Connect with us

Metropolitan

DPRD Gelar Hearing Tindaklanjuti Izin Lokasi Agung Intiland Group

Published

on

DPRD Kabupaten Tangerang melakukan hearing menindaklanjuti persoalan izin lokasi seluas 1.650 hektare yang diperoleh Agung Intiland Group

TANGERANG, CAKRATARA – DPRD Kabupaten Tangerang memanggil sejumlah pihak terkait guna melakukan hearing menindaklanjuti persoalan izin lokasi seluas 1.650 hektare yang diperoleh Agung Intiland Group bertempat di Gedung DPRD lama, Jalan Kisamaun Kota Tangerang, Senin (19/4/2021).

Turut hadir, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) dan BPN Kabupaten Tangerang.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Aditya Wijaya mengatakan hearing tersebut membahas pelaku usaha Agung Intiland Group mengenai pelaksanaan izin lokasi yang diperolehnya. Hal tersebut, kata dia, tak lain demi mematuhi peraturan yang berlaku.

“Sajauh mana pelaksanaan izin lokasi yang didapatkan dan pembebasan yang sudah dilakukan,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Adit kepada wartawan.

Dalam hearing itu, Adit mengatakan bahwa penjabaran tidak berjalan optimal lantaran perusahaan terkait yang dipanggil tidak hadir.

“PT yang diundang semua tidak datang. Jadi belum optimal karena data-data yang dari PT ini belum ditunjukan hanya penjabaran dari dinas terkait. Jadi kita sepakati di reschedule ulang,” pungkasnya.

Politisi Partai Demokrat ini membeberkan dinas terkait dan BPN Kabupaten Tangerang menyebut bahwa tidak ada evaluasi dan laporan atas pelaksanaan izin lokasi dari Agung Intiland Group.

“Dinas terkait dan BPN Kabupaten Tangerang bicara sama kami tidak pernah ada laporan per triwulan sekali,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bagian Perizinan DPMPTSP Kabupaten Tangerang Agus Supriyatno mengakui pihaknya belum pernah melakukan evaluasi per triwulan terhadap pelaksanaan izin lokasi tersebut.

“Evalusi belum kita lakukan, tapi saat ini kita dengan dewan berkordinasi untuk membahas persoalan itu juga,” ujar Agus

Agus katakan pihaknya beberapa hari terakhir baru menyamakan persepsi dengan legislatif untuk tindakan tegas selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara, Kasie Penataan dan Pemberdayaan BPN Kabupaten Tangerang Tuhu Endarto menuturkan bahwa hearing yang digelar baru pembahasan umum.

Namun begitu, Tuhu mengaku sepakat terhadap tindaklanjut pelaksaan izin lokasi yakni monitoring evaluasi kepada perusahaan yang bersangkutan. “Untuk pelaporan triwulan itu yang akan kita kejar,” ujarnya.

Lanjut Tuhu mengungkapkan bahwa pihaknya mengklaim sebelum hearing dilakukan sudah mengirim surat kepada Agung Intiland Group, perihal meminta laporan pelaksanaan izin lokasi yang di peroleh.

“Sudah semua kita kirim surat. Sebetulnya sudah ada aturan itu sejak lama, bahwa tiga bulan sekali harus lapor. Kalau ini kan tidak ada laporan, maka kita surati. Nanti kita lihat reaksinya seperti apa. Tadi anggota dewan juga mendukung langkah itu,” tutup Tuhu.

Anton Hermawan
Cakratara.com

Redaksi Cakratara.com melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI, apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Metropolitan

Sidang Perdana Soal Asuransi Jiwa, Hakim Periksa Berkas Pemohon

Published

on

Sidang perdana penetapan panitia Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912 dipimpin oleh hakim tunggal

JAKARTA, CAKRATARA – Sidang perdana penetapan panitia Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912 berlangsung dipimpin oleh hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (22/06/2021).

Sidang yang berlangsung singkat dan menghadirkan para pemohon dari koornator nasional (Kornas) pemegang Polis AJB Bumi Putera 1912.

Perkara dengan nomor 461/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL ini didaftarkan pada 10 Juni 2021, oleh para pemohon Yayat Supriyatna, Suyati dan Dameyanti Tarigan yang merupakan perwakilan pemegang polis di perusahaan asuransi mutual tersebut.

Dalam permohonannya/petitum, para pemohon meminta agar hakim mengabulkan permohonan para pemohon, Menetapkan Panitia Inti Pemilihan Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 periode tahun 2021 – 2026 seperti terlampir.

Sidang perdana ini dipimpin oleh hakim tunggal Siti Hamidah, S.H, M.H. Dalam prosesnya, hakim memeriksa kelengkapan berkas pemohon dan data dokumen yang dibutuhkan untuk membahas materi persidangan.

Setelah mengecek beberapa dokumen terkait materi persidangan. Selanjutnya hakim tunggal memutuskan untuk melanjutkan sidang satu minggu kedepan, untuk melengkapi lampiran dokumen dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.

Koordinator Nasional (Kornas) Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumi Putera 1912 Yayat Supriyatna menilai sidang perdana berjalan dengan sukses dengan para pemohon yang baru.

“Saya optimistis hakim dapat mengabulkan permohonan pemegang polis agar terbentuknya panitia BPA. Karena langkah ini harus memiliki payung hukum, yang saat ini sedang diajukan melalui PN Jakarta Selatan,” ujar Yayat.

Yayat mengungkapkan sidang ini menentukan nasib seluruh pemegang polis AJB Bumiputera 1912 dengan total berjumlah 2,6 juta pemegang polis.

“Bahkan, ada sekitar 400 ribu pemegang polis AJB Bumi Putera 1912 yang habis kontrak (HK) harus dibayarkan, dengan dana sejumlah Rp11 Triliun. Para pemegang polis inilah yang sangat berharap haknya dibayarkan,” pungkas Yayat.

Seperti diketahui, Yayat menyatakan direksi dan manajemen AJB Bumi Putera 1912 yang ada saat ini, dinyatakan tidak sah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena sesuai regulasi OJK, sejak 26 Desember 2020, BPA yang ada sudah selesai masa baktinya.

Seluruh manajemen yang ada saat ini di AJB Bumi Putera 1912 diduga ilegal. Pasalnya, OJK sudah menghimbau ke manajemen untuk menggelar pemilihan BPA yang baru, tapi tidak digubris.

Yang menarik, dalam sidang di PN Jakarta Selatan ini hadir pula Bonyamin Saiman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI). Bonyamin datang bukan sebagai kuasa  hukum, namun mewakili pemegang polis, sebagai saksi pemohon bersama mantan Direksi Bumi Putera 1912, Nirwan Daud.

“Saya sudah lama mengamati sepak terjang manajmen BP (direksi dan komisaris/BPA) kenapa polis tidak bisa dicairkan. Saya menduga ada mekanisme penebusan polis yang salah oleh manajemen yang ada saat ini,” ungkap Bonyamin.

“Saat ini lah, pemegang polis bisa jadi Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk tentukan arah. Jika BPA merupakan pemegang polis, dapat mendorong uang polis yang habis kontrak, diurus oleh manajemen yang benar,” tambahnya.

Pengajuan permohonan panitia pemilihan BAP ini diharapkan Kornas Pemegang Polis AJB Bumi Putera 1912, dapat menghasilkan manajemen yang amanah. Sehingga seluruh persoalan yang membelit AJB Bumi Putera 1912, diharapkan tuntas dalam waktu dekat.

Rahmat
Cakratara

Continue Reading

Metropolitan

PJBN DPD Jakbar Kunjungi Mako DPP Pusat

Published

on

Paguron Jalak Banten Nusantara (PJBN) DPD Jakbar melaksanakan kunjungan ke Markas Komando (Mako) DPP Pusat di Kabupaten Pandeglang

JAKARTA, CAKRATARA – Paguron Jalak Banten Nusantara (PJBN) DPD Jakbar melaksanakan kunjungan ke Markas Komando (Mako) DPP Pusat di Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu (19/6/21) sekira pukul 21.30 WIB.

Ketua PJBN DPD Jakarta Barat (Jakbar) Reymond D Lacade mengucapkan rasa syukur dirinya bersama jajarannya bisa bertemu tatap muka dengan Ketua Umum PJBN KH. TB Sangadia MA yang tiba di Mako pada Minggu (20/6/21).

“Alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan Ketua Umum PJBN yang humble, kharismatik, dan bijaksana untuk memperkenalkan Jajaran KSB agar mengetahui latar belakang atau sejarah PJBN,” kata Ketua PJBN DPD Jakbar, Reymond.

Sementara itu, Ketua Umum KH. TB Sangadia MA menjelaskan tentang sejarah Paguron Jalak Banten Nusantara. Jalak artinya Jalan keun Aturan Lalakon Amanah Karuhun.

“PJBN bukan Ormas, tapi PJBN adalah wadah perkumpulan elemen masyarakat lintas Suku Agama, Ras, Organisasi, Lembaga, paguruan, padepokan, budayawan, komunitas, para pencinta / pelestari budaya melebur jadi satu wadah Paguron Jalak Banten Nusantara,” terang Ketua Umum.

Selesai Ketua Umum menceritakan sejarah Paguron Jalak Banten Nusantara , dilanjutkan dengan senda gurau dan Foto bersama dengan Ketua Umum PJBN

Tak lupa Markas Komando PJBN selalu menyiapkan Hidangan, untuk tamu yang datang di PJBN . Setelah makan seluruh Jajaran DPD Jakarta Barat di lanjutkan dengan mandi di Mako.

Sekum DPD Jakarta Barat berharap nasehat dan wejangan dari Ketua Umum dapat dipahami oleh Anggota DPD Jakarta Barat agar selalu imamah, sami’na wa’atona, dan satu komando.

“Semoga wejangan dari Ketua Umum PJBN dapat dipahami oleh para Anggota DPD Jakarta Barat,” tutup Sekum.

Asep Supena
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Please rotate your device
Continue in browser
To install tap Add to Home Screen
Add to Home Screen
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
Continue in browser
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Cakratara.com
Dapatkan aplikasi web kami. Ini tidak akan menghabiskan ruang di ponsel Anda.
Install
See this post in...
Cakratara.com
Safari
Klik izinkan notifikasi untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Abaikan
Izinkan Notifikasi