Connect with us

Metropolitan

Pakar Hukum Beberkan Ketidaktegasan Izin Lokasi Pengembang

Published

on

Pakar hukum perizinan Yunihar menyoroti hiruk pikuk dugaan tidak konsisten salah satu pengembang yang melaksanakan izin lokasi yang

TANGERANG, CAKRATARA – Pakar hukum perizinan Yunihar menyoroti hiruk pikuk dugaan tidak konsisten salah satu pengembang yang melaksanakan izin lokasi yang diberikan kepala daerah.

Diketahui sebelumnya, pengembang tersebut mendapat izin lokasi dari Pemerintah Daerah seluas 1.650 hektare untuk pemanfaatan lahan guna kepentingan aktivitas komersil di wilayah Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang tengah dipersoalkan oleh DPRD.

Pakar hukum Yunihar mengatakan, bahwa seyogyanya pengembang wajib mematuhi peraturan yang berlaku jika sudah diberikan legitimasi adminstratif berupa Surat Keputusan (SK) Izin Lokasi sesuai rencana penanaman modal dan penataan ruang yang sudah diatur pemerintah daerah.

“Harus komitmen dong. Adapun rangkaiannya progress pembebasan lahannya dan progress pembangunannya minimal 50 persen banding 1 dari total luas izin lokasi batas yang diberikan maksimal 3 tahun,” ujar Yunihar kepada wartawan, Minggu (18/4/2021).

Lanjut jebolan UIN Jakarta ini memaparkan, secara normatif setiap per triwulan atau per smester memberikan laporan kepada pemerintah daerah (pemda) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mengetahui perkembangan pelaksanaan izin lokasi sesuai amanat Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2019.

“Harus clear di evalusi, mendasarnya guna memastikan layak atau tidak di perpanjang izin lokasi itu. Kalau stagnan dan di bawah minimum persen harus ada langkah tindakan tegas dari pemda sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

“Bilamana si pelaku usaha tidak melaksanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah maka, pelaku usaha wajib¬† mengalihkan tanah yang diperoleh kepada pihak lain yang memenuhi syarat paling lama 1 tahun atas dasar keputusan pemerintah daerah,” tambahnya.

Yunihar utarakan jika masyarakat setempat tidak atau belum berkenan menjual tanah miliknya ke pemegang Izin Lokasi, ia wajib menghormati hak-hak pemilik tanah tersebut.

“Seperti tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum,” papar pria yang pernah berprofesi legal di sejumlah perusahaan selama belasan tahun.

Disisi lain, Advokat kelahiran Bengkulu ini pun mengkritik kinerja pengawasan pemerintah daerah secara berkala kepada penerima izin lokasi, yang tekesan dalam praktik di lapangan hampir tidak ada.

“Banyak pratek pelaku usaha tidak sanggup mencapai ketentuan izin lokasi yang didapat, tapi malah menjual SK tersebut dan bahkan kewajiban proses jual beli lahan sampai selesai dari pemilik ke pemegang lahan diabaikan. Ini kan jelas merugikan masyarakat,” ujarnya.

Pakar Hukum Agraria Alwanih menambahkan nama pelaku usaha atau Perseroan Terbatas (PT) yang sama dilarang untuk memiliki izin lokasi lebih dari satu. Meskipun, kata dia dalam satu group akan mengakibatkan closing ownersip dan rawan konflik interst.

“Misalnya begini, satu group punya lima PT, tapi kalau bicara PT itu kan sifatnya berdiri sendiri. Walaupun prakternya ditemukan banyak pelanggaran dengan nama satu group itu sendiri yang memberikan sponsor,” ujar Alwanih kepada wartawan.

“Kalau ditemukan seperti itu, lebih baiknya segera dibatalkan oleh pemerintah daerah izin lokasi nya. Karena rawan motif konflik interst, kenapa ? Karema walau nama PT nya beda-beda tapi kan satu pemilik izin lokasi,” sambungnya.

Oleh karenanya, menurut Alwanih peran pemerintah daerah sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaku yang sudah mengantongi izin lokasi. Karena prakterknya tak sedikit proses pemanfaatan tanah lambat.

“Kalau izin lokasi abis kan tidak bisa melakukan proses jual beli tanah. Pelaku usaha tidak bisa mengatasnamakan sebagai pembeli dan pemanfaat tanah, dia harus off,” papar Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama ini.

Apalagi, lanjut Alwanih, bilamana SK Izin Lokasi seenaknya dijual, tidak boleh dan batal demi hukum. Hal tersebut lantaran sudah disebutkan siapa penerima izin.

“Kecuali di PT tersebut ada perubahan kepemilikan modal itu boleh dan normal. Kan biasa salh seorang pemegang saham menjual, tapi kan secara umum nama izin lokasi tidak berubah,” terangnya.

Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terdapu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Tangerang masih membisu. Ketika wartawan melakukan upaya konfirmasi di kantornya beberapa kali tidak dapat bertemu dan saat dihubungi Kepala Bagian Perizinan dan Kepala Dinas yang bersangkutan tidak ada jawaban hingga berita ini di tayangkan.

Anton Hermawan
Cakratara.com

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Metropolitan

JCI Depok Adakan Local Convention Perkokoh Pondasi Organisasi

Published

on

Junior Chamber Internasional (JCI) Depok mengadakan local convention dengan tema "perkokoh pondasi organisasi dan terus bangkitkan semangat

DEPOK, CAKRATARA – Junior Chamber Internasional (JCI) Depok mengadakan local convention dengan tema “perkokoh pondasi organisasi dan terus bangkitkan semangat diri menuju tahun 2022 kita aktifkan” bertempat di Gedung Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM (Balatkop) Jalan Bahagia Raya Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Sabtu (4/12/2021).

Diketahui, JCI Depok bersiap menghadapi tantangan baru di tahun berikutnya dengan bergantinya tonggak kepemimpinan dari sebelumnya Local President 2021 M. Yusuf Muttaqien TI.str., MMSI telah dilanjutkan kepemimpinannya oleh President 2022 terpilih Arinaldo melalui pemilihan yang diselenggarakan pada Local Convention 2021 setelah berhasil mengalahkan pesaingnya Yasirman Tarmizi melalui voting resmi.

Dengan diadakannya Local Convention ini menjadikan perubahan jabatan yang diemban M. Yusuf Muttaqien TI.str., MMSI dari sebelumnya sebagai Local President (LP) telah berganti menjadi Immediate Past President ( IPP).

Besar harapan Local President 2021 Yusuf untuk Local President 2022 Arinaldo S.Ds, agar dapat melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun selama ini dimana pandemic covid telah merubah semua dinamika organisasi sehingga butuh perjuangan besar di tahun ini untuk melakukan program pengembangan kepemimpinan bagi anak muda yang berada di Kota Depok agar terus termotivasi dan bangkit untuk ke depan yang lebih baik.

Sebagai Local President JCI Depok 2022 Arinaldo yang akrab dipanggil Bang Edo mengajak seluruh pemuda Depok khususnya member JCI Depok atau yang biasa disebut Jaycees untuk berkontribusi dalam pengembangan diri anak-anak muda di Kota Depok untuk menjadi pribadi yang unggul dan kelak bisa menjadi pemimpin di Kota Depok yang selanjutnya mampu menghadirkan solusi untuk masalah-masalah yang ada di Kota Depok.

“Di tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita sambut, Incoming Local President Arinaldo siap untuk membawa JCI Depok ke level yang lebih baik, JCI Depok ready to the nextlevel,” tutup Bang Edo.

Frans AP
Cakratara

Continue Reading

Metropolitan

MUI Kecamatan Jatiuwung Adakan Raker ke-6

Published

on

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Jatiuwung melaksanakan Rapat Kerja (Raker) ke 6 dengan mengangkat tema "Revitalisasi

TANGERANG, CAKRATARA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Jatiuwung melaksanakan Rapat Kerja (Raker) ke 6 dengan mengangkat tema “Revitalisasi Peran Ulama dalam Menjaga Kesatuan dan Persatuan Umat Demi Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing di Kota Tangerang yang Berakhlakul Karimah” di Hotel Sollmarina Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang pada Jumat (3/12/21).

Turut hadir, Ketua MUI Jatiuwung, Ketua MUI Kota Tangerang, Walikota Tangerang, Kapolsek Jatiuwung, Danramil Jatiuwung, Camat Jatiuwung, lurah-lurah, serta ormas-ormas Islam dengan jumlah 85 peserta.

Saat membuka Rapat Kerja MUI Kecamatan Jatiuwung, Wakil Walikota Tangerang H. Sachrudin menyampaikan bahwa rapat kerja MUI Jatiuwung ke-6 kali ini menghasilkan program kerja yang mampu mencerahkan pemikiran umat, terutama bagaimana menanggapi faham-faham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan undang-undang.

“Saya akan suport kegiatan MUI dari tiap tingkatan di Kota Tangerang,” ucap H. Sachrudin.

Sementara itu, KH. M. Shofa Abdul Rosyid menyampaikan Raker inj jangan hanya seremonial saja, tapi harus ada tindakan nyata dari kegiatan ini.

“Terimakasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kegiatan Raker MUI Jatiuwung yang ke-6, harapan saya kegiatan ini bukan hanya duduk dan berdiskusi setelah itu tidak ada bekasnya, kegiatan ini harus menjadi acuan untuk kerja-kerja MUI Jatiuwung di Tahun yang akan datang, kita harus menjadi wadah yang mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul,” harap KH. M. Shofa

Dikatakannya, tugas MUI diantaranya fokus mengenai fatwa dan dakwah.

“Walaupun pengurus MUI Jatiuwung tidak seluruhnya dari kalangan ‘ulama, tapi fokus kita tetap pada tugas MUI yaitu mengenai fatwa dan dakwah, dalam berdakwah acuannya mengenai kedamaian jangan sampai dalam berdakwah menghasilkan yang kontroversi ditengah masyarakat,” tutup KH. Shofa.

(Mustofa Ali)
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications