku Asisten Daerah (Asda) Sekretariat Daerah (Setda Pemkab Pandeglang yang mewakili Bupati Pandeglang pada acara Pelantikan Ketua IPSI dan Pengurus Kabupaten Pandeglang Periode 2021-2025.

Menurut Girgi, Pandeglang memiliki banyak potensi Pencak Silat dibeberapa paguron yang berprestasi dapat membawa nama baik daerah dikancah nasional.

“Atas nama Pemda mengucapkan selamat kepada Dadan Saladin selaku Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang dan Pengurus yang telah dilantik,” katanya.

Sementara Ketua IPSI Provinsi Banten, Ajat Sudrajat, sebelum melantik pengurus IPSI Kabupaten Pandeglang pada kesempatan itu mengatakan, bahwa saat ini IPSI Pandeglang mengalami kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan prestasi pencak silat dan atlit silat diberbagai event.

“Saya berharap para pengurus bekerja secara maksimal dalam memajukan IPSI sebagai wadah induk dari berbagai paguron di Kabupaten Pandeglang,” harapanya singkat.

Sedangkan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pandeglang, Ferri Hasanudin, dalam sambutannya mengatakan, pengurus IPSI Pandeglang yang telah dilantik harus membangkitkan masa keemasan dalam meraih medali dalam event tingkat provinsi.

“Dengan dukungan semua pihak akan bisa menjadi IPSI berada digaris terdepan meraih prestasi,” kata Ferri Hasanudin mantan Sekda Pandeglang ini.

Red
Cakratara

Continue Reading

Nusantara

Pemprov Banten Pertahankan Status Badan Publik Informatif

Published

on

Pemprov Banten mempertahankan status sebagai badan publik informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021

SERANG, CAKRATARA – Pemprov Banten mempertahankan status sebagai badan publik informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat).

Predikat informatif kali ini merupakan kali kedua yang diterima Pemprov Banten sejak tahun lalu. Anugerah diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin diterima oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhtarom secara virtual (Selasa, 26/10/2021).

Menurut Wapres KH Ma’ruf Amin, anugerah keterbukaan informasi publik turut berperan dalam  mengawasi capaian keterbukaan informasi publik serta mengawal akuntabilitas badan publik. Pengelolaan keterbukaan informasi publik turut mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik.

“Negara menjamin warga negara untuk mendapatkan informasi,” tegas Wapres.

“Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, Indonesia dituntut melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, salah satunya dalam keterbukaan informasi,” tambahnya.

Diharapkan Wapres, semua badan publik menggelorakan keterbukaan dan akuntabilitas informasi untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam membangun serta mengukuhkan negara dan demokrasi. Menyikapi kritik dengan santun dan baik serta bernorma. Badan publik yang dibiayai oleh negara harus memberikan pelayanan keterbukaan informasi.

Dikatakan pula, agar badan publik dapat terus mengembangkan inovasi baru untuk mendorong pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan. Memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk mendiseminasikan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

“Di tengah pandemi ini, keterbukaan imformasi publik terus mengalami perbaikan.  Hal itu ditunjukkan dengan naiknya partisipasi badan publik dalam monitoring dan evaluasi serta badan publik yang masuk kategori informatif,” ungkap Wapres.

“Badan publik harus memberikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Mampu menyediakan informasi yang cerdas dan aman di tengah derasnya arus informasi. Keterbukaan informasi turut mendorong dan memperkuat good governance,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana melaporkan, penganugerahan monitoring keterbukaan informasi badan publik salah satunya untuk memotivasi badan publik dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dikatakan, pada tahun ini Komisi Informasi Pusat juga menyusun Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dilaporkan pula, pada tahun 2021 sebanyak 337 badan publik mengikuti monitoring dan dan evaluasi. Sebanyak  83 badan publik informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang infromatif, dan 100 badan publik tidak informatif.

“Hasil penganugerahan monitoring dan evaluasi sebagai tolak ukur keterbukaan informasi yang pada intinya pada kualifikasi bukan pada nilai peringkat,” ungkap Gede Narayana.

Red
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending