Connect with us

Metropolitan

Pakar Hukum Beberkan Ketidaktegasan Izin Lokasi Pengembang

Published

on

Pakar hukum perizinan Yunihar menyoroti hiruk pikuk dugaan tidak konsisten salah satu pengembang yang melaksanakan izin lokasi yang

TANGERANG, CAKRATARA – Pakar hukum perizinan Yunihar menyoroti hiruk pikuk dugaan tidak konsisten salah satu pengembang yang melaksanakan izin lokasi yang diberikan kepala daerah.

Diketahui sebelumnya, pengembang tersebut mendapat izin lokasi dari Pemerintah Daerah seluas 1.650 hektare untuk pemanfaatan lahan guna kepentingan aktivitas komersil di wilayah Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang tengah dipersoalkan oleh DPRD.

Pakar hukum Yunihar mengatakan, bahwa seyogyanya pengembang wajib mematuhi peraturan yang berlaku jika sudah diberikan legitimasi adminstratif berupa Surat Keputusan (SK) Izin Lokasi sesuai rencana penanaman modal dan penataan ruang yang sudah diatur pemerintah daerah.

“Harus komitmen dong. Adapun rangkaiannya progress pembebasan lahannya dan progress pembangunannya minimal 50 persen banding 1 dari total luas izin lokasi batas yang diberikan maksimal 3 tahun,” ujar Yunihar kepada wartawan, Minggu (18/4/2021).

Lanjut jebolan UIN Jakarta ini memaparkan, secara normatif setiap per triwulan atau per smester memberikan laporan kepada pemerintah daerah (pemda) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mengetahui perkembangan pelaksanaan izin lokasi sesuai amanat Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2019.

“Harus clear di evalusi, mendasarnya guna memastikan layak atau tidak di perpanjang izin lokasi itu. Kalau stagnan dan di bawah minimum persen harus ada langkah tindakan tegas dari pemda sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

“Bilamana si pelaku usaha tidak melaksanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah maka, pelaku usaha wajib  mengalihkan tanah yang diperoleh kepada pihak lain yang memenuhi syarat paling lama 1 tahun atas dasar keputusan pemerintah daerah,” tambahnya.

Yunihar utarakan jika masyarakat setempat tidak atau belum berkenan menjual tanah miliknya ke pemegang Izin Lokasi, ia wajib menghormati hak-hak pemilik tanah tersebut.

“Seperti tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum,” papar pria yang pernah berprofesi legal di sejumlah perusahaan selama belasan tahun.

Disisi lain, Advokat kelahiran Bengkulu ini pun mengkritik kinerja pengawasan pemerintah daerah secara berkala kepada penerima izin lokasi, yang tekesan dalam praktik di lapangan hampir tidak ada.

“Banyak pratek pelaku usaha tidak sanggup mencapai ketentuan izin lokasi yang didapat, tapi malah menjual SK tersebut dan bahkan kewajiban proses jual beli lahan sampai selesai dari pemilik ke pemegang lahan diabaikan. Ini kan jelas merugikan masyarakat,” ujarnya.

Pakar Hukum Agraria Alwanih menambahkan nama pelaku usaha atau Perseroan Terbatas (PT) yang sama dilarang untuk memiliki izin lokasi lebih dari satu. Meskipun, kata dia dalam satu group akan mengakibatkan closing ownersip dan rawan konflik interst.

“Misalnya begini, satu group punya lima PT, tapi kalau bicara PT itu kan sifatnya berdiri sendiri. Walaupun prakternya ditemukan banyak pelanggaran dengan nama satu group itu sendiri yang memberikan sponsor,” ujar Alwanih kepada wartawan.

“Kalau ditemukan seperti itu, lebih baiknya segera dibatalkan oleh pemerintah daerah izin lokasi nya. Karena rawan motif konflik interst, kenapa ? Karema walau nama PT nya beda-beda tapi kan satu pemilik izin lokasi,” sambungnya.

Oleh karenanya, menurut Alwanih peran pemerintah daerah sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaku yang sudah mengantongi izin lokasi. Karena prakterknya tak sedikit proses pemanfaatan tanah lambat.

“Kalau izin lokasi abis kan tidak bisa melakukan proses jual beli tanah. Pelaku usaha tidak bisa mengatasnamakan sebagai pembeli dan pemanfaat tanah, dia harus off,” papar Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama ini.

Apalagi, lanjut Alwanih, bilamana SK Izin Lokasi seenaknya dijual, tidak boleh dan batal demi hukum. Hal tersebut lantaran sudah disebutkan siapa penerima izin.

“Kecuali di PT tersebut ada perubahan kepemilikan modal itu boleh dan normal. Kan biasa salh seorang pemegang saham menjual, tapi kan secara umum nama izin lokasi tidak berubah,” terangnya.

Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terdapu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Tangerang masih membisu. Ketika wartawan melakukan upaya konfirmasi di kantornya beberapa kali tidak dapat bertemu dan saat dihubungi Kepala Bagian Perizinan dan Kepala Dinas yang bersangkutan tidak ada jawaban hingga berita ini di tayangkan.

Anton Hermawan
Cakratara.com

Redaksi Cakratara.com melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI, apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Metropolitan

Badak Banten DPD Kota Tangerang Berbagi Tali Asih di Cibodas

Published

on

Badak Banten DPD Kota Tangerang bekerja sama dengan wonder food dan Karang Taruna Cibodas berbagi nasi box dan snack berjumlah 300 kotak

TANGERANG, CAKRATARA – Ormas Badak Banten DPD Kota Tangerang bekerja sama dengan wonder food dan Karang Taruna Cibodas berbagi nasi box dan snack berjumlah 300 kotak yang berlangsung di Cibodas kecil, Kelurahan Cimone, Kota Tangerang, Banten pada Rabu (16/6/2021).

Pembagian nasi box dan snack dimulai pukul 11.00 WIB dengan menerjunkan sedikitnya 50 Anggota Badak Banten Kota Tangerang dari Ketua sampai pengurus semuanya ikut andil dalam membagikan nasi box dan snack.

Ketua Badak Banten DPD Kota Tangerang, Gilang mengatakan, kegiatan bakti sosial ini dengan tema “berbagi tak pernah rugi”.

“Dengan ini kita berbagi nasi box dan 300 snack semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua pada khususnya warga sekitar dan pengguna jalan pada umumnya,” ucapnya.

Dikatakannya, kegiatan ini bagian dari program DPD Badak Banten Kota Tangerang yang kerja sama dengan wonder food dan Karang Taruna Cibodas.

“Kegiatan ini menjadi program dan agenda bagi Badak Banten Kota Tangerang. Semoga dengan adanya kegiatan berbagi nasi kotak dan sncak bisa membantu warga yang membutuhkanya,” harapnya.

“Dalam kegiatan pembagian nasi box dan snack kami tetap mematuhi protokol kesehatan yang tidak lupa dengan 3 M,” tutupnya.

Pembagian nasi box dan snack berjumlah 300 kotak yang dilakukan oleh Ormas Badak Banten Kota Tangerang tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan khususnya di wilayah Cibodas Kota Tangerang.

Anton Hermawan
Cakratara

Continue Reading

Metropolitan

Ketum IKKT PWA Pimpin Sertijab Ketua Harian

Published

on

(Ketum) Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini (PWA) Ny. Nanny Hadi Tjahjanto memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab)

JAKARTA, CAKRATARA – Ketua Umum (Ketum) Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini (PWA) Ny. Nanny Hadi Tjahjanto memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Ketua Harian IKKT Pragati Wira Anggini dan Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Gabungan I Staf Umum TNI dari Ny. Ati Ganip Warsito kepada Ny. Atiek Eko Margiyono, bertempat di Kantor IKKT Pusat, Jln Proklamasi No.33 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/6/2021).

Dalam sambutannya Ketum IKKT PWA menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Letjen TNI Ganip Warsito, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan segenap dedikasinya dalam membina IKKT Pragati Wira Anggini Gabungan 1 Staf umum TNI sehingga organisasi berjalan menjadi semakin baik dan berperan nyata dalam lingkungan TNI.

“Terima kasih tak terhingga juga saya sampaikan kepada Ny. Ati Ganip Warsito, atas segala kerja nyata yang telah Ibu berikan sehingga IKKT PWA mendapat tempat yang istimewa di hati anggotanya. Tak lupa pula saya mengucapkan selamat menjalankan tugas di satuan yang baru, semoga senantiasa diberikan kesuksesan,” ujarnya.

Ny. Nanny Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa walaupun Ny. Ati Ganip sudah tidak tergabung dalam IKKT PWA lagi, mengharapkan bantuan pemikiran dan ide-ide dari Ny. Ganip untuk kemajuan organisasi. “Maka dengan diangkatnya Ny. Ati Ganip sebagai Staf Ahli IKKT PWA, saya berharap Ibu dapat terus memberikan inspirasi dan ide-ide yang ibu miliki demi kepentingan kesejahteraan anggota IKKT PWA khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya,” ujarnya.

“Saya juga mengucapkan selamat atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada Bapak Letjen TNI Eko Margiyono sebagai Pembina IKKT PWA Gabungan 1 serta Ny. Atiek Eko Margiyono sebagai Ketua Harian IKKT PWA juga selaku Ketua Gabungan 1.

Ketum IKKT PWA yakin dan percaya bahwa dengan bekal pengalaman yang bapak-Ibu miliki selama ini dan didasari komitmen, rasa tulus ikhlas, serta kerja keras dalam melaksanakan tugas, maka amanah ini dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya.

“Kita semua menyadari bahwa dalam memajukan dan meningkatkan organisasi tentunya tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus sesuai yang kita harapkan, ada saja kendala dan hambatan yang kita hadapi bersama. Namun kesemuanya itu dapat kita selesaikan dengan bekerjasama yang harmonis,” tutupnya.

Turut hadir pada acara tersebut diantaranya Kasum TNI Letjen Eko Margiyono, M.A. ( Pembina harian IKKT), Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Heru Kusmanto, S.E., M.M., Aslog Panglima TNI Marsda TNI Sujatmiko G.S.,M.Sc dan Kolonel Caj H.M. Zaid (Pembina IKKT Gabungan I Staf Umum TNI.

Asep Supena
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending