Connect with us

Nusantara

Madroi Minta Media Online Menyudutkan Layani Hak Jawab

Published

on

Madroi seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) asal Desa Kertaraharja Madroi (33) meminta hak jawab kepada Media Online

PANDEGLANG, CAKRATARA – Madroi seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) asal Desa Kertaraharja Madroi (33) minta hak jawab kepada Media Online untuk dilayani atas pemberitaan yang menyudutkan terkait dugaan pungutan liar (Pungli).

Berawal dari pemberitaan online negatif tentang isu dugaan pungutan liar hingga muncul pemberitaan – pemberitaan online positif yang mempublikasikan hak jawab dari Madroi selaku pendamping PKH di Desa Kertaraharja yang menyatakan sikapnya tidak pernah melakukan pungutan terhadap Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.

Dikatakannya, beberapa media online yang memberitakan tentang dugaan pungli itu tidak benar dan menyudutkan dirinya tanpa asas praduga tak bersalah, sehingga Madroi minta hak jawab.

“Kami berharap media online yang telah memberikan informasi negatif kepada publik dapat melayani hak jawab. Jika memang ada keluhan dari para penerima program PKH kenapa tidak difasilitasi untuk diselesaikan terlebih dahulu, dan dijelaskan seperti apa kronologis permasalahan tersebut agar dapat diketahui apa yang menjadi dasar persoalannya,” kata Madro’i kepada media saat dimintai hak jawabnya setelah namanya menjadi viral diberitakan.

Ia juga mengatakan, jika kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum seharusnya hak jawab klarifikasi di media online tidak dipersoalkan. Tapi, kata dia, ada saja yang mempersoalkan hal itu yang bertolak belakang dengan asas praduga tak bersalah.

Menurutnya, pelayanan publik selalu terbuka untuk menampung aspirasi para keluarga penerima manfaat dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pendamping dan KPM.

“Kami selalu berkomunikasi dengan para keluarga penerima manfaat, hal itu dibutuhkan untuk melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi, dan kegiatan tersebut satu upaya menghindari terjadinya kesalahpahaman,” kata Madro’i.

Menanggapi hal tersebut, Andang Suherman, Ketua Jurnalis Nasional Indonesia JNI Banten menuturkan, bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik himpunan etika profesi kewartawanan.

“Hak jawab seseorang wajib dilayani untuk menghormati asas praduga tak bersalah, dan jika ada yang mempersoalkan hak jawabnya itu artinya mereka tidak paham dengan kode etik jurnalistik yang merupakan himpunan etika profesi kewartawanan,” papar Andang Suherman.

Hal senada juga disampaikan Panji Yuri selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), perlu kiranya kita menghormati hak jawab pendamping PKH Kertaraharja hal tersebut untuk menghormati asas praduga tak bersalah, karena tugas dari Pers hanyalah menyampaikan informasi bukan menghakimi.

“Perlu kita mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyampaikan informasi dimedia yang mempublikasikan ataupun yang diminta menyampaikan hak jawab dari narasumber yang seharusnya diperhatikan tata cara wartawan melakukan konfirmasi jangan sampai ada indikasi menakuti sehingga seseorang takut dan enggan memberikan informasi,” tutur Panji Yuri.

Panji Yuri menambahkan, agar tidak mengedepankan opini publik ketika mempublikasikan pemberitaan harus ada dasar ataupun bukti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau keterangan nyata.

“Sebagai bukti bahwa pemberitaan di muat bukanlah opini harus didasari dengan buktinya,” pungkasnya.

Sementara itu, beberapa keluarga penerima manfaat KPM dari Program Keluarga Harapan di desa Kertaraharja yang ingin namanya disamarkan mengatakan bahwa dana program PKH ditak pernah dipotong ataupun di cairkan oleh pendamping yakni saudara Madro’i.

“Pak Madro’i adalah Pendamping PKH perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan di desa Kertaraharja, dan menjadi tentara bagi masyarakat tanpa beliau mungkin kami kesulitan dalam pemahaman tentang pelaksanaan program PKH,” tutupnya.

Anton Hermawan
Cakratara.com

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nusantara

Pemuda Pancasila Kolaborasi dengan Paguyuban Remaja Netral Jaga Keamanan

Published

on

Demi menjaga keamanan, Pemuda Pancasila kolaborasi dengan Paguyuban Remaja Netral untum mengamankan acara turnamen bola voly plastik

BANYUWANGI, CAKRATARA – Demi menjaga keamanan, Pemuda Pancasila kolaborasi dengan Paguyuban Remaja Netral untum mengamankan acara turnamen bola voly plastik yang bertempat di Dusun Pancoran, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu (16/10/21).

Dalam acara tersebut turut hadir Kepala Desa Ketapang Slamet dan juga tokoh kepemudaan Suhdi Purwanto sebagai Ketua Pelopor Ketapang dimana pemuda pelopor ketapang yang telah menaungi beberapa organisasi.

Adul Karim ketua dari dari Pemuda Pancasila ranting Ketapang menegaskan bahwa pemuda pancasila dan paguyuban remana netral berkolaborasi demi menjaga keamanan biar tidak terjadi kegaduhan di malam puncak final lomba bola voly plastik yang di lakukan oleh karang taruna arpan

Joko Misbono dan juga mahalik yang tergabung di dalam tim macan blambangan juga ikut hadir untuk memantau di kelancaran di dalam pertandingan.

Joko irawan ketua dari paguyuban remaja netral berharap semua karang taruna yang berada di desa ketapang bisa menjadi cotoh bagi pemuda pemudi yang berada diluar daera dan pemuda pemudi bisa ikut serta mebantu kabupaten khususnya di bidang olah raga karna di banyuwangi ini butuh pemuda pemudi yang pro aktif di bidang olaraga

Suhdi purwanto sebagai tokoh kepemudaan berharap semoga festival tropy pelopor ini bisa berlasung lancar dan serta untuk pemengnya bisa ada uwang pembinaan dan marikita bersama-sama kita jalin persatuan dan kesatuan karna pemuda pelopor ada wadah dari beberapa oranganisasi dan karang taruna pungkas suhdi purwanto.

Satrawi (Darwis)
Cakratara

Continue Reading

Nusantara

Bupati Lebak Ajak Perempuan Untuk Berdaya Saing

Published

on

zoom meeting, Sabtu (16/10/2021). Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menjadi key note speaker dalam seminar nasional tersebut.

LEBAK, CAKRATARA – Sebagai suatu prodi dengan orientasi di bidang komunikasi perubahan sosial, Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengadakan seminar nasional dan workshop mengenai komunikasi/kampanye kesehatan dengan fokus pada isu gender dan inklusi sosial (gesi), dengan Tema “Komunikasi Inklusi Gender Dalam Pemerataan Kesehatan”. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui platform zoom meeting, Sabtu (16/10/2021). Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menjadi key note speaker dalam seminar nasional tersebut.

Bupati Lebak menyampaikan, bahwa Kabupaten Lebak memiliki misi meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dan hal tersebut sangat erat kaitannya dengan pendidikan dan kesehatan, jadi akan berkorelasi kepada inklusi gender karena melalui kualitas pendidikan dan daya saing ini tidak bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan terlebih didalam Undang-Undang soal perempuan juga memiliki hak yang sama diberikan tiga puluh persen.

“Intinya saya mengajak kepada semuanya, kita perempuan harus berdaya saing diantaranya meningkatkan kompetensi dan tentunya lingkungan sekitar juga harus mendukung jadi kita memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, yang terpenting adalah mari kita gali potensi kita tingkatkan potensi kita untuk bisa bersaing dengan seluruh elemen yang lainnya” ujar Bupati Lebak.

Sementara itu Rektor Untirta Fatah Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa seminar tersebut bertujuan untuk meningkatkan wawasan yang sensitif terhadap isu gender, mengoptimalkan pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Banten khususnya, serta membuka jaringan dan kolaborasi lembaga akademik dan lembaga lainnya.

“Fokus workshop ini adalah distribusi pengetahuan tentang kampanye sosial yang berorientasi gender dalam meningkatkan kesadaran masyarakat soal isu kesehatan, terutama yang terkait dengan kasus gizi buruk, stunting, dan kesehatan ibu dan anak,” pungkasnya.

Red
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending